Meimonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut mengapresiasi prakarsa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (dayamas) di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk pada acara pembukaan kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka Percepatan Penurunan Stinting yang diselenggarakan BKKBN Sulut di Sintesa Peninsula Hotel Manado, Rabu (6/11/2024).

“Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberian akses dan dukungan teknologi serta pembinaan keluarga yang berkualitas,” jelas gubernur.

Pemprov Sulut sangat mengapresiasi juga terhadap dukungan BKKBN Sulut yang selalu konsisten mendampingi dan mengedukasi masyarakat dalam upaya membentuk keluarga berkualitas.

Terkait penyerahan Laporan Kependudukan Kependudukan Provinsi (LKP) Sulut yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka PPS, gubernur berharap dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah, pesebaran, dan karakteristik penduduk.

“Penyerahan LKP ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kebijakan dan program yang berbasis data, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih aktif dalam program pembangunan berkelanjutan, seperti halnya mewujudkan keluarga berkualitas di Sulut,” sebutnya.

Menurut gubernur, penyerahan LKP ini, tentu memiliki arti yang sangat penting. Hal ini menjadi dasar bagi kami dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan berbasis data kependudukan.

Kepala BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju dalam laporannya menjelaskan dasar pelaksanaan kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan serta data prevalensi stunting di Sulut tahun 2023 dan program-program di Kampung Keluarga Berkualitas.

Khusus prevalensi stuntimg di Bumi Nyiur Melambai ini, Tandaju mengungkap adanya kenaikan dari 20,5 menjadi 21,3 persen di tahun 2023, di mana 8 kabupaten/kota mengalami peningkatan prevalensi stuntimg. Tandaju pun memaparkan prosentasi prevalensi stunting di kabupaten/kota tersebut.

Kegiatan yang diselenggarakan BKKBN Sulut ini diikuti sekitar 60 peserta yakni instansi terkait (Dinas Dukcapil dan KB, Dinkes, BNN, Dinas PMD, Dinas Koperasi, LPP TVRI, LPP RRI), Kadis dan Kabid Dalduk OPDKB Kabupaten/Kota se-Sulut, TP PKK Kabupaten/Kota, PKB/PLKB Kabupaten/Kota dan IpeKB Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie (sekaligus memberikan sambutan), Wakil Rektor 4 Unsrat Billy Kepel, Ketua IPADI Sulut Trioldi Sulut (yang memaparkan Laporan Kependudukan Provinsi) ini sejumlah narasumber ditampilkan.

Di antaranya, Kepala Bappeda Sulut yang menyampaikan materi Tatakelola pemerintahan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas untuk percepatan penurunan stunting.

Kepala BPKP Sulut Bambang Ari Setiono tentang Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kampung Keluarga Berkualitas. Marlon Edwin Kamagi tentang Pengolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Di awal kegiatan ini, ada penandatangan MoU antara Unsrat Manado (oleh Rektor Oktovian Berty Alexander Sompie) dengan BKKBN Sulut (oleh Kepala Diano Tino Tandaju) dan Penyerahan ATTG kepada 30 Kelompok UPPKA. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut mengadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Tridharma Perguruan Tinggi (PT) yang diadakan di Sintesa Peninsula Hotel, Rabu (6/11/2024).

Penandatangan MoU ini dilaksanakan saat kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 dan Penyerahan Laporan Kependudukan Provinsi (LKP) Sulawesi Utaray ang diadakan di Sintesa Peninsula Hotel, Rabu (6/11/2024).

Yang menandatangani MoU mewakili Unsrat Manado adalah Oktovian Berty Alexander Sompie (Rektor) sementara dari BKKBN Sulut adalah Diano Tino Tandaju (Kepala).

Turut mendampingi saat acara penandatangana MoU adalah Wakil Rektor 4 Unsrat Mamado Billy Kepel dan Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk yang mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Sebelum penandatangan MoU, Tandaju memberikan penjelasan terkait dengan MoU ini.

Dalam sambutannya, Sompie menyebutkan tentang ruang lingkup MoU ini, yang meliputi enam poin. Pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan serta pelatihan program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting.

Kedua, pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan serta publikasi dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi termasuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Ketiga, pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan peningkatan inovasi terkait program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting.

Keempat, pelaksanaan program inovasi kemahasiswaan (mahasiswa peduli stunting). Kelima, pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensikonferensi) baik nasional maupun internasional terkait program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting. Keenam, pengembangan sumber daya manusia dan penguatan institusi.

“Dengan terbangunnnya kerjasama antara Unsrat dan BKKBN ini, diharapkan mampu untuk memberikan keuntungan antara kedua belah pihak, di mana pihak kampu dapat melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi bersama BKKBN serta bersama-sama dengan BKKBN membantu terwujudnya program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting,” ujar Rektor.

Gubernur Sulut dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bappeda Sulut menegaskan, penandatangan MoU antara BKKBN Sulut dengan Unsrat menjadi salah satu upaya yang sangat positif dalam membangun sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikanpendidikan.

“Kami berharap, MoU ini dapat menjadi landasan bagi kolaborasi yang lebih luas di masa depandepan, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Katuuk mengutip sambutan gubernur.

Usai acara penandatangan MoU, kedua belah pihak saling memberikan cenderamata berupa plakat masing-masing institusi. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Review dan penilaian sementara dokumen 8 aksi konvergensi penurunan stunting kabupaten/kota merupakan tahapan penting dalam proses penilaian kinerja tahunan kabupaten dan kota dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting, termasuk menilai langkah-langkah atau kebijakan yang telah diambil.

Itulah sebabnya diadakan pertemuan yang diadakan di Aula Bappeda Sulut, Selasa – Rabu (7-8/5/2024) dan dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan BKKBN Sulut  Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan jajaran, Perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulut, Dinas Kesehatan Sulut, Dinas Pangan Sulut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulut, Perencana Ahli Utama Provinsi Sulut dan Satgas PPS.

Dalam arahannya, Kepala Bappeda Sulut menegaskan, review dan penilaian sementara Dokumen 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting ini adalah tahapan penting dalam proses penilaian kinerja tahunan kabupaten dan kota dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting, termasuk menilai langkah-langkah atau kebijakan yang telah diambil.

“Melalui proses ini, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, mengevaluasi kekurangan yang masih ada, serta menemukan peluang untuk peningkatan lebih lanjut,” ujarnya.

Adapun tahapan penilaian kinerja penurunan stunting, sebutnya, meliputi beberapa langkah, yakni penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) tentang penilaian kinerja bagi tim penilai, proses reviu dan penilaian sementara dokumen yang pada saat ini dilaksanakan selama 2 hari, pelaksanaan penilaian kinerja penurunan stunting secara menyeluruh, kunjungan lapangan untuk meninjau pencalonan kabupaten dan kota yang dinominasikan, serta rapat pleno untuk menetapkan hasil peringkat dari penilaian kinerja penurunan stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulut saat memberikan arahan.menguraikan hal-hal terkait hasil SKI tahun 2023 yang akan divalidasi kembali bulan Juni dan akurasi data diperkirakan akan dirilis pada bulan Juli-Agustus.

Dijelaskan, pemberian makanan tambahan serentak merupakan salah satu dari 8 langkah yang akan diselenggarakan oleh Wakil Presiden RI.

Diungkapkan, ada beberapa kabupaten/kota yang naik angka stunting, 2 di antaranya yaitu kabupaten Bolmong Selatan 33 persen dan kabupaten Bolmong Utara 27,8 persen

“Sudah dilakukan berbagai usaha yang maksimal oleh pemerintah daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting. Bappeda dan BKKBN akan kerjasama untuk 8 aksi konvergensi,” ujarnya.

Disebutkan, pada  20 Mei 2024 akan diadakan evaluasi dan monitoring kepada Catin, Bumil dan Baduta/Balita. CSR Provinsi Sulut yang membantu tidak di 15 kabu/kota, sebagian besar hanya di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara.

Dijelaskan pula, TPPS ada perubahan dari Bappenas yaitu Ketua TPPS sebelumnya Wakil Gubernur menjadi Gubernur yang ada di setiap Provinsi dan sebelumnya Wakil Walikota/Wakil Bupati menjadi Walikota/Bupati di Kabupaten/Kota. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet