Meimonews.com – Review dan penilaian sementara dokumen 8 aksi konvergensi penurunan stunting kabupaten/kota merupakan tahapan penting dalam proses penilaian kinerja tahunan kabupaten dan kota dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting, termasuk menilai langkah-langkah atau kebijakan yang telah diambil.
Itulah sebabnya diadakan pertemuan yang diadakan di Aula Bappeda Sulut, Selasa – Rabu (7-8/5/2024) dan dibuka pelaksanaannya oleh Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan jajaran, Perwakilan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulut, Dinas Kesehatan Sulut, Dinas Pangan Sulut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulut, Perencana Ahli Utama Provinsi Sulut dan Satgas PPS.
Dalam arahannya, Kepala Bappeda Sulut menegaskan, review dan penilaian sementara Dokumen 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting ini adalah tahapan penting dalam proses penilaian kinerja tahunan kabupaten dan kota dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting, termasuk menilai langkah-langkah atau kebijakan yang telah diambil.
“Melalui proses ini, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, mengevaluasi kekurangan yang masih ada, serta menemukan peluang untuk peningkatan lebih lanjut,” ujarnya.
Adapun tahapan penilaian kinerja penurunan stunting, sebutnya, meliputi beberapa langkah, yakni penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) tentang penilaian kinerja bagi tim penilai, proses reviu dan penilaian sementara dokumen yang pada saat ini dilaksanakan selama 2 hari, pelaksanaan penilaian kinerja penurunan stunting secara menyeluruh, kunjungan lapangan untuk meninjau pencalonan kabupaten dan kota yang dinominasikan, serta rapat pleno untuk menetapkan hasil peringkat dari penilaian kinerja penurunan stunting.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulut saat memberikan arahan.menguraikan hal-hal terkait hasil SKI tahun 2023 yang akan divalidasi kembali bulan Juni dan akurasi data diperkirakan akan dirilis pada bulan Juli-Agustus.
Dijelaskan, pemberian makanan tambahan serentak merupakan salah satu dari 8 langkah yang akan diselenggarakan oleh Wakil Presiden RI.
Diungkapkan, ada beberapa kabupaten/kota yang naik angka stunting, 2 di antaranya yaitu kabupaten Bolmong Selatan 33 persen dan kabupaten Bolmong Utara 27,8 persen
“Sudah dilakukan berbagai usaha yang maksimal oleh pemerintah daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting. Bappeda dan BKKBN akan kerjasama untuk 8 aksi konvergensi,” ujarnya.
Disebutkan, pada 20 Mei 2024 akan diadakan evaluasi dan monitoring kepada Catin, Bumil dan Baduta/Balita. CSR Provinsi Sulut yang membantu tidak di 15 kabu/kota, sebagian besar hanya di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara.
Dijelaskan pula, TPPS ada perubahan dari Bappenas yaitu Ketua TPPS sebelumnya Wakil Gubernur menjadi Gubernur yang ada di setiap Provinsi dan sebelumnya Wakil Walikota/Wakil Bupati menjadi Walikota/Bupati di Kabupaten/Kota. (Fer)
