Meimonews.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut Irjen Pol. Setyo Budiyanto menerima penghargaan di bidang pengawasan melekat (Waskat) dari Kapolri Jenderal Pol.  Listyo Sigit Prabowo.

Penghargaan diberikan saat kegiatan release akhir tahun yang dipimpin Kapolri di Rupatama Mabes Polri, Rabu (27/12/2023).

“Alhamdulillah kita bersyukur menutup tahun 2023, Polda Sulut mendapat penghargaan dari Bapak Kapolri yaitu juara II lomba pengawasan melekat,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil dari kerja keras serta kerjasama seluruh anggota Polda Sulut dan seluruh jajaran dalam memberikan layanan terbaiknya.

Pada lomba pengawasan melekat tersebut, juara I diraih Polda Jambi dengan skor nilai 78,38, juara II  Polda Sulawesi Utara dengan  skor nilai 77,01  dan juara III Polda Kalimantan Barat dengan skor nilai 76,85. (AF)

Meimonews.com – Divisi Propam Polri memastikan upaya menjaga netralitas seluruh anggota Polri dilakukan dengan berbagai cara. Hal itu menindaklanjuti perintah Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.

“Ada arahan Pak Kapolri tentang netralitas. Tentunya ada juga Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Pasal 28 ayat (1) dan (2), bahwa polisi netral,” ujar Kadiv Propam Polri Irjen. Pol. Syahardiantono kepada wartawan, Minggu (17/12/23).

Irjen Pol. Syahardiantono menegaskan, mulai dari preemtif, preventif, dan represif kepada anggota telah ada mekanismenya.

Terkait dengan menjaga netralitas Polri, Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto menyatakan, masyarakat juga harus memahami terlebih dahulu aturan di Korps Bhayangkara mengenai sikap selama Pemilu 2024.

Anggota Polri tidak boleh berpolitik, meski keluarganya diperbolehkan,” tegas Albertus.

Dalam konteks ini, dijelaskan, polisi merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Meskipun ada anggotanya yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun memberikan dukungan bantuan fasilitas tidak diperbolehkan.

“Tetapi terlibat bukan arti memberikan suport kepada kekuatan politik, tapi berikan dukungan ke KPU dan Bawaslu agar berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Dalam PKPU dan UU Nomor 17 Tahun 2007, sebutnya, jelas diatur soal tugas polisi menjaga Capres-Cawapres, kotak suara dan memastikan seluruh pengamanan proses pesta demokrasi lima tahunan itu. Sehingga netral yang dilakukan Polri adalah aturan dan sop dipatuhi.

Diingatkan, tugas utama polisi menjaga nilai-nilai sipil, dan itu salah satunya adalah demokrasi, diimplementasikan dalam pemilu. Polisi harus menjaga ini dengan baik.

“Jangan menunjukkan keterlibatan, baik bentuk simbol, tanda dan kegiatan. Tapi komitmen menjaga agar pemilu lancar. Tentu dengan tupoksi yang sudah diatur tadi,” ujarnya. (AF)

Meimonews.com – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk bijak menggunakan media sosial (medsos). Hal itu bahkan tertuang dalam surat telegram resmi nomor 2407 yang diterbitkan pada Oktober 2023.

Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen. Pol. Agus Wijayanto menjelaskan, kebijakan itu sebagai bentuk menjaga netralitas Polri dalam tahapan Pemilu 2024.

“Yang pertama kita harus tahu rambunya dulu. UU ada, Perpol ada dan memperjelas lagi kegiatan soal (larangan) politik praktis dengan surat telegram Kapolri itu sudah buat kita telegram nomor 2407 bulan Oktober. Bagaimana yang dilarang oleh polisi di medsos,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (17/12/23).

Dijelaskan, seluruh anggota Polri dilarang  berfoto dengan pasangan calon. Selain itu, anggota Polri juga dilarang untuk mengomentari foto pasangan calon di media sosial.

Selain itu, dilarang foto selfie dengan pose yang berpotensi menuding keberpihakan Polri terhadap parpol. Mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto paslon via media massa, media online, dan media sosial.

“Termasuk juga pose-pose foto dengan jari-jari itu, yang dulu kalau ada angkatan, entah itu bintara, perwira, itu kan ada angkatannya, itu tidak boleh,” sebutnya.

Divisi Propam juga memiliki cara untuk melakukan berbagai upaya menjaga netralitas anggota Polri. Bahkan, berbagai video dengan menggunakan sosok Pak Bhabin telah disebarluaskan untuk menjadi pengingat seluruh jajaran.

“Salah satunya preemtif. Imi adalah untuk ke dalam dulu, personil Propam yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa,” ujarnya.

Selain itu, keteladanan pimpinan diutamakan dalam menjaga netralitas Polri ini. Selanjutnya, ada pembekalan dan pengarahan tentang disiplin para anggota.

“Terus membuat petunjuk kepada jajaran, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selain ada UU, ada peraturan Perpol,” tambahnya.

Menurutnya, Propam Polri juga melakukan deteksi dini untuk menjaga netralitas di Pemilu. Salah satunya dengan melakukan kegiatan patroli siber.

Disebutkan, dalam tahapan Pemilu ini Propam Polri melekat melakukan pengawasan. Ketika ada tindakan represif, tim khusus untuk penanganan netralitas dari Biro Paminal, Biro Provos, Biro Wabprof akan menindaklanjuti.

Tidak hanya anggota Polri, sambungnya, keluarga dari polisi yang berkontestasi di Pemilu 2024 pun telah diatur dalam surat telegram tersebut. Polri sudah mendata keluarga dari polisi yang maju di Pemilu.

“Ada caleg dari mulai dari DPRD kabupaten, provinsi sampai DPR RI, itu kita datakan, sampai hari ini kurang lebih jumlahnya 1.300 lebih tentang data itu,” ujarnya.

Ditambahkan, meski ada anggota keluarga yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun anggota tetap tidak diperbolehkan terlibat kegiatan praktis. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan fasilitas yang ada.

Jika ditemukan ada anggota yang diduga tidak netral, ujarnya, Polri bakal melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke sejumlah pihak. Apabila kemudian ditemukan pelanggaran, akan ada tindak lanjut dari Propam Polri.

Lalu, akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan kategori pelanggaran yang dilakukan. Apabila kategori pelanggaran berat, maka diberikan sanksi hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

“Bapak Kadiv Propam sudah memberikan tenggang waktu dan kita sudah diskusikan untuk pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai, untuk pelanggaran ASN 7 hari setelah LP sudah selesai, ini yang kita lakukan bahwa kita betul-betul serius penanganan netralitas ini,” jelasnya. (AF)

Meimonews.com  – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara korps raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhadap 13 Perwira Tinggi (Pati) Polri.

Sebelas di antaranya bertugas di lingkungan BNN (Badan Narkotika Nasional) baik BNN Pusat maupun BNN Provinsi.

Kenaikan pangkat itu sebagaimana dengan tertuang dalam surat telegram nomor :  STR/1252XI/KEP./2023 per tanggal 15 November 2023 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

“Iya benar, ada kenaikan pangkat ke dan dalam golongan pati,” ujar Dedi saat dikonfirmasi wartawan di Mabes Polri, Jumat (17/11/2023).

Di lingkungan BNN adalah
Alexander Sabar menjadi Brigjen Pol sebagai Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN; Dicky Kusumawardhana menjadi Brigjen sebagai Inspektur II Ittama BNN; Raden Rudy Marfianto menjadi Brigjen Polri sebagai Kepala BNN Maluku.

Anak Agung Made Sudana menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Papua Barat;  Norman Widjajadi menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Papua; Marzuki Ali Basyah menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Gorontalo

Jemmy G. Paulus Suatan menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Sulawesi Barat; Tri Julianto Djatiutomo menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Maluku; Deni Dharmapala menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Maluku Utara.

Joko Setiono menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Kalimantan Tengah, Christ Reinhard Pusung menjadi Brigjen Pol sebagai Kepala BNN Sulawesi Tenggara.

Di luar lingkungan BNN yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi berjumlah dua orang yakni Hery Heryawan menjadi Irjen Pol untuk jabatan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri; dan Azis Saputra menjadi Brigjen Polri sebagai Direktur Penyidikan Obat dan Makanan BPOM RI. (Fer)

Meimonews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri berziarah serta tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (30/6/2023).

Kapolri mengungkapkan, ziarah serta tabur bunga ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2023.

“Hari ini kami bersama Pejabat Utama Mabes Polri dan juga Bhayangkari serta anggota Mabes Polri melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga. Dimana kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya adalah rutin setiap tahun menjelang kita memasuki Hari Bhayangkara,” ujarnya di TMP Kalibata.

Menurut Kapolri, berziarah ke makam para pendahulu ini merupakan wujud untuk mengenang nilai-nilai perjuangan maupun keteladanan dari seluruh pahlawan negara Indonesia.

“Sehingga dengan demikian, kita harapkan nilai-nilai keteladanan tersebut menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita dalam menyongsong Hari Bhayangkara yang ke-77,” sebut Jenderal Sigit.

Dengan mengenang dan merefleksikan keteladanan serta perjuangan para pahlawan, hal ini bisa menjadi semangat untuk seluruh personel Polri dalam menghadapi seluruh tantangan maupun tugas kedepannya.

Apalagi, sambungnya, kedepan Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 sehingga diperlukan kerja keras dari jajaran Kepolisian maupun seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal nilai persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.

“Dan kedepan, tentunya kita menghadapi berbagai macam tantangan dan tugas. Termasuk kita akan memasuki tahun politik. Kita juga harus terus mengawal untuk mewujudkan Indonesia maju dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama,” kata Kapolri.

Karenanya, menurut Jenderal Sigit, mengenang perjuangan serta nilai positif dari para pahlawan Indonesia menjadi penting untuk seluruh insan bhayangkara. Hal itu harus dijadikan semangat dan motivasi bagi generasi penerus untuk membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi.

“Oleh karena itu, pentingnya mewarisi nilai-nilai semangat untuk menjadi motivasi kita bersama seluruh insan Bhayangkara di seluruh Indonesia,” tandas Kapolri. (AF)

Meimonews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Fun Walk memperingati Hari Bhayangkara ke-77 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).

Kegiatan Fun Walk Polri ini sendiri dilaksanakan bersama dengan lintas elemen. Di antaranya dihadiri Menkopolhukam, jajaran TNI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan unsur masyarakat lainnya.

“Kita melaksanakan kegiatan Bhayangkara Fun Walk, yang merupakan rangkaian kegiatan kita dalam melaksanakan Hari Bhayangkara 1 Juli 2023 nanti. Di mana kami mengambil tema ‘Polri Presisi untuk Negeri Mewujudkan Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju’,” ujar Kapolri.

Sebagaimana tema yang diusung, dalam kesempatan ini, Sigit menggaungkan tentang semangat menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi, saat ini sudah memasuki tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

“Tentunya kegiatan kali ini merupakan perwujudan semangat dari kita semua. Ada TNI, Polri, ada KPU, Kominfo kemudian Bawaslu, masyarakat, para penyelenggara Pemilu, dan juga dikoordinir oleh Bapak Menko Polhukam (Mahfud MD),” ujar Jenderal Pol. Sigit.

Dengan adanya sinergisitas antar-elemen ini, Kapolri menekankan bahwa menjadi kunci utama untuk merawat dan mempertahankan nilai persatuan-kesatuan. Sehingga, terwujudnya pesta demokrasi yang aman dan damai.

“Ini adalah mewujudkan kebersamaan kita dalam mengantar perjalanan pemilu yang saat ini sudah masuk dalam tahapan. Harapan kita tentunya dengan semangat kebersamaan, semangat persatuan yang ada, kita bisa menjaga agar Pemilu 2024 yang akan kita laksanakan betul-betul berjalan dengan damai,” sebutnya.

Dalam Pemilu, tambahnya, perbedaan pendapat, pandangan dan pilihan adalah hal biasa dalam proses demokrasi. Namun, ditegaskan Sigit, seluruh perbedaan tersebut harus tetap dalam bingkai persatuan demi membawa Indonesia menjadi negara yang maju serta lebih baik lagi kedepannya.

Tentunya, perbedaan pendapat itu biasa, karena memang didalam pemilu selalu ada perbedaan, selalu ada konflik. Namun konflik ini tentunya harus dikelola. Sehingga kemudian hasilnya pun juga betul-betul bisa mendapatkan pemimpin yang memang siap untuk mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Maju.

Menurutnya, semangat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus menjadi hal utama yang dijaga oleh seluruh lintas elemen. Karena hal itu merupakan modal utamanya.

“Tentunya ini adalah pertaruhan kita semua. Oleh karena itu kami selalu sampaikan jaga persatuan dan kesatuan, walaupun pilihan kita berbeda. Karena ini adalah modal yang sangat penting,” tegasbya.

Indonesia, sambungnya, saat ini menjadi salah satu negara yang mendapatkan persepsi positif di kancah internasional. Hal itu terwujud ketika situasi global dilanda penuh dengan ketidakpastian.

Dikemukakan, Indonesia saat ini sudah di posisi yang sangat bagus. Posisi kita sudah on the track. Kita menjadi negara yang saat ini juga disegani di Asean, Asia dan negara G-20. Ini harus kita pertahankan. “Kalau kita bisa melaksanakan Pemilu dengan damai, tentunya kita bisa wujudkan demokrasi kita yang mapan,” pintanya.

Di sisi lain, Kapolri menyinggung soal adanya bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, Sigit menjelaskan apabila hal itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik maka akan merugikan bangsa Indonesia kedepannya.

Dengan itu, tentunya kita bisa memanfaatkan bonus demografi yang sudah di depan mata. sebaliknya kalau Pemilu ini kemudian terjadi masalah, maka potensi yang seharusnya kita bisa manfaatkan bonus demografi justru sebaliknya.

Kerusuhan yang terjadi, dan kemudian kita justru mundur dan mungkin bisa terancam untuk tidak bisa menjaga apa yang sudah kita raih. Oleh karena itu kita dorong masyarakat, seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan,” tegas Kapolri.

Dikemulala pula, dengan terwujudnya Pemilu 2024 yang berjalan aman dan damai, hal tersebut dapat menyampaikan pesan di mata Internasional, bahwa proses demokrasi di Indonesia sudah mapan dan modern.

“Perbedaan boleh ada namun persatuan dan kesatuan harus menjadi yang utama. Mari kita kawal dan jaga Pemilu yang ada, kita tunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mapan, modern dan aman untuk memilih dan mendapatkan pemimpin nasional yang siap untuk menjadi nahkoda berikutnya untuk Indonesia Maju,” ujarnya. (AF)

Meimonews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di acara Asean Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/6/2023).

“Alhamdulillah, hari ini kita baru saja melaksanakan pembukaan SOMTC dimana kebetulan Indonesia jadi keketuaan. Untuk dapatkan ini (keketuaan) cukup lama 10 tahun. Jadi, tentunya kegiatan ini menjadi kegiatan penting buat Polri, khususnya untuk bisa membicarakan secara lebih serius beberapa pembicaraan yang selama ini sudah kita laksanakan,” ujarnya.

Diungkapkan, pada pertemuan-pertemuan SOMTC sebelumnya dihadapkan dengan situasi Covid-19, sehingga dilaksanakan secara virtual.

Kapolripun berharap, dengan acara yang saat ini berlangsung secara offline akan ada pembicaraan khusus yang bisa kemudian diharapkan tidak hanya sekedar kerjasama formalitas biasa, namun kerja sama ini betul-betul bisa dioperasionalkan, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap transnational crime.

“Karena selama ini yang  menjadi masalah pada saat pelaku tindak pidana kemudian kabur keluar negeri, sementara kita dihadapkan dengan birokrasi-birokrasi yang sulit sehingga harapan dari para korban dan harapan kita bisa menangkap pelaku tindak pidana terhambat,” tandasnya.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurutnya, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberantas segala bentuk TPPO.

“Tentunya, TPPO menjadi perhatian internasional. Di dalam SOMTC ini menjadi salah satu hal serius yang tentunya kita harapkan ke depan betul-betul bisa melindungi WNI,” jelasnya.

Kerjasama lintas negara, menurut Kapolri, tidak hanya sekedar kerjasama tukar-menukar informasi. Akan tetapi bagaimana bisa meningkatkan untuk dilakukan penegakan hukum dengan menangkap pelaku di luar negeri.

“Dengan kerjasama yang lebih operasional dan tentunya juga akan  menyelamatkan para korban-korban yang ada di luar negeri untuk bisa kembali ke Indonesia,” ujarnya.

Mantan Kapolda Banten ini menegaskan, setelah Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan, Polri telah menangkap 457 tersangka TPPO selama dua pekan. Ia pun menegaskan akan menindaktegas siapapun yang melakukan TPPO.

“Kita harapkan dengan langkah-langkah yang kita lakukan membuat masyarakat yang akan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi, sehingga kemudian mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya serta tidak terjadi hal-hal yang merugikan WNI kita yang bekerja di luar negeri,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Kapolri pun mengimbau kepada masyarakat jangan mudah terpancing akan bujuk rayu gaji tinggi, namun masalah skill dan persyaratan diabaikan.

“Bagi para pelaku saya sudah perintahkan ke anggota siapapun yang terlibat baik dari instansi luar maupun polisi sendiri saya minta tindak tegas. Tanpa kompromi saya kira silahkan masyarakat melapor kalau memang ada informasi seperti itu akan kami tindaklanjuti karena kita sayang kepada masyarakat. Kita ingin melindungi masyarakat kita yang kerja di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Indonesia yang harus kita lindungi,” tegas Sigit. (AF)

Meimonews.com – Polri menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dalam rangka HUT Bhayangkara ke-77. Pelaksanaan kegiatan baksos ini serentak digelar di 34 Polda jajaran seluruh Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pelaksanaan kegiatan baksos ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok Polri, baik di bidang Harkamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, tambah Kapolri dalam pelepasan kegiatan baksos di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023), Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024. Ia pun berharap agar Pemilu bisa berjalan dengan damai.

“Dalam kesempatan rangkaian Hari Bhayangkara ke 77 ini, Polri tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan agar bisa terus berinteraksi dan hadir di tengah masyarakat, dalam berbagai bentuk kegiatan,” ujarnya.

Baksos ini meliputi kegiatan bedah rumah, perbaikan pembersihan tempat ibadah atau biasa disebut bakti religi, perbaikan rumah bagi anggota dan masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air, khususnya di wilayah yang membutuhkan.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun berharap dengan terselenggaranya berbagai kegiatan baksos ini, semakin mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat. Sebab, menurutnya, dengan sinergisitas baik, antara Polri dengan masyarakat, tokoh agama, TNI, dan seluruh stakeholder bisa menguatkan kesiapan TNI-Polri untuk menghadapi tahun politik.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjaga perdamaian, persatuan, kesatuan dan keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan NKRI yang harus terus kita kawal dan jaga. Siapapun pemimpinnya nanti,” ujar Sigit.

Selain itu, mantan Kapolda Banten ini menuturkan, kegiatan baksos ini digelar guna menghadapi situasi ketidakpastian global yang berdampak pada situasi ekonomi masyarakat.

Dengan begitu, ia pun ingin jajaran Polri bisa hadir untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan langsung.

“Harapan kita, dengan interaksi di masyarakat, anggota kami bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian tentunya kita bisa lebih empati dan juga kerja lebih baik karena masyarakat dalam kondisi yang tentu sangat membutuhkan kehadiran aparat, pemerintah dan kepolisian. Ini yang saya selalu titipkan kepada seluruh anggota Polri,” sebutnya.

Sekedar informasi, dalam kegiatan baksos ini, Polri memperbaiki sebanyak 2.170 tempat ibadah dengan rincian 1.195 Masjid, 706 Gereja, 118 Pura, 77 Vihara, dan 74 Klenteng.

Selain itu, Polri juga melakukan bedah rumah untuk anggota dan masyarakat sebanyak 269 unit. Lalu pembangunan fasilitas air bersih di 70 lokasi.

Kemudian ada bantuan sosial sebanyak 322.085 paket sembako yang akan disalurkan mulai tanggal 20 hingga 30 Juni 2023, dengan sasaran PKL, buruh korban PHK, buruh harian, nelayan, panti asuhan, korban kebakaran, pengemudi ojol, purnawirawan Polri dan pemulung. (AF)

Meimonews.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan siap menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani dengan cepat masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Langkah awal yang diambil adalah melakukan pemetaan (mapping) kemudian ditindaklanjuti dengan penindakan.

“Saya kira perintah Presiden terkait TPPO akan segera kami tindaklanjuti dengan mengambil langkah pemetaan dan penindakan,” ujar Kapolri di acara Rakernis Divisi Hubinter Polri di Serpong Tangerang, Banten, Rabu (31/5/2023).

Polri akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam TPPO. Saat ini,  tim sedang mempersiapkan diri untuk bekerja. “Sesuai dengan komitmen, kami akan tindak siapapun yang terlibat,” tandas Kapolri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan restrukturisasi Satgas TPPO. Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar pemerintah dan aparat keamanan melakukan langkah cepat menangani masalah ini.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat internal kabinet terkait TPPO di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5/2023).

“Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas Tim Tindak Pidana Perdagangan Oang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, negara, TNI dan aparat pemerintah yang lain itu bertindak tepat dan hadir untuk ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pemerintah menilai masalah tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri perlu mendapatkan perhatian. Para tenaga kerja yang dikirimkan tersebut biasanya dijadikan sebagai budak dan dianiaya. (AF)

Meimonews.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya siap mengamankan kepulangan Kepala Negara dan Delegasi peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diketahui, Kepala Negara dan Delegasi akan mulai kembali ke negara asalnya setelah melalui seluruh rangkaian kegiatan KTT ASEAN, Kamis (11/5/2023).

Disebutkan, kepulangan para Kepala Negara dan Delegasi berbeda waktunya. Ia pun menyatakan Polri akan siap menyesuaikan pengamanan kepulangan.

“Tadi pagi kita sudah melaksanakan evaluasi dari beberapa kegiatan kemarin. Tentunya memang akan terjadi kepadatan karena memang kepulangannya berbeda-beda. Ada yang masih melaksanakan kegiatan dan mungkin juga masih ada yang stay untuk menikmati indahnya Labuan Bajo,” ujar Sigit di Command Center 91, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023).

Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, dalam proses pengamanan kepulangan Kepala Negara dan Delegasi, pihaknya berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Paspampres yang berada di ring 1 pengamanan.

“Tentunya, anggota kita telah melakukan langkah-langkah persiapan perencanaan dan juga koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dengan rekan-rekan dari Paspampres dari ring 1, sehingga terkait kegiatan yang ada atau tiba-tiba ada perubahan rencana bisa diinformasikan lebih cepat sehingga kita pun bisa segera menyesuaikan,” ujarnya.

Meskipun jadual kepulangan Kepala Negara dan Delegasi berbeda, mantan Kapolda Banten ini menegaskan, pada prinsipnya Polri akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan seluruh kegiatan yang ada. Khususnya terkait dengan kegiatan di venue yang saat ini masih berlangsung dan juga kepulangan dari seluruh rombongan. (AF)