Meimonews.com – Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan Tim-tim Kerja memberikan arahan kepada Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Sekitar 30-an PKB dan PLKB kabupaten/kota mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Selasa (27/2//2024).
Dalam arahannya, Kaper menekankan dan mendorong kepada para penyuluh untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan program KB. Sebab, pentingnya upaya peningkatan kinerja sebagai langkah strategis dalam mencapai target program Keluarga berencana (KB).
Di kesempatan itu, Tim Kerja Lini Lapangan menyoroti pentingnya penggunaan teknologi e-visum untuk memastikan keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan harian dan presensi PKB dan PLKB.
Selain itu, ditekankan pula tentang pentingnya memantau capaian serta pengajuan SKP 2023 dan 2024, serta memaksimalkan penggunaan Balai Penyuluh KB sebagai bagian dari mekanisme operasional program KB.
Tim Kerja Datin selain mengumumkan bahwa proses pemutakhiran data (verval) akan dimulai pada bulan April, juga menyoroti perbaikan sistem informasi SIGA yang sedang dalam masa maintenance, namun tetap memastikan bahwa data KRS tetap dapat diakses dan diperbarui sesuai kebutuhan.
Diingatkan pula tentang target pencapaian pendampingan KRS minimal sebesar 90 persen.
Tim Kerja Kependudukan mengumumkan adanya rencana lomba nasional Rumah DataKU Percontohan setiap tahun. Ini bertujuan untuk mendorong setiap kabupaten/kota memiliki minimal 3 percontohan Rumah DataKU.
Selain itu, program Sekolah Saga Kependudukan (SSK) akan diperkenalkan di setiap sekolah SMP/SMA untuk menyampaikan materi program Bangga Kencana.
Tim kerja Kepegawaian menyoroti pentingnya disiplin pegawai terkait presensi serta prosedur pengajuan cuti yang dilakukan melalui sistem Sim SDM Ini adalah langkah penting dalam mengelola sumber daya manusia yang efektif dan efisien di lingkungan BKKBN Sulut.
Tim Akses Kualitas KB dan Kesehatan Reproduksi menyampaikan terkait target yang menjadi proyek prioritas nasional antara lain PLKB memastikan alokon tersedia di faskes jangan sampai mengalami stock out dengan segera menyampaikan ke provider yang ada di faskes jika sudah mulai mengalami kekurangan untuk segera menyurat/menyampaikan ke OPD KB.
Selain itu, memperhatikan pencatatan pelaporan dari pelayanan KB yang telah dilakukan serta menginventarisir faskes potensial yang bisa melayani KB untuk teregister di SIM BKKBN supaya intensifikasi pelayanan KB di Faskes lebih optimal dengan memperhatikan juga dana operasional pelayanan KB dalam meningkatkan cakupan pelayanan KB terutama MKJP dan pendampingan keluarga beresiko stunting oleh TPK terutama untuk ibu hamil dan pasca salin agar prevalensi stunting di Provinsi Sulut dapat diturunkan. (Fer)