Meimonews,com – Fakultas Perikanan dan Ilmu Keluatan (FPIK) Unsrat menggelar Diskusi Akademik Perspektif Tenurial Perempuan dalam Tata Kelola Pesisir dan Restorasi Mangrove di Indonesia.
Diskusi yang berlangsung di auditorium FPIK Unsrat, Rabu (21/10/2026) ini diikuti 75 peserta yang adalah dosen, mahasiswa serta alumni FPIK Unsrat.
Menurut Ketua Panitia Pelaksana Diskusi Akademik Florence Verra Longdong, ada tiga tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini. Pertama, mendapatkan masukkan akademik untuk usulan kebijakan penguatan restorasi mangrove dengan pendekatan pemberdayaan perempuan.
Kedua, desiminasi hasil studi awal situasi tenurial perempuan di wilayah pesisir di Indonesia. Ketiga, memperkuat suara perempuan pesisir untuk mendorong kebijakan yang menjamin tenurial perempuan dalan tata kelola restorasi wilayah pesisir.
Diskusi Akademik ini menghadirkan CRH Manager YCP dan Direktur YBT.
Setelah pemaparan hasil kajian literatur YCP, ada pembahasan tanggapan akademik oleh empat pakar yakni Rignolsa Djamaludin, Denny Karwur, Stephanus V. Mandagi, dan Reiny A. Tumbol.
Setelah itu, ada tanggapan dari peserta yang diawali pertanyaan pemantik untuk mendapatkan masukkan akademik, serta perumusan catatan dan kesimpulan sementara sebagai draf awal masukkan hasil diskusi untuk masukkan draf Policy Brief.
Dekan FPIK Unsrat Ockstan Jurike Kalesaran dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Dekan 1 Daisy Monica Makapedua ketika membuka kegiatan menjelaskan, ekosistem mangrove bukan sekadar kumpulan pepohonan yang tumbuh di wilayah pesisir.
Mangrove adalah benteng alami yang melindungi pantai, menjadi habitat berbagai organisme, menyimpan karbon, sekaligus menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Namun, keberhasilan konservasi dan restorasi mangrove tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak bibit yang ditanam atau berapa luas kawasan yang dipulihkan.
“Kita juga perlu bertanya, siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan ? Siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ? Dan siapa yang memperoleh manfaat dari upaya konservasi tersebut ?” sebut Dekan.
Ditambahkan, dalam konteks inilah, keterlibatan perempuan pesisir menjadi sangat penting. Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pemilik pengetahuan lokal, pelaku pengelolaan sumber daya, dan mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
“Kami percaya bahwa ilmu pengetahuan harus mampu menjembatani kebutuhan ekologis, keadilan sosial, dan kebijakan publik. Melalui diskusi ini, saya berharap lahir pandangan yang kritis, konstruktif, dan berbasis bukti ilmiah,” sebut Makapedua mengutip Dekan.
Lebih dari sekadar pertukaran gagasan, pertemuan ini, sambungnya, diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, aplikatif, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pimpinan FPIK Unsrat menyampaikan apresiasi kepada YCP, YBT, para akademisi, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kerjasama ini terus berkembang melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat di waktu yang akan datang. (FA)
