Meimonews.com – Komisi IX DPR-RI (membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota Manado dan diterima Wakil Walikota Manado dr Richard Sualang di Aula BKPSDM Kota Manado, Rabu (17/7/2024).

Di kunker dalam rangka reses masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg ditugaskan Sestama BKKBN-RI untuk mendampingi tamu dari pusat tersebut,

Dalam kunjungan kerja ini, diharapkan akan mendapat masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR-RI di daerah.

Dari beberapa laporan yang disampaikan oleh mitra kerja dari Komisi IX DPR-RI dan ditanggapi oleh Anggota Tim yang di dalamnya ada ywng terkait dengan penanganan stunting.

Tandaju menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Tim dari Komisi IX DPR RI, bahwa di Kota Manado capaian prevalensi stunting tahun 2022 (SSGI) 18,4 – tahun 2023 (SKI) 21,8 mengalami kenaikan prevalensi stunting 3,4 persen.

Disampaikan pula data SKI dan data e-PPGBM yang berbeda sehingga mempengaruhi intervensi di lapangan.

Disebutkan, dalam rangka mengoptimalkan kinerja percepatan penurunan stunting (PPS) di tahun 2024 ini digaungkan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting melalui 10 langkah strategis PPS.

BKKBN Sulut, tambah Tandaju, telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penempatan mahasiswa KKN pada daerah yang beresiko stunting.

Wakil Walikota Manado dr. Richard Sualang menitipkan DAK Kesehatan Kota Manado semoga dinaikan, di mana ada 16 PKM di Kota Manado dan hanya 2 PKM yang ada pelayanan pemeriksaan laboratorium serta SDM Tenaga Kesehatan yang masih kurang.

Mantan Wakil Ketua DPRD Manado ini memberikan apresiasi dari pemerintah kota kepada Tim Komisi IX yang sudah berkunjung di Kota Manado.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, SE juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Manado dan mitra kerja Komisi IX DPR-RI yang sudah menyampaikan hasil capaian kinerja dari masing-masing kementrian dan untuk memaksimalkan penggunaan dana untuk PPS di mana penyerapan dana stunting masih rendah tapi masih terdapat banyak anak beresiko stunting.

Anggota DPR-RI daerah pemilihan Sulut ini menyebutksn, masih ada daerah yang tidak pernah mengusulkan proposal untuk perbaikan. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2024 menjadi momen bersejarah bagi tiga pejabat Pemerintah Daerah dan dua Ketua TP PKK di Sulawesi Utara. Betapa tidak, di hajatan nasional yang diselenggarakan BKKBN-RI yang berpuncak di Semarang, 3 pejabat Pemda dan 2 Ketua TP PKK tersebut menerima penghargaan membanggakan.

Tiga (3) pejabat Pemda dimaksud adalah Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven OE Kandou, Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda, SE, MAP, MM, M.Si dan Bupati Minahasa Selatan Franky D. Wongkar, SH sementara 2 Ketua TP PKK dimaksud adalah Ketua TP PKK Tomohon drg. Jean D’Arc Karundeng dan Ketua TP PKK Minsel Elsje Rosje Sumual.

Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven OE Kandouw saat menerima penghargaan dari Kepala BKKBN-RI Dr. (Hc) dr! Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)

Penyerahan piagam penghargaan dilakukan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN-RI) Dr. (Hc). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) kepada tiga pejabat dan dua Ketua TP PKK tersebut di Gala Dinner acara Puncak Harganas di Semarang, Jumat (28/6/2024).

Wagub Sulut selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulut menerima penghargaan Dharma Karya Kencana (DKK). Bupati Minut dan Bupati Minsel serta Ketua TP PKK Tomohon dan Minsel mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana.

Penghargaan tersebut diberikan kepada mereka karena dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga, serta percepatan penurunan stunting dan keluarga berkualitas menuju Indonesia emas.

Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengapresiasi kerja yang dibuat tiga pejabat dan dua Ketua TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kota/Kabupaten tersebut sehingga mereka mendapat penghargaan dari BKKBN-RI.

“Banyak selamat untuk mereka yang mendapat penghargaan tersebut, ujar Tandaju. (FA)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Gebyar Mini Lokakarya di 8 Kecamatan di 2 Kabupaten, Kamis (20/6/2024).

Dua Kabupaten itu adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Untuk Bolsel dilaksanakan di Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Helumo dan Kecamatan Tomini. Untuk Boltim di Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Tutuyan, Kecamatan Matongkad dan Kecamatan Nuangan.

Di setiap kecamatan, kegiatan ini dihadiri para Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi,  Dokter Bidan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan,.Penyuluh KB, PLKB, ASN dan non ASN.

Pelaksanaan kegiatan ini dipantau Direktorat Lini Lapangan BKKBN RI melalui daring.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting berupa pertemuan di kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil pendampingan keluarga di tingkat kecamatan  agar terwujud tiga standar.

Ketiga standar tersebut adalah adanya TPK yang terlatih, tersedianya alat ukur/aplikasi pengukuran sasaran stunting, dan tersedia dan terlaksananya  prosedural  operasional Percepatan Penurunan Stunting dan terwujudnya empat PASTI.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg yang diwakili Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Kemitraan dan BOKB Maurend J. Lesar, S.Sos berharap pelaksanaan Mini Lokakarya ini dapat menjadi forum strategis bagi setiap pemangku kepentingan di kecamatan untuk memastikan semua sasaran keluarga berisiko stunting (catin, bumil, pasca salin, baduta dan balita) terdata.

Selain itu, memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan serta memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan terlaporkan baik di EPPGBM, Elsimil dan SIMKAH. (FA)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rapat Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) dan mitra kerja BKKBN Sulut sekaligus sosialisasi DAK BOKB tahun 2024 menghadirkan dua pembicara/panelis.

Pembicara/panelis yang ditampilkan pada kegiatan yang diadakan di Peninsula Hotel Manado, Kamis (18/1/2024) tersebut adalah Inspektorat Wilayah 1 BKKBN RI Cinggih Widanarto, SE, M.Si dan Inspektur Pembantu Wilayah 1 Sulut Sherly D. Tendean, S. Pd, M. Si.

Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memberikan sambutan

Widanarto membawakan materi Pendampingan pelaksanaan angkatan DAK di Provinsi Sulut sementara Tendean membawakan materi Peran Inspektorat dalam pengawasan pelaksanaan dana transfer (DAK Sub Bid KB).

Sebanyak 90 peserta yakni Kadis OPD-KB Kabupaten/Kota, TA Satgas Kabupaten/Kota, Tim Kerja BKKBN Perwakilan Sulut mengikuti kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg ini.

Penandatanganan pakta integritas

Setelah pemaparan materi oleh dua pembicara/panelis, dilakukan diskusi kelompok/FGD) dan penyampaian hasil diskusi serta pembacaan rumusan dan rekomendasi.

Dalam rapat ini diadakan pula penandatanganan kontrak kinerja Satuan Tugas (Satgas) PPS tahun 2024. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna meningkatkan peran rumah sakit terhadap pelayanan keluarga berencana (KB)  dengan memperhatikan akses dan kualitas pelayanan KB, BKKBN Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD).

Kegiatan yang dilaksanakan, Kamis (10/8/2023) di Rumah Sakit Bhayangkara Manado, yang merupakan rumah sakit unggulan pelayanan KB ini difasilitasi BKKBN Perwakilan Sulut pimpinan Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng bekerjasama dengan Dinas PPKB Kota Manado.

Hadir pada kegiatan ini, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI Dr. Eni Gustina, MPH, Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN RI H. Zamhir Setiawan, M.Epid, UNFPA Mr, Shandeep Tarman,  Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara dr. Sri Marioni Sandag, M.Kes, Kadis PPKB Kota Manado Drs. Sammy Kaawoan, MAP, mewakili Kadis Kesehatan Kota Manado Ketua IBI Kota Manado Master Takalase, dan Ketua Pokja Peningkatan Pelayanan KB Ignasius P. Worung, SE, M.Si.

Dalam sambutannya ketika membuka kegiatan, Tandaju mengungkapkan, peran rumah sakit dalam pelayanan KB merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Deputi KBKR BKKBN-RI berharap kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk dapat mendukung tercapainya program KB khususnya pelayanan KB di rumah sakit unggulan yang sudah ditetapkan, dikarenakan rumah sakit merupakan pusat pelayanan KB yang memegang peranan yang sangat penting khususnya dalam pelayanan KB pasca persalinan, KB pasca keguguran, KB operatif dan penanganan komplikasi KB dari seluruh penyedia pelayanan KB.

Pada FGD yang bertujuan meningkatkan komitmen pimpinan rumah sakit unggulan pelayanan KB, meningkatkan peran stakeholder dan mitra kerja terkait terhadap rumah sakit rujukan pelayanan KB, serta meningkatkan capaian pelayanan KB ini ada dua pemaparan.

Yang pertama disampaikan dr. William Wangko, Sp. PD (spesialis penyakit dalam) dengan materi Strategi peningkatan pelayanan KB di rumah sakit Unggulan; dan kedua dr. H. Zamhir Setiawan, M. Epid  tentang Kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan KB rumah sakit.

Usai FGD, dilanjutkan peninjauan lokasi pelayanan KB dengan jenis kontrasepsi Implan, IUD, MOP yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Hermina.

Untuk RS Hermina diharapkan dapat dijadikan rumah sakit unggulan dilihat dari segi sarana prasarana yang telah memadai serta hasil capaian pelayanan KB pasca persalinan yang cukup tinggi terutama dari jenis kontrasepsi IUD dan MOW pasca persalinan. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet