Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Gorontalo mengajak para suami untuk ambil bagian dalan merencanakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Ajakan tersebut dilakukan mengingat keluarga bahagia bukan hanya tanggung jawab ibu semata tapi ayah juga punya peran penting seperti melalui pelayanan metode operasi pria (MOP).

Diketahui, MOP adalah metode kontrasepsi permanen yang aman, sederhana, tidak memengaruhi hormon maupun fungsi seksual, dan prosesnya cepat hanya sekitar 15 – 20 menit.

Vasektomi tidak menyebabkan impoten, tidak mengurangi kejantanan, dan justru menjadi bentuk tanggung jawab pria dalam melindungi kesehatan pasangan serta masa depan keluarga.

“Yuk, mulai ubah cara pandang ini !Konsultasikan dengan tenaga kesehatan, Penyuluh KB atau datang langsung ke layanan terdekat. Karena keluarga berkualitas dimulai dari keputusan yang direncanakan bersama,” ajak tim BKKBN Gorontalo, pekan lalu. (lex)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Terus memperkuat upaya membangun generasi yang cerdas dan berwawasan kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Gorontalo menggelar Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kabupaten Gorontalo, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan orientasi penyusunan RPP/modul ajar terintegrasi ini melibatkan kepala sekolah, guru jenjang SD/SMP, dan Penyuluh KB se-Kabupaten Gorontalo untuk mendorong integrasi isu kependudukan ke dalam proses pembelajaran sejak dini.

Melalui SSK, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga dibekali pemahaman tentang keluarga, perencanaan masa depan, dan dinamika kependudukan secara kontekstual.

Antusiasme peserta jadi bukti bahwa kolaborasi dunia pendidikan dan program Bangga Kencana mampu menciptakan generasi yang lebih siap, berkualitas, dan berdaya saing. (lex)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Gorontalo Diano Tino Tandaju melakukan pertemuan bersama jajaran DPPKB Kabupaten Gorontalo serta para Penyuluh KB Kecamatan Limboto dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan Intervensi GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (4/3/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Camat Limboto Mohamad Rizal Botutihe, Kepala DPPKB Kabupaten Gorontalo Rismawaty Arsyad, serta seluruh Lurah se-Kecamatan Limboto.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persiapan pelaksanaan program Intervensi GENTING yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara BKKBN dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Gorontalo.

Pembahasan mencakup kesiapan administratif hingga teknis penyaluran bantuan sosial kepada keluarga berisiko stunting (KRS).

Berdasarkan data yang disampaikan Penyuluh KB Kecamatan Limboto, terdapat 100 keluarga berisiko stunting yang akan menjadi sasaran penerima bantuan sesuai dengan dukungan dari Bank Indonesia. Sasaran tersebut tersebar di 14 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Limboto.

Kaper BKKBN Gorontalo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Program GENTING ini merupakan bentuk gotong royong dalam membantu keluarga berisiko stunting. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, penyuluh KB, pemerintah kelurahan, serta dukungan dari mitra seperti Bank Indonesia agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kaper berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memastikan kesiapan data serta mekanisme penyaluran bantuan sehingga pelaksanaan intervensi di Kecamatan Limboto dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gorontalo. (lex)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna penguatan perencanaan pembangunan kependudukan di daerah, BKKBN Perwakilan Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato melaksanakan kegiatan Finalisasi Penyusunan Draft Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Pohuwato Tahun 2025–2029

Kegiatan yang diadakan di Kantor Bupati, Kamis (5/3/2026) ini dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo Diano Tino Tandaju, Wakil Bupati Pohuwato Iwan Sjafruddin Adam, Kepala Dinas OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pohuwato, Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Gorontalo Nelson Pomalingo beserta tim pakar, Tim Penyusun PJPK Kabupaten Pohuwato, serta Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut dibahas sejumlah konsep utama dalam penyusunan PJPK, antara lain pengendalian kuantitas penduduk agar sejalan dengan daya dukung lingkungan, peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan sumber daya manusia termasuk percepatan penurunan stunting, serta penguatan pembangunan keluarga sebagai fondasi ketahanan masyarakat.

Kaper BKKBN Gorontalo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting untuk memastikan dokumen PJPK memiliki kualitas yang baik dan selaras dengan pedoman penyusunan yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Tujuannya satu, agar dokumen PJPK Kabupaten Pohuwato tahun 2025–2029 yang dihasilkan benar-benar berkualitas, berbasis pada data yang akurat, serta selaras dengan pedoman penyusunan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk,” ujarnya.

Mantan Kaper BKKBN Sulut ini berharap melalui forum diskusi tersebut dapat tercipta pertukaran gagasan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi.

“Saya berharap melalui FGD ini akan lahir diskusi yang dinamis antara OPD dan para akademisi dari Koalisi Kependudukan, sehingga dokumen PJPK yang disusun benar-benar menjadi arah strategis pembangunan kependudukan di Kabupaten Pohuwato,” tambahnya.

Wakil Bupati Pohuwato menjelaskan, dokumen PJPK menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kependudukan.

“Pemerintah Kabupaten Pohuwato sangat mendukung penyusunan PJPK ini, karena dokumen ini akan menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan pembangunan yang memperhatikan dinamika kependudukan. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya. (lex)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Dalam rangka membahas proyeksi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Grand Design Kependudukan, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili mengunjungi Kantor Perwakilan BKKBN Gorontalo, Selasa (3/3/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPRD dan BKKBN guna menghadirkan regulasi daerah yang komprehensif sebagai dasar kebijakan pembangunan kependudukan di tingkat provinsi.

Rombongan Ketua DPRD diterima Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Gorontalo Diano Tino Tandaju beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa dokumen Grand Design Kependudukan Provinsi Gorontalo telah selesai disusun sebagai pedoman pembangunan kependudukan jangka panjang.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Selain itu, Ranperda tentang Grand Design Kependudukan juga belum masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

BKKBN berharap adanya inisiatif DPRD, khususnya melalui Komisi IV, untuk mendorong pengusulan dan pembahasannya agar dapat segera dimasukkan dalam Prolegda.

Kaper BKKBN menegaskan, kebutuhan regulasi di tingkat provinsi menjadi sangat mendesak, mengingat dokumen perencanaan telah tersedia, namun implementasi kebijakan belum dapat berjalan optimal tanpa dasar hukum yang kuat.

“Dokumen Grand Design sudah kita miliki sebagai arah pembangunan kependudukan jangka panjang. Namun tanpa payung hukum berupa Perda, implementasinya belum maksimal. Oleh karena itu, dukungan DPRD menjadi sangat strategis dalam mendorong penguatan regulasi ini,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Perda tentang Grand Design Kependudukan.

Ia memastikan DPRD melalui Komisi IV akan menindaklanjuti usulan tersebut untuk dibahas secara internal dan dikomunikasikan dalam forum Badan Musyawarah serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Kami memandang penting adanya regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan Grand Design Kependudukan agar arah pembangunan kependudukan di Provinsi Gorontalo dapat berjalan terencana, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ketua DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo yang akan memasuki masa purna tugas. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dalam memperkuat kebijakan kependudukan di Provinsi Gorontalo.

Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan proses legislasi dapat segera berjalan sehingga kebijakan kependudukan di daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. (lex)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet