Meimonews.com – Walikota Manado Andrey Angouw bertemu dengan Tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Jumat (28/1/2022).
Kehadiran Tim Kemenkumham adalah dalam rangka penyamaan persepsi pelaksanaan hukum dan HAM (hak asasi manusia) serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Kemenkumaam di dampingi Kakanwil Hukum dan HAM Sulut menjelaskan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka serta secara garis besar soal pelayanan hukum dan pelaksanaan undang-undang HAM.
Menurut data Kemenkumham, selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM sebab absen dalam keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.
Agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional makanya Kementerian berharap agar ada OPD di Pemerinrah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.
Pihak Kementrian lewat Kanwil Hukum dan HAM Sulut berharap agar bisa kembali dilakukan MOU untuk kerjasama dalam bidang Hukum dan HAM dalam kaitan dengan pelayanan publik antara Pemerintah Kota dengan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
Menanggapi penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM, Walikota Manado mengatakan, Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka pelayanan publik dengan membuka mall pelayanan publik di jalan Boulevard Kompleks Mantos III.
“Kalau ada yang bisa kami support nanti tolong disampaikan,” sebut Walikota
Walikota menaggapi soal tiga tahun ketidakikutsertaan Pemkot Manado dalam kegiatan sebagai Kota Peduli HAM nanti disampaikan apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota.
Soal MOU (memorandum of understanding), mantan Ketua DPRD Sulut ini menyatakan siap dan bersedia mengunjungi Kantor Hukum dan HAM untuk melakukan penandatanganan MOU.
Walikota meminta kepada jajaran Pemerintah Kota baik kepada Sekretaris Kota dan instansi terkait untuk ikutserta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM.
Hadir dalam pertemuan ini selain perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kakanwil Hukum dan HAM serta jajaran, juga Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat dan Asisten I Heri Saptono. (lk)
