Meimonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Johanes Victor Mailangkay (Gubernur dan Wakil Gubernur) mengeluarkan imbauan berkaitan dengan Mudik dan Liburan Hari Raya Idul Fitri 2025/1446 H.
“Diimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara yang akan melaksanakan mudik/liburan pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025/1446 H untuk menjaga keamanan rumah yang ditinggalkan,” sebut Imbauan yang dikeluarkan, Kamis (13/3/2025).
Ada empat poin dalam imbauan tersebut. Pertama, pastikan rumah terkunci dengan baik. Periksa semua kunci dan jendela sebelum berangkat. Gunakan gembok tambahan pada pintu pagar dan pintu utama.
Kedua, matikan peralatan listrik, air dan gas. Cabut semua peralatan listrik yang tidak digunakan untuk mencegah korsleting. Pastikan kompor gas dalam keadaan mati dan regulator dilepas untuk mencegah kebocoran serta pastikan semua kran air tertutup.
Ketiga, informasikan kepada tetangga atau keamanan setempat. Beritahu tetangga atau satpam bahwa anda akan mudik, sehingga mereka bisa membantu mengawasi rumah.
Keempat, jangan umumkan kepergian di media sosial. Hindari membagikan informasi mudik secara detail di media sosial agar tidak menarik perhatian orang yang berniat jahat. (elka)
Meimonews.com – Bank SulutGo (BSG) mendukung penuh program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya untuk meningkatkan literasi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
BSG berkomitmen untuk terus mendukung program Gencarkan dan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas keuangan.
Hal itu sudah terlihat lewat kegiatan sosialisasi hasil kolaborasi OJK dan BSG dan didukung sejumlah pihak termasuk pemerintah daerah.
Belum lama ini, BSG berkolaborasi bersama OJK dan BNI melakukan kegiatan literasi Keuangan di Pelabuhan Labuan Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Boroko, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Materi Gerakan Non-Tunai yang diberikan bertujuan mengajak masyarakat dan komunitas setempat untuk gemar menabung dan bertransaksi secara digital.
Pada kegiatan yang dihadiri Kepala OJK SulutGoMalut Robert Sianipar, Pimpinan BSG dan BNI ini beragam materi dibawakan Rizky Betadi Putra dan Eunike Marentek (OJK), Lead Trainer Literasi Keuangan BSG Nicky Laoh, serta Pemimpin Cabang BNI Kotamobagu Gracia Karamoy. (Afer)
Meimonews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dihadirkan sebagai pembicara dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat di ruang rapat lantai 4 Kantor Pusat Unsrat, Rabu (12/3/2025).
Kegiatan yang dipandu Wakil Dekan 3 FISIPI Unsrat Donald Monintja ini diawali laporan Dekan FISIP Unsrat Ferry Markus Daud Liando dan sambutan Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi dan tanya-jawab.
Kuliah Umum ini diikuti ratusan mahasiswa dan dosen FISIP Unsrat dan Kadis Dikbis Sulut Jani Lukas (mewakili Gubernur Sulut), serta penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dari beberapa Kabupeten/Kota di Sulut.
Di penghujung acara, para mahasiswa yang mengajukan usul dan saran, diberikan kenang-kenangan berupa buku tentang Bima oleh Wamemdagri.
Beberapa mahasiswa memanfaatkan sesi tanya-jawab
Di awal pemaran materinya dijelaskan urgensi penyusunan rekomendasi kebijakan perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Pertama, dua regulasi untuk rezim yang sama yakni UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD), dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Ketua KPU Manado Ferley B. Kaparang turut memanfaatkan sesi tanya-jawab
Kedua, landasan hukum yang bermasalah yakni tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan, pengulangan atau duplikasi aturan, aturan dan standarisasi yang berbeda atas isu yang sama, dan aturan yang rancu dan multitafsir.
Ketiga, amanat MK yang final dan mengikat yakni berdasarkan putusan MK No. 55/PPU-XVII/2019 dan putusan MK No. 85/PPU-XX/2022 secara konseptual, teoritis dan sosiologis tidak cukup alasan untuk membedakan antara rezim Pemilu dan Pilkada.
Tamu/undangan yakni Kadisbud Sulut Jani Lukas, beberapa penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) foto bersama Wamendagri, Dekan FISIP Unsrat, dan Wadek 3 FISIP Unsrat.
Kemudian, pertimbangan dalam putusan MK No. 116/PPU-XXI/2023 yang memandatkan perubahan UU Pemilu sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulaidimulai, serta terdapat persamaan azas pengaturan, model manajemen, dan model penegakan hukum antara Pemilu dan Pilkada.
Terkait dengan revisi UU Pemilu dan sistem politik di Indonesia, sebut mantan Walikota Bogor ini, maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem presidensial, penguatan kualitas representasi, penyerhaan sistem kepartaian, konsistensi konsep otonomi daerah, dan memperkokoh integrasi bangsa dalam bingkai NKRI.
Untuk mekanisme perubahan regulasi ada dua alternatif yang ditawarkan yakni omnibus law kodifikasi. Dua hal itu lantas dijelaskan secara rinci keunggulan dan perbedaannya.
Dikemukakan, berdasarkan perbedaan yang ada, tentu kita kembali pada tujuan dari perubahan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu ke depan.
” Jika hendak mengubah sebagian atau beberapa substansi dalam UU Pemilu, UU Pilkada, UU MD3, UU Parpol dan UU Pemerintah Daerah yang diubah dengan satu UU secara cepat dan beberapa substansi dalam UU yang diubah tersebut yang masih berlaku maka omninus law lebe efektif digunakandigunakan,” ujarnya.
Sebaliknya, jika hendak menyatukan seluruh substansi dalam UU PemiluPemilu, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Parpol menjadi satu UU (menjadi kitab UU Politik) dengan proses analisis baik mendalam dan komprehensif maka kodofikasi UU lebih efektif digunakan.
Terkait dengan kodifikasi dalam RPJPN 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024), dikatakan, demokrasi substansi akan dilaksanakan melalui arah kebijakan yang meliputi antara lain penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan melakukan kodifikasi UU mengenai Pemilu dan UU mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta mewujudkan peran Parpol yang akuntabel melalui revisi UU Parpol.
Bima pun memaparkan disain sistem Pemilu yang terdiri dari disain keserentakan Pemilu, dan evaluasi sistem Pemilu Legislatif. Hal-hal tersebut dirincikan serta diberikan penjelasan pula soal sistem Pemilu campuran.
Dijelaskan pula soal perluasan Pemilu asimetris, tentang pencalonan kepala daerah, dan tata kelola Parpol.
Di akhir pemaparan materi, Bima mempresentasikan rekapitulasi daftar hasil putusan MK berdasarkan jenis putusan dan berdasarkan jenis pelanggaran. (FA)
Meimonews.com – Ada dua kegiatan penting yang diikuti/dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June E. Silangen, Rabu (12/3/2025).
Dua kegiatan tersebut sangat penting dan berhubungan erat dengan kelembagaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tingkat provinsi Sulut ini.
Kegiatan pertama yang diikuti adalah Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efiiensi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Rakor yang dipimpin Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto dan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus ini dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
Rakor ini diikuti para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Sulut Steve Hartke Andries Kepel, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sulut serta pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
Usai Rakor, Kepala Bapenda Sulut mendampingi Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay bersama Kakanwil DJP Sulutteng Malut, Asisten Administrasi Umum dalam kegiatan Zoom Meeting.
Zoom Meeting ini dalam rangka Pendantangan Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP dan DJPK serta Pemerintah Daerah (Pemda). (elka)
Meimonews.com – Rektor Unsrat : Asrama Mahasiswa Nusantara, Wadah Persatukan Mahasiswa Berbagai Suku Bangsa, Bahasa, Kebudayaan dan Agama
Rektor Unsrat Manado Oktovian Berty Alexander Sompie menegaskan, Asrama Mahasiswa Nusantara adalah wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Rektor Unsrat saat Kepala BIN RI Letjen (Purn) Muhammad Herindra dan Tim berkunjung ke Asrama Mahasiswa Nusantara, Manado, Rabu (12/3/2025).
Tim Kepala BIN RI tersebut terdiri dari Deputy 2 Mayjen TNI Bayu Permana Deputi 3 Mayjen TNI Yudha Medy Dharma Zafrul dan Staf Khusus Brigjen TNI (Purn) Rosdianto.
Turut hadir, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie, Pangdam XIII/Merdeka Mayor Jenderal TNI Suhardi dan Kabinda SULUT Brigjen TNI Raymond Marojahan
Rektor mengemukakan, pengelolaan Asrama Mahasiswa Nusantara Manado ini dengan tujuan membangun rasa cinta kepada bangsa dan negara di kalangan mahasiswa pada perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi.
Kepala Badan Intelejen Negara RI (BIN RI) mendorong kebhinekaan yang tercermin di asrama ini dan berharap mahasiswa mendapakan pendidikan yang bagus di asrama ini.
Gubernur Sulut mensuport Universitas Sam Ratulangi yang mengelola Asrama Mahasiswa Nusantara. (FA)
Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Rakor yang dipimpin Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto dan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus ini dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (12/3/2025).
Agenda rakor berfokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Walikota Manado Andrei Angouw sedang berbincang dengan Wamendagri Bima Arya Sugiarto
Selain Walikota Manado, Rakor ini dihadiri para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Sulut Steve Hartke Andries Kepel, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sulut serta pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
Usai kegiatan, tampak Walikota Manado sempat berbicara dengan Bima Arya Sugiarto (Wanendagri) yang pernah menjadi Walikota Bogor.(Afer)
Meimonews.com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat menggelar Kuliah Umum dengan pembicara Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Kegiatan yang mengusung tema Kontribusi perguruan tinggi guna perbaikan kualitas Pemilu dan Pilkada di Indonesia ini dilaksanakan aula Unsrat lantai 4 Kantor Pusat Unsrat Manado, Rabu (12/3/2025).
Berbagai masukkan disampaikan beberapa mahasiswa dan dosen FISIP Unsrat pada kegiatan yang menghadirkan sekitar dua ratusan mahasiswa, dosen dan sejumlah undangan lainnya seperti Kadis Kebudayaan Sulut Jani Lukas (mewakili Gubernur Sulut), serta Bawaslu dan KPU dari beberapa kabupaten/kota di Sulut.
Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie saat memberikan sambutan
Kegiatan yang dipandu Wakil Dekan 3 (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) Donald Monintja ini diawali laporan dari Dekan FISIP Unsrat Manado Ferry Daud Liando, sambutan Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie, serta pemaparan materi dan tanya-jawab.
Dalam sambutannya, Rektor Unsrat menyampaikan bahwa ia merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Wamendagri di Unsrat Manado.
Pemaparan materi oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto
Kuliah umum yang diselenggarakan dalam rangka penguatan Undang-undang (UU) Pemilu ini, menurut Rektor, memiliki makna yang sangat penting, terlebih sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
Penyerahan cenderamata
“Tentu saja, dialektika seperti yang berlangsung saat ini diharapkan dapat memperkaya dan memperkuat Undang-undang Pemilu kita,” ujar Rektor.
Dengan demikian, sambungnya, meskipun dalam skala kecil, Unsrat Manado tetap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi kepemiluan di Indonesia.
Para mahasiswa yang memanfaatkan sesi tanya-jawab mendapat buku dari Wamendagri Bima Arya Sugiarto
Di sela kegiatan, diadakan penyerahan cenderamata dari Rektor Unsrat kepada Wamendagri dan dari Wamendagri kepada Rektor Unsrat dan Dekan FISIP serta di penghujung acara diadakan penyerahan buku tentang dirinya oleh Wamendagri kepada para mahasiswa yang mengambil bagian dalam sesi tanya-jawab. (FA)
Meimonews.com – Kasus meninggalnya Fedro Tangkotow yang diduga menjadi korban penembakan di perkebunan Alason Ratatotok Minahasa Tenggara menjadi perhatian serius oleh Polda Sulut.
Itu dibuktikan lewat gerak cepat Polda Sulut yang melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa tersebut.
Perhatian serius dan gerak cepat tersebut terungkap saat konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (11/3/2025) siang yang dipimpin Wakapolda Brigjen Pol, Bahagia Dachi di dampingi Kabid Humas Kombes Pol. Michael Irwan Thamsil, Direskrimsus Kombes Pol. Winardi Pranowo dan Wadir Reskrimum AKBP Bambang Gatot
“Peristiwa ini terjadi pada malam hari (Senin, 10 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 Wita dini hari),” ujar Wakapolda seraya menjelaskan, pada malam itu ada sekelompok orang tak dikenal datang membawa senjata tajam jenis samurai, parang dan senapan angin, mendatangi lokasi tambang yang berlokasi di Alason Kecamatan Ratatotok.
“Kedatangan mereka diduga untuk melakukan pencurian dan mengambil secara paksa hasil tambang. Dan itu sudah dilakukan berulang kali, yang dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi (LP) yang masuk di Polres Mitra,” ujarnya.
Sewaktu mereka datang mendekati lokasi tersebut, ada sekitar 8 personil Polda Sulut yang berjaga di lokasi. Personil pun melakukan tembakan peringatan namun tak diindahkan. Dalam peristiwa ini, 3 warga menjadi korban, yaitu 1 meninggal dunia, 1 diduga terkena di kaki dan 1 luka-luka terjatuh.
Massa kemudian diduga melakukan pengrusakan serta pembakaran aset yang ada di lokasi tersebut berupa 1 unit camp, 2 unit sepeda motor, 1 unit mobil double cabin dan menjarah carbon yang sudah mengandung emas.
“Pasca kejadian, Ditreskrimum dan Diterskrimsus Polda Sulut langsung melakukan olah TKP (olah tempat kejadian perkara) dan melakukan autopsi, sementara Bidang Propam Polda Sulut melakukan pemeriksaan terhadap 8 personil Polda Sulut yang diduga berada di TKP di areal lokasi tambang Alason Ratatotok,” tegas Wakapolda.
Polisi juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti antara lain senpi laras panjang AK-101 sebanyak 5 pucuk beserta magazine, senpi HS H174570 sebanyak 1 pucuk beserta 8 butir amunisi dan magazine 1 buah, senpi revolver 1 pucuk, amunisi 19 butir 38spc, amunisi 1 butir 5,56, senpi jenis pistol CZP-10 cal 9×19 mm, amunisi tajam 6 butir dan magazine 1 buah.
“Saat ini kedelapan anggota tersebut telah dilakukan patsus bertempat di Mapolda Sulut. Kapolda sudah memerintahkan bahwa anggota kita melakukan pelanggaran tidak sesuai prosedur kita akan kenakan hukuman seberat-beratnya. Mohon kepada masyarakat kita supaya terus bersabar untuk mendapatkan hasil yang maksimal,” ujarnya.
Tim Bidlabfor Polda Sulut, tambahnya, juga akan melakukan uji balistik terhadap barang bukti berupa senpi dan amunisi, dan terus berkoordinasi dengan pihak Kedokteran Forensik RSUD Kandou terkait hasil autopsi.
Wakapolda juga menyampaikan turut berduka cita dan belasungkawa yang dalam terhadap keluarga korban penembakan. (AF)
Meimonews.com – Berbagai upaya/strategi dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena merupakan sumber pembiayaan Pemerintah Daerah.
Dan, untuk mrmbahas strategi mengoptimalisasi PAD, Bapenda Sulut menggelar Rapat di ruang rapat kantor pusat Bapenda Sulut, Senin (10/3/2025).
Rapat yang dipimpin June E. Silangen (Kepala) di dampingi Filma D. Kepel (Sekretaris) ini diikuti para pejabat di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Manado.
Hal-hal yang berhubungan dengan strategi optimalisasi PAD khususnus di sektor pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak air permukaan dan pajak bahan bakar dibahas secara detail dan mendalam.
Berhubungan dengan inventatisasi kendaraan alat berat, penyaluran BBM PD jenis bio solar, penagihan PKB dan pajak air permukaan maka dibuat tim untuk melakukan tugas penelusuran.
Dalam rapat tersebut, June mengingatkan untuk melakukan koordinasi dengan Pertamina untuk meminta data ke SPBU (satuan pengisian bahan bakar umum) serta membuat surat tugas untuk penelusuran. (elka)
Meimonews,com – Wakil Walikota (Wawali) Manado Richard Sualang melakukan road show ke tiga sekolah dasar (SD) yang ada di jalan Sarapung Kecamatan Wenang Kota Manado, Senin (10/3/2025).
Ketiga SD yang dikunjungi Wawali adalah SD Negeri 11 Manado, SD Negeri 06 Manado dan SD Negeri 124 Manado
Ketiga SD ini adalah sekolah yang termasuk memiliki banyak siswa. ‘Untuk itu, kami datang melihat langsung apakah proses belajar mengajar terlaksana dengan baik,” ujar Wawali.
Selain itu, mantan Wakil Ketua DPRD Manado ini memantau proses belajar mengajar di sekolah ini terkait jam belajar yang harus disesuaikan di Bulan Suci Ramadhan.
Disebutkan, di Manado, ada 100 lebih SD. Mudah-mudahan Dinas Pendidikan bisa sosialisasi bagaimana arahan-arahan dari Walikota dan dia (Wawali – Red) untuk menjalankan proses belajar mengajar. Sebab, ini juga termasuk pelayanan publik yang dilaksanakan Pemkot Manado.
“Saya harap guru-guru ini tetap menjalankan tugas mereka mengajar dan mendidik. Karena dunia pendidikan yang ada di Kota Manado baik pendidikan dasar maupun menengah, menjadi tanggung jawab pemerintah kota,’ ujar Wawali. (Afer)
