Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut mengadakan audiensi dan berkoordinasi dengan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Selasa (6/5/2025).

Pada pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Minsel, hadir dari Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut adalah Jeanny Yola Winokan (Kepala), Lady D. Ante (Sekretaris) dan Tim Kerja.

Sementara yang mendampingi Bupati adalah Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Benny Lumingkewas dan Kepala Dinas PPKB Minsel Meity Tumbuan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Minahasa Selatan.

Lima Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN menjadi poin penting yang dibahas dalam pertemuan, terutama pelaksanaan GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), Lansia Berdaya dan SuperAps sebagai sumber data terintegrasi.

Selain itu, dibahas juga beberapa kendala yang sering terjadi di lapangan, seperti pergantian TPK (Tim Pendamping Keluarga) di beberapa wilayah yang menghambat jalannya program, kinerja Penyuluh KB, penyusunan peta jalan GDPK, SK GENTING dan serapan dana BOKB Kabupaten Minahasa Selatan yang masih kurang optimal.

Bupati Minsel memberikan apresiasi dan dukungan atas masukkan yang diterima bahkan langsung memberikan arahan kepada beberapa pejabat yang hadir untuk segera menindaklanjuti hasil dari pertemuan tersebut.

Bupati juga mengarahkan agar hubungan sinergitas kemitraan yang sudah berjalan baik selama ini antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.(elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI bersama Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor, 5-31 Mei 2025.

Pencanangan nasional kegiatan dalam rangka memperngati HUT ke-75 IBI dan Hari Bidan Internasional Tahun 2025 ini dilakukan secara virtual dari Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMD) Sitti Shalma Tangerang, Banten oleh Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN RI Wihaji, Senin (5/5/2025).

Untuk daerah Sulut dilaksanakan di Klinik Agatha Manado yang dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Manado Julises Oehlers di dampingi Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Sulut Lady D. Ante, yang juga mengikuti acara pencanangan nasional secara virtual,

Turut hadir Kepala Dinas PPKB Kota Manado Mecky Gosal, Camat Wanea Deysie Kalalo, Dinas Kesehatan Kota Manado, pengurus dan anggota IBI Provinsi Sulut dan Kota Manado.

Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN RI Wihaji saat memberikan sambutan (atas), dan Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan ketika memgikiti secara daring Pencanangan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akaeptor

Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan mengikuti secara daring dari Minahasa Selatan pencanangan kegiatan yang diprioritaskan kepada pelayanan IUD (rekor MURI 50.000 akseptor) dan KB pasca persalinan tersebut.

Dari sejumlah Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN yang ada di Indonesia, tiga Perwakilan Provinsi mendapat sapaan langsung dari Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN RI. Salah satunya adalah Perwakilan Sulawesi Utara.

Pemerintah Kota Manado memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh bidan di Provinsi Sulut atas dedikasi dalam melayani mayarakat. Diharapkan, pencanangan Pelayanan KB Serentak ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Diketahui, pelayanan keluarga berencana (KB) merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi maupun kesehatan. IBI memiliki kapasitas untuk menjangkau dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, salah satunya pelayanan KB.

Untuk Sulut diberikan target pelayanan sebanyak 9.152 akseptor pada Pelayanan KB Serentak untuk semua metode terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta KB pasca persalinan, yang juga dilaksanakan di Kota Bitung di Klinik Clara dan Klinik Julin di Kota Tomohon.

Melalui kegiatan Pelayanan KB Serentak ini, diharapkan dapat meningkatkan capaian Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan MKJP serta percepatan peningkatan capaian KB pasca persalinan, dan peran Tim Pendamping Keluarga yang di dalamnya ada bidan.

Ketua IBI Sulut Masye Tokalese menjelaskan, tujuan pelayanan KB serentak ini adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dengan menyediakan pilihan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi seseorang, serta meningkatkan pelayanan KB di seluruh lapisan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna pengumpulan data untuk kajian cepat persiapan implementasi Kebijakan KRIS-JKN (Kriteria Rumah Sakit Ideal – Jaminan Kesehatan Nasional), Tim Kementerian Koordinatir Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berkunjung ke RSUP Kandou, Selasa (29/4/2025).

‎Direktur Layanan Operasional RSUP Kandou Wega Sukanto di dampingi Ketua Tim Persiapan Pelaksanaan KRIS JKN, Novi Rapar, dan Manager Tim Kerja Hukum dan Humas, Ruslianto Urendeng,menyambut tim Kemenko PM tersebut.

Tim tersebut melakukan survei di berbagai ruangan RSUP Kandou, termasuk melakukan wawancara singkat dengan pasien dan keluarga pasien.

‎Novi Rapar menjelaskan, survei ini bertujuan untuk mendalami kesiapan RSUP Kandou dalam menerapkan sistem KRIS-JKN. “Rumah sakit telah memberikan perhatian serius terhadap implementasi ini dan memastikan telah memenuhi 12 kriteria yang ditetapkan,” ujarnya.

Rapar juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi tim internal untuk keberhasilan implementasi KRIS-JKN.

‎Kunjungan Tim Kemenko PM ini menandai langkah penting dalam persiapan RSUP Kandou untuk menerapkan sistem KRIS-JKN yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Program makan bergizi gratis (MBG) adalah program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi kepada siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi dan mengatasi masalah stunting di Indonesia.

Distribusi makanan bergizi dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan menu yang disesuaikan dengan angka kecukupan gizi (AKG) untuk setiap kelompok usia. Menu pilihan berdasarkan daftar dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Distribusi program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berpotensi tidak tepat sasaran. Maka, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pun terus berupaya mengantisipasinya.

Betkaitan dengan itu, Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan, Sekretaris Lady D Ante dan Tim memantau pelaksanaan MBG di Kecamatan Langowan Utara dan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, baru-baru.

Dengan menggunakan sepeda motor, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut
bersama Kadis PPKB Kabupaten Minahasa Martha M. Aguw, Babinsa, TPK dan PLKB mengecek penyaluran MBG ke Kelompok Bermain Kristovel Paslaten Kecamatan Langowan Barat dan TK Dharma Wanita Walantakan Kecamatan Langowan Utara.

Saat memantau langsung kedua titik penyaluran MBG Kaper memastikan penerimanya tepat sasaran. Menu MBG itu antara lain berisi nasi, telur, sayur, tempe, dan jbuah. Setiap menu juga tertulis kandungan menu, seperti protein 12 gram, lemak (7,7 gr), dan karbohidrat (50,5 gr).

Kaperpun mengingatkan petugas untuk dapat mendistribusikan MBG tepat waktu saat sarapan atau makan siang dan kalau ada masalah, nanti berkoordinasi ke BGN.

Kaper juga mendorong Pemerintah Daerah untuk memastikan penyaluran MBG tepat sasaran. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou (akrab disebut RSUP Kandou) Manado bersama Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar rapat koordinasi (rakor) di ruang webinar RSUP Kandou, Rabu (23/4/2025).

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya dengan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kemenkes serta Kemendiktiristek,

Yang menjadi f‎okus utama pertemuan kali ini adalah penguatan sinergi kedua institusi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Penyakit Dalam.

RSUP Kandou dan Faked Unsrat menyepakati pentingnya penyelarasan regulasi dan komitmen untuk bersama-sama mencetak dokter spesialis yang kompeten dan siap melayani masyarakat.

 

Plh Direktur Utama RSUP Kandou Ns. Suwandi I. Luneto menekankan, rencana aksi yang disusun bersama Faked Unsrat bertujuan untuk menyamakan persepsi dan implementasi regulasi yang berlaku di masing-masing institusi.

‎“Perkembangan kita menuju arah yang positif. Dengan begitu, apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap RS Kandou dan FK Unsrat akan segera terwujud,” ujar Suwandi seperti dikutip Humas RSUP Kandou.

‎Dekan Faked Unsrat Billy Johnson Kepel menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama yang selama ini telah terjalin.

“Kita sadar, dengan kolaborasi erat antara dua institusi ini, progres dari action plan sudah mulai terlihat. Meski masih ada kendala, kami optimis melalui kerja sama ini, kita dapat mencari solusi bersama dan melangkah ke arah perbaikan yang lebih baik,” ujarnya,

‎Dari hasil pertemuan, kedua institusi sepakat untuk segera menindaklanjuti kesepakatan yang ada dengan menyusun rencana aksi yang terukur dan terjadwal.

Langkah konkret tersebut ditujukan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan kesehatan di lingkungan RSUP Kandou.

‎Diharapkan, kolaborasi ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dokter spesialis, namun juga turut berkontribusi pada peningkatan layanan kesehatan di Sulawesi Utara.

‎Turut hadir dari RSUP Kandou, Ketua SPI Joudy Gessal, Manajer Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan Judy Flora Sengkey, Asisten Manajer Tim Kerja Pendidikan Silvana E. Sjeane Lumeno.l, Ketua Komkordik Janeline Tengor.

‎Dari Faked Unsrat turut hadir Wakil Dekan 1 Nurdjannah Jane Niode, Wakil Dekan 2, Damayanti Pangemanan, dan Wakil Dekan 3, Frans Wantania. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado mengadakan Rapat Kerja (Raker) di aula kantor tersebut, Selasa (22/4/2025).

Raker yang dipimpin Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Manado Donald Sambuaga di dampingi beberapa pejabat di antaranya Mursid Pangalima (Sekretaris) ini diikuti sekitar 40 orang yakni para PNS, P3K, THL dan magang di lingkungan BPBD Manado.

Hasil rapat kerja mencakup beberapa poin penting yang relevan dengan kinerja BPBD sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas.

Dalam Raker ini, ada 5 poin penting yang dibahas. Pertama, Evaluasi Kinerja BPBD. Realisasi program: membahas capaian program kerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam SKP.

Identifikasi kendalanya adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, seperti kurangnya sumber daya manusia, peralatan, atau koordinasi lintas sektor.

Solusi perbaikan yakni mengusulkan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi kendala tersebut.

Kedua, perencanaan dan strategi ke depan. Prioritas program adalah menentukan prioritas kegiatan untuk periode berikutnya, seperti pelatihan kebencanaan, simulasi, atau pengadaan alat.

Selain itu, koordinasi antar-Instansi yakni memperkuat kerjasama dengan instansi lain, termasuk TNI, Polri, PMI, dan komunitas lokal.

Terkait anggaran, membahas realisasi dan kebutuhan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.

Ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan yakni pncegahan dan mitigasi berupa memastikan program pencegahan dan mitigasi bencana mendapat perhatian utama.

Selain itu, kesiapan penanganan darurat berupa mengevaluasi kesiapan tanggap darurat, termasuk sistem komunikasi, logistik, dan jalur evakuasi.

Selain itu, meningkatan kapasitas SDM berupa melakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan kemampuan personel BPBD dalam menghadapi situasi darurat.

Untuk kepatuhan terhadap regulasi berupa memastikan seluruh program kerja sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku, seperti UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Keempat, evaluasi kejadian bencana. Analisis kejadian yakni membahas data kejadian bencana terbaru, termasuk penyebab, dampak, dan tindakan yang telah dilakukan.

Rekomendasi tindakannya adalah menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan.

Kelima, rekomendasi dan tindak lanjut yakni mmbuat daftar rekomendasi untuk dilaksanakan oleh semua bagian di BPBD, membuat tim-tim kerja /satgas utk turun ke lapangan mengecek data data bencana

Di kesempatan itu, Kalak mengingatkan kinerja ASN, di mana.sesusai arahan Walikota yang berdasar pada Permenpan RB No. 6 tahun 3023 tentang pengelolaan ASN, ASan harus berkinerjs yang dibuktikan dengan pelaporan kinerjs dan adanya ekspektasi pimpinan. (Afer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Guna membahas program Pembanggunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) terutama Quick Win, Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembanggunan Keluarga)/Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulut beraudiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Rabu (16/4/2025).

Audiensi dilakukan secara terpisah. Dengan Walikota Manado Andrei Angouw dilaksanakan di ruang kerja Walikota, sementara dengan Wawali Richard Sualang di ruang kerja Wawali.

Mendampingi Walikota dan Wawali adalah Kepala Dinas Dalduk KB Manado dan Kabid, sementara dari Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulut,  yang mendampingi Kepala Perwakilan adalah Sekban dan Ketua-ketua Tim Kerja.

Diketahui, program Bangga Kencana adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan hidup sehat.

Tujuan program Bangga Kencana adalah mewujudkan keluarga berkualitas, mengatasi masalah stunting, memperkuat sistem informasi keluarga, mengembangkan smart technology, dan meningkatkan advokasi. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama strategis dengan 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia termasuk Bank SulutGo (BSG) dalam pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlangsung di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/4/2025)

Direktur Utama Bank SulutGo Revino M. Pepah, mewakili salah satu BPD yang ikut serta, secara langsung menandatangani PKS bersama 24 pimpinan BPD lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam proses pencairan dana yang kini dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien melalui platform SIPD.

Pelaksanaan SP2D secara online diharapkan dapat mempercepat aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Sistem ini juga memudahkan koordinasi antara Kemendagri dan BPD dalam mengelola dana pemerintah daerah secara real-time.

Pepah menyampaikan, partisipasi Bank SulutGo dalam kerja sama ini menunjukkan komitmen bank dalam mendukung transformasi digital di sektor publik dan peningkatan layanan perbankan kepada pemerintah daerah.

Pepah menegaskan, implementasi SP2D online melalui SIPD akan memberikan manfaat besar bagi efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.

Acara penandatanganan ini menandai tonggak penting dalam kolaborasi antara Kemendagri dan BPD di seluruh Indonesia untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui teknologi digital, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Afer)

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus menjalin kerjasama dengan Bank SulutGo (BSG). Itulah sebabnya, kedua pihak kembali melalukan penandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

MoU yang ditandatangani kedua pihak di Rumah Dinas Bupati Minahasa, Rabu (16/4/2025) itu terkait pengelolaan keuangan daerah.

Penandatanganan MoU dilakukan Bupati Minahasa Robby Dondokambey di dampingi Sekretaris Daerah Lynda D. Watania, Asisten I Reviva Maringka, Asisten III Vicky Tanor, serta Kepala BPKAD Joice Pua.

Dari pihak Bank SulutGo, hadir mewakili Direksi Pemimpin Divisi Pemasaran Dana Yunike Sumawati Paputungan, Pemimpin Cabang Tondano Maykel Rantung, dan Pemimpin Departemen Jeane Rampi.

Bupati Minahasa menjelaskan, kerjasama ini bertujuan untuk membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengatur penyimpanan dan pelaksanaan pengelolaan uang milik Pemkab Minahasa pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” ujarnya.

Hal ini, tambahnya, menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mempererat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak perbankan. (Afer)

Berita, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Gerak cepat dilakukan Direktur Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. RD Kandou Wega Sukanto sebagai respons terhadap laporan yang diterima manajemen rumah sakit di samping merupakan bagian dari tugas pokok direksi.

Sejumlah ruang rawat inap yang ada di RSUP Kandou (sebutan akrab rumah sakit pemerintah tersebut) ditelusuri Dirops di dampingi Manajer Tim Kerja Hukum dan Humas Ruslianto Urendeng, Manajer Umum Nivi Rapar, serta beberapa anggota tim kerja teknis, Rabu (16/4/2025).

Dalam penelusuran tersebut, Wega menindaklanjuti keluhan terkait fasilitas di dua ruangan. Laporan pertama mengenai kondisi toilet di ruang rawat inap Irina C4 yang disebut mengalami gangguan. Sementara laporan kedua menyangkut air conditioner (AC) di ruang Irina E Atas yang dilaporkan tidak berfungsi optimal.

Wega turut memastikan seluruh fasilitas pendukung pelayanan di RSUP Kandou dalam kondisi baik dan terkontrol. Dicatat pula temuan di lapangan dan segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk perbaikan.

“Sebagai pimpinan, saya perlu memastikan langsung kondisi di lapangan. Keluhan sekecil apapun dari pasien maupun keluarga harus segera ditindaklanjuti demi kenyamanan dan keselamatan layanan,” ujarnya.

Wega menegaskan pentingnya pengawasan rutin terhadap sarana dan prasarana agar pelayanan rumah sakit berjalan maksimal.

“Komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik. Tidak ada kompromi untuk kenyamanan pasien. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti dengan serius,” tegasnya.

RSUP Kandou terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan pendekatan responsif dan transparan. Penelusuran seperti ini akan menjadi agenda rutin untuk memastikan mutu layanan tetap terjaga dan memenuhi standar pelayanan kesehatan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet