Meimonews.com – Langkah bijaksana ditunjukkan Walikota Manado GS Vicky Lumentut berkaitan dengan pengurusan surat keterangan perjalanan (SKP) di Manado termasuk untuk persyaratan taxy online.

Untuk mengurus SKP tidak dipungut bayaran. Kebijakan ini diambil setelah menyerap aspirasi masyarakat di media sosial (medsos).

Surat keterangan tersebut merupakan salah satu bagian dari persyaratan yang diperlukan pada masa Pembatasan/Pengendalian Pergerakan Orang dan Barang yang menggunakan Moda transportation dalam rangka Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid-19 di Kota Manado, Rabu (10/6/2020).

Keputusan itu diambil Walikota selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota.Manado setelah.memimpin rapat persiapan, Selasa (9/6/2920), usai masa perkenalan pembatasan yang dilaksanakan 29 Mei – 9 Juli 2020.

Empat persyaratan yang akan diberlakukan adalah pertama, wajib menggunakan masker; kedua, suhu tubuh diukur, berada pada angka kurang dari atau sama dengan 38 derajat , ketiga, kapasitas tempat duduk kendaraan mobil 50 persen dari kapasitas , dan keempat, membawa dan menunjukkan Surat Keterangan Perjalanan.

Rapat persiapan akhir yang berlangsung hampir 4 jam yang dipimpin Walikota diikuti Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan, Sekda Micler Lakat, Kalak BPBD Donald Sambuaga, Juru Bicara Gugus Tugas drg. Sanil Marentek, dan 16 Koordinator Pos Kontrol yang terdiri dari para kepala perangkat daerah dan staf ahli.

Rapat membahas dan mengevaluasi beberapa hal seperti peralatan thermo gun dan jas hujan, sistem operasional prosedur bagi warga yang setelah dites memiliki suhu badan lebih tinggi dari 38 derajat celscius, dan surat keterangan perjalanan.

Juru Bicara Gugus Tugas Manado drg. Sanil Marentek mengemukakan beberapa hal yang diputuskan oleh Walikota setelah mendengar berbagai masukan peserta rapat. “Pertama, soal peralatan di pos kontrol, Pak Walikota menegaskan, seluruh koordinator posko bertanggung jawab terhadap setiap kebutuhan yang diperlukan saat operasional posko. Bila ada yang masih harus dilengkapi, sesegera mungkin harus diadakan karena kita tidak boleh membuat perlambatan kendaraan menjadi macet berkepanjangan,” ujarnya.

Diingatkan agar tidak semua diperiksa di depan pos. Atur dengan baik koordinasinya, apalagi ada syarat tambahan surat keterangan perjalanan.

Soal pengukuran suhu, SOPnya, apabila warga yang diukur suhu badannya lebih dari 38 derajat celcius dan berKTP Manado, akan dibawa ke Puskesmas terdekat. Tapi bila berasal dari luar daerah Manado, yang bersangkutan diarahkan kembali ke daerah asal dan tidak diperkenankan masuk Kota Manado.

Tentang SKP yang viral dan menjadi percakapan publik secara luas, menurut Marentek, Walikota merespons dan memahami berbagai usulan yang disampaikan warga baik di kanal pengaduan Pemkot Manado, media sosial atau pesan yang disampaikan melalui Juru Bicara Gugus Tugas dan Wakil Walikota,‘Pak Ketua Gugus Tugas sudah memutuskan agar prosedur pembuatan SKP tidak boleh membebani warga. Formatnya diusahakan sama di semua kelurahan dan kepala desa.

Surat ini disyaratkan berlaku selama 7 (tujuh) hari. Artinya, di hari kedelapan sejak surat keterangan dikeluarkan, surat keterangan dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang dikeluarkan oleh Pimpinan Instansi yang dikeluarkan cukup sekali.

Kepada para Lurah, Walikota mengingatkan, pembuatan SKP di Kelurahan tidak dipungut biaya sepeserpun. Walikota juga melarang para Lurah membuat kreasi tambahan sesuai yang dipikirkan sendiri atau sengaja ingin menyulitkan. “Tidak disyaratkan permintaan surat keterangan sehat untuk mendapatkan surat keterangan perjalanan. Nanti lebih panjang ini cerita dan lain daripada yang dimaksudkan,” tegas Lumentut.

Soal pengemudi taksi online, menurut Marentek, Walikota memutuskan untuk tetap memberlakukan SKP tetapi dengan bentuk yang lebih sederhana. Dalam rapat, Wakil Walikota dan dia meneruskan keluhan para sopir taksi online tingginya mobilitas mereka dan sulitnya mengurus SKP dari instansi perusahaan dan atau dari kelurahan/desa.

Setelah mengamati berbagai diskusi termasuk di fanpage Pemerintah Kota Manado dan media sosial lainnya, Walikota akhirnya memutuskan menyederhanakan bentuk SKPnya. Pengemudi taksi online yang memiliki identitas dari perusahaan, identitas atau ID Card resmi itu akan diberlakukan atau dipersamakan sebagai SKP.

“Bila tidak memiliki Identitas atau ID Card resmi dari perusahaan, maka pengemudi wajib membawa dan menunjukkan surat keterangan perjalanan dari Lurah/Kepala Desa. Tetapi bagi penumpang taksi online, syarat surat keterangan perjalanan baik dari pimpinan instansi atau Lurah/Kepala Desa tetap diberlakukan,” sebut Marentek, mengutip Walikota.

Kepala RSUD Berkat Manado ini menjelaskan, kebijakan pembatasan kapasitas tempat duduk pada kendaraan bermotor berupa mobil pribadi dan angkutan umum telah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulut Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran (OPP) Covid19 di Sulawesi Utara pasal 18 ayat (4) huruf e dan ayat (6) huruf a yang menuliskan jarak physical distancing jarak 1 meter antar penumpang. Pehitungan tersebut sudah disederhanakan dengan menetapkan kebijakan 50 persen dari kapasitas tempat duduk.

Juru bicara Gugus Tugas Kota Manado ikut menjelaskan bahwa pelaksanaan secara resmi pembatasan dan pengendalian pergerakan orang dan barang dengan moda transportasi oleh Walikota selaku Ketua Gugus Tugas telah mendapatkan dukungan dari Gubernur Sulut selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi terhadap langkah-langkah penanganan pencegahan.

Pada bagian akhir rapat, Walikota menetapkan kegiatan pembatasan dan pengendalian diberlakukan selama 14 (empat belas) hari yakni.10-24 Juni 2020 sambil memperhatikan perkembangan yang terjadi dan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh pada beberapa hari ke depan setelah kegiatan resmi beroperasi,’ ujar Marentek. (lk)