Meimonews.com – Seorang wajib pajak kendaraan bermotor (ranmor) bernama John Pandeiroth mengakui pelayanan pengurusan pajak progresif ranmor baik roda dua maupun roda empat atau lebih dinilai tidak terlalu sulit tapi lebih cepat dan ramah.

“Pengurusan pajak progresif di sini (Bapenda Sulut) berlangsung cepat. Pelayannya (petugasnya) sangat ramah,” ujar Pandeiroth kapadia Meimonews.com, usai pengurusan pajak progresifnya di Kantor Bapenda Sulut pimpinan Olvie Atteng (Kepala), Senin (7/2/2022).

Disebutkan, hanya beberapa menit saja semua hal terkait dengan pengurusan administrasi pajak progresif kendaraan bermotornya langsung tuntas.

“Langsung. Langsung. Tuntas. Tapi musti iko antrian, katu,” ujar Pandeiroth seraya menyebutkan bahwa kedatangannya ke Bapenda Sulut karena disuruh dealer.

Seorang warga lainnya yang terpantau Meimonews.com baik saat mengantri maupun saat berhadapan dengan petugas, terlihat senang dengan pelayanan petugas di Bapenda Sulut.

Hanya hitungan menit, urusannya langsung tuntas dan langsung pulang dengan wajah senang karena mendapat pelayanan yang cepat dan ramah.

Yessy, petugas Bapenda Sulut saat ditemui usai memberikan pelayanan kapada beberapa wajib pajak mengungkapkan, telah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak yang datang atau berurusan di kantor pelayanan termasuk di Bapenda Sulut.

“Semua urusan terkait dengan pelayanan pajak termasuk pajak progresif di sini akan dilayani dengan cepat dan segera tuntas asal persyaratannya langkap,” ujar Yessy.

Pelayanan demikian sesuai dengan visi Bapenda Sulut yakni “Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan prima” dan sejalan dengan motto “Modern, mudah, cepat dan transparan.”

Yessy mengimbau kepada pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya sudah dijual agar melaporkan pengalihan kepemilikannya agar terbebas dari pajak progresif bila ada kendaraan lainnya, sedang kepada pembeli agar segera mengurus baik nama kendaraan bermotornya. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Squash Indonesia (PSI) Sylviana Murni melantik Pengprov (Pengurus Provinsi) PSI Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (5/2/2022).

Sylviana berharap, pelantikan Pengprov PSI Jatim periode 2022 – 2026 ini bakal membawa harapan baru bagi olahraga Squash khususnya di Jatim.

“Ketua Pengurus Provinsi baru ini bukan wajah baru di dunia olahraga Squash. Beliau bahkan sudah mulai bergerak melakukan MoU dengan beberapa sekolah dan kampus untuk memasyarakatkan olahraga ini,” ujar Sylviana ketika memberikan sambutan.

Ketua DPD-RI La Nyala yang turut menjadi tamu kehormatan berharap agar Pengprov PSI Jawa Timur memiliki komitmen tinggi untuk lebih bisa memasyarakatkan olahraga Squash.

“Kenalkan ke masyarakat, bahwa olahraga ini adalah olahraga yang mudah dan murah. Pembinaan yang berjenjang dan intensif hingga melahirkan bibit atlit yang bagus dan berprestasi,” pinta La Nyala.

Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil menegaskan, olahraga ini merupakan salah satu cabang olahraga yang diandalkan oleh Jawa Timur sejak sepuluh tahun terakhir.

“Dari tujuh nomor tahun 2012 misalnya sudah ada dua emas yang kami bawa pulang. Harapannya, dengan pengurus yang baru, punya rencana terkonsep salah satunya memperbanyak fasilitas sarana dan prasarana olahraga ini,” ujar Nabil.

Ketua PSI Jawa Timur Syaiful Ma’arif menyatakan siap mengembangkan olahraga Squash tidak hanya untuk Jawa Timur, melainkan untuk Indonesia di kancah internasional.

“Kami buat program berjenjang dari tingkat sekolah sampai perguruan tinggi. Prestasi olahraga ini bisa tumbuh dan berkembang. Sarana prasarana juga tengah kami siapkan. Event-event untuk mengenalkan olahraga ini juga tengah kita godok agar masyarakat bisa merasakan manfaat olahraga ini,” ujar Syaiful.

Syaiful juga memastikan jika Jawa Timur akan optimis mendapat kembali emas pada PON yang akan datang di cabor Squash.

“Atlet Jawa Timur masih yang terbaik. Kami optimis dengan pola pengembangan berjenjang nantinya akan terus tumbuh atlit-atlit terbaik,” tandasnya. (lk)

Berita, Olahragaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Suatu peringatan disampaikan Wakil Walikota Manado Richard Sualang saat acara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Manado, Jumat (4/2/2022).

“Loyalitas saudara-saudara dituntut dan diharuskan. Jabatan ini titipan dari Tuhan. Dia titipkan pada Bapak Walikota dan dimandatkan pada saudara-saudara,” ujar Sualang.

Camat dan Lurah, sebutnya, adalah perpanjangan tangan dari Walikota di wilayah masing-masing. Tegakkan aturan, laksanakan perintah.

“Tugas kita adalah public servant. Melayani masyarakat, kekuasaan jabatan untuk melayani bukan menindas,” tegasnya.

Acara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan yang diadakan di Ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado dipimpin Wakil Walikota Richard Sualang mewakili Walikota Andrey Anggouw.

Turut hadir Sekretaris Kota, lAsisten 1, Asisten 2, sejumlah pejabat eselon 2 serta para tamu undangan.

Ada 44 pejabat termasuk 5 Camat, 34 Lurah dan 1 Kepala Puskesmas yang dilantik. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Barmas (Barisan Adat Masyarakat Sulawesi Utara terus menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi adat yang berperan untuk kemajuan NKRI temasuk Sulut.

Di momen pemilihan Sangadi di Bolaang Mongondouw (Bolmong), ormas adat yang mengusung tiga etnis budaya Sulut ini mengambil peran dalam pengamanan dan mengawal jalannya pemilihan orang nomor satu di desa di Bolmong.

Ketua Barmas DPD Sulut Defly Brando Lengkey melalui Sekretaris DPD Sulut Fernando FX Melo menjelaskan, pengawalan setiap kegiatan kemasyarakatan sudah menjadi kewajiban bagi Barmas.

“Barmas hadir dan bekerjasama dengan aparat TNI-Polri dalam setiap momen pesta rakyat untuk mengawal prosesnya agar bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ujar Lengkey seperti dikutip Melo kapada Meimonews.com di Manado, Kamis (3/2/2022).

Disebutkan, Bamas juga akan terus berkarya melalui program dan kegiatannya dalam mengawal seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga masyarakat adat di tiga etnis terus mampu mengembangkan serta melestarikan budayanya.

“Kami Barmas khususnya DPD Sulut, sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Tonaas Wangko Dicky Maengkom melalui Ketua DPD Sulut Defly Brando Lengkey akan terus berupaya untuk mempersatukan masyarakat adat di tiga etnis budaya ini, untuk bersama-sama menjaga kebhinekaan dalam bingkai NKRI,” ujar Melo. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Setelah dipersiapkan cukup lama, yang digagas Robert Hendra Sulu akhirnya organisasi alumni dan eks guru SMA Negeri 1 Manado yang diberi nama Mapalus Alumni Smansa Manado resmi terbentuk.

Pembentukan organisasi ditandai deklarasi yang diisi dengan pembacaan dan penandatangan pendirian yang dilakukan sejunlah alumni pada acara yang dipandu Puspaningrum (Wakil Ketua Tim Kerja) di salah satu ruangan SMA Negeri 1 Manado, Rabu (2/2/2022).

Sebelum pembacaan naskah deklarasi oleh Joyce Lapian (Ketua Tim Kerja), Franky Mokodokpis (Sekretaris Tim Kerja) memaparkan latar belakang pembentukan organisasi ini.

Sejumlah alumni menandatangani naskah deklarasi tersebut yakni Joyce Lapian, Donald Rumokoy, Joudi Lintjewas, Franky Mokodompis, Puspaningrum, Sherly Kalangi, Wenny Pantouw, Ritha Pangkerego, Rouna Rakian, Wida Menayang, Jeanet Lesly Lomban dan Lexie Kalesaran.

Turut bertandatangan, mantan guru Smansa Manado Nurhaya Karinda dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manado Noufi Karamoy.

Kehadiran organisasi ini merupakan bentuk kepedulian untuk kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Manado (almanater), yang terletak di Jalan Pramuka Sario Kotabaru Manado.

Ada lima hal yang menjadi pertimbangan sehingga organisasi ini dibentuk seperti tertuang dalam narkah deklarasi.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya Pergub Sulut No. 20 tahun 2021 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Utara.

Pergub ini memberi ruang bagi Alumni Alumni SMA Negeri 1 Manado untuk terlibat aktif dalam pembenahan kebutuhan sumber daya pendidikan yang memadai sebagai investasi strategis pada penyampaian mutu pendidikan berstandar nasional.

Paduan suara siswa SMA Negeri 1 Manado mewarnai acara yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Pandemi Covid-19. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrey Angouw bertemu dengan Tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Jumat (28/1/2022).

Kehadiran Tim Kemenkumham adalah dalam rangka penyamaan persepsi pelaksanaan hukum dan HAM (hak asasi manusia) serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Kemenkumaam di dampingi Kakanwil Hukum dan HAM Sulut menjelaskan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka serta secara garis besar soal pelayanan hukum dan pelaksanaan undang-undang HAM.

Menurut data Kemenkumham, selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM sebab absen dalam keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional makanya Kementerian berharap agar ada OPD di Pemerinrah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Pihak Kementrian lewat Kanwil Hukum dan HAM Sulut berharap agar bisa kembali dilakukan MOU untuk kerjasama dalam bidang Hukum dan HAM dalam kaitan dengan pelayanan publik antara Pemerintah Kota dengan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Menanggapi penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM, Walikota Manado mengatakan, Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka pelayanan publik dengan membuka mall pelayanan publik di jalan Boulevard Kompleks Mantos III.

“Kalau ada yang bisa kami support nanti tolong disampaikan,” sebut Walikota

Walikota menaggapi soal tiga tahun ketidakikutsertaan Pemkot Manado dalam kegiatan sebagai Kota Peduli HAM nanti disampaikan apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota.

Soal MOU (memorandum of understanding), mantan Ketua DPRD Sulut ini menyatakan siap dan bersedia mengunjungi Kantor Hukum dan HAM untuk melakukan penandatanganan MOU.

Walikota meminta kepada jajaran Pemerintah Kota baik kepada Sekretaris Kota dan instansi terkait untuk ikutserta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM.

Hadir dalam pertemuan ini selain perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kakanwil Hukum dan HAM serta jajaran, juga Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat dan Asisten I Heri Saptono. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Selang empat pelaksanaan vaksinasi Booster Ketiga, tak kurang dari empat ratusan Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado telah divaksin dengan jenis moderna di halaman Kantor Walikota.

Hal tersebut terungkap saat Meimonews.com berbincang dengan dokter Apriliana Maria Namsa selaku Penanggung Jawab Tim Tenaga Kesehatan (nakes) dari Puskesmas Tikala Baru di jeda istirahat makan siang, Kamis (27/1/2022).

 

“Sejak dimulainya pelaksanaa vaksinasi Booster ketiga, di mana kebetulan kami yang mendapat tugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Manado, Senin (24/1/2022) hiingga hari ini, sudah sekitar 400-an ASN yang divaksin booster ketiga dengan menggunakan moderna,” ujarnya.

Beberapa hari ini, akunya, nakes dari Puskesmas Tikala Baru menurunkan enam orang ditambah seorang sopir dan didukung dua personil dari Satpol PP Manado pada kegiatan vaksinasi Pemkot Manado, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan di halaman Kantor Walikota.

Dijelaskan, pelaksanaan vaksinasi booster ketiga, Dinkes Manado mengatur penjadualan nakes- nakes yang bertugas, yang diambil dari Dinkes dan jajaran (puskesmas-puskesmas).

Ketika datanya, apakah bisa warga biasa (di luar ASN Pemkot Manado) bisa ikut vaksinasi, colter Namsa mengatakan bahw sejauh dosis vaksin cukup, Alan dilayani. Namun, bila tidak cukup, diarahkan ke Puskesmas Tikala Baru (lokasinya tak jauh dari Puskesmas Tikala Baru).

Mengenai vaksinasi booster ketiga baik yang dilakukan di halaman Pemkot Manado maupun di Puskesmas Tikala dilakukan Senin sampai Jumat.

Kadis Kominfo Manado Erwin Kountu ketika ditemui terpisah mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi Pemkot Manado di bawah kepemimpinan Walikota pak Andrey Angouw dan Wakil Walikota pak Richard Sualang telah dilaksanakan sejak usai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021.

Pelaksanaan program vaksinasi baik bagi ASN maupun warga Manado akan terus dilakukan hingga semua terwaksinasi. “Program vaksinasi ini akan terus dilakukan sampai semua warga tervaksinasi,” ujar Kountu di ruang kerjanya.

Terkait dengan penghargaan yang diberikan Pemprov Sulut kepada Pemkot Manado karena berhasil menjadi terbaik pertama pengendalian Covid-19 dan capaian vaksinasi tingkat Sulut, baru-baru, Kountu mengutip Walikota Manado Andrey Angouw menyebutkan, akan menjadi pemacu semangat untuk terus bergiat dalam upaya pengendalian Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com -Permasalahan komunikasi yang kerap terjadi adalah komunikasi yang kurang jelas, kurang lengkap, terlambat disampaikan, dan kesalahpahaman.

“Menurut data yang ada, sebagian besar sengketa medis bukan karena kelalaian dokter tetapi disebabkan karena permasalahan komunikasi,” ujar Dr. drg. Paulus Januar, Pengurus Besar PDGI (PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia) pada webinar dalam rangka HUT ke-72 PDGI di Jakarta, Minggu (23/1/2022).

Dengan mediasi maka hasilnya akan memuaskan semua pihak karena keputusan berdasarkan kesepakatan bersama hingga memberikan hasil yang win-win solution serta bukannya ada yang menang dan ada yang kalah.

Diungkapkan, sengketa medis dokter yang digugat pasiennya cenderung semakin meningkat jumlahnya. Masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan kedokteran cenderung dengan mudah menggugat dokter yang merawatnya.

Sengketa medis umumnya karena pasien tidak puas dengan pelayanan kesehatan yang diperolehnya, serta dipandang penyebabnya karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan yang merawatnya.

Dikemukakan, berdasarkan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, dalam hal tenaga medis diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

“Dalam hal ini mediasi adalah cara mengatasi sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang membantu menfasilitasi,” ujarnya.

Perundingan melalui mediasi, menurut Januar, merupakan alternatif penyelesaian sengketa medis secara adil yang lebih efektif dan memuaskan dibanding berperkara di pengadilan.

Disebutkan, dengan mediasi maka hasilnya akan memuaskan semua pihak karena keputusan berdasarkan kesepakatan bersama hingga memberikan hasil yang win-win solution serta bukannya ada yang menang dan ada yang kalah.

Dengan keputusan mediasi yang dapat memuaskan para pihak maka akan menjaga hubungan yang tetap baik. “Hal ini juga sangat sesuai dengan kearifan otentik bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat dan hubungan kekeluargaan,” sebutnya.

Dijelaskan, sebagai mediator adalah hakim atau mediator bersertifikat berdasarkan pendidikan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Dalam kaitan dengan mediasi sengketa medis diharapkan terdapatnya mediator yang memahami permasalahan medis.

Sengketa medis umumnya, ungkap Januar, bersifat spesifik mengenai pelayanan kesehatan dan memerlukan kemampuan khusus bagi mediator.

Januar mengungkapkan, saat ini terdapat tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, dan perawat yang telah menempuh pendidikan mediator bersertifikat hingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Masyarakat umumnya berpandangan sengketa medis lebih baik diselesaikan di pengadilan. Permasalahannya, penyelesaian melalui pengadilan relatif lama, biaya tidak sedikit, serta pembuktian di pengadilan tidak mudah.

Mediasi merupakan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dibandingkan penyelesaian melalui peradilan pidana atau perdata, maka mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, biaya, maupun beban psikologis serta dampak sosial.

Kemudian berbeda dengan pengadilan yang sifatnya terbuka, proses mediasi berlangsung secara tertutup. Dengan mediasi yang pada hakikatnya tidak terbuka untuk masyarakat umum maka rahasia kedokteran akan tetap terjaga.

“Terungkapnya rahasia kedokteran dapat menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi pasien,” tandasnya.

Diuraikan, mediasi merupakan perwujudan keadilan restoratif (restorative justice) yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan.

Saat ini, dalam penegakan hukum berlangsung pergeseran paradigma dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Keadilan retributif yang cenderung menghukum sebagai pembalasan menjadi keadilan restoratif yang menekankan pemulihan.

Selama ini, sebut Januar, pada penyelesaian sengketa medis melalui pengadilan kerap terjadi terabaikannya kepentingan pasien sebagai korban. Berdasarkan keadilan restoratif dilakukan pemulihan kondisi semua pihak dan perbaikan bagi yang dirugikan.

Menurutnya, keadilan restoratif pada hakikatnya menempatkan fungsi penjatuhan hukuman sebagai ultimum remidium, yaitu solusi akhir apabila upaya hukum lainnya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mengatasi.

Dikemukakan, mediasi terhadap sengketa medis sebagai perwujudan keadilan restoratif sama sekali bukan upaya impunitas, melainkan justru dengan dilakukannya pemulihan dan perbaikan para pihak yang bersengketa akan semakin meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan.

Pada hakikatnya, sebut Januar, kalangan profesi kedokteran dan kedokteran gigi senantiasa hendak menegakkan keluhuran profesi, dan tidak menghendaki terjadinya penyimpangan yang merugikan keluhuran profesi.

Pada webinar yang diikuti para anggota PDGI dari seluruh cabang di Indonesia tersebut juga disampaikan mengenai etika dan disiplin kedokteran dalam rangka meningkatkan profesionalisme dokter gigi serta juga mengenai pembelaan dan pembinaan anggota.

Selain webinar, pada HUT PDGI kali ini juga diselenggarakan penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan gigi serta vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang diselenggarakan dengan protokol kesehatan secara ketat. (lk)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Setelah beberapa waktu lalu melakukan rolling sejumlah jabatan, lagi Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melakukan rolling jabatan.

Kali ini, rolling jabatan berdasarkan SK Walikota Manado tersebut, ada 9 jabatan definitif dan empat jabatan pelaksana tugas (plt) yang diangkat.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Wakil Walikota Manado Richard Sualang mewakili Walikota Manado Andrey Angouw dilakukan di Aula Pemkot Manado, Selasa (25/1/2022).

Pejabat pratama yang dilantik untuk jabatan definif adalah Atto Bulo sebagai Asisten II, Peter Assa,.Kepala BKAD, Harke Tulenan Asisten III, Steven Rende Kepala Bapenda, Deysi Lumowa Kadis Dikbud, Lenda Pelealu Kepala DP3A.

Selain itu, Ester Mamangkey Kadis Pariwisata, Donald Supit Kepala BKPSDM, dan Daglan Walangitan, Staf Ahli Walikota.

Untuk Pelaksana Tugas (Plt) terdiri dari Donald Supit sebagai Plt Kepala Disnaker,
Paul Sualang Kepala Inspektorat, Conny Lantu Kepala Kesbangpol dan Peter Eman Kadis Perkim.

Atas nama Walikota Andrey Angouw, Wakil Walikota Manado Richard Sulang menyampaikan banyak selamat dan sukses pada ASN yang dilantik.

Pejabat tinggi ini yang dilantik, sebut Sualang ketika memberikan sambutan, adalah senior. Sudah tentu ASN yang mengemban jabatan ini adalah ASN yang mempunyai kemampuan yang tinggi, dan tentu dituntut juga sikap dan kemampuan sebagai seorang pemimpin.

“Pada beberapa waktu yang lalu sudah mengikuti seleksi uji kopetensi dan tentunya ini untuk mencari formula yang pas bagi kita semua ke depan,” ujar Sualang.

Wawali berharap, ASN yang dilantik saat ini dapat bekerja dengan baik serta dapat mengunakan kepercayaan yang diberikan. Tentunya yang utama demi kemajuan Kota Manado dan masyarakat.

“Bekerjalah dengan professional sesuai dengan tupoksi, mempunyai minsed yang terbuka supaya kita semua bisa berproses maju ke depan, budaya kerja yang baik di lingkungan kita masing masing, menciptakan suasana yang aman dan nyaman dan menggayomi para pegawai bawahan kita,” pinta Wawali. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado kembali melakukan kegiatan turun ke lapangan untuk mengecek keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Dan turlap kali ini, Walikota melakukan dengan berjalan kaki dari kantor.

Kunjungan awal pada Selasa (25/1/2022) ketika keluar dari ruang kerjanya, Walikota berjalan kaki menuju lapangan Sparta Tikala. Di sini, Walikota melihat perbaikan lintasan lari serta beberapa fasilitas yang ada. Di sekitar sini, Walikota juga melihat drainase dan suluran-saluran air.

Usai dari Lapangan Sparta Tikala, Walikota menuju jalan Garuda Mahakeret untuk melihat pembongkaran dan perbaikan drainase.

Walikota menyusuri beberapa lokasi hanya untuk memastikan apakah parit-parit berfungsi dengan baik atau tidak. Jika tidak berfungsi langsung dibongkar untuk perbaikan.

Selesai dari jalan Garuda, Walikota dan tim menuju jalan DI Panjaitan Kelurahan Pinaesaan dan Kelurahan Istiqlal. Hal yang sama juga yang dilihat yakni aliran air di dirainase dan parit-parit.

Secara umum,.pembongkaran drainase ini dalam rangka membersihkan parit-parit yang sudah dipenuhi sampah serta terjadi pendangkalan akibat sedimen lumpur dan tanah serta matrial lainnya.

Pembongkaran drainase ini untuk perbaikan agar drainase atau parit-parit dapat menampung air ketika hujan lebat sehingga airnya tidak meluap kejalan-jalan atau bahkan pekarangan rumah dan tempat pemukiman warga lainnya. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet