Meimonews.com – Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut menyelenggarakan Workshop Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (3/6/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI Budi Setiyono, Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay, Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan, para Bupati dan Walikota se-Sulut, serta jajaran SKPD terkait.

Saat menyampaikan materi bertajuk Mimpi Indonesia emas dan bonus demografi, Sekretaris Menteri (Sesmen) menekankan bahwa amanat kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada prinsipnya menggambarkan model pemerintahan yang menjamin rakyat untuk dapat hidup dengan kualitas yang layak.

Hal ini dicapai melalui penerapan social security atau jaring pengaman sosial (social safety net), yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Sesmen menggarisbawahi pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola akan mengubah fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, serta meningkatkan tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam.

Akibatnya, sebut Sesmen, dapat terjadi berbagai persoalan seperti banjir dan kerusakan infrastruktur, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, pencemaran sungai, dan ketidakmampuan layanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat

“Berbagai bencana yang kini sering terjadi adalah dampak tidak langsung dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali,” ujarnya.

Sesmen memaparkan indikator utama Peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga tahun 2025–2029, yang meliputi Pengendalian kuantitas penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Integrasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Workshop ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini, menurut Wagub, sangat penting sebagai langkah strategis kita dalam menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing, menghadapi dinamika pembangunan global dan menyambut bonus demografi yang sedang berlangsung.

“Saya mengapresiasi kehadiran Sekretaris Kementerian BKKBN RI, Bapak Budi Setiyono, yang turut memaparkan materi penting hari ini,” ujarnya.

“Kehadiran 15 Bupati dan Walikota Se-Sulut menunjukan komitmen luar biasa, terhadap agenda pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” sebut Wagub, yang membuka kegiatan ini. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Utara untuk memantau pelaksanaan berbagai program dan anggaran pemerintah pusat yang dijalankan di daerah, Senin (2/6/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah, mitra kerja, serta masyarakat terkait implementasi program-program yang menjadi lingkup tugas Komisi IX seperti kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, gizi, pengawasan obat dan makanan, serta jaminan kesehatan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IX yang dipimpin Felly Estelita Runtuwene disambut Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Johanes Victor Mailangkay dan jajaran Pemprov Sulut. Turut hadir, perwakilan dari 16 lembaga dan kementerian terkait.

Dalam pertemuan di saat kunker, dibahas secara mendalam berbagai isu strategis, antara lain perkembangan program kependudukan, realisasi anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Sulawesi Utara, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Sorotan khusus diberikan pada peran BKKBN dalam percepatan penurunan angka stunting di provinsi Sulut.

Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan Lisna Prihantini, yang di dampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan,turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Mereka menyampaikan data terkait jumlah dan kondisi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) hingga tingkat desa dan kelurahan, termasuk pembahasan terkait PLKB non-PNS serta kebijakan afirmatif yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan dan status pegawai mereka.

Selain itu, agenda kunjungan juga mencakup peninjauan langsung ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. RD Kandou Manado (akrab disebut RSUP Kandou).

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung fasilitas dan layanan kesehatan, serta menyerap informasi terkait pelaksanaan transformasi sistem kesehatan, jaminan kesehatan nasional, program makan bergizi gratis, dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

Komisi IX DPR RI berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan nasional, khususnyai bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) dengan penuh syukur merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-64, Selasa (3/6/2025).

Perayaan tahun ini digelar secara sederhana namun sarat makna, diawali dengan doa bersama yang dipimpin tiga pemuka agama (imam, pendeta, dan pastor) sebagai bentuk penghormatan dan harapan agar BSG senantiasa diberkati dan terus berkembang.

Sebagai bagian dari rangkaian HUT, BSG menyempatkan diri untuk berbagi kasih dan kepedulian sosial dengan mengunjungi serta memberikan bantuan kepada tiga panti asuhan di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo, yaitu Panti Asuhan Sayap Kasih, Panti Asuhan Dr. Lucas, dan Panti Asuhan Al-Ikhwan. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen BSG untuk terus hadir dan berbagi manfaat bagi masyarakat sekitar.

Sejak didirikan pada 3 Juni 1961, Bank SulutGo telah mengalami transformasi signifikan dari sebuah biro pemerintahan menjadi Bank Umum yang dikenal luas oleh masyarakat Nyiur Melambai dan Hulontalo.

Beberapa tonggak sejarah penting yang telah dilalui antara lain pada tahun 1999 Bank SulutGo melewati fase rekapitalisasi sebagai bagian dari pemulihan industri perbankan pasca krisis moneter. Pemerintah memberikan penyertaan modal untuk memenuhi ketentuan Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal 8% dan memulihkan kepercayaan publik.

Tahun 1999 resmi menjadi Perseroan Terbatas. Bank SulutGo resmi bertransformasi menjadi Perseroan Terbatas, menandai langkah penting dalam tata kelola dan operasional bank.

Tahun 2015 penambahan nama “Gorontalo” Bank menambahkan “Gorontalo” dalam nama resmi menjadi Bank SulutGo, memperkuat identitas dan jangkauan layanan di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Tahun 2023 Bank SulutGo memiliki gedung kantor pusat baru yang modern, simbol kemajuan dan komitmen jangka panjang dalam melayani masyarakat.

Perayaan ulang tahun kali ini dilaksanakan dengan sederhana sebagai wujud dukungan terhadap Instruksi Presiden dan arahan pemegang saham untuk mewujudkan efisiensi di semua lini.

Kesederhanaan ini tidak mengurangi makna dan semangat, melainkan menjadi refleksi fokus bank yang memiliki semboyan Tangguh, Tumbuh, Berkelanjutan ini pada kinerja yang optimal dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank SulutGo Revino M. Pepah menegaskan bahwa momentum ulang tahun ini menjadi titik refleksi sekaligus motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat dan pemegang saham. Dengan semangat ‘Tangguh, Tumbuh Berkelanjutan’, kami optimis dapat menghadapi tantangan dan memperkuat posisi Bank SulutGo sebagai bank kebanggaan masyarakat Sulut dan Gorontalo,” ujarnya.

Bank milik masyarakat Nyiur Melambai dan Hulundalo ini terus berkomitmen menjadi mitra keuangan terpercaya yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Afer)

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw membuka kegiatan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD dan SMP Negeri Kota Manado, yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Senin (2/6/2025).

Usai membuka sosialisasi, Walikota Manado melakukan pencanangan SPMB SD dan SMP Negeri Kota Manado Tahun Ajaran (TA) 2025-2026 yang dilanjutkan dengan penandatangan komitmen dukungan terhadap penyelenggaraan SPMB tersebut.

Penandatangan dilakukan Walikota bersama Wakil Walikota Manado Richard Sualang, Kepala BPMP Sulut Febry Dien, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara Meilany Limpar, Ketua Komisi IV DPRD Kota Manado Jimmy Gosal.

Selain mereka, ada juga, sejumlah Kepala SKPD terkait, perwakilan Kejaksaan Negeri Manado, Ketua BKSAUA Kota Manado Judi Tunari, pimpinan yayasan pendidikan swasta, serta stakeholder terkait lainnya.

Diketahui, sebagai upaya mengevaluasi dan memperbaiki proses penerimaan peserta didik baru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI secara resmi mengubah skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi SPMB pada tahun 2025. Skema ini diterapkan mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.

Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan dan potensi kecurangan dalam proses penerimaan murid baru, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik berprestasi, baik akademik maupun non akademik untuk memperoleh akses pendidikan sesuai pilihan mereka.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan program SPMB.

“Kita semua mendukung karena ini untuk kebaikan bersama dan demi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Manado. Kita harus mendidik anak-anak kita agar mampu bersaing dengan generasi lain di berbagai daerah bahkan di luar negeri,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai budaya dan integritas sebagai fondasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui dunia pendidikan. (Afer)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Universitas Negeri Manado (Unima) mengadakan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Pusat Unima Tondano, Senin (2/6/2025). Sebagai pelaksana kegiatan adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH).

Wakil Rektor 2 Unima Donal Matheos Ratu mewakili Rektor Unima Josep Philip Kambey menjadi Inspektur Upacara pada kegiatan yang dihadiri pimpinan, staf dan pegawai tingkat universitas dan fakultas se-Unima.

 

Dalam sambutannya, Rektor menegaskan, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk di lingkungan akademik.

“Sebagai institusi pendidikan tinggi, kita memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh civitas akademika,” tegas Rektor seperti disampaikan Wakil Rektor 2.

Sebagaimana tema peringatan tahun ini yakni Memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya, Rektor mengajak untuk memperkuat solidaritas, memperat persatuan dan terus berinovasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak serta menghasilkan luaran-luaran yang bermanfaat untuk pengembangan diri dan institusi demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, adil dan makmur.

Rektor mengingatkan untuk tidak hanya mengenang tetapi juga.memghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. “Mari kita jadikan kampus sebagai ruang tumbuhnya karakter kebangsaan, toleransi, kebhinekaan serta semangat gotong-royong yang menjadi ciri khas bangsa kita,” ajaknya. (FA)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Setelah melalui proses berjenjang dan serius, residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Penyakit Dalam (interna) Fakultas Kedokteran (Faked) Unsrat Manado bisa lagi melanjutkan pendidikan di RSUP Prof. Dr. RD Kandou.

Hal tersebut terjadi setelah adanya pertemuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktiristek) dengan RSUP Kandou dan Unsrat Manado di Aula Lantai 2 Kantor Administrasi RSUP Kandou, Rabu (28/5/2025).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Kesehatan Kemenkes RI AzharJaya, Direktur Tata Kelola Sunarto, Inspektur Investigasi Albertus Windarto, Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie, dan Dekan Faked Unsrat Billy Johnson Kepel.

Dari RSUP Kandou hadir Plt. Direktur Utama Yuli Astuti Saripawan, Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang (PMKP) Jehezkiel Panjaitan, Plt. Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian Suwandi Luneto, Direktur Layanan Operasional Wega Sukanto, dan Direktur Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Negara Erwin Sondang.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes menyambut baik dan mengapresiasi upaya dari Unsrat dan RSUP Kandou tersebut. “Ini merupakan langkah awal untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia, dalam rangka menghapuskan bullying,” ujarnya.

Walau demikian, kata dia, hal ini jangan sampai disalahartikan. Sebab, bukan berarti sistem pendidikan di Indonesia tidak baik, hanya saja yang ingin dihapus adalah soal perundungannya. “Pendidikannya sudah baik, namun akan lebih baik lagi dengan tidak adanya bullying,” ujarnya,

Rektor Unsrat dalam sambutannya mengatakan, PPDS Ilmu Penyakit Dalam memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga medis yang berkualitas, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara.

Rektor mengajak kita semua menjaga momentum positif, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan demi kemajuan bangsa.

Plt. Direktur Umum RSUP Kandou dalam sambutannya menegaskan bagaimana komitmen kedepannya untuk memastikan di lingkungan pendidikan maupun pelayanan kesehatan itu berjalan dengan semestinya dan lebih baik lagi.

“Kedepannya diharapkan ini akan mencerminkan bagaimana memastikan perundungan tidak terjadi lagi,” ujarnya.(Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Wakil Walikota Manado Richard Sualang di dampingi Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut Dr. Jeanny Yola Winokan, MAP dan Kepala Sekolah Manado Happy Land Deysi Sonya Rumondor, SPd meluncurkan program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Selasa (27/5/2025).

Peluncuran program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) RI ini dilakukan di Tempat Penitipan Anak (TPA) Manado Happy Land, Jalan Bethesda Manado.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris TP PKK Sulut Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH (mewakili Ketua TP PPK Sulut Ny. Anik Yulius Selvanus), Wakil Ketua TP PKK Manado dr. Merry Mawardi, SpA, Kepala Dinas Dukcapil Sulut, Kepala Dinas P3 Sulut, Kepala.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Kepala Dinas Sosial Sulut, Kadis PPKB Kota Manado ir. Mecky Gosal, MSi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, dan Pengelola TPA Iradat dan TPA Rajawaliku,

Dalam kegiatan tersebut Winokan.melaporkan bahwa telah menyosialisasikan Program Tamasya kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra kerja, swasta, dan masyarakat, demi meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pelaksanaan program Tamasya.

Program ini bertujuan memperkuat sistem pengasuhan anak yang aman, nyaman, dan berkualitas, khususnya di lingkungan kerja yang melibatkan banyak perempuan.

Winokan berharap dengan tersosialisasinya program Tamasya dapat membangun pemahaman bersama mengenai tujuan, mekanisme, dan layanan utama program Tamasya, terciptanya sinergitas dan kolaborasi antar berbagai pihak yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra kerja, swasta, dan masyarakat dalam mendukung program ini.

Wakil Walikota Manado dalam sambutannya mengapresiasi peluncuran yang mengangkat tema Orangtua Tenang Bekerjs Anak Ceria Bersama Tamasya yang merupakan terobosan Kemendukbangga/BKKBN ini.

Wakil Walikota mengingatkan agar program Tamasya bukan menjadi sekedar program seremonial tapi bentuk nyata komitmen dan upaya untuk memastikan setiap anak usia dini mendapatkan pengasuhan yang berkualitas dan penuh kasih sayang, sejalan dengan program Pemerintah Kota Manado yang selalu mengutamakan perlindungan anak dalam setiap kebijakan pembangunan.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Manado ini mengajak semua pihak untuk menjadikan program Tamasya sebagai gerakan kolektif, karena membesarkan anak bukan hanya tanggung jawab orangtua tapi tanggung jawab bersama.

“Dengan demikian melalui program ini bisa membentuk generasi Kota Manado yang lebih sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan cinta tanah air,” ujarnya. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan konstruksi tambahan bangunan Polda Sulut 3 lantai, Jumat (23/5/2025).

Peletakan batu pertama ini dihadiri Karo Logistik Polda Sulut Kombes Pol Ahmad Surbana, para PJU Polda, Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait, pelaksana proyek dan Pdt. Novita Kaligis, S.Th.

“Pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan kontruksi tambahan bangunan Polda Sulut merupakan salah satu bentuk komitmen Polda Sulut dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik, tertib, dan representatif kepada masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Kapolda.

Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan, sebut Humas Polda Sulut dalam rilisnya kepada Meimonews.com, ditetapkan selama 210 hari, dimulai pada 20 Mei 2025 dan ditargetkan selesai pada 15 Desember 2025. Sedangkan luas bangunan yang akan dilakukan pembangunan konstruksi tambahan bangunan Polda Sulut 3 lantai TA 2025 sebesar 1.388,16 m2, dengan rincian, lantai 1 seluas 500,99 m2, lantai 2 seluas 443,59 m2 dan lantai 3 seluas 443,59 m2.


“Seiring dengan peningkatan jumlah personel dan aktivitas operasional, pembangunan kontruksi tambahan bangunan Polda Sulut menjadi penting karena bukan sekadar soal menambah ruang, melainkan bagian dari upaya menata kawasan Mapolda agar lebih terorganisir, aman, dan nyaman, baik bagi anggota Polri, ASN, maupun masyarakat yang datang dan juga membuat kinerja personil Polda Sulut menjadi lebih baik lagi,” jelas Kapolda.

Pembangunan gedung tambahan ini juga, menurutnya, merupakan salah satu dari unsur dari Panca Siap Polri yaitu Siap Diri, Siap Mako, Siap Data, Siap Operasional, dan Siap Siaga.

“Hal ini juga merupakan bentuk implementasi salah satu dari 8 program kebijakan saya sebagai Kapolda yaitu pemantapan kualitas pelayanan publik dan juga sejalan dengan salah satu dari 16 Program Prioritas Kapolri dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik Polri,” tegas Irjen Pol Roycke.

Kapolda berharap dengan adanya tambahan pembangunan ini, mampu meningkatkan semangat dan kinerja seluruh personel Polda Sulawesi Utara.

“Mari kita rawat dan kita jaga bersama Mako Polda Sulawesi Utara, bukan hanya secara fisik, namun kita juga harus menjaga marwah dan martabatnya sebagai tempat kita mengabdi, serta guna mempererat sinergi dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” harap Kapolda.

Kapolda menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam proses pembangunan konstruksi tambahan bangunan Polda Sulut. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Pranowo melakukan mutasi jabatan kepada 67 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamnen) Polri lewat Surat Telegram bernomor : ST/1084/V/KEP/2025 tertanggal 20 Mei 2025.

Dalam Surat Telegram (ST) yang ditandatangani Asisten SDM Mabes Polri Irjen Pol. Anwar atas nama Kapolri tersebut terdapat dua Kapolda yakni Kapolda Sultra (Sulaweai Tenggara) dan Kapolda NTT (Nusa Tenggara Timur) serta Wakapolda Sulut.

Kapolda Sultra akan dipegang Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko menggantiikan Irjen Pol. Dwi Irianto yang dimutasi menjadi Pati Polda Sultra dalam rangka pensiun. Irien Pol. Widjanarko sebelumnya adalah Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komusi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kapolda NTT akan djpegang Irien Pol. Rudi Darmoko menggantikan Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga yang dimutasi menjadi Kasespim Lemdiklat Polri. Irjen Pol. Darmoko.sebelumnya adalah Kasespim Lemdiklat Polri.

Dalam ST tersebut terdapat pula mutasi jabatan Wakapolda Sulut, yang akan dipegang Brigjen Pol. Awi Setiyono menggantikan Brigjen Pol .Bahagia Dachi yang akan bertugas sebagai Auditor Kepolisian Utama TK I Itwasum Polri.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, mutasi ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan adaptif terhadap tantangan tugas ke depan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap memberikan dukungan serta kepercayaan kepada Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di tanah air,” sebutnya dalam keterangan pers, Rabu (21/5/2025).

Menurut Karopenmas, terdapat 8 Pati dengan pangkat Irjen Pol. mengalami rotasi, 32 untuk pangkat Brigjen Pol. dan 8 jabatan Kombes Pol. Kemudian, terdapat 3 personil dalam penugasan khusus (gassus), 4 Pati yang selesai melaksanakan Gassus serta 10 Pati masuk masa pensiun. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com -Meninggalnya HK, salah satu tersangka kasus dugaan pemalsuan surat, setelah sempat menjalani penahanan di Polda Sulut yang ramai di media sosial membuat Polda Sulut memberikan klarifikasi/tanggapan.

Tanggapan diberikan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara AKBP Alamsyah Parulian Hasibuan mewakili pimpinan Polda Sulut di Mapolda Sulut, Kamis (15/5/2025) siang.

Tersangka HK dikabarkan meninggal dunia di RSUP Prof. Kandou Manado, pada Rabu (14/5/2025) malam.

Kabid Humas menjelaskan awal mula penanganan perkara tersebut, yakni, adanya kasus dugaan pemalsuan surat, yaitu surat tanah, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/612/XI/2023/SPKT/Polda Sulawesi Utara, tanggal 21 November 2023, dengan pelapor atas nama Rumawung Arnold Koloaij.

“Kasus ini ditindaklanjuti oleh penyidik, dan dalam prosesnya tidak ada penahanan. Kemudian kasus berjalan lancar dan dinyatakan P21 pada 19 Desember 2024. Pada saat akan penyerahan tersangka, tersangka berpindah-pindah tempat atau tidak kooperatif,” ujarnya.

Disebutkan, karena tersangka tidak kooperatif sehingga dikeluarkan surat DPO, kemudian pada tanggal 25 Maret 2025 tersangka berhasil ditangkap dan dilakukan penahanan.

“Jadi tidak benar kalau seandainya ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka,” ujar Kabid Humas kepada.sejumlah wartawan.

Dalam proses penahanan, tambahnya, yang bersangkutan ada suatu penyakit, katanya masalah penyempitan pembuluh darah, kemudian ada keluhan, lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter, selanjutnya dirujuk ke RS Bhayangkara Manado.

“RS Bhayangkara memberikan rekomendasi untuk berobat, dan dari pihak keluarga atau pengacara mengajukan penangguhan penahanan. Dan tersangka ditangguhkan pada tanggal 8 Mei 2025. Setelah ditangguhkan tersangka dalam keadaan sehat, lalu pulang ke rumahnya. Kita dapat kabar pada tanggal 15 Mei 2025, tersangka HK meninggal dunia,” jelasnya,

Ditegaskan, tersangka ditahan karena tidak kooperatif, sehingga dikeluarkan surat DPO. Setelah tertangkap kemudian dilakukan penahanan dan dalam proses penahanan, yang bersangkutan ada keluhan kesehatan, sehingga penyidik berkoordinasi dengan keluarga maupun pengacara, memberikan surat penangguhan penahanan untuk berobat atau melakukan operasi. “Artinya, dalam proses kepolisian, itu tidak ada masalah,” ujarnya.

Terkait adanya surat P21a dari pihak kejaksaan ke penyidik, beberapa waktu yang lalu, dibenarkan oleh Kabid Humas. “Kasus sudah lengkap, P21. Memang betul beberapa waktu lalu ada surat P21a, karena terlalu lama untuk penyerahan tersangka. Jadi mau tidak mau memang dikembalikan, P21a namanya,” jelasnya.

Atas nama pimpinan Polda Sulut, Kabid Humas menyampaikan, turut berdukacita atas meninggalnya HK. “Kami turut berdukacita atas meninggalnya saudara HK. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga diberikan ketabahan,” ujarnya. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet