Meimonews.com – Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang RSUP Prof Dr. RD Kandou Manado dr. Yeheskiel Panjaitan, SH. MARS bersama Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, SE melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait Jejaring Pengampuh Pelayanan Prioritas dan optimalisasi layanan kesehatan berkualitas di Provinsi Gorontalo.

Penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Kamis (7/9/2023) ini melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Pengampuh Nasional dan Regional.

Pakaya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada rumah sakit pengampuh yang sudah turut bekerjasama karena sesuai dengan tujuan dari kesepakatan ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan prioritas kepada masyarakat Gorontalo.

“Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan kualitas layanan kesehatan di wilayah Gorontalo akan semakin ditingkatkan, memberikan manfaat besar bagi penduduk Gorontalo dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas”, ujarnya.

Dokter Yeheskiel menggarisbawahi pentingnya Transformasi 6 Pilar dalam menghadirkan perubahan positif. Dirjen Yankes Kemenkes memberikan penekanan khusus pada Pilar Nomor 2, yang berkaitan dengan transformasi layanan rujukan.

Pilar Nomor 2 ini, yang berfokus pada peningkatan akses dan mutu layanan rujukan, menjadi prioritas utama dalam upaya Kemenkes untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan di seluruh propinsi.

Salah satu contoh konkrit dari komitmen ini adalah kesepakatan bersama rumah sakit pengampuh nasional,rumah sakit regional dan Pemerintah Propinsi Gorontalo.

Dalam pertemuan tersebut, rumah sakit pengampuh nasional dan regional, serta gubernur dan bupati yang ada di Gorontalo, bergabung untuk menandatangani kesepakatan penting yang akan membawa perubahan besar dalam layanan kesehatan.

Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan rujukan di wilayah tersebut.

Dokter Yeheskiel menyatakan, “Peningkatan akses dan mutu layanan rujukan adalah langkah penting dalam memastikan masyarakat Gorontalo mendapatkan perawatan kesehatan yang terbaik. Dengan kerja sama antara semua pihak terkait,”,ujarnya.

Transformasi Pilar Nomor 2 ini diharapkan akan membantu mengatasi masalah aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan di seluruh Indonesia, dan kesepakatan di Gorontalo menjadi salah satu contoh terbaik dari komitmen ini.

Ia berharap, langkah serupa akan diambil di seluruh negara untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unsrat menggelar Puncak Acara Dies Natalis ke-58 di kompleks fakultas, Kamis (7/9/2023).

Dalam sambutannya mewakili Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie,Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Prof. Dr. Ir. Grevo Soleman Gerung, M.Sc mengatakan, momentum dies natalis ini merupakan bentuk evaluasi diri fakultas dan program studi terkait ketercapaian program kerja yang telah disusun oleh pimpinan FIB.

Rektor mengajak civitas FIB untuk saling merangkul, memberi motivasi dan semangat karena itu merupakan budaya cerdas dalam membangun kebersamaan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dekan FIB Maya Pingkan Warouw, SS, M.Hum, M.Ed, Ph.D dalam laporannya mengatakan, Dies Natalis ke-58 ini, Fakultas Ilmu Budaya menyadari dengan tantangan eksistensi bahasa dan budaya yang menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia perlu ada tindakan pelestarian sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Acara puncak peringatan dies diawali Sidang Senat Terbuka yang turut dihadiri sejumlah undangan termasuk Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan Dr. Ronny Maramis, SH, MH. (FA)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Bagi Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan.

“Tidak hanya komitmen tingkat pusat maupun provinsi namun upaya advokasi serta komitmen pemerintah daerah juga harus optimal,” ujar Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala ketika membawakan sambutan mewakili Sekprov Sulut  Steve Kepel pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023) ini diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulut.

Komitmen ini, sambung Mangala pada kegiatan yang turut dihadiri Kadis Dukcapil KB Sulut Christodharma Sondakh dan Plh.Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg, harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaan maupun pelaporannya di daerah.

Mangala lantas memaparkan perkembangan stunting di daerah ini dan target penurunan stunting tahun 2024.

Disebutkan, data stunting di Sulut pada tahun 2022 berada di 20,5 persen, hanya turun 1,1 persen dari tahun 2021 pada angka 21,6 persen. “Terget nasional stunting 2024 berada di bawah 14 persen. Artinya, di dua tahun berjalan ini kita harus mampu turunkan 6,1 persen,” ujar Mangala.

Dilihat progres prevalensi stunting di Sulut yang melambat, olehnya rapat ini diharapkan ada komitmen yang sama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan stunting yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.

“Progresnya agak lambat sehingga tahun ini dipush lagi untuk mencapai target (turun) 3,01 persen di tahun 2023. Lebih bagus lagi kalau progresnya lebih dari itu. Agar tahun 2024 tantangan kita tidak terlalu berat,” tandasnya.

Mangala berharap, pada rapat ini para peserta perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulut menyamakan persepsi serta membagikan informasi terkait penurunan stunting.

“Sharing informasi supaya di forum seperti ini kita bisa saling menukar informasi dalam percepatan penurunan stunting,” imbau mantan Asisten 1 Setdakab Minahasa ini.

Terkait penerapan pola, Mangala ingatkan agar harus dipikirkan lebih jauh. Sebab, ada laporan masuk seperti contoh pemberian bantuan untuk anak stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, tidak tepat sasaran.

“Ada sentuhan yang salah dalam artian, ada yang kasih susu dan telur. Tapi, susu dan telur yang keluar ini bukan dikonsumsi anak tapi orang tua. Lebih parah lagi, ada bantuan susu dengan biskuit untuk anak tapi setiap ada tamu, biskuit ini diberikan ke tamu,” paparnya seraya menambahkan, bantuan yang tidak tepat sasaran itulah yang membuat angka stunting progresnya berjalan lambat.

Mangala juga menyoroti terkait penyerapan anggaran untuk penanganan stunting masih sangat rendah. “Kami juga dapatkan data dari BKKBN BOKB distribusi teralokasi di 15 kabupaten/kota dengan nilai 54,97 miliar, dimana 45,13 % untuk stunting tapi apa yang kita lihat didata yang masuk ke kita sampai hari ini yang terealisasi baru 16 % lebih sedikit.

Ini, menurutnya, masih jauh, padahal ini sudah bulan September. Hitungannya September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Artinya 7 bulan yang sudah lewat penyerapannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim,” ujar Mangala.

“Penanganan stunting ini menjadi tugas kita bersama di samping program pemerintah. Ini adalah misi kemanusiaan tolong kita care sama-sama untuk misi kemanusiaan di mana kita harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk kemudian mengangkat anak-anak stunting ini dengan kepedulian kita

Mangala yakin melalui kegiatan  ini pemerintah kabupaten/kota akan solid dan dapat bekerjasama dan memberikan manfaat dan kontribusi demi menciptakan SDM di Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional.

Dalam kegiatan ini ditampilkan dua pemateri yakni Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk, ST ME dan Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, Spd, MAP sebagai narasumber, yang dipandu Ketua Satgas PPS Sulut Muphy Kuhu, STP.

Sebelum kegiatan dibuka Asisten 1 mewakili Sekdaprov Sulut, Ketua Panitia Alfira Dilapanga memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan yang diikuti 60 peserta baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulut. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut dan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Sulut menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang CJ Rantung Lantai 2 Kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023) ini dibuka pelaksanaannya oleh Asisten 1 Setdaprov Sulut Denny Mangala mewakili Sekdaprov Sulut Steve Kepel di dampingi Kadis Dukcapil-KB Sulut Christodharma Sondakh dan Plh.Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP mewakili Kaper Ir. Diano Tino Tandaju M.Erg.

Tampil sebagai pemateri kegiatan adalah Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk, ST, ME dan Plh. Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Lady Ante, S.Pd, MAP dengan moderator Ketua Satgas PPS Sulut Muphy Kuhu, STP.

Katuuk membawakan materi Strategi Konvergensi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penurunan Stunting sementara Ante membawakan materi Akselerasi Penyerapan Dana DAK Fisik Subbidang KB dan  BOKB Tahun Anggaran 2023.

Ketua Panitia Alfira Dilapanga, SKM dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari Sekda Kabupaten/Kota se-Sulut, Kadiskes Sulut, Kadiskes Kabupaten/Kota se-Sulut, Kadis PPKB Kabupaten/Kota se-Sulut, Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil Sulut dan BKKBN Sulut.

Tujuan dari kegiatan ini, sebutnya, pertama, mengevaluasi strategi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting; kedua, menguatkan sinergitas Tim Percepatan Penurunan Stunting; dan ketiga, meningkatkan realisasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan DAK fisik Subbidang KB dan BOKB Tahun Anggaran 2023.

Terkait dengan penyerapan dana untuk mendukung program percepatan penurunan stunting di daerah Sulut, Mangala salam.sambutannya menegaskan, dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran untuk mendukung semua program pemerintah tersebut diharapkan semua pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan penyediaan satu data secara maksimal sesuai arahan dan instruksi Ketua Pelaksana PPS.

“Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki akses  koordinasi dan kapasitas untuk memberikan pemantauan, penguatan dan dukungan teknis kepada berbagai pemangku kepentingan terkait penyerapan dana BOKB dan PPS di tingkat daerah,” ujar Mangala.

Pemerintah Provinsi Sulut yakin melalui kegiatan   ini pemerintah kabupaten/kota akan solid dan dapat bekerjasama dan memberikan manfaat dan kontribusi demi menciptakan SDM di Provinsi Sulawesi Utara yang hebat, unggul dan dapat bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Polsek Bunaken berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi antara Selvi Daud, seorang ibu berusia 54 tahun dengan anaknya, Valen Daud yang berusia 35 tahun. Perbedaan pendapat ini terjadi di Kelurahan Tongkaina Lingkungan II, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Kamis (7/9/2023).

Selvi, yang bekerja sebagai petugas MRT, dan Valen Daud, yang berprofesi sebagai sekuriti, awalnya terlibat dalam sebuah kesalahpahaman yang mempengaruhi hubungan keluarga mereka. Namun, berkat tindakan bijaksana dari Polsek Bunaken, masalah tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Kronologis kejadian bermula pada  Kamis, (7/9/2023) di Kelurahan Tongkaina Lingkungan II, Kecamatan Bunaken. Perbedaan pendapat antara ibu dan anak ini mengganggu kedamaian keluarga mereka. Untuk mengatasi masalah ini, Polsek Bunaken mengambil tindakan yang bijak.

Pertama-tama, kedua belah pihak yaitu Selvi dan Valen diundang ke kantor Polsek Bunaken untuk melakukan mediasi. Mediasi tersebut dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Bunaken Aiptu Suharto Baba dan anggota Bhabinkamtibmas Aiptu Jefrison Manuas.

Melalui mediasi ini, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Mereka bersedia mengakhiri kesalahpahaman yang terjadi selama ini dan bahkan menandatangani surat pernyataan bersama sebagai bukti komitmen untuk memperbaiki hubungan mereka.

Tindakan yang diambil oleh Polsek Bunaken dalam mengundang kedua belah pihak dan memfasilitasi mediasi membantu mengakhiri pertikaian ini dengan damai. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga mereka tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait mengapresiasi kedua belah pihak atas sikap bijak dan kematangan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat ini secara damai.

Keberhasilan mediasi ini, sebutnya, merupakan contoh positif bagaimana penyelesaian masalah dapat dicapai melalui dialog dan kerjasama yang baik antara pihak berkonflik.

Polsek Bunaken berharap bahwa kejadian ini akan menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara yang sama, yaitu melalui dialog dan kekeluargaan. (AF)

Berita, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Sebanyak 2277 mahasiswa Unsrat mengikuti program Kuliah Kerja Terpadu (KKT) Angkatan 136. Setelah mendapat pembekalan, mereka dilepas untuk ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan.

Penutupan dan pelepasan mahasiswa program KKT ini dilakukan Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng. Asean IPU di Auditorium Unsrat, Senin (4/9/2023).

Para mahasiswa program KKT ini akan ditempatkan di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tujuan 9 kelurahan dan 135 desa yang tersebar di 12 kecamatan.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsrat mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudristek lewat program KKT Merdeka

Diketahui, KKT adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan untuk melaksanakan KKT sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Diakhir kegiatan, mahasiswa diwajibkan membuat laporan yang isinya adalah kegiatan, informasi atau gambaran serta program dari sejak perencanaan, pelaksanaan serta hasil yang dicapai. (FA)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Plt.  Direktur Utama RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado Dr. dr. Ivonne E  Rotty, M.Kes dengan tegas menyampaikan Instruksi Menteri Kesehatan No KH.02.01/Menkes/1512/2023 terkait dengan pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Instruksi tersebut ditekankan dokter Ivonne (sapaan akrabnya) saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bantuan Hidup Dasar (BHD), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan dan Keselamatan Kerja RS (K3RS), serta penanganan Covid-19 di Aula Komkordik RSUP Kandou Manado, Selasa (5/9/2023).

Pada kegiatan yang dihadiri mahasiswa profesi ners dari Fakultas Keperawatan Universitas Klabat Airmadidi (Unklab) Minahasa Utara ini, dokter menjelaskan pentingnya perilaku baik dalam pelayanan kesehatan, terutama kepada peserta didik yang memasuki lingkungan rumah sakit pendidikan.

Dokter Ivonne menekankan bahwa sikap baik dan penuh empati harus dijunjung tinggi di setiap lapisan masyarakat, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan.

Dalam RS Pendidikan, sebutnya, peserta didik harus menjadi contoh yang baik, memastikan lingkungan yang aman, dan menghindari segala bentuk perundungan terhadap sesama. Instruksi ini mengingatkan semua pihak tentang tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aman bagi semua peserta didik. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Restorative Justice (RJ) lagi-lagi menjadi cara yang digunakan Polres Simalungun Polda Sumatera Utara  dalam menyelesaikan perkara. Penyelesaian perkara melalui RJ diberikan kepada 70 tersangka pencuri sawit.

RJ memang menjadi program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo. Sebagaimana yang ditekankan Kapolri, penanganan kasus dengan pendekatan RJ merupakan langkah untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari positivisme ke progresif untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Sebab itu, merupakan prinsip utama dalam keadilan restoratif, yakni penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat,” ujar Kapolres Simalungun AKBP Ronald F. C. Sipayung kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Dalam kasus pencurian sawit ini, 70 tersangka melakukan aksinya pada kurun waktu 2021-2023. Delapan dari 70 tersangka merupakan ibu rumah tangga dan sisanya laki-laki berusia 15-56 tahun.

RJ diberikan kepada 70 tersangka tanpa cuma-cuma. Mereka tetap mendapatkan sanksi sosial yang harus dijalani berupa membersihkan rumah ibadah.

“Tentu, kegiatan sanksi sosial ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Kegiatan ini hanya dilaksanakan dua kali seminggu, Senin-Kamis dari jam 09.00 sampai jam 10.30 WIB,” jelasnya.

70 tersangka tersebut ada yang mendapat sanksi sosial selama satu sampai tiga bulan, yakni membersihkan rumah ibadah, kantor instansi pemerintah, dan kantor PTPN dua kali dalam seminggu setiap hari Senin dan Kamis.

“Putusan ini sesuai permintaan PTPN IV bahwa tersangka agar melakukan kegiatan sosial dengan membersihkan masjid, gereja, kantor desa, dan kantor PTPN,” ujar Kapolres.

Ditegaskan, pemberlakuan keadilan restoratif diterapkan oleh Polsek Tanah Jawa terhadap perkara yang memenuhi enam syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat itu antara lain kasus tersebut bukan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang, tidak menimbulkan kerugian lebih dari Rp 1 juta, tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat, serta bukan merupakan tindak pidana terorisme dan narkoba.

“Sanksi sosial ini tentunya kami harapkan memberikan efek jera, dengan menggunakan rompi khusus tentu akan menimbulkan rasa malu dari para tersangka, karena disaksikan oleh masyarakat,” ujar Kapolres. (AF)

Berita, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Jajaran Ditlantas Polda Jateng dipimpin Wadirlantas Polda Jateng AKBP Rahman Wijaya bersama pihak PT Jasa Raharja dan Bapenda Provinsi Jateng melaksanakan sosialisasi tertib berlalulintas dan tertib pajak dalam rangka Operasi Zebra Candi 2023 di sekitar Jalan Majapahit Semarang, Selasa (5/9/2023).

Kasatgas Gakkum Ops Zebra Candi Kompol Christopher Adhikara Lebang menjelaskan, kegiatan sosialisasi tertib berlalulintas serta program taat pajak dilakukan dengan membagikan brosur dan leaflet serta pemberian helm maupun bingkisan kepada pengendara yang tertib berlalulintas.

“Giat ini kita lakukan bersama  Bapenda Provinsi Jateng dan Jasa Raharja untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang  tertib berlalulintas dan tertib pajak kepada pengendara,”ujar Kompol Lebang.

Ditambahkan, dalam kegiatan kali ini sifatnya sosialisasi. Jadi tidak ada penindakan pelanggaran, masyarakat yang kedapatan STNK telat bayar maupun sudah waktunya bayar akan kita arahkan ke petugas Samsat yang disediakan di lokasi.

Kegiatan ini tidak dilakukan upaya represif/penegakan hukum dengan tilang,. Pihaknya lebih mengutamakan upaya preemtif dan preventif kepada masyarakat.

“Kami hanya membantu dan sekaligus memberikan sosialisasi kepada para pengendara, tidak ada upaya penindakan, hanya memberikan edukasi dan sosialisasi dalam kegiatan ini” jelasnya.

Untuk itu, diharapkan seluruh masyarakat yang telah mengetahui informasi tentang pentingnya keselamatan dalam berlalulintas termasuk tertib pajak bisa berperan serta dalam  menyebarluaskan.

“Alhamdulilah tadi surat surat saya lengkap dan dapat bingkisan dari petugas, ” kata Windi Putri, salah seorang pengendara motor yang diperiksa  petugas, seperti dikutip Kabid Humas Polda Jateng Kombespol Satake Bayu Setianto kepada Meimonews.com, Selasa (5/9/2023) sore.

Kombes Pol. Satake mengajak masyarakat khususnya pengendara untuk lebih tertib berlalulintas dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.

“Tujuan etika dalam berlalulintas adalah dapat mengatur individu dalam menggunakan jalan raya. Terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Selain itu juga dapat menekan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas,” ujar mantan Kabid Humas Polda Bali ini. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Tribrata Jaya 2023 dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta, Selasa-Kamis (5-7/9/2023). Dalam pengamanan ini, Polri membagi beberapa satgas, salah satunya Satgas Preventif.

Kasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2023 Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, Satgas Preventif bertugas melakukan pengamanan dalam rangka pencegahan terhadap ancaman dan gangguan keamanan baik sebelum, sesaat maupun setelah kegiatan KTT ASEAN.

“Satgas Preventif terdiri dari beberapa Subsatgas. Salah satunya, Subsatgas pengamanan Bandara. Subsatgas ini mempunyai tugas mengamankan kedatangan delegasi atau tamu negara ke Indonesia,” ujar Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/9/2023).

Ada juga Subsatgas pengamanan akomodasi atau hotel. Satgas ini mengamankan akomodasi atau hotel para delegasi dan tamu negara menginap. Satgas ini berkoordinasi dengan Paspampres yang berjaga di wilayah ring 1.

“Ada juga Subsatgas Pengamanan Objek ada di beberapa tempat yang akan didatangi delegasi dan tamu negara, termasuk di JCC,” tambahnya.

Selain itu, ada Subsatgas Sterilisasi yang melakukan pengamanan barang-barang yang dibawa delegasi dan tamu negara. Subsatgas ini melakukan sterilisasi dan memastikan tempat-tempat yang akan didatangi delegasi dan tamu negara steril, dengan menggunakan alat-alat yang ada, termasuk dengan K9 atau anjing pelacak.

“Jadi Subsatgas ini bekerjasama dengan Paspampres karena ada di ring 1,” tandasnya.

Selanjutnya, ada Subsatgas Kawasan yang terdiri dari Polres-Polres tempat penyelenggaraan KTT ASEAN dan venue yang akan dihadiri para delegasi dan tamu negara.

Subsatgas ini bertugas mengantisipasi ancaman dan gangguan kamtibmas termasuk kegiatan unjuk rasa atau masyarakat lainnya. Ada juga Subsatgas Pengamanan Wilayah. Selain di DKI Jakarta, ada dua wilayah lainnya dalam Subsatgas ini yaitu Polda Banten dan Polda Jawa Barat.

“Semua Subsatgas yang tergabung dalam Satgas Preventif ini melakukan secara terpadu melakukan pencegahan mulai dari mengatur, menjaga, melakukan pengawalan termasuk patroli-patroli baik patroli jalan kaki, pakai kendaraan dan patroli gabungan tiga pilar,” katanya.

Satgas Preventif ini terdiri dari 3.784 personil gabungan baik dari Mabes Polri, Polda maupun Polres-Polres. Semua personil yang ditugaskan mengamankan para delegasi maupun tamu negara mulai dari kedatangan hingga kepulangan nanti.

Satgas Preventif ini juga, sebut Ramadhan, akan berkoordinasi dengan stakeholders lainnya seperti Paspampres, TNI, Pemda dan Kementerian/Instansi lainnya.

Ramadhan tak lupa meminta peranserta masyarakat guna mendukung pelaksanaan KTT ASEAN agar berjalan aman dan nyaman.

“Satgas Preventif terus berkolaborasi juga dengan stakeholders lainnya dan masyarakat agar semua berjalan dengan lancar kegiatan dan membawa nama baik bangsa negara. Masyarakat diharapkan ikut berperan serta menjaga situasi selama KTT ASEAN ini sehingga memberikan kesan negara ini betul aman, damai, dan nyaman,” katanya. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet