Meimonews.com – Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bapenda dan jajarannya yakni UPTD-UPTD se-Sulut di bulan awal tahun 2021 cukup signifikan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakuan, selang Januari 2021, angka kepuasan masyarakat mencapai 97,42 persen terhadap pelayanan lembaga yang mengurusi pendapatan daerah (Patda) ini.

Hal tersebut terungkap pada Rapat Evaluasi Pelayanan Bapenda Sulut yang diikuti pejabat struktural Bapenda Sulut dan para Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) se-Sulut, Kamis (18/2/2021).

Rapat digelar secara zoom meeting, mengikuti protokol kesehatan Pandemi Covid-19. Yang hadir di ruang rapat Bapenda Sulut hanya pejabat struktural terkait.

“Meski pencapaian ini cukup memuaskan, namun pelayanan di seluruh UPTD harus lebih ditingkatkan,” ujar Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng yang memimpin rapat.

Atteng mengingatkan kepada seluruh Kepala UPTD untuk mengawasi langsung dan melaporkan kinerja pelayanan serta petunjuk-petunjuk yang disampaikan.

Ke depannya, sambung Atteng, Bapenda Sulut akan memperbanyak loket-loket pelayanan bekerjasama dengan Kantor Pos Indonesia, Pegadaian, Indomaret dan lain-lain.

Disebutkan, Bapenda Sulut juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membayar pajak secara online melalui fasilitas Bank SulutGo.

“Upaya ini bertujuan untuk mendekatkan atau memudahkan layanan akses terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tapi juga untuk menunjang program Pemerintah mengenai Protokol Kesehatan dengan adanya Pandemi Covid 19,” ujar Atteng. (lk)

Berita, Pemerintah & Politik, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Bapenda Sulut diwakili Kabid Perencanaan dan Pengembangan Ocvy T. B. Leke mengikuti Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk wilayah Provinsi Sulut yg dilaksanakan Bank Indonesia Sulut di Manado, Rabu (17/2/2021)

TP2DD dibentuk dalam rangka mendukung tata kelola keuangan, inklusif dan perekonomian nasional. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi, dan harmonisasi kebijakan antar para pihak dalam rangka mempercepat dan memperluas elektronifikasi pemerintah daerah.

Mewakili Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng, Ocvy memaparkan perkembangan penerapan elektronifikasi transaksi non tunai diawali pada tahun 2017 untuk pembayaran PKB dan terus dikembangkan sampai dengan e-pendapatan pada tahun 2020.

“Bapenda Sulut tetap melakukan inovasi serta pengembangan Elektronifikasi PAD yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah via e-pendapatan tahun 2021,” ujar Ocvy. (lk)

Beritaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Memperingati World Marriage Day 2021” (Hari Perkawinan Sedunia), yang sejak 1993 ditetapkan untuk dirayakan pada hari Minggu II dalam bulan Februari atas restu Paus Johanes Paulus II, Komunitas Marriage Encounter (ME) Distrik VIII Manado menggelar Misa Khusus di Kapela Biara MSC Manado, Minggu (14/2/2021).

Sejumlah pasutri (pasangan suami istri) Komunitas ME Distrik Manado mengikuti miss yang dipersembahkan Pastor Berty Tijow MSC (Eklesial Team ME Koordinator Distrik VIII Manado tersebut.

Perayaan Hari Perkawinan Sedunia tahun ini sangat unik, “Karena dirayakan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day),” ujar Pastor Berty salt membawakan kotbah.

Karena itu, tanbahnya, dalam perayaan ini kita menghangatkan kembali dan memperbaharui komitmen kasih sayang yang mendasari keberanian anda berdua melangkah ke depan altar di hari perkawinan anda.

Dikemukakan, walaupun digagas dan diselenggarakan oleh komunitas ME, perayaan itu merupakan bentuk perhatian Gereja secara istimewa kepada keluarga-keluarga di seluruh dunia. “Dalam perayaan ini, selain berdoa dan memohonkan berkat Tuhan untuk keluarga anda masing-masing, dalam kesatuan dengan seluruh Gereja,” jelasnya.

Kita, sambungnya, mendoakan semua keluarga di seluruh dunia, terutama keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan dalam relasi suami-istri maupun dalam kehidupan berumahtangga pada umumnya.

Diungkapkan, melalui perayaan ekaristi keluarga yang berhimpun bersama itu menyatakan perhatian dan cinta kepada keluarga mereka dan kepada semua keluarga.

Karena itu, Pastor Berty berharap dan menghimbau agar di tahun-tahun yang akan datang, Perayaan Hari Perkawinan Sedunia seperti ini bisa medapatkan perhatian lebih serius dari para pastor paroki dan komisi keluarga di paroki-paroki.

“Agar semakin banyak keluarga terlibat dan menyatakan kepedulian terhadap pastoral keluarga demi meminimalisir jumlah keluarga-keluarga yang bermasalah dan akhirnya berantakan (cerai),” ujar mantan Supda MSC Sulkaltim ini.

Karena itu, “saya senang bahwa ada paroki-paroki, antara lain, Paroki Bunda Hati Kudus Kairagi, Manado, yang juga menyelenggarakan Misa Minggu (14/2) sebagai Perayaan World Marriage Day,” tegas Pastor Berty.

Berkaitan denman motto Hari Perkawinan Sedunia yakni Love One Another, dalam misa tersebut diadakan upacara Peneguhan Janji Pernikahan oleh para pasangan suami-istri yang hadir, dan diteguhkan serta didoakan Doa Berkat untuk keluarga oleh imam yang memimpin.

Di akhir perayaan, keluarga-keluarga mempersembahkan diri, sekali lagi, kepada Pasutri Kudus, Santo Yusuf dan Santa Maria, untuk perjalanan hidup keluarga-keluarga di masa yang akan datang. (af)

Berita, Umumoleh SebarTweet

Meimonews.com – Masa tanggap darurat bemcana banjir dan longsor yang terjadi di Manado pada 15 Januari 202, setelah ada perpanjangan dua kali, berakhir pada Kamis (11/2/2021). Namun, aktivitas petugas dari BPBD Manado dan didukung petugas dari sejumlah instansi terkait seperti Satpol PP, TNI dan Polri masih berlangsung.
“Memang masa tanggap darurat bencana berakhir hari ini (Kamis, 11/2/2021) tapi posko tanggap darurat tetap sampai tanggal 14 Februari karena posko ini berlaku selama satu bulan,” ujar Kepala BPBD Manado Donald Sambuaga kepada Meimonews.com di Posko, Pendopo Kantor Walikota Manado, Kamis (11/2/2021).
Sambuaga menjelaskan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Manado bersama instansi terkait masih bekerja, melaksanakan tugas penanganan paska banjir dan longsor yang terjadi Januari lalu.
Aktivitas posko masih teus berlangsung dalam hal pembenahan atau kegiatan-kegiatan penanganan pasca banjir dan longsor termasuk penyerahan bantuan lewat camat-camat dan lurah-lurah untuk diteruskan kepada warga yang terdampak.
Pihaknya, didukung Sapol PP, aparat TNI dan Polri, ungkapnya, terus memantau perkembangan yang ada di wilayah-wilayah terdampak. Bila mssih ada wanya yang membutuhkan bantuan, petugas segera mendatangi lokasi dan melakukan tugas sesuai dengan kebutuhan.
“Setiap hari, petugas BPBD, Satpol PP TNI dan Polri bergerak ke wilayah-wilayah terdampak untuk melihat apakah masih ada lumpur, sampah, dan lain-lain yang membutuhkan bantuan untuk dibersihkan,” tegas mantan Camat Wenang ini.
Diakui, dana bantuan dari Pemerintah Pusat belum ada sehingga dana yang dipakai adalah yang berasal dari dana Pemerintah Kota Manado. “Sampai saat ini, belum ada dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Dana yang digunakan adalah dana tak terduga dari Pemerintah Kota manado,” jelasnya.
Dana tersebut digunakan untuk kegiatan family kid, pembelian busa, kasur dan terpal. Bantuan tersebut, rincinya, untuk warga masyarakat yang betul-betul terdampak seperti rumahnya hancur karena longsor atau saat banjir rumahnya rusak.
Ssmbuaga sangat berterima kasih atlas dukungan dari instansi termasuk TNI dan Polri. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com  – Aktivitas/kegiatan Pemerintah Kecanatan Wenang dan jajaran bersinergi dengan instansi terkait seperti BPBD, TNI dan Polri waktu banjir dan longsor, Januari lalu adalah membantu warga yang terkena danpak.
“Kegiatan yang dilakukan adalah bersih-bersih lingkungan, mengangkat sampah-sampah dan lumpur serta memberikan bantuan berupa makanan,” ujar Camat Wenang Yunita Kumaat kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Kamis (11/2/2021)
Selain itu, ada juga bantuan berupa kasur dan lain-lain untuk warga yang terkena dampak banjir dan longsor,Januari lalu.
“Aktivitas atau kegiatan tersebut kami lakukan bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk TNI dan Polri,” jelasnya
Pasca banjir dan longsor memang ada sisa-sisa sampah dan lumpur tapi di kecamatan Wenang tidak sebanyak di kecamatan-kecamatan lain.
Diungkaapkan, pihaknya mendapat pula bantuan dari Provinsi berupa truk untuk pengakutan sisa-sisa sampah akibat banjir dan longsor karena kita ketahui volume sampah sudah sangat tinggi menghiasi bukan hanya di Kecamatan Wenang tapi juga di beberapa kecamatan lain.
Warga yang terkena dampak di Kecamatan Wenang berada di Kelurahan Komo Luar, Istiqal, dan Tiikala Kumaraka. Merka tedampak genangan air. Untuk longsor, Kelurahan Wenang Utara, Wenang Selatan, Mahakeret Barat dan Mahakeret Timur. (af)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Berbagai upaya dilakukan Bapenda Sulut dalam meningkatkan Pendapatan Daerah (Patda). Untuk mencapai itu, Bapenda Sulut menggelar rapat Pembahasan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2026.

Rapat yang digelar di ruang rapat Bapenda, Rabu (10/2/2021) yang dipimpin Olvie Atteng (Kepala Bapenda Sulut) dihadiri seluruh staf struktural bidang yang terkait serta turut dihadiri Vecky Apollos Junius Masinambow (akademisi) sebagai tenaga ahli.

Atteng mengungkapkan, masih banyak potensi-potensi pendapatan daerah yang dapat digali.

Untuk itu, Masinambow menyarankan perlu ada perencanaan serta analisis objek pajak dan retribusi di dalamnya antara lain pemanfaatan aset milik pemerintah daerah seperti RSUD Provinsi Sulut, UPTD Rumah Sakit Mata Masyarakat.

Selain itu, untuk potensi pendapatan BBN KB 1 yang sedang lesu akibat penurunan daya beli masyarakat karena pandemi covid-19, disarankan periode 2022-2026 agar pendapatan dari BBN KB 2 dapat dioptimalkan dengan mewajibkan kepemilikan kendaraan atas nama sendiri sesuai KTP untuk memudahkan penagihan pajak jika terjadi penunggakan. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pelbagai daya dan upaya dilakukan Bapenda Sulut dan jajaran untuk meningkatkan pendapatan daerah (Patda) di sampling meningkatkam  kepuasan pelayanan kapadia masyarakat wajib pajak.

Oleh karena itu, koordinasi, komunikasi dan kelengkapan data terus-menerus dilakukan agar kepuasan masyarakat wajib pajak meningkat.

Salah satunya dengan melakukan rapat rekonsiliasi bidang pajak mengenai pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yang dipimpin Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Sulut Olvie Atteng yang di dampingi Kabid Renbang Ocvy T. B. Leke.

Sebanyak 15 peserta yang adalah staf kantor pusat/Bapenda Sulut bidang pajak hadir pada rapat yang digelar di ruang rapat Bapenda Sulut, Jumat (5/2/2021).

Dalam pemaparannya, Atteng menegaskan, bidang pajak harus tetap meningkatkan kordinasi dan komunikasi serta melengkapi data-data dari jaringan server thailand serta evaluasi yang bertujuan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan sehingga kepuasan dan kepatuhan masyarakat meningkat.

Olvie berharap di bulan Februari akan ada kenaikan kepatuhan masyarakat Sulut dalam membayar pajak. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Dalam rangka ikut penanganan sampah Kota Manado, Bapenda Sulut melaksanakan Kerja Bakti yang berlokasi di Wawonasa Kecamatan Singkil, Sabtu (6/2/2021).

Kerja bakti yang dipimpin Olvie Atteng (Kepala Bapwnda Sulut) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ini merupakan bagian dari kerja bakti Pemprov Sulut untuk bersih-bersih sampath yang ada di Kota Manado, yang dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Sekprov Edwin Silangen bersama jajaran Forkopimda Sulut .

Para ASN dan THL dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Sulut terlibat dalam pembersihan sampah di 17 titik yang ada di Manado.

Terkait keikutsertaan seluruh ASN dan THL Pemprov Sulut dalam pembersihan sampah di Manado, gubernur menjelaskan, hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam terus menjaga Manado sebagai ibukota provinsi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulut.

“Kita libatkan semua, serentak, karena Manado kan pusat ekonomi kita,. Kalau Manado kotor bagaimana orang mau datang ke Sulut!,” ujarnya.

Diharapkan agar sinergitas dengan pemerintah kabupaten dan kota di Sulut dapat terus dibangun sehingga permasalahan darurat yang dialami oleh suatu daerah dapat cepat terselesaikan.

“Sinergitas pemerintahan itu harus ada, supaya kita menangani persoalan-persoalan darurat yang tidak bisa kita tangani sendiri. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ungkapan kepedulian terhadap masyarakat, dalam hal ini, umat Katolik yang terkena dampak banjir dan longsor, baru-baru, umat paroki St. Fransiskus Xaverius Mokupa memberikan bantuan sosial.

Bantuan sosial (bansos) yang diberikan berupa beras 1.700 kg, telur 152 baki, mie 100 dos, minyak kelapa, gula dan ikan kaleng.

Penyerahan bantuan solidaritas tersebut disalurkan lewat Caritas PSE Keuskupan Manado pada Senin (1/2/2021) yang diterima Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Manado Pastor Clemens Joy Dery Pr di Posko Response Banjir dan Longsor Manado, Kompleks Wisma Keuskupan Manado.

Yang menyerahkan bantuan adalah Pastor Paroki Pastor Berti Rumondor Pr, Ketua DPP Bidang 3 Lucia Taroreh, Ketua DPP Bidang 2 Ruben F. Kalalo, S.Ik, Wkl Ketua DKP Dr. Ricky Bolang, Ketua Ketua Stasi Agotey, Koha, Mokupa dan Tatkala yang di dampingi beberapa pimpinan wilayah rohani

Paroki St. Fransiskus Xaverius Mokupa terdiri dari Stasi Tatkala, Koha, Agotey Mokupa. (af)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pendapatan daerah (Patda) Sulut tahun 2020 memang tidak mencapai 100 persen bahkan lebih, halmana disebabkan sejumlah permasalahan/kendala yang ada termasuk pandemic Covid-19. Olehnya, Bapenda Sulut menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi/menanggulangi masalah/kendala yang ada.

Menurut Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng, ada enam permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target penerimaan patda tersebut.

Pertama, regulasi yang belum jelas mengenai pajak alat berat sehingga terkendala bagi aparatut penagih pajak untuk memungut pajak alat berat terhadap wajib pajak. Kedua, dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat yang terkadang terhambat dipenuhi kepada Pemerintah Daerah, apalagi terkait dengan dana bagi hasil sumber daya alam, serta realisasi pajak yang lebih kecil dari target.

Ketiga, belum memadainya jumlah personal pada UP5D-PPD pembantu serta belum ada keseragaman pemahaman pegawai mengenai pengelolaan keuangan dan pajak daerah.

Keempat, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan, terutama di saat masyarakat diperhadapkan dengan dampak pandemic Covid-19, yang mengakibatkan penerimaan pendapatan masyarakat menurun sehingga kecenderungan pengalihan pembiayaan dialihkan untuk kebutuhan perlindungan kesehatan.

Kelima, relatif masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyaralat tentang kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah, bahkan masih banyak yang menghindari kewajiban pajak daerah/retribusi daerah.

“Keenan, belum berjalan dengan baik koordinasi antarinstansi terkait dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mensuport upaya optimalisasi PAD,” ujar Atteng kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Senin (1/2/2021)

Untuk mengatasi/menanggulangi masalah/kendala tersebut, Bapenda Sulut menyiapkan langkah-langkah antisipasi. “Setidaknya, ada sebelas langkah antisipasi yang akan dilakukan,” ujar Atteng dan ditambahkan Sekretaris Bapenda Sulut Conny Kuhon, saat ditemui terpisah.

Langkah antisipasi tersebut, jelas Kuhon adalah pertama, efektifitas dan efisiensi pelayanan dengan beroperasinya Samsat online, Sambalados, penggunaan mesin electronic data capture (EDC), pelayanan Samsat Malam Minggu penambahan gerai pelayanan di semua kantor kas BSG di Sulut tahun 2020, yang diharapkan lebih memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak agar peningkatan pendapatan dari sektor pajak lebih optimal.

Kedua, menerapkan Pergub No. 33 tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berlaku sejak 19 September – 31 Desember 2020

Ketiga, melengkapi sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan termasuk menyeragamkan prototipe Samsat, menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan serta melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pelayanan pajak dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku dan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Keempat, menambah fasilitas-fasilitas pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kelima, mempercepat penambahan/pemekaran unit pelayanan di wilayah Kabupaten/Kota yang potensial.

Keenan, mengintensifkan pelatihan/pembinaan teknis pendataan dan penagihan pajak bagi aparat pemungut/calon pemungut pajak daerah dan retribusi daerah. Ketujuh, melaksanakan rasionalisasi pegawai untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan kapasitas aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan.

Kedelapan, meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Kesembilan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemungut dan instansi teknis terkait lainnya guna mengintensifkan penerimaan/pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya untuk menjaring para penunggak pajak daerah dan retribusi daerah.

Kesepuluh, terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kantor Pajak Sulutenggo, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PT Bank Sulut dalam rangka kerjasama pembukaan pelayanan kas di semua UPTD-PPD/Samsat. Kesebelas, melakukan penyesuaian tarif retribusi yang diatur melalui perubahan peraturan daerah tentang retribusi daerah. (lk)

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet