Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw di dampingi beberapa pejabat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (17/3/2025)
Walikota dan beberapa pejabat mengikuti Rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnawian secara daring dari Ruang Rapat Walikota.
Rakor membahas strategi efektif untuk menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Rakor juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor terkait dalam menghadapi tantangan inflasi. (Afer)
Meimonews.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mu’ti, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo, meresmikan 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kapolri menjelaskan, dari 20 SPPG yang diresmikan, empat berada di tingkat Mabes Polri dan 16 di polda prioritas. Peresmian SPPG ini merupakan realisasi atas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hari ini kami melaksanakan launching SPPG untuk mendukung program Asta Cita dari Bapak Presiden. Makan Bergizi gratis. Dan Alhamdulillah untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas,” ujar Kapolri, di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Tentunya sambung Kapolri, ini tidak berhenti sampai disini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan.
Pembangunan SPPG, menurutnya, akan terus berlanjut dengan target 100 lokasi pada Juli 2025. Pembentukan SPPG ini merupakan realisasi atas MoU antara Polri dengan Badan Gizi Nasional.
“Dan sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi,” ujar Kapolri.
Dijelaskan, ke depan juga akan ada Bakomsus bidang akuntan, peternakan, dan perikanan, yang akan melengkapi program makan bergizi gratis. Seluruh SPPG di bawah Polri pun akan memiliki food security untuk memastikan semua sampai dengan kualitas sesuai standar.
Ditambahkan Kapolri, di SPPG Pejaten bahkan terdapat pengelolaan hidroponik untuk mendukung suplai kebutuhan baku makan bergizi gratis. Dengan demikian, tidak hanya pemenuhan makanan bergizi bagi anak, tetapi juga menyentuh ekosistem perekonomian di daerah.
“Dan harapan tentunya ini akan bisa membantu meningkatkan perkembangan ekonomi,” ujarnya,
Kepala BGN mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Ketua Dewan Pembina dalam hal ini Ny. Juliati Sigit Prabowo yang bergerak cepat mendukung program makan bergizi gratis. Diakuinya, Polri sangat luar biasa mengimplementasi instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
“Di mana tiga kunci sukses Makan Bergizi, yang pertama anggaran itu tidak perlu didiskusikan karena itu sudah disiapkan oleh Pak Presiden.
“Tadi kami mendengar sangat cukup senang karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1000,” ujarnya.
Langkah serius dari gugus tugas Polri yang luar biasa, ungkap Kepala BGN, menjadikan optimisme bahwa pada bulan September seluruh fasilitas dibutuhkan untuk melakukan percepatan MBG bisa diperoleh. Kemudian, 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir tahun
“Jadi karena keterlibatan semua pihak, termasuk Polri yang sangat cepat, saya optimis bahwa target itu akan bisa terpenuhi. Dan saya sangat senang karena kualitas yang dibangun pun tidak main-main. Jadi betul-betul kualitas dengan standar tinggi, dengan 4 standar,” ujarnya.
Tidak hanya Kepala BGN, Menteri Mu’ti juga menyampaikan bahwa gerakan luar biasa Polri ini semakin mengoptimalkan pembangunan generasi sehat dan kuat lewat MBG. Tentunya, ia berharap para murid bisa semakin semangat mengemban pembelajaran di sekolah dan menjadi harapan bangsa.
“Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolri dan seluruh jajaran atas program ini dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari sinergi dan ikhtiar kita bersama-sama untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri. (AF)
Meimonews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di bawah kepemimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang memberikan kemudahan untuk pengurusan KIS (Kartu Indonesia Sehat) Pemerintah,
“Pemkot Manado menyiapkan kemudahan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Pemerintah bagi warga Manado yang berhak ,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kota Manado Erwin Kontu kepada Meimonews.com di Manado, Senin (17/3/2025).
Masyarakat, jelasnya, tinggal menyiapkan enam persyaratannya yakni surat keterangan tidak mampu, surat keterangan dalam perawatan, fotokopi kartu keluarga.
Selain itu, foto rumah (paka titik koordinat), materai Rp. 10.000 (1 lembar), dan sensus lengkap (hubungi Kepala Lingkungan).
Menjadi perhatian, sambungnya, BBL (bayi baru lahir harus melapor di bawah 28 hari pakai surat keterangan lahir, dan paling lambat melapor di bawah tiga bulan (sudah masuk dalam kartu keluarga).
Untuk jam pelayanan, Senin – Kamis jam 08.00 – 15.00 Wita sementara Jumat jam 08.00 – 14.00 Wita.
“Pengurusannya gratis. Tidak dipungut biaya. Pemkot Manado Tolak Pungli,” tegasnya seraya menyebutkan, bila ada hal-hal perlu diketahui lebih lanjut, silahkan menghubungi Dinas Sosial Kota Manado.
Diketahui, KIS merupakan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
KIS merupakan program pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang kurang mampu secara ekonomi.
KIS tidak dipungut iuran per bulannya. KIS dapat digunakan untuk pengobatan maupun pencegahan. KIS berlaku di seluruh fasilitas kesehatan. (Afer)
Meimonews.com – Delegasi Pemerintah Kota (Pemkot) Miyako, Jepang, kembali bertemu Pemkot Manado, Sabtu (15/3/2025).
Delegasi dari Pemkot Miyako yakni Prefektur Iwate dan rombongan diterima Walikota Manado dan tim di ruang rapat Walikota.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan dan lingkungan.
Diketahui, kunjungan Pemkot Miyako ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara kedua kota pada 21 Agustus 2024.
Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kota Miyako telah menandatangani Letter of Intent (LOI) sebagai landasan kerja sama antara kedua kota.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Kota Manado dan Kota Miyako semakin berkembang, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat hubungan kerja sama kedua kota. (Afer)
Meimonews.com – Cuaca tidak menentu acapkali terjadi, bahkan tanpa disangka-sangka dan berdampak luas dan merugikan. Tak jarang menimbulkan korban material dan nyawa.
Mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, Pemerintah Kota Manado yang dipimpin Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang (akrab disebut duet AARS) mengimbau untuk siaga dan waspada.
Ada empat poin imbauan Pemkot Manado untuk waspada cuaca ekstrem yang dikeluarkan Kamis (13/3/2025).
Pertama, hindari daerah rawan longsor dan banjir. Kedua, hindari melaut atau pergi ke pantai saat terjadi gelombang tinggi. Ketiga, hindari pepohonan yang besar. Keempat, hindari tiang listrik.
Kepada seluruh masyarakat Kota Manado diimbau agar selalu siaga dan waspada terutama yang tinggal di daerah rawan longsor, banjir, pohon tumbang, angin puting beliung, dan gelombang tinggi. (Afer)
Meimonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Johanes Victor Mailangkay (Gubernur dan Wakil Gubernur) mengeluarkan imbauan berkaitan dengan Mudik dan Liburan Hari Raya Idul Fitri 2025/1446 H.
“Diimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara yang akan melaksanakan mudik/liburan pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025/1446 H untuk menjaga keamanan rumah yang ditinggalkan,” sebut Imbauan yang dikeluarkan, Kamis (13/3/2025).
Ada empat poin dalam imbauan tersebut. Pertama, pastikan rumah terkunci dengan baik. Periksa semua kunci dan jendela sebelum berangkat. Gunakan gembok tambahan pada pintu pagar dan pintu utama.
Kedua, matikan peralatan listrik, air dan gas. Cabut semua peralatan listrik yang tidak digunakan untuk mencegah korsleting. Pastikan kompor gas dalam keadaan mati dan regulator dilepas untuk mencegah kebocoran serta pastikan semua kran air tertutup.
Ketiga, informasikan kepada tetangga atau keamanan setempat. Beritahu tetangga atau satpam bahwa anda akan mudik, sehingga mereka bisa membantu mengawasi rumah.
Keempat, jangan umumkan kepergian di media sosial. Hindari membagikan informasi mudik secara detail di media sosial agar tidak menarik perhatian orang yang berniat jahat. (elka)
Meimonews.com – Bank SulutGo (BSG) mendukung penuh program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya untuk meningkatkan literasi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
BSG berkomitmen untuk terus mendukung program Gencarkan dan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas keuangan.
Hal itu sudah terlihat lewat kegiatan sosialisasi hasil kolaborasi OJK dan BSG dan didukung sejumlah pihak termasuk pemerintah daerah.
Belum lama ini, BSG berkolaborasi bersama OJK dan BNI melakukan kegiatan literasi Keuangan di Pelabuhan Labuan Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Boroko, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Materi Gerakan Non-Tunai yang diberikan bertujuan mengajak masyarakat dan komunitas setempat untuk gemar menabung dan bertransaksi secara digital.
Pada kegiatan yang dihadiri Kepala OJK SulutGoMalut Robert Sianipar, Pimpinan BSG dan BNI ini beragam materi dibawakan Rizky Betadi Putra dan Eunike Marentek (OJK), Lead Trainer Literasi Keuangan BSG Nicky Laoh, serta Pemimpin Cabang BNI Kotamobagu Gracia Karamoy. (Afer)
Meimonews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dihadirkan sebagai pembicara dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat di ruang rapat lantai 4 Kantor Pusat Unsrat, Rabu (12/3/2025).
Kegiatan yang dipandu Wakil Dekan 3 FISIPI Unsrat Donald Monintja ini diawali laporan Dekan FISIP Unsrat Ferry Markus Daud Liando dan sambutan Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi dan tanya-jawab.
Kuliah Umum ini diikuti ratusan mahasiswa dan dosen FISIP Unsrat dan Kadis Dikbis Sulut Jani Lukas (mewakili Gubernur Sulut), serta penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dari beberapa Kabupeten/Kota di Sulut.
Di penghujung acara, para mahasiswa yang mengajukan usul dan saran, diberikan kenang-kenangan berupa buku tentang Bima oleh Wamemdagri.
Beberapa mahasiswa memanfaatkan sesi tanya-jawab
Di awal pemaran materinya dijelaskan urgensi penyusunan rekomendasi kebijakan perubahan terhadap UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Pertama, dua regulasi untuk rezim yang sama yakni UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD), dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Ketua KPU Manado Ferley B. Kaparang turut memanfaatkan sesi tanya-jawab
Kedua, landasan hukum yang bermasalah yakni tumpang tindih dan kontradiksi pengaturan, pengulangan atau duplikasi aturan, aturan dan standarisasi yang berbeda atas isu yang sama, dan aturan yang rancu dan multitafsir.
Ketiga, amanat MK yang final dan mengikat yakni berdasarkan putusan MK No. 55/PPU-XVII/2019 dan putusan MK No. 85/PPU-XX/2022 secara konseptual, teoritis dan sosiologis tidak cukup alasan untuk membedakan antara rezim Pemilu dan Pilkada.
Tamu/undangan yakni Kadisbud Sulut Jani Lukas, beberapa penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) foto bersama Wamendagri, Dekan FISIP Unsrat, dan Wadek 3 FISIP Unsrat.
Kemudian, pertimbangan dalam putusan MK No. 116/PPU-XXI/2023 yang memandatkan perubahan UU Pemilu sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulaidimulai, serta terdapat persamaan azas pengaturan, model manajemen, dan model penegakan hukum antara Pemilu dan Pilkada.
Terkait dengan revisi UU Pemilu dan sistem politik di Indonesia, sebut mantan Walikota Bogor ini, maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem presidensial, penguatan kualitas representasi, penyerhaan sistem kepartaian, konsistensi konsep otonomi daerah, dan memperkokoh integrasi bangsa dalam bingkai NKRI.
Untuk mekanisme perubahan regulasi ada dua alternatif yang ditawarkan yakni omnibus law kodifikasi. Dua hal itu lantas dijelaskan secara rinci keunggulan dan perbedaannya.
Dikemukakan, berdasarkan perbedaan yang ada, tentu kita kembali pada tujuan dari perubahan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu ke depan.
” Jika hendak mengubah sebagian atau beberapa substansi dalam UU Pemilu, UU Pilkada, UU MD3, UU Parpol dan UU Pemerintah Daerah yang diubah dengan satu UU secara cepat dan beberapa substansi dalam UU yang diubah tersebut yang masih berlaku maka omninus law lebe efektif digunakandigunakan,” ujarnya.
Sebaliknya, jika hendak menyatukan seluruh substansi dalam UU PemiluPemilu, UU Pilkada, UU MD3, dan UU Parpol menjadi satu UU (menjadi kitab UU Politik) dengan proses analisis baik mendalam dan komprehensif maka kodofikasi UU lebih efektif digunakan.
Terkait dengan kodifikasi dalam RPJPN 2025-2045 (UU No. 59 Tahun 2024), dikatakan, demokrasi substansi akan dilaksanakan melalui arah kebijakan yang meliputi antara lain penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan melakukan kodifikasi UU mengenai Pemilu dan UU mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta mewujudkan peran Parpol yang akuntabel melalui revisi UU Parpol.
Bima pun memaparkan disain sistem Pemilu yang terdiri dari disain keserentakan Pemilu, dan evaluasi sistem Pemilu Legislatif. Hal-hal tersebut dirincikan serta diberikan penjelasan pula soal sistem Pemilu campuran.
Dijelaskan pula soal perluasan Pemilu asimetris, tentang pencalonan kepala daerah, dan tata kelola Parpol.
Di akhir pemaparan materi, Bima mempresentasikan rekapitulasi daftar hasil putusan MK berdasarkan jenis putusan dan berdasarkan jenis pelanggaran. (FA)
Meimonews.com – Ada dua kegiatan penting yang diikuti/dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June E. Silangen, Rabu (12/3/2025).
Dua kegiatan tersebut sangat penting dan berhubungan erat dengan kelembagaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tingkat provinsi Sulut ini.
Kegiatan pertama yang diikuti adalah Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efiiensi Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Rakor yang dipimpin Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto dan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus ini dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
Rakor ini diikuti para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Sulut Steve Hartke Andries Kepel, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sulut serta pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
Usai Rakor, Kepala Bapenda Sulut mendampingi Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay bersama Kakanwil DJP Sulutteng Malut, Asisten Administrasi Umum dalam kegiatan Zoom Meeting.
Zoom Meeting ini dalam rangka Pendantangan Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP dan DJPK serta Pemerintah Daerah (Pemda). (elka)
Meimonews.com – Rektor Unsrat : Asrama Mahasiswa Nusantara, Wadah Persatukan Mahasiswa Berbagai Suku Bangsa, Bahasa, Kebudayaan dan Agama
Rektor Unsrat Manado Oktovian Berty Alexander Sompie menegaskan, Asrama Mahasiswa Nusantara adalah wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Rektor Unsrat saat Kepala BIN RI Letjen (Purn) Muhammad Herindra dan Tim berkunjung ke Asrama Mahasiswa Nusantara, Manado, Rabu (12/3/2025).
Tim Kepala BIN RI tersebut terdiri dari Deputy 2 Mayjen TNI Bayu Permana Deputi 3 Mayjen TNI Yudha Medy Dharma Zafrul dan Staf Khusus Brigjen TNI (Purn) Rosdianto.
Turut hadir, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie, Pangdam XIII/Merdeka Mayor Jenderal TNI Suhardi dan Kabinda SULUT Brigjen TNI Raymond Marojahan
Rektor mengemukakan, pengelolaan Asrama Mahasiswa Nusantara Manado ini dengan tujuan membangun rasa cinta kepada bangsa dan negara di kalangan mahasiswa pada perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi.
Kepala Badan Intelejen Negara RI (BIN RI) mendorong kebhinekaan yang tercermin di asrama ini dan berharap mahasiswa mendapakan pendidikan yang bagus di asrama ini.
Gubernur Sulut mensuport Universitas Sam Ratulangi yang mengelola Asrama Mahasiswa Nusantara. (FA)
