Di Dampingi Sejumlah Pejabat termasuk Kepala Bapenda Sulut, Gubernur Sulut Ikut Rakornas Bersama Mendagri

oleh

Meimonews.com – Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn Yulius Selvanus di dampingi sejunlah pejabat Pemerintsh Provinsi (Pemprov) Sulut mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri).

Sejunlah pejabat Pemprov Sulut adalahe Sekdaprov Sulut, Inspektur Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) June E. Silangen

Rakornas yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (24/12/2025) ini merupakan upaya pemerintah pusat memastikan realisasi pendapatan dan belanja daerah berjalan efektif serta berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. ‎

Dalam arahannya,  Mendagri menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah, terutama belanja yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.

‎Mendagri mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak menunda pelaksanaan program dan menghindari penumpukan belanja di akhir tahun anggaran. ‎Selain itu, diminta agar pengelolaan APBD dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target.

‎Berdasarkan paparan dalam rapat, capaian realisasi pendapatan dan belanja Pemprov Sulut hingga saat ini dinilai berada dalam kondisi on track dan masuk zona hijau. ‎Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan terukur. ‎

Tak hanya itu, ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sulut juga dinilai sangat mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja hingga 31 Desember 2025. ‎

Posisi kas daerah berada pada kondisi ideal tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program dan pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran. ‎

Pemprov Sulut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga disiplin fiskal, mempercepat belanja yang produktif, serta memastikan APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar memberikan manfaat nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara. (elka)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari Meimo News di saluran WHATSAPP