Meimonews.com – Salah satu permasalahan utama dalam setiap kontestasi Pilkada (pemilihan kepala daerah) adalah masalah integritas. Belum semua stakeholder Pilkada betul-betul komitmen menjaga integritas itu.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito saat memberikan materi pada seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat Manado di aula fakultas, Jumat (14/6/2024).
Hadir pada semimar yang mengangkat tema Peran Perguruan Tinggi Mengawal Pilkada Berintegirtas adalah Ketua Bawaslu Sulut Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, SIP, M.Si, Dekan FISIP Unsrat Manado Dr. Daud Markus ‘Ferry’ Liando, SIP, M.Si, dosen dan mahasiswa FISIP Unsrat, PPK dan PPS serta undangan lainnya.
Lugito menyebutkan, pengalaman Pilkada sebelumnya ditemukan masih adanya dugaan mahar yang diwajibkan parpol terhadap calon, permainan politik uang oleh calon untuk mendapatkan suara pemilih, mark up dan mark down perolehan suara oleh penyelenggara, penyebaran berita bohong serta ASN dan Aparatur pemerintah yang tidak netral.
“Demokrasi di Indonesia rusak karena politik uang (money politic),” tandasnya seraya berharap dalam Pilkada nanti tidak ada lagi money politic.
Lugito mengakui, perangkat aturan dan penyelenggara Pemilu sebetulnya sudah memadai. Namun kondisi di lapangan banyak terjadi pelanggaran yang melibatkan para kontestan, penyelenggara pemilu maupun masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Lugito yang di dampingi doktor Ferry (sapaan akrab Dekan FISIP Unsrat Manado), memuji Sulawesi Utara, karena pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif di daerah ini berjalan lancar dan paling sukses di seluruh Indonesia.
“Di mana indikatornya adalah tidak ada PSU (pemungutan suara ulang) di Sulawesi Utara,” tandas Lugito.
Doktor Ferry berterima kasih kepada pembicara dan peserta seminar yang diketuai Dr. Welly Waworundeng.(FA)
