Meimonews.com – Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unsrat siap bekerja pada 32 titik di 5 (lima) lokasi yang ada di Sulawesi Utara guna mendukung program Presiden RI yakni Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Dekan FPIK Unsrat Ockstan Jurike Kalesaran kepada Meimonews.com di Manado, Selasa (3/11/2026) menjelaskan, 5 titik yang menjadi lokasi program ini berada di Bitung, Minahasa, Bolaang Mongonsouw (Bolmong), Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut) dan Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel).

“Kami siap bekerja di lokasi-lokasi tersebut dalam rangka mendukung prpgram Presiden RI yakni Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya.

Kesiapan tersebut, tambah Ockstan, merupakan perwujudan dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan FPIK Unsrat dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT KKP), baru-baru.

Penandatangan PKS oleh Dekan FPIK Unstat dan Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif tersebut berlangsung di Gedung Mina Bahari KKP, Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat.

Tindak lanjut dari kesiapan mendukung progran KNMP tersebut terlihat dengan disiapkannya 32 surveyor dalam penyiapan serta perencanaan calon lokasi pembangunan KNMP di 5 kabupaten/kota di bumi Nyiur Melambai ini,

32 surveyor tersebut dijadwalkan melakukan survei selama hampir dua bulan (November hingga Desember 2026).

Sekretaris Program KNMP Unsrat Daisy M. Makapedua menjelaskan, tim surveyor telah mendapat pembekalan sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang diadakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado pada 26–30 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, tim memperoleh pedoman dari Tenaga Ahli Satuan Tugas Perencanaan Kampung Nelayan Merah Putih 2027. (lexie)

Berita Utama, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Ketua Tim Asistensi Ditjen Imigrasi Wilayah Sulut Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH berharap perlunya memperkuat seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka mencari solusi terhadap warga / penduduk yang undocumented.

Demikian pula, pelintas masuk dan keluar wilayah laut Indonesia bagian Utara tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian izin masuk dan keluar juga belum jelas kewarganwgaraan.

Harapan tersebut disampaikan Sompie ketika bertemu dengan Walikota Bitung Maurits Mantiri di rumah Dinas Walikota, Jumat (12/11/2021).

“Mereka biasanya adalah para nelayan yang tangguh menghadapi tantangan alam di wilayah perairan laut di utara Sulut,” ujar Sompie.

Dengan begitu, sambung mantan Dirjen Imigrasi itu,.bila mereka didata dan diberikan hak kewarganegaraannya, apalagi bisa sebagai WNI melalui sebuah terobosan kreatif yg solutif, maka akan diperoleh manfaat yg sangat positif bagi negara, daerah dan kesejahteraan mereka sendiri.

Kunjungan Ketua Tim Asistensi Ditjen Imigrasi Wilayah Sulut Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH terkait Kerjasama Penanganan Warga Asing tanpa Dokumen yang melintas masuk dari utara Indonesia, khususnya wilayah perairan laut Sulawesi dan berkegiatan di Kota Bitung.

Perhatian Walikota Bitung untuk urusan kerjasama antar instansi Pemerintah, menurut Sompie kepada Meimonews.com, Sabtu (13/11/2021), sangat besar.

Sompie mengungkapkan, Kabupaten Sangihe merupakan Kabupaten yang di bagian Utara Indonesia dan berbatasan laut dengan Philipina. Bitung juga menjadi tempat mereka untuk melakukan aktivitas bahkan tinggal.

“Solusi Pemkot Bintung dipimpin Bapak Walikota Bitung perlu juga diberikan apresiasi dalam berupaya memberikan pengayoman,” ujar Ketua Umum KKKi (Kerukunan Keluarga Kawanua Indonesia) ini. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet