Meimonews.com -PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG) turut serta dalam kegiatan Meaningful Participation Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BSOJK) bersama satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diselenggarakan di Best Western The Langoon Hotel, baru-baru

Kegiatan yang mengusung tema Penguatan fungsi analisis Emekonomi daerah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan pemahaman bersama mengenai peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam pengembangan ekonomi daerah.

Kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi, diskusi interaktif bersama peserta, serta kunjungan lapangan program TPAKD untuk melihat langsung implementasi program di lapangan.

Acara penting dan strategis ini dihadiri jajaran pimpinan tinggi OJK, Badan Supervisi OJK, serta manajemen utama BSG.

Dari pihak OJK dan Badan Supervisi OJK hadir
Muhammad Budiman (Direktur Koordinasi Kantor OJK Sulut Maluku dan Papua serta Layanan Sentral), Robert HP Sianipar (Kepala OJK Provinsi Sulut dan Gorontalo), Imam Cahyadi (Direktur Divisi Keuangan Daerah dan Koordinasi Regional).

Selain itu, Budiman P. Siahaan (Deputi OJK Provinsi Sulut dan Gorontalo), Agustinus Prasentyantoko (Anggota Badan Supervisi OJK), Candra Fajri Ananda (Wakil Ketua Badan Supervisi OJK), Muhammad Edhie Purnawan (Anggota Badan Supervisi OJK), dan Mohammad Djufrin (Anggota Badan Supervisi OJK)

Dari pihak BSG hadir, antara lain Louisa Parengkuan (Direktur Operasional), Esther C. Rampengan (Direktur Kredit), Nolvy Kilanta (Group Head Operasional), Jerry Tuuk (Pemimpin Divisi Kredit Komersil), Fitri Tuwaidan (Pemimpin Departemen Kredit Komersil), dan James Lumintang (Pimpinan Cabang Bitung BSG)

Kehadiran jajaran manajemen BSG (mulai.dari Kantor Pusat hingga Cabang Bitung) menegaskan komitmen perbankan daerah dalam mendukung program pengembangan ekonomi kerakyatan melalui TPAKD.

Dalam forum ini, BSG memberikan perspektif mendalam mengenai peran Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam mendukung akses pembiayaan, memperluas kegiatan usaha di daerah, serta memperkuat ekosistem kemitraan antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan terkait.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilaksanakan pula peninjauan lapangan program TPAKD Kota Bitung yang melibatkan fasilitasi kehadiran debitur serta peninjauan lokasi pelaku usaha guna melihat secara langsung implementasi serta efektivitas akses pembiayaan terhadap perkembangan kegiatan usaha di daerah.

Melalui kegiatan ini, sinergi yang terbangun diharapkan semakin memperkokoh peran strategis sektor jasa keuangan dalam mendorong stabilitas sistem keuangan serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Utara dan Gorontalo. (elka)

Meimonews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Aula Kantor Bupati, Jumat (25/9/2026).

Rapat strategis ini memfokuskan pembahasan pada penguatan sinergi lintas sektor guna memastikan program inklusi keuangan di daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Rapat pleno yang berlangsung dinamis ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Bupati Sangihe Michael Thungari, Kepala OJK Sulutgo Malut Robert Sianipar, serta Penjabat Sekda Sangihe Johanis Pilat, Kepala Dinas terkait di lingkungan Pemkab Sangihe beserta tamu undangan lainnya.

Turut hadir, jajaran pimpinan lembaga perbankan, seperti Direktur Operasional Bank SulutGo Louisa J. Parengkuan bersama Pincab Bank SulutGo Tahuna Fernando Mamahi dan perwakilan Pincapem Tamako, serta pimpinan cabang Bank BRI dan Bank Mandiri.

Dalam arahannya, Bupati Sangihe memberikan penegasan keras agar agenda TPAKD tidak berhenti pada kegiatan seremonial belaka. Bupati menuntut agar setiap program yang dirancang mampu diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.

“Agenda TPAKD tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial yang minim tindak lanjut. Kita harus memastikan program ini mampu memberikan dampak nyata dan menghadirkan akses keuangan riil bagi peningkatan perekonomian masyarakat Sangihe,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Sangihe mendesak pihak perbankan (khususnya Bank SulutGo, BRI, dan Mandiri) untuk mempermudah proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan ini diproyeksikan untuk memperluas akses modal bagi UMKM, petani, serta para nelayan lokal.

Selain sektor perdagangan dan pertanian, rapat pleno juga menyoroti pentingnya optimalisasi sektor kelautan melalui penguatan pembiayaan untuk budidaya ikan dan perikanan tangkap, mengingat potensi maritim Sangihe yang sangat besar.

Melalui sinergi yang solid antara Pemkab Sangihe, OJK, dan industri perbankan yang hadir, TPAKD diharapkan mampu menjadi motor penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. (elka)