Meimomews.com – Direksi RSUP Kandou yakni Direktur Utama Starry Hamenta Rampengan dan Direktur Sumber Daya Manisia, Pendidikan dan Penelitian Yune Laukati melakukan pertemuan resmi dengan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesis (Kemenkes RI) di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas tindaklanjut status pegawai R4 atau tenaga kerja Non-ASN/BLU yang terdampak kebijakan penataan kepegawaian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Dirut menjelaskan, kehadiran manajemen di Kemenkes RI merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional terhadap para tenaga BLU yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di RSUP Kandou yang merupakan rumah sakit rujukan utama.

“Kami datang untuk berkonsultasi dan mengoordinasikan secara langsung langkah ke depan bagi tenaga R4/BLU, tentunya sesuai regulasi dan kewenangan yang berlaku di tingkat kementerian,” ujar Dirut.

Selain bertemu dengan Biro OSDM, manajemen RSUP Kandou juga sudah melakukan koordinasi lanjutan dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan (Dirjen Keslanjut) Kemenkes RI

Direktur SPP menjelaskan, persoalan ini bukan hanya terjadi di RSUP Kandou, melainkan secara nasional di seluruh instansi pemerintah sebagai dampak implementasi UU ASN. Karena itu, solusi yang diambil harus melalui mekanisme dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Di tengah proses advokasi tersebut, manajemen memastikan bahwa pelayanan kesehatan di RSUP Kandou tetap berjalan normal. Seluruh unit layanan, termasuk pelayanan rujukan dan tindakan medis, tetap beroperasi sebagaimana mestinya demi menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pimpinan RSUP Kandou berharap seluruh pihak dapat memberikan ruang dan waktu bagi proses yang sedang ditempuh, mengingat keputusan akhir terkait status kepegawaian PPPK berada pada kewenangan instansi terkait. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Yudhiawan di dampingi sejumlah pejabat utama dan Kapolres Tomohon AKBP Lerry Tutu melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Sinode GMIM, Tomohon, Kamis (18/1/2024).

Kedatangan Kapolda disambut hangat Ketua Sinode GMIM Pdt Dr. Hein Arina dan BPMS serta sejumlah tokoh agama. Di kesempatan itu, Kapolda Irjen Pol. Yudhiawan memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di Sulut

“Kegiatan silaturahmi terhadap tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan stakeholder yang lain adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab pejabat baru guna menjalin komunikasi sehingga terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar Kapolda.

Polri, menurut Kapolda, tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan dari para tokoh agama, masyarakat, tokoh adat dan stakeholder yang di Sulut.

“GMIM adalah organisasi keagamaan yang sangat besar di Sulut. Oleh sebab itu, kami bersyukur bisa dapat kesempatan silaturahmi dengan Ketua Sinode GMIM dan BPMS,” katanya.

Kapolda juga menegaskan, dalam Pemilu ini, Polri bersikap netral dan siap mengamankan Pemilu yang aman dan kondusif. Polri transparan dan siap menerima kritik.

“Terima kasih, banyak anggota Polri yang menjadi bagian organisasi GMIM sebagai Pelsus sehingga menjadi bagian kontribusi bagi agama dan pemerintah, yang bertujuan untuk kepentingan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif,” kata Kapolda Irjen Pol. Yudhiawan. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminal, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet