Meimonews.com – Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (RKPD Sulut) Tahun 2025 yang diadakan di aula Bappeda Sulut, Rabu (13/2/2025).

Hadir pada kegiatan yang dibuka pelaksanaanya oleh Sekprov Sulut Steve Hartke Andries Kepel di dampingi Kepala Bappeda Sulut Elvira M. Katuuk adalah swluruh OPD, iim ahli, akademisi, pelaku pariwisata, UMKM, BRI, BPS serta stakeholder lainnya. Sekretaris Bapenda Sulut Filma D. Kepel hadir secara daring.

Setelah menjelaskan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Bapendulut dan dasar hukum pendapatan daerah, June memaparkan tentang skema pendapatan daerah (penda), tren realisasi penerimaan pendapatan daerah (pajak dan retribusi) tahun 2022-2024.

Selain itu, target pendapan daerah tahun 2025. Dijelaskan secara rinci disertai data tentang target 2024 serta berapa pertambahan atau pengurangan dibandingkan dengan tahun berjalan ini (2025).

Target pendapatan daerah tahun 2026 dipaparkan pula pada FKP tersebut. Item-item pendapatan daerah dirincikannya.

Diaparkan pula Peraturan Gubernur Sulut No. 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak. Simulasi (baik similasi pertama maupun kedua) tentang penerimaan PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, Opsen Pajak MBLB, dan Sinergi Opsen PKB BBNKB dijelaskannya.

Di akhir pemaparannya, June mengungkapkan data tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai dengan Desember 2024. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala baru Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Jeanny Yola Winokan mengadakan audiensi dengan Sekretaris Provinsi Sulut Steve Hartke Andries Kepel di ruang tamu Sekprov, Rabu (22/1/2025).

Mendampingi Winokan pada pertemuan ini adalah Sekretaris Lady D. Ante, Ketua Tim Kerja Dalduk Ignasius P. Worung, Ketua Tim Kerja Advokasi KIE Umum dan Humas Ferrow RI Ratu serta tim, sementara mendampingi Sekprov adalah Kadis Dukcapil Sulut Christodharma Sondakh dan tim.

Audiensi ini dilakukan menyusul pelantikan Winokan sebagai Kepala BKKBN Sulut menggantikan Diano Tino Tandaju (yang kini menjadi Kepala BKKBN Gorontalo) di Jakarta, Rabu (15/1/2025). Jabatan Winokan sebelumnya adalah Kepala BKKBN Kalimantan Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Winokan memohon dukungan dan bantuan Pemerintah Sulut pada program Kemendukbangga.

Sekprov Sulut menyambut baik kunjungan Kepala BKKBN Sulut yang baru, yang adalah putri Sulut.

“Selamat bergabung di Provinsi Sulut dan selamat berkarya untuk keberhasilan Program Kemendukbangga di Sulut,” ujar Sekprov kepada Winokan. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut pimpinan June E. Silangen menggelar High Level Meeting di Hotel Aston Manado, Rabu (4/12/2024).

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris Provinsi (Sekorov) Sulut Steve Hartke Andries Kepel ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni dari Bapenda Sulut, Bank Indonesia dan dari Bank SulutGo (BSG) yakni Linda Moniaga (GH Operasional).

Peserta kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi ide dan gagasan para stakeholder terkait pelaksanaan ETPD se-Sulut dalam mendorong transformasi digital ini dihadiri perwakilan BKAD Sulut, perwakilan Biro Pemerintahan Daerah Setprov Sulut, pimpinan dan perwakilan Bapenda/BPPKAD Kabupaten/Kota se-Sulut serta pejabat struktural Bapenda Sulut.

Dalam sambutannya, Kepel menjelaskan, transformasi digital sudah menjadi keharusan dalam pengelolaan pemerintah yang transparan, efektif dan efisien. ”Pemprov Sulut mendukung program ini sebagai bagian komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan berintegritas,” ujarnya.

Dijelaskan, tujuan utama digitalisasi adalah menciptakan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintah dan layanan publik, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, hemat biaya dan efektif. Bahkan, dapat mendorong transparansi dan akuntabilitaa dengan memastikan setiap transaksi dan aktivitas dapat dilacak secara real time sehingga mengurangi potensi penyimpangan.

Dengan peningkatan transparansi, menurut Kepel, berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sementara digitalisasi berperan dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan kemudahan akses serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat. (elka)

 

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisata, Pemerintah & Politik, Uncategorizedoleh SebarTweet