Meimonews.com – Waktu pelaksanaan program Keringanan Merdeka tinggal 4 (empat) hari. Oleh karenanya, Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Sulut June E. Silangen mengajak wajib pajak (WP) untuk memanfaatkan momen khusus tersebut.

“Mari manfaatkan sisa waktu pelaksanaan program pemerintah provinsi Sulut ini. Sebab, program ini akan berakhir pada tanggal 30 September 2026 ” ujar June seraya menyebutkan bahwa hari minggu (27/9/2026) libur.

Ada enam keringanan dalam pelaksanaan program ini. Pertama, bebas 100 persen tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun-tahun sebelumnya (roda 2 200 cc ke bawah). Kedua, pengurangan 50 persen tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya (roda 2 200 cc, roda 3 dan roda 4 ke atas).

Ketiga, PKB untuk tahun berjalan dibayar normal. Keempat, pembebasan denda PKB 100 persen. Kelima, pembebasan denda 100 persen untuk BBN 1 pembuatan 2025 berdasarkan faktur kendaraan bermotor. Keenam, pembebasan denda SWDJKLLJ tahun -tahun sebelumnya.

Pelayanan pajak di kantor pusat Bapenda Sulut

Syarat dan ketentuan, sebutnya, adasj foto copy KTP, foto copy STNK/surat keterangam hilang/BPKB, foto copy akte/dokumen pendirian bagi perusahaan/NPW. Krenam, meterai 10,000.

Kepada Meimonews,com via telefon, Jumat (25/9/2026), June menjelaskan tentang latar belakang adanya Keringan Merdeka ini,

Menurutnya, walaupun di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah, pemerintah hadir sebagai bentuk dukungan bagi perekonomian daerah melalui keringanan pajak.

Untuk selengkapnya, June memgimbau para wajib pajak untuk mendatangani gerai-gerai yang ada, dan bisa juga datang ke Kantor Pusat Bapenda Sulut yang berlokasi di samping Kantor Gubernur Sulut. (elka)

Berita Utama, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Johanis Victor Mailangkay lewat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut mengadakan Program Keringanan Pajak Merdeka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Sulut pimpinan June E. Silangen (Kepala), sampai dengan 31 Agustus 2026, jumlah kendaraan yang telah mengikuti program keringanan tercatat sebanyak 4.970 unit, dengan nilai realisasi sebesar Rp. 7.241.968.975.

Perinciannya adalah kendaraan roda empat (R4) sebanyak 2.184 unit dengan nilai Rp. 6.811.057.025 sementara kendaraan roda dua (R2) sebanyak 2.786 unit dengan nilai Rp. 430.911.950.

“Secara proporsi, keringanan PKB (pajak kendaraan bermotor) telah dimanfaatkan oleh 83,24 persen dari total WP (wajib pajak) yang membayar tunggakan PKB serta menyumbang sebesar 34,03 persen dari total penerimaan PKB,” ujar June kepada Meimonews.com, Senin (7/9/2026).

Secara umum, tambah pejabat tak kenal lelah untuk turun ke lapangan ini, pelaksanaan program berjalan dengan baik, partisipasi masyarakat cukup baik, dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak daerah. (elka)

Berita, Ekonomi & Pariwisataoleh SebarTweet

Meimonews.com – Program Keringanan Merdeka Pajak Kendaraan Bermotor ODSK 2024 dilaunching bersamaan dengan pencanangan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dan HUT Provinsi Sulut tahun 2024.

Launching dan pencanangan yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Sulut, jalan 17 Agustus Manado,Jumat (2/8/2024) tersebut dilakukan Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven OE Kandou di dampingi Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen, SE Ak dan dihadiri Kacab Jasa Raharja Sulut.

 

Keringanan ini diberikan khusus untuk masyarakat Sulawesi Utara oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw sebagai bentuk kepedulian untuk hadir di tengah masyarakat dengan memberikan kemudahan dan keringanan di tengah ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja.

Silangen mengajak masyarakat wajib pajak untuk segera manfaatkan program ini yang efektifnya berlaku Senin (5/8/2024) hingga Senin (30/9/2024).

Lewat program ini, ada bebas denda 100 persen, keringanan tunggakan pokok PKB mulai 50 hingga 100 persen, bebas tarif progresif dan bebas BBNKB II untuk kendaraan bermotor yang telah dilapor jualkan (terblokir).

Silangen mwngimbau untuk menguubungi kantor Samsat terdekat untuk informasi lebih lanjut, atau dapat melalui link simulasi keringanan yang ada. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet