Meimonews.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Wihaji membuka pelaksanaan Pelayanan KB Serentak Nasional dari Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (23/6/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan dalam memperingati Hari Keluarga Berencana Nasional (Harganas) ke-32 ini diikuti secara daring oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan provinsi-provinsi di Indonesia.

Untuk Sulut, kegiatan ini terfokus di Puskesmas Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud (daerah terdepan dan terluar Indonesia).

Pelaksanaan di Talaud dihadiri Kepala Dinas PPKB Kabupaten Kepulauan Talaud Meike Maatuil, beserta jajaran Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas lapangan KB, serta para kader dan tenaga kesehatan, PLKB.

Dari Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut yang merupakan fasilitator pencanangan serentak secara nasional, hadir Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nilawati dan Tim Kerja Advokasi KIE, Hubungan antar Lembaga dan Informasi Publik Vin Mamarodia.

Menariknya, dari sekian banyak perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia, hanya tiga daerah yang mendapat sapaan langsung dari Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN RI. Salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebuah kebanggaan tersendiri bagi daerah ini.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi, terbukti dari jumlah peserta layanan KB yang mencapai 102 akseptor, meliputi berbagai jenis layanan seperti implan dan IUD.

Kegiatan berjalan lancar dan sukses, menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran akan peran keluarga dalam menciptakan generasi unggul, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Mewakili Kaper Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan, Nilawati menyampaikan apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Dinas Dalduk-KB dalam membantu pihak Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut untuk bersama-sama memfasilitasi Hari Puncak Pelayanan KB serentak dalam rangka Harganas ke-32 Tahun 2025 melalui kegiatan Menteri Menyapa secara VM.

Sulut menjadi salah satu provinsi yang disapa Menteri di tengah segala keterbatasan cuaca yang pada saat itu hujan angin yang memungkinkan terjadinya gangguan pada jaringan. Tapi dalam pelaksanaannya tetap dapat berjalan secara lancar.

Kabupaten Kepulauan Talaud mendapat penilaian dengan temukan tangan dari Menteri dan jajaran yang ada di titik hari puncak di Pulau Rotte (NTT) karena penjelasan dari Kepala Dinas Dalduk-KB terkait pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Kepulauan Talaud yang lengkap dan terperinci termasuk keberhasilan penurunan stunting. (Afer)

Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI bersama Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor, 5-31 Mei 2025.

Pencanangan nasional kegiatan dalam rangka memperngati HUT ke-75 IBI dan Hari Bidan Internasional Tahun 2025 ini dilakukan secara virtual dari Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMD) Sitti Shalma Tangerang, Banten oleh Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN RI Wihaji, Senin (5/5/2025).

Untuk daerah Sulut dilaksanakan di Klinik Agatha Manado yang dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Manado Julises Oehlers di dampingi Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Sulut Lady D. Ante, yang juga mengikuti acara pencanangan nasional secara virtual,

Turut hadir Kepala Dinas PPKB Kota Manado Mecky Gosal, Camat Wanea Deysie Kalalo, Dinas Kesehatan Kota Manado, pengurus dan anggota IBI Provinsi Sulut dan Kota Manado.

Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN RI Wihaji saat memberikan sambutan (atas), dan Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan ketika memgikiti secara daring Pencanangan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akaeptor

Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan mengikuti secara daring dari Minahasa Selatan pencanangan kegiatan yang diprioritaskan kepada pelayanan IUD (rekor MURI 50.000 akseptor) dan KB pasca persalinan tersebut.

Dari sejumlah Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN yang ada di Indonesia, tiga Perwakilan Provinsi mendapat sapaan langsung dari Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN RI. Salah satunya adalah Perwakilan Sulawesi Utara.

Pemerintah Kota Manado memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh bidan di Provinsi Sulut atas dedikasi dalam melayani mayarakat. Diharapkan, pencanangan Pelayanan KB Serentak ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Diketahui, pelayanan keluarga berencana (KB) merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi maupun kesehatan. IBI memiliki kapasitas untuk menjangkau dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, salah satunya pelayanan KB.

Untuk Sulut diberikan target pelayanan sebanyak 9.152 akseptor pada Pelayanan KB Serentak untuk semua metode terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta KB pasca persalinan, yang juga dilaksanakan di Kota Bitung di Klinik Clara dan Klinik Julin di Kota Tomohon.

Melalui kegiatan Pelayanan KB Serentak ini, diharapkan dapat meningkatkan capaian Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan MKJP serta percepatan peningkatan capaian KB pasca persalinan, dan peran Tim Pendamping Keluarga yang di dalamnya ada bidan.

Ketua IBI Sulut Masye Tokalese menjelaskan, tujuan pelayanan KB serentak ini adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dengan menyediakan pilihan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi seseorang, serta meningkatkan pelayanan KB di seluruh lapisan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. (elka)

Meimonews.com – Tim BPK+RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Sulut mulai melakukan audit (work from entity) jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Kedatangan tim tersebut disambut Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Minahasa Drs. Riviva Maringka, M.Si di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Kamis (2/2/2023).

Maringka menjelaskan, Tim BPK-RI akan melakukan pemeriksaan rutin pengelolaan keuangan daerah Pemkab Minahasa tahun 2022. Sedangkan untuk pemeriksaan,dilakukan selama 20 hari (2-24 Februari 2023).

Oleh karenanya, Maringka mengharapkan agar semua unit kerja untuk responsif dan komunikatif demi kelancaran audit keuangan oleh BPK-RI tersebut.

Diharapkan pula agar seluruh pimpinan unit kerja hingga kecamatan agar mendengarkan arahan dari tim BPK-RI untuk kelancaran proses audit keuangan nanti. (Fer)

Meimonews.com – BPK-RI Perwakilan Sulut menggelar Zoom Meeting, Selasa (25/1/2022), Walikota Manado Andrey Angouw dan Wakil Walikota Manado Richard Sualang di dampingi Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat, Inspektorat Kota dan Kepala BKAD Manado mengikuti dari Kantor Walikota Manado, Selasa (25/1/2022) sore.

Zoom meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut ini berkaitan dengan Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Atas LKPD Provinsi/Kabupaten Kota se-Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2021dan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021.

Hadir juga dalam zoom meeting tersebut Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekprov Sulut, Inspektorat Sulut, Badan dan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota se Sulawesi Utara.

Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi, SE mengawali kegiatan dengan memberikan sambutan, yang antara lain menyampaikan kegiatan-kegiatan awal pemeriksaan terhadap LKPD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2021.

Dijabarkan soal tujuan pemeriksaan dalam kaitan kinerja pendahuluan atas pengentasan kemiskinan serta apa yang akan dilakukan.

Disebutkan, kegiatan pemeriksaan ini akan berlangsung selama 40 sampai 45 hari setiap daerah dengan menyampaikan nama-nama personil tim yang akan bertugas di Kabupaten/Kota.

Mengenai teknik pengumpulan data, Karyadi menjelaskan antara lain akan diadakan wawancara, konfirmasi, FGD dan bentuk serta model pemeriksaan lainya.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw ketika diberikan kesempatan menanggapi penyampaian Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Sulut sangat berterima kasih ketika dapat mengikuti kegiatan ini.

Menurut Wagub, hal ini merupakan kewajiban dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih yakni Good Governance dan Clean Goverment.

Wagub berharap, kegiatan pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik dan siap menghadirkan setiap person baik Sekretaris Daerah, Inspektorat, BKAD dan elemen terkait lainnya untuk menyiapkan segala sesuatu dalam kaitan pemeriksaan LKPD tahun 2021 ini.

Wagub juga berharap dan mendorong setiap Kabupaten dan Kota juga mempersiapkan segala materi yang dibutuhkan agar pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2021 dapat berjalan dengan baik.

Di akhir sesi penyampaian materi, Karyadi menambahkan bahwa OPD-OPD yang besar seperti PU, Pendidikan, Kesehatan, Setwan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya waktu yang tersedia dapat dimaksimalkan.

Kegiatan terakhir adalah foto bersama peserta meeting secara virtual yang diambil dalam bentuk beberapa sreen karena pesertanya banyak. (lk)