Meimonews.com – Momen Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Malang, Selasa – Kpuluhan Dekan Fakultas Hukum (FH) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia termasuk Dekan FH Unsrat Emma VT Senewe mengeluarkan pernyataan sikap terkait unjuk rasa yang menyuarakan aspirasi masyarakat.

Aksi yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi ini, menurut mereka, sayangnya tercoreng oleh insiden tragis, termasuk jatuhnya korban jiwa dari warga sipil. Rentetan peristiwa ini memicu reaksi dan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk para akademisi.

Para akademisi ini menegaskan posisi kuat para akademisi hukum dalam mengawa denokrasi. Mereka sepakat menyikapi kondisi darurat yang terjadi dalam proses penyampaian pendapat di muka umum.

Ada enam pernyataan sikap tersebut. Pertama, mendukung kebebasan berpendapat di muka umum sebagai hak konstitusional yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Kedua, menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas jatuhnya korban dan kerugian akibat kerusuhan yang menyertai aksi massa.

Ketiga, mendesak aparat penegak hukum untuk memperbaiki proses penegakan hukum agar lebih proporsional, transparan, dan akuntabel. Ini termasuk mengevaluasi penangkapan aktivis dan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kebenaran.

Keempat, mengapresiasi sivitas akademika dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dan mengedepankan persatuan.

Kelima, menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum dan ketatanegaraan yang lebih berpihak pada rakyat, termasuk reformasi sistem perpajakan serta mengembalikan peran TNI dan Polri sesuai fungsinya.

Keenam, mendesak pejabat publik untuk mengembalikan marwah sebagai pelayan masyarakat dan mengimplementasikan aspirasi rakyat dalam setiap kebijakan. (FA)

Meimonews.com – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan pernyataan sikap terhadap dinamika sosial politik (sosial politik) yang sedang berkembang.

Pernyataan sikap yang ditandatangi Mgr. Antonius Subianto Bunjamin OSC dan Mgr. Paskalis Bruno Syukur OFM (Ketua dan Sekretaris KWI) ini dikeluarkan pada Sabtu (30/8/2025).

Di awal pernyataan sikap disebutkan, beberapa hari ini, kita merasa prihatin dan sakit menyaksikan kekerasan dan tindakan anarkis di beberapa daerah di negara kita tercinta. Situasi ini kiranya terjadi karena ada kekecewaan besar terhadap perkataan, perbuatan dan kebijakan yang tidak bijaksana dan tidak adil (pro rakyat) yang dibuat oleh pribadi atau institusi pemerintah, wakil rakyat dan aparat tertentu,

“Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, marilah mawas diri menahan diri dan melakukan aksi nyata yang membuahkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia,” sebut pernyataan sikap tersebut

Oleh karena itu, Konferensi Waligereja Indonesia menyerukan keprihatanan dan harapan. Pertama, kami menyamipaikan rasa duka yang mendalam terhadap saudara-saudari yang mengalami cedera bahkan kehilangan nyawa ketika memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta saat mengungkapkan belarasa pada yang terluka dan menderita.

Kedua, kami mengimbau kepada semua lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif) : untuk dengan rendah hati lebih mendengarkan dan memperjuangkan harapan dan kepentingan masyarakat, terutama saudara-saudari kita yang menderita.

Untuk dengan besar hati mengoreksi bahkan membatalkan rencana, kebijakan dan tindakan yang kiranya mencederai rasa keadilan rakyat, menambah beban hidup masyarakat dan makin melukai saudara-saudari kita yang menderita.

Untuk dengan sungguh hati menunjukkan tanda-tanda jelas bahwa memang sedang mengusahakan terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang tidak cukup dalam pidato tetapi dalam tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel.

Ketiga, kami mengajak aparat keamanan untuk benar-benar menjadi pengayom bagi semua warga dan selalu mengedepankan cara-cara humanis dalam menghadapi aksi massa.

Keempat, kami akan tetap bersikap kritis terhadap lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif agar membuat kebijakan dan melakukan tindakan yang memihak kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia sesuai fungsi dan posisi masing-nasing.

Kelima, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pribadi, organisasi dan institusi yang dengan tulus dan lurus memperjuangkan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang santun dan damai sesuai nilai-nilai Pancasila.

KWI mengajak untuk berjalan bersama, bergandengan tangan dan bergotong-royong dengan semua orang yang berkehendak baik untuk membangun bangsa menuju Indonesia Emas dengan mengatasi berbagai kecemasan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

“Marilah kita menahan diri dari berbagai godaan untuk melakukan tindakan provokatif dan kriminal yang menimbulkan kerusakan dan kerugian serta mengganggu perdamaian dan persatuan bangsa. Marilah kita saling memancarkan energi positif demi Indonesia maju,” ajak KWI. (elka)

Meimonews.com – Komunitas akademisi, alumni dan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengeluarkan pernyataan sikap seruan kebangsaan.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan perwakilan pimpinan mahasiswa di taman Patung Unsrat, Rabu (7/2/2024).

Dikeluarkannya pernyataan sikap seruan kebangsaan itu merupakan respon atas keprihatinan situasi dan kondisi menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada lima hal yang dinyatakan dalam seruan kebangsaan tersebut. Pertama, mengecam segala bentuk tindakan yang menekan dan menindas kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Kedua, menuntut kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, aparatur sipil negara, yang ada di Pusat dan di daerah; TNI/POLRI menjaga kewibawaan, mengedepankan etika, norma dan martabat sebagai aparatur untuk bersikap netral, jujur dan adil, mengedepankan sikap profesional, sesuai persyaratan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketiga, mendesak kepada semua penyelenggara Pemilu dari tingkat Pusat KPU, Bawaslu Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota sampai di Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk menjaga integritas demi mewujudkan Pemilu yang transparan, jujur adil dan bermartabat, tidak berpihak dan terbebas dari intervensi pihak manapun.

Keempat, hentikan pemberitaan bohong (hoaks) yang dilakukan atas nama organisasi, kelompok, maupun individu melalui sosial media, serta framing penggiringan opini yang mendiskreditkan orang atau kelompok tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan sesama anak bangsa.

Kelima, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjunjung tinggi persaudaraan sebagai anak bangsa, sikap saling menghargai perbedaan di tengah keberagaman, serta menolak isu-isu identitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menghancurkan sendi-sendi toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (FA)

Meimonews.com – Peristiwa tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa di Lewonu, Lembantongoa, Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah membuat Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan ungkapan dukacita dan pernyataan sikap.

Ada enam poin dari isi ungkapan dukacita dan pernyataan sikap yang dikeluarkan KWI pada 30 November 2020 dan ditandatangi Kardinal Ignatius Suharyo tersebut.

Pertama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan umat Katolik menyampaikan perasaan duka cita mendalam terhadap korban yang meninggal dan keluarganya serta seluruh Jemaat yang ikut terdampak. Mendoakan semoga saudara-saudari yang meninggal berbahagia abadi bersama Allah Bapa di sorga dan keluarga yang ditinggalkan memperoleh penghiburan kasih dari Allah,” sebutnya.

Kedua, KWI dan umat Katolik mengecam keras aksi tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa dan pembakaran Pos Pelayanan Gereja Bala Keselamatan serta rumah warga di Lewonu tersebut. Tindakan penyerangan dan kekerasan tersebut sungguh-sungguh tidak beradab dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Ketiga, KWI mengapresiasi langkah cepat pimpinan dan jemaat Gereja Bala Keselamatan, aparat Kepolisian serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menangani peristiwa tersebut dan memberi perlindungan bagi warga. Meminta Pemerintah dan Kepolisian menangkap pelakunya dan mengusut sefla membasmi tuntas jaringan teroris yang ada di wilayah timur maupun di seluruh tanah air Indonesia.

Keempat, KWI dan umat Katolik, mengajak seluruh lembaga keagamaan dan masyarakat di lokasi kejadian dan di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada Pemerintah.

Kelima, KWI dan umat Katolik berharap agar peristiwa di Lewonu ini, tidak merusak atau melemahkan hubungan antar umat beragama dan kepercayaan yang selama ini terus-menerus kita bangun, kita rawat, dan kita kembangkan. Semoga Allah senantiasa memberikan berkat damai sejahtera dan perlindunganNya kepada kita semua. Amin. (lk)