Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mengingatkan tentang pentingnya menjaga toleransi di Kota Manado.

Hal tersebut diingatkan Walikota Manado ketika berbicara pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Manado di Hotel Formosa Manado, Kamis (8/8/2024).

Rakor yang mengangangkat tema Optimalisasi Peran FPK, Bergerak Bersama Menuju Kota Manado Lebih Baik ini telah dibuka pelaksanaannua oleh Wakil Walikota Manado Richard Sualang.

Menurut Walikota, toleransi harus terus dijaga dan membutuhkan komunikasi yang intens, karena interaksi antar masyarakat sangat baik tanpa memandang perbedaan agama, ras, dan lain-lain.

“Kita tidak perlu cari tahu dia agama apa. Itulah modal dasar kita untuk dikatakan sebagai kota toleransi. Kita melihat Kota Manado semakin maju, semakin berkembang, banyak orang yang datang di Kota Manado,” ujar Walikota.

Mantan Ketua DPRD Sulut ini berharap, kita dapat memberikan contoh sehingga yang datang di Kota Manado tidak memandang dari agama apa. Kita harus gencar memberikan contoh yang baik, berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik.

“Saya mengapresiasi untuk rekan-rekan dan seluruh pengurus FPK Kota Manado dan berharap bisa terus mempromosikan komunikasi antar masyarakat yang latar belakangnya bermacam-macam agar Kota Manado boleh menjadi contoh untuk daerah lain,” ujarnya.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua FPK Kota Manado Brian Waleleng, SH, deluruh pengurus FPK, perwakilan FKUB, budayawan, serta undangan lainnya. (Afer)

Meimonews.com – Danau Tondano dengan alam sekitarnya sangat terkait satu sama lainnya. Kelestarian danau Tondano juga memerlukan dukungan dari kelestarian alam sekitarnya.

Selain berkaitan dengan lingkungan hidup dan danau Tondano sebagai sumber air bagi seluruh Tanah Minahasa yang dilaluinya sampai ke Kota Manado, ada sudut pandang lain yang perlu juga dicermati dari manfaat danau Tondano bagi pariwisata di Tanah Minahasa (Minahasa, Tomohon, Minsel, Mitra, Minut, Manado dan Bitung).

“Untuk itu, perlu masterplan atau grandstrategy pembangunan pariwisata danau Tondano ke depan sampai tahun 2045, Indonesia Emas,” ujar Irjen Pol. (Purn) Dr. Ronny F. Sompie dalam percakapan dengan Meimonews.com via telefon, Selasa (15/2/2022).

Untuk mendukung visi tersebut, sambung mantan Dirjen Imigrasi tersebut, diperlukan juga Perda Tata Ruang bagi kepentingan pembangunan pariwisata danau Tondano. Tata Ruang yang baik, akan menjadi pedoman bagi Pemda dalam mengendalikan dan mengatur para investor dan masyarakat pemilik hak atas tanah di sekitar danau Tondano.

Dikemukakan, akses publik untuk menjangkau pinggiran danau Tondano untuk menikmati keindahan alam di pinggir danau tersebut perlu disediakan dan tidak ditutup oleh kepentingan para pemilik hotel, restoran, rumah makan dan semua kegiatan di sekeliling danau Tondano.

“Kita bisa belajar dari Pemda Kabupaten Sangihe, ketika membangun boulevard di sepanjang pantai Kota Tahuna. Bibir pantai di sepanjang jalan Boulevard di Kota Tahuna tidak ditempati toko, resto dan hotel, sehingga publik bisa bebas menikmati keindahan pantai di Kota Tahuna,” saran Analis Keimigrasian Ahli Utara Kemenkumhan RI ini.

Pengalaman itu juga bisa kita belajar dari Pemda Kabupaten Badung dalam membangun pariwisata di Kuta dan Seminyak yang memberikan akses bagi publik untuk mengitari pantai Bali tanpa harus dipagari kepentingan hotel dan seluruh bangunan privat yang menggunakan lahan ke arah pantai Bali. Hal itu juga terjadi di sepanjang pantai Sanur Bali di wilayah Kota Denpasar.

Dengan demikian, sebut mantan Kapolda Bali tersebut. kalau kita mau mengitari pantai dari Sanur sampai Seminyak sangat mudah, baik dengan jalan kaki maupun naik sepeda bahkan naik sepeda motor.

Kalau mau benchmarking di luar negeri, kita bisa belajar dari Pemerintah Singapore dalam menata ruang bagi publik di Pulau Sentosa. Akses publik untuk turun ke pantainya tidak tertutup oleh kepentingan investasi di sana yang membangun hotel, resto dan kegiatan usaha lainnya.

“Hal itu juga yang dibangun oleh Pemerintah Malaysia dan Philipina dalam membangun pariwisata di pinggiran sungai dan pantainya,” sebut Ketua KKK Indonesia kelahiran Surabaya, 17 September 1961 ini.

Kita bisa belajar banyak dari negara tetangga kita terdekat soal membangun pariwisata di pinggiran danau, laut dan sungai.

“Artinya, sungai mulai dari muara danau Tondano sampai ke Kota Manado juga perlu diatur dengan Tata Ruang Daerah yang bisa dijadikan pedoman bagi para investor dan setiap rakyat,” ujar Sompie yang menjadi Kepala Devisi Humas Mabes Polri tahun 2013 – 2015.

Ini, ungkapnya, sedikit pandangannya untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemda setempat dan masyarakat di sekitar danau Tondano tentang bagaimana sebaiknya memperlakukan dan menggunakan danau Tondano untuk kepentingan (destinasi) pariwisata ke depan sampai tahun 2045, Indonesia Emas. (lk)