Meimonews.com – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut mengadakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Tridharma Perguruan Tinggi (PT) yang diadakan di Sintesa Peninsula Hotel, Rabu (6/11/2024).

Penandatangan MoU ini dilaksanakan saat kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 dan Penyerahan Laporan Kependudukan Provinsi (LKP) Sulawesi Utaray ang diadakan di Sintesa Peninsula Hotel, Rabu (6/11/2024).

Yang menandatangani MoU mewakili Unsrat Manado adalah Oktovian Berty Alexander Sompie (Rektor) sementara dari BKKBN Sulut adalah Diano Tino Tandaju (Kepala).

Turut mendampingi saat acara penandatangana MoU adalah Wakil Rektor 4 Unsrat Mamado Billy Kepel dan Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk yang mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Sebelum penandatangan MoU, Tandaju memberikan penjelasan terkait dengan MoU ini.

Dalam sambutannya, Sompie menyebutkan tentang ruang lingkup MoU ini, yang meliputi enam poin. Pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan serta pelatihan program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting.

Kedua, pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan serta publikasi dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi termasuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Ketiga, pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan peningkatan inovasi terkait program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting.

Keempat, pelaksanaan program inovasi kemahasiswaan (mahasiswa peduli stunting). Kelima, pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensikonferensi) baik nasional maupun internasional terkait program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting. Keenam, pengembangan sumber daya manusia dan penguatan institusi.

“Dengan terbangunnnya kerjasama antara Unsrat dan BKKBN ini, diharapkan mampu untuk memberikan keuntungan antara kedua belah pihak, di mana pihak kampu dapat melaksanakan tugas tri dharma perguruan tinggi bersama BKKBN serta bersama-sama dengan BKKBN membantu terwujudnya program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting,” ujar Rektor.

Gubernur Sulut dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bappeda Sulut menegaskan, penandatangan MoU antara BKKBN Sulut dengan Unsrat menjadi salah satu upaya yang sangat positif dalam membangun sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikanpendidikan.

“Kami berharap, MoU ini dapat menjadi landasan bagi kolaborasi yang lebih luas di masa depandepan, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Katuuk mengutip sambutan gubernur.

Usai acara penandatangan MoU, kedua belah pihak saling memberikan cenderamata berupa plakat masing-masing institusi. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng mengingatkan tentang pentingnya kerjasama Pentahelix yaitu pemerintah, swasta, akademisi, media dan masyarakat untuk program percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Tandaju pada kegiatan Evaluasi dan Penguatan Percepatan Stunting melalui kegiatan Safari Stunting Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di BPU Kantor Walikota Bitung, Selasa (25/7/2023).

Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Walikota Bitung/Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Bitung Hengki Honandar, SE, Ketua TP PKK Kota Bitung/Bunda Pendamping Keluarga Kota Bitung Ny. Rita Mantiri – Tangkudung, Ketua DWP/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kota Butung Ny. Nurjana Theno Munarwin, SE, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara I Ketut Sutakariana, Ketua Persit Candra Kirana cabang 62 Ny. Eka Efriandi, Forkopimda Kota Bitung serta Dinas dan Instansi terkait Percepatan Penurunan Stunting Kota Bitung.

Sehubungan dengan itu, Tandaju memaparkan beberapa poin komitmen yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bitung.

Pertama, Pemerintah Kota Bitung khususnya TPPS kota, Kecamatan, Kelurahan serta semua unsur yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting harus bersama-sama secara konsisten melakukan pendampingan terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting di kota Bitung.

Kedua, salah satu solusi dalam pengawalan capaian SSGI adalah Pemerintah Kota memastikan agar setiap pengukuran yang dilakukan oleh Tim BPS maupun Enumerator SSGI terpantau, terlapor dan ada data pembanding dari Pemerintah Kota Bitung sebelum dilaporkan diaplikasi SSGI.

Ketiga, Balita yang tidak terukur si Februari 2023 sebanyak 6.466 anak berpotensi menjadi balita stunting yang perlu dikawal dan dipantau oleh Pemerintah Kota serta mendorong agar di pengukuran Agustus 2023, balita yang diukur bisa mencapai angka 100 persen.

Di awal sambutannya, Tandaju memaparkan data capaian Kota Bitung dimana data SSGI tahun 2022 mencatat angka prevalensi stunting pada 23,5 persen dari target 17,37 persen, yang berarti terjadi gap atau deviasi sebesar 6,13 persen  target tahun 2022 Kota Bitung belum tercapai). Sedangkan dari hasil pengukuran e-PPGBM per Februari 2022 tercatat dari 8.137 jiwa balita yang diukur terdapat 261 balita stunting di Kota Bitung.

Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar, SE, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya evaluasi, koordinasi dan kolaborasi dan berbagai inovasi untuk menghapus kasus stunting di Kota Bitung.

Selain itu, diingatkan pula pentingnya pemenuhan gizi, asi eksklusif dan menjaga kebersihan dan sanitasi yang sehat.

Honandar optimis dengan kerjasama dengan berbagai pihak, Kota Bitung dapat mencapai target prevalensi stunting yang ditentukan Pemerintah untuk turun di bawah 14 persen di tahun 2024.

Pada kegiatan ini dilakukan pula penandatangan komitmen Percepatan Penurunan Stunting oleh Ketua PPS Kota Bitung, Ketua TP PKK Kota Bitung dan Kepala BKKBN Perwakilan Sulut, yang berisi komitmen untuk menurunkan angka prevalensi stunting Kota Bitung sebesar 14,4 persen tahun 2023 dan 11,46 persen tahun 2024, target ePPGBM bulan Agustus 2023 minimal 48 balita stunting dan pengukuran balita setiap bulannya sebesar 97 persen di tiap kegiatan Posyandu.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan Pelayanan KB, demo DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), dan penyerahan bantuan bagi keluarga dengan balita stunting di Kota Bitung. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet