Meimonews.com – Pemilu Serentak 2024 telah selesai diselenggarakan, namun sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pesta demokrasi bangsa Indonesia tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang sulit untuk diselesaikan.

Evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan upaya perbaikan sistem tahapan Pemilu yang adil bagi pemilih menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Untuk maksud tersebut FISIP Unsrat akan menggelar seminar nasional (Semnas) tentang Tata Kelola Pemilu Ramah HAM di Aula FISIP Unsrat, Selasa (30/7/2024).

Hal tersebut disampaikan Dekan FISIP Unsrat Manado Dr. Daud Markus “Ferry” Liando, SIP, M.Sie kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Senin (29/7/2024).

Evaluasi ini, sebutnya, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan faktor penyebab masalah kepemiluan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

‘Evaluasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem tahapan Pemilu yang ada. Melalui evaluasi ini, diharapkan lahir suatu rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki sistem tahapan Pemilu dan memastikan Pemilu yang adil dan ramah HAM bagi setiap pemilihan,” jelasnya.

Ketua Panitia Jovano Alva Palenewen menambahkan, semnas ini merupakan kerjasama dengan Komnas HAM dan akan menghadikan narasumber Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid TantowiTantowi dan Rektor Unsrat Manado Prof, Dr! Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, M.Eng IPU Asean Eng.

Peserta semnas terdiri dari aktivis penyelenggara Pemilu, aktivis perempuan, komunitas disabilitas, aktivis lingkungan, kelompok rentan, media, ormas, dosen dan mahasiswa. “Kegiatan dimulai pukul 12.00 wita yang diawali makan siang,” ujarnya. (FA)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melalui Komisi III memberikan apresiasi atas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berjalan lancar di Sulawesi Utara.

Hal tersebut disampaikan sejumlah Anggota Komisi III usai melakukan tatapmuka Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 dalam rangka pengawasan kepada mitra kerja di Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar di Hotel Four Points Manado, Rabu (28/2/2024) malam.

“Kami semua mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh mitra kami di Sulawesi Utara, pertama karena berhasil mengawal Pemilu yang aman, damai dan lancar,” ujar salah satu Anggota Komisi III, Romo HR Muhammad Syafi di dampingi sejumlah anggota Komisi III lainnya, Wakapolda Sulut  Irjen Pol. Jan de Fretes, Kajati Sulut dan Kepala BNN Provinsi Sulut.

Kemudian, lanjutnya, kunjungan tersebut juga membahas sejumlah hal terkait pelaksanaan tugas, baik dari institusi Kepolisian, Kejaksaan dan BNN Provinsi.

“Kami juga menerima masukan beberapa hal yang menurut mitra kami perlu penyempurnaan dari sisi anggaran dan personel dan itu kita maklumi, dan masukan ini akan kita sampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi di Jakarta. Dan juga kita memberikan masukan, terkait tanah dan objek vital nasional di Sulawesi Utara,” sebutnya.

Ditambahkan juga oleh Anggota Komisi III lainnya yaitu Hinca Pandjaitan, Polda Sulut harus menjaga perbatasan NKRI bagian luar, terutama objek vital nasional yaitu Likupang. “Likupang ini merupakan 1 dari 5 destinasi super prioritas yang ditetapkan Presiden, yang harus dijaga. Di Sulut ini saya titipkan Likupang yang harus dijaga karena sangat indah sekali,” ujarnya.

Terkait penegakan hukum dalam kasus money politic di Sulawesi Utara, Komisi III juga memberikan apresiasi. “Terkait penanganan kasus money politic,  kami apresiasi karena penting untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, kami sangat mengapresiasi,” tandasnya.

Wakapolda Sulut menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja reses Komisi III di Sulawesi Utara. “Kami mewakili Kapolda mengucapkan terima kasih kepada Komsi III yang sudah datang di Sulut.

Ditambahkan, banyak masukan yang kami terima dan ada beberapa masukan juga yang kami usulkan, mudah-mudahan itu terealisasi terutama masalah anggaran dan sarpras di Polsek dan Polres-Polres baru, yang belum ada dukungan dari pusat seperti pembanguan  asrama, dan untuk menjaga laut kita butuh kapal.

Kegiatan kunjungan kerja reses ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, dan dihadiri juga oleh seluruh pejabat utama dan para Kasatwil, baik dari Polda Sulut Kejati maupun dari BNN Provinsi Sulut. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet