Meimonews.com – Komisi IX DPR-RI (membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota Manado dan diterima Wakil Walikota Manado dr Richard Sualang di Aula BKPSDM Kota Manado, Rabu (17/7/2024).

Di kunker dalam rangka reses masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, Kepala BKKBN Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST, M.Erg ditugaskan Sestama BKKBN-RI untuk mendampingi tamu dari pusat tersebut,

Dalam kunjungan kerja ini, diharapkan akan mendapat masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR-RI di daerah.

Dari beberapa laporan yang disampaikan oleh mitra kerja dari Komisi IX DPR-RI dan ditanggapi oleh Anggota Tim yang di dalamnya ada ywng terkait dengan penanganan stunting.

Tandaju menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Tim dari Komisi IX DPR RI, bahwa di Kota Manado capaian prevalensi stunting tahun 2022 (SSGI) 18,4 – tahun 2023 (SKI) 21,8 mengalami kenaikan prevalensi stunting 3,4 persen.

Disampaikan pula data SKI dan data e-PPGBM yang berbeda sehingga mempengaruhi intervensi di lapangan.

Disebutkan, dalam rangka mengoptimalkan kinerja percepatan penurunan stunting (PPS) di tahun 2024 ini digaungkan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting melalui 10 langkah strategis PPS.

BKKBN Sulut, tambah Tandaju, telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penempatan mahasiswa KKN pada daerah yang beresiko stunting.

Wakil Walikota Manado dr. Richard Sualang menitipkan DAK Kesehatan Kota Manado semoga dinaikan, di mana ada 16 PKM di Kota Manado dan hanya 2 PKM yang ada pelayanan pemeriksaan laboratorium serta SDM Tenaga Kesehatan yang masih kurang.

Mantan Wakil Ketua DPRD Manado ini memberikan apresiasi dari pemerintah kota kepada Tim Komisi IX yang sudah berkunjung di Kota Manado.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, SE juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Manado dan mitra kerja Komisi IX DPR-RI yang sudah menyampaikan hasil capaian kinerja dari masing-masing kementrian dan untuk memaksimalkan penggunaan dana untuk PPS di mana penyerapan dana stunting masih rendah tapi masih terdapat banyak anak beresiko stunting.

Anggota DPR-RI daerah pemilihan Sulut ini menyebutksn, masih ada daerah yang tidak pernah mengusulkan proposal untuk perbaikan. (FA)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com– Kapolda Sulut Irjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto, SH, MH melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Polresta Manado, Selasa (6/12/2022).

Dalam mengoptimalkan pelayanan publik Polresta Manado, Kapolda Sulut turun langsung lakukan pengecekan sarana dan prasarana di tempat pelayanan publik yang ada di Polresta Manado baik di layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta ruangan Sidik Jari serta ruangan Bagian Operasional, ruang PPA dan ruang Tahanan.

“Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan tempat-tempat pelayanan kepada masyarakat yang ada sudah memenuhi standar atau belum, termasuk cara dan penampilan personil yang bertugas di tempat layanan tersebut,” jelas Kapolresta Manado Kombes Pol. Julianto Parlindungan Sirait lewat Seksi Humas Polresta Manado kepada wartawan, Selasa (6/12/2022).

Pengecekan pelayanan publik di Polresta Manado dilakukan secara berkala, hal ini untuk menghindari adanya pelanggaran anggota maupun untuk mengetahui kekurangan-kekurangan baik sarana maupun proses pada saat melayani masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sulut juga berinteraksi langsung dengan masyarakat menanyakan tentang kepuasan pelayanan publik di Polresta Manado.

Dalam hal tersebut disambut baik oleh masyarakat yang berada di ruangan pelayanan publik Polresta Manado dan sangat merasa puas tentang pelayanan yang ada di Polresta Manado.

Diharapkan kepada personil yang melaksanakan pelayanan publik melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

“Kami akan akan terus meningkatkan pelayanan publik yang ada di Polresta Manado, baik sarana dan prasarananya maupun kemampuan personil yang bertugas sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal,” tandas Kapolresta. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet

Meimonews.com – Wakil Ketua DPRD Sulut Dr. Johanes Victor Mailangkay, SH, MH melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Talaud. Ada sejumlah agenda kunker Mailangkay yang adalah juga Ketua I DHD 45 Sulut.

Agenda kunker tersebut, antara lain memonitor pelaksanaan vaksinasi di SMA/SMK/SLB dan mendengarkan aspirasi mereka serta menyosialisasikan JSN 45.

Saat monitoring vaksinasi, Mailangkay di dampingi Anggota DPRD Sulut Sherly Cjanggulung, S.Farm dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud Drs. Mochtar Arunde Parapaga.

Dalam kegiatan monitoring, di SMA Negeri I Tule Kecamatan Melongguane, Talaud, Selasa (8/3/2022), Mailangkay bertemu langsung dengan Kepala-kepala SMA/SMK/SLB se-kabupaten Talaud yang dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Merry Abbas Supit, STh, MPd, Ketua MKKS SMA dan SMK.

Mailangkay menjelaskan, kunjungannya ini dimaksudkan untuk memonitoring sudah sampai dimana tindakan yang dilakukan dan hal-hal yang menjadi kendala dalam vaksinasi serta hal-hal yang dibutuhkan atau aspirasi dari sekolah-sekolah.

“Tujuan dari kunjungan ini juga adalah untuk melihat persiapan guru-guru dan adik-adik siswa sudah divaksinasi dan siap mengikuti pelajaran dan ujian sekolah tatap muka,” ujar Mailangkay.

Vaksinasi ini, jelas Mailangkay adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk lebih kuat melawan virus Covid-19 dan sudah siap baik sebagai guru maupun siswa untuk belajar tatap muka langsung.

Saat kunjungan tersebut diperoleh data sudah kurang 10 persen yang belum tervaksinasi tahap 2. SMA berjumlah 19, SMK 10 dan SLB 2.

Selain monitoring pelaksanaan vaksinasi, Mailangkay yang adalah juga Ketua I DHD 45 Sulut memperkenalkan DHD 45 Sulawesi Utara dan menyosialisasikan JSN (Jiwa, Semangat dan Nilai) 45 dan Wawasan Kebangsaan.

“Pada awal pembentukan organisasi DHD 45 pada 20 Maret 1960 bernama Badan Musyawarah Angkatan 45 yang disingkat Angkatan 45 dan sekarang sudah berubah menjadi DHN (Dewan Harian Nasional) 45, dan kalau di daerah (DHD) 45,” ujar Mailangkay.

Mantan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Panca Marga (PPM) Sulutr ini menjelaskan, oganisasi ini dapat diisi oleh para akademisi, politisi, birokrasi maupun mahasiswa dan generasi muda yang eksis dalam berbangsa dan bernegara.

“DHD 45 Sulut ketua umumnya dr. Fransiskus Andi Silangen, Sp.B, KBD. Pengurus DHD 45 Sulut, ada anggota dewan, birokrasi, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Terkait dengan kebangsaan, Mailangkay mengatakan, wawasan kebangsaan adalah suatu bagian penting dalam kehidupan bernegara.

“Wawasan kebangsaan Indonesia lahir sebagai reaksi dan perlawanan yang gigih terhadap kolonialisme Belanda yang sangat mendominasi di bidang politik, eksploitasi ekonomi serta penetrasi budaya sehingga rakyat Indonesia merasakan penderitaan lahir dan batin yang sangat mendalam,” ungkapnya.

Menurutnya, sosialisasi wawasan kebangsaan ini dimaksudkan untuk memberikan imunisasi dan vaksinasi kebangsaan bagi warga Indonesia agar semakin mantap wawasan dan kesadaran akan rasa dan nilai nilai kebangsaan Indonesia.

“Lewat sosialisasi ini semakin memantapkan dan kokoh jiwa kita, semangat dan rasa kebangsaannya serta menjadi garda terdepan bersama seluruh elemen bangsa lainnya dalam berjuang melawan berbagai virus dan penyakit yang menyerang integritas dan keutuhan bangsa Indonesia,” jelas Mailangkay. (lk)

Berita Utama, Pemerintah & Politik, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet