Meimonews.com – Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Jeanny Yola Winokan menegaskan, keberadaan komunitas seperti Lantip (Lansia Aktif Peduli Indonesia) sangat penting dalam mendorong kemandirian dan kebersamaan para lansia.

“Kami percaya bahwa lansia bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pilar pembangunan keluarga dan masyarakat,” ujarnya pada Peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) ke-1 Lantip di Desa Kamanga Dua, Kecamatan Tompaso, Minahasa, Selasa (9/9/2025).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus yang diwakili Kepala Dinas Koperasi Jahja Gultom, Kepala Kemendukbngga / BKKBN Sulut dan tim, Ketua Lantip Sulut Roosje Kalangi, sejumlah peejabat Pemkab Minahasa seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kasat Pol PP, Kabag Prokopim, dan Camat Tompaso.

Melalui Lansia Berdaya, sebut Winokan, Kemendukbangga / BKKBN Sulut ingin para lansia tetap berperan sebagai teladan yang menginspirasi.

Peringatan HUT Lantip ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas hidup lansia.

Dengan demikian, lansia tidak lagi dipandang sebagai kelompok rentan semata, melainkan sebagai bagian yang berdaya, mandiri, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Sulawesi Utara.

Kemendukbangga / BKKBN melalui program Lansia Berdaya terus memperkuat peran lansia di tengah masyarakat.

Program ini menekankan pentingnya memberikan ruang bagi para lansia untuk tetap aktif, produktif, sehat, serta berkontribusi dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan sosial.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Koperasi, Gubernur mengungkapkan, lansia merupakan bagian penting dari masyarakat yang harus mendapat perhatian dan dukungan.

Dengan bekal pengalaman hidup yang panjang, para lansia dipandang sebagai kaum senior yang masih memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan Sulawesi Utara.

“Lansia adalah aset bangsa yang keberadaannya harus dihargai. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari sejarah pembangunan, tetapi juga teladan bagi generasi penerus,” tegasnya.

Bupati Minahasa menyampaikan apresiasi terhadap peran Labtip sebagai wadah bagi para lansia untuk tetap aktif, peduli, serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

“Lansia bukan hanya menjadi panutan, tetapi juga memiliki semangat untuk terus berkarya dan menginspirasi generasi muda,” ujarnya ketika memberikan sambutan. (Afer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) menggelar Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependuduoan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah di Four Point Hotel Manado, Jumat (13/6/2025).

Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut dipercayakan menjadi tuan rumah di mana Kepala Perwakilan (Kaper) Jeanny Yola Winokan menjadi Ketua Panitia kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari Bappeda, OPD terkait Dalduk dan KB serta Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi.

Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Menteri Dukbangga/Wakil Kepala BKKBN RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Johanis Victor Mailangkay, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonavasius Prasetya Ichtiarto, Inspektur Wilayah 1 Sunarto, Dirjen Bangda Kemendagri (via zoom) Rendy Jaya Laksmana, dan Forkopimda Sulut.

Dalam laporannya, Kaper menjelaskan, kegiatan ini bertujuan, pertama, untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menginternalisasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Kedua, meningkatkan pemahaman pengelola program daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam teknis PJPK Tahun 2025-2029 dan rencana sksi ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Terdapat lima sasaran utama yang menjadi fokus PJPK, antara lain pertama, Pengelolaan kuantitas penduduk: pengendalian angka kelahiran remaja dan pemenuhan kebutuhan ber-KB. Kedua, Peningkatan kualitas penduduk: akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, pembangunan keluarga lewat program unggulan seperti i-Bangga, jaminan kesehatan, dan fasilitas dasar yang layak. Keempat, penataan persebaran penduduk guna menanggapi tantangan urbanisasi yang terus berkembang. Kelima, peenguatan tata kelola D data kependudukan sebagai dasar kebijakan yang akurat dan berkelanjutan.

Wamen foto bersama Kaper Kemendikbangga/BKKBN se-Sulawesi

Ketika memberikan ucapan selamat datang sekaligus membacakan sambutan Gubernur Sulut Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Wahub Sulut menyampaikan 8 misi utama Sulawesi Utara untuk periode 2025-2029, salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ditegaskan, pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, namun memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, dunia akademik, mitra pembangunan, dan seluruh komponen masyarakat.

Lewat kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan peta jalan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan kependudukan di Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Wamen mengingatkan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera pada tahun 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah.

Wamen menekankan tantangan utama yang perlu dijawab, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, urbanisasi tanpa perencanaan yang jelas, kesenjangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, masalah stunting, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengangguran usia muda.

“Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan desain pembangunan kependudukan yang komprehensif dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan daerah,” ujarnya.

Dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029, sebut Wamen, Kemendukbangga/BKKBN menjalankan beberapa program quick wins, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansi Berdaya serta Super Apps Keluarga Indonesia.

Wamen menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah hadir. “Kehadiran bapak/ibu adalah wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang inklusif, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.

Sebagaimana kita pahami, sebutnya keberhasilan pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusia dan ketahanan keluarga. Penduduk bukan sekedar angka statistik, tetapi merupakan sumber daya utama pembangunan nasionsl.

Oleh karena itu, menurut Wamen, pembangunan kependudukan dan keluarga harus menjadi agenda utama dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional
maupun daerah.

Dalam kegiatan ini, ada empat materi yang disampaikan secara panel. Panel pertama, ada dua materi yakni Pengendalian dan pengawasan PJPK 2025-2029 dan renaksi; serta Dukungan teknis internalisasi PJPK dalam RPJMD dan renstra perangkat daerah.

Panel kedua, dua materi juga yang disampaikan secara panel yakni Peta jalan pembangunan kependudukan tahun 2025-2029 dan rencana aksi, serta Paparan dari masing-masing provinsi terkait internalisasi PJPK dalam dokumen perencanaan daerah.

Usai pemaparan materi (sebelum acara penutupan), diadakan Penandatangan berita acara internalisasi peta jalan pembangunsn kependudukan dalam dokumen perencanaan daerah. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews,com – Kepala Kemendukbangga Sulut Paparkan 30 Indikator Acuan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Keluarga (PJPK) pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kependudukan

Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Jeanny Yola Winokan jadi pembicara pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kependudukan.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah (Dukcapil dan KB) Sulut ini diadakan di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (5/6/2025).

Rapat dihadiri oleh beberapa dinas yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan keluarga di Sulut.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Sulut serta Road Map Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2045

Rapat dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Sulut Denny Mangala di dampingi Kepala Dinas Dukcapil dan KB Sulut Christodharma SM Sondakh.

Dalam kesempatan tersebut, Winokan memaparkan 30 indikator yang dituangkan ke dalam roadmap PJPK.

Dokumen ini merupakan rencana strategis yang memuat arahan dan kebijakan pembangunan kependudukan untuk jangka menengah (lima tahun) serta rencana aksi tahunan. (elka)

Beritaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Di sela kunjungannya ke Sulawesi Utara terkait dengan kegiatan seperti Workshop Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang digelar Kemendukbangga Perwakilan Sulut, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Budi Setiyono berbincang akrab dengan sejumlah wartawan di salah satu restoran di Manado, Selasa (3/6/2025) malam.

Di dampingi Pj. Bupati Talaud Fransiskus Manumpil, pimpinan Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut seperti Jeanny Yola Winokan (Kepala), Lady D. Ante (Sekretaris) dan staf, Sekretaris Menteri (Sesmen) menjelaskan soal pelbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga)/BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) RI
dan jajaran termasuk di Sulawesi Utara.

Diungkapkan, kadangkala di suatu negara masih ada situasi di mana warganya tidak mampu memenuhi kebutuuan dasar yakni sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan sehingga bila kita ingin maju maka paling tidak rakyatnya memenuhi lima unsur tersebut. Untuk itu, perlu ada suatu mekanisme.

“Bagaimana agar masyarakat itu bisa makan kenyang, punya rumah, hingga bisa memiliki pendidikan yang memadai ? Itulah sebabnya perlu suatu mekanisme yang secara otomatis bisa menjamin hal itu terjadi,” ujarnya.

Sekarang, sebutnya, pentingnya adalah dari mana menciptakan mekanisme itu ! Asal muasalnya ? Menurut Kemendukbangga,
adalah adanya grand disign pembangunan yang berwawasan pendidilan. Penduduk kita khan subyek pembangunan !

Ditegaskan, kita memastikan semua pendidikan itu betul-betul entaskan menjadi manusia yang sempurna. Misalnya, tentu dia bisa memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus bisa punya penghasilan. Untuk bisa punya penghasilan, dia harus punya pekerjaan. Untuk bisa punya pekerjaan, diperlukan proses penyediaan pekerjaan.

Dan, itu dimulai dari inventasi, kegiatan industri dan kegiatan lain, yang mana harus hadir untuk menciptakan itu semua. Itu menjadi titik pangkal untuk kita diskusikan terus-menerus.

Negara, menurutnya, memberikan proteksi kebutuhan dasar dan itu penyediaan kesejahteraan, ada perlindungan hukum ada hak untuk berpartisipasi mendapatkan kesempatan, untuk misalnya menjadi ASN, Polri, dan seterusnya,

Dan, pada sisi lain, penduduknya harus memenuhi kewajiban itu seperti bayar pajak, bela negara dan taat hukum. “Orang bayar pajak, bela negara dan taat hukum bisa dipastikan tidak akan kekurangan sandang, pangan, papan, tempat tinggal dan pendidikan,” tandasnya.

Mekanisme ini yang harus kita bangun. Dan itu prosesnys panjang. Apa yang harus disediakan pemerintah pusat dan daerah. Mereka itu (yang belum tercukupkan lima kebutuuan dasar tersebut) tidak boleh dibiarkan.

Pemerintah harus hadir. Kita tidak boleh membiarkan mereka tidak punya pendidikan,
tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Itu menjadi dasar atau awal perencanaan di mana negara menjadi maju.

Belum lagi kita dihadapkan dengan bonus demografi. Tapi belum tentu kita mampu mengkapitalisasi bonus demografi tersebut. Walaupun Indonesia produktif tapi kenyataannya belum tentu rakyatnya produktif. Maka diperkukan upaya-upaya untuk membuat mereka produktif.

Itulah sebabnya daerah-daerah memenuhi kebutuhan-kebituhan demi rakyat tersebut sementara nasional menutup kekurangan-kekurangan yang ada.

Dari Kemendukbangga, setelah ada perubahan nomenklatur, menjadi kementerian melakukan sejumlah perubahan termasuk sinergitas dengam instansi lainnya.

Kalau dulu baru sebatas perencanaan level keluarga, maka sekarang kita sampai pada kevel pemerintahan. Kalau dulu keluarga berencana, sekarang komunitas berencana.

Berbagai upaya dilakukan Kemendukbangga terkait hal itu. Kapasitas dan kualitas pelayanan dan sarana diupayakan dan ditingkatkan. Dan, hal-tetsebut dilakukan secara terukur dan terintegrasi

“Setiap daerah kita dorong termasuk di Sulut di mana para Kaper melakukan proses integrasi seperti yang kita lakukan dalam bentuk workshop yang melibatkan dinas-dinas dukcapil dan KB,” sebut Sesmen.

Dijelaskan, dari pusat telah diupayakan agar program terintegrasii tersebut telah diupayakan. Dalam waktu eekat, akan ada edaran dari Kemendagri dan kemudian menyusul dari kementerian lainnya. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut menyelenggarakan Workshop Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (3/6/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI Budi Setiyono, Wakil Gubernur Sulut Johanes Victor Mailangkay, Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan, para Bupati dan Walikota se-Sulut, serta jajaran SKPD terkait.

Saat menyampaikan materi bertajuk Mimpi Indonesia emas dan bonus demografi, Sekretaris Menteri (Sesmen) menekankan bahwa amanat kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada prinsipnya menggambarkan model pemerintahan yang menjamin rakyat untuk dapat hidup dengan kualitas yang layak.

Hal ini dicapai melalui penerapan social security atau jaring pengaman sosial (social safety net), yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Sesmen menggarisbawahi pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola akan mengubah fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, serta meningkatkan tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam.

Akibatnya, sebut Sesmen, dapat terjadi berbagai persoalan seperti banjir dan kerusakan infrastruktur, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, pencemaran sungai, dan ketidakmampuan layanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat

“Berbagai bencana yang kini sering terjadi adalah dampak tidak langsung dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali,” ujarnya.

Sesmen memaparkan indikator utama Peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga tahun 2025–2029, yang meliputi Pengendalian kuantitas penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Integrasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Workshop ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini, menurut Wagub, sangat penting sebagai langkah strategis kita dalam menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing, menghadapi dinamika pembangunan global dan menyambut bonus demografi yang sedang berlangsung.

“Saya mengapresiasi kehadiran Sekretaris Kementerian BKKBN RI, Bapak Budi Setiyono, yang turut memaparkan materi penting hari ini,” ujarnya.

“Kehadiran 15 Bupati dan Walikota Se-Sulut menunjukan komitmen luar biasa, terhadap agenda pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” sebut Wagub, yang membuka kegiatan ini. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI bersama Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor, 5-31 Mei 2025.

Pencanangan nasional kegiatan dalam rangka memperngati HUT ke-75 IBI dan Hari Bidan Internasional Tahun 2025 ini dilakukan secara virtual dari Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMD) Sitti Shalma Tangerang, Banten oleh Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN RI Wihaji, Senin (5/5/2025).

Untuk daerah Sulut dilaksanakan di Klinik Agatha Manado yang dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Manado Julises Oehlers di dampingi Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Sulut Lady D. Ante, yang juga mengikuti acara pencanangan nasional secara virtual,

Turut hadir Kepala Dinas PPKB Kota Manado Mecky Gosal, Camat Wanea Deysie Kalalo, Dinas Kesehatan Kota Manado, pengurus dan anggota IBI Provinsi Sulut dan Kota Manado.

Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN RI Wihaji saat memberikan sambutan (atas), dan Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan ketika memgikiti secara daring Pencanangan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akaeptor

Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan mengikuti secara daring dari Minahasa Selatan pencanangan kegiatan yang diprioritaskan kepada pelayanan IUD (rekor MURI 50.000 akseptor) dan KB pasca persalinan tersebut.

Dari sejumlah Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN yang ada di Indonesia, tiga Perwakilan Provinsi mendapat sapaan langsung dari Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN RI. Salah satunya adalah Perwakilan Sulawesi Utara.

Pemerintah Kota Manado memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh bidan di Provinsi Sulut atas dedikasi dalam melayani mayarakat. Diharapkan, pencanangan Pelayanan KB Serentak ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Diketahui, pelayanan keluarga berencana (KB) merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi maupun kesehatan. IBI memiliki kapasitas untuk menjangkau dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, salah satunya pelayanan KB.

Untuk Sulut diberikan target pelayanan sebanyak 9.152 akseptor pada Pelayanan KB Serentak untuk semua metode terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta KB pasca persalinan, yang juga dilaksanakan di Kota Bitung di Klinik Clara dan Klinik Julin di Kota Tomohon.

Melalui kegiatan Pelayanan KB Serentak ini, diharapkan dapat meningkatkan capaian Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan MKJP serta percepatan peningkatan capaian KB pasca persalinan, dan peran Tim Pendamping Keluarga yang di dalamnya ada bidan.

Ketua IBI Sulut Masye Tokalese menjelaskan, tujuan pelayanan KB serentak ini adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dengan menyediakan pilihan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi seseorang, serta meningkatkan pelayanan KB di seluruh lapisan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Jeanny Yola Winokan dan staf melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Johanes Victor Mailangkay di ruang kerja Wagub, Rabu (26/3/2025).

Tim yang mendampingi Winokan dalam audiensi tersebut adalah Sekretaris Lady D. Ante dan Ketua Tim Advokasi KIE, Umum dan Humas Kerja Ferouw RI Ratu. Sementara Wagub di dampingi juga oleh beberapa staf.

Beberapa hal disampaikan Winokan dalam auidensi tersebut. Di antaranya, rmelaporkan jabatan tugas yang baru di Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut dilantik oleh Menteri Kemendukbangga/BKKBN Pusat di Jakarta pada 15 Januari 2025.

Disampaikan pula tentang pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPA) dengan dibentuknya Tim PPS Sulut untuk mengantisipasi kenaikan 0,8 % di Provinsi Sulawesi Utara.

Program ini bukan hanya Kemendukbangga/BKKBN namun semua yang telibat baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah sampai Pementah Kabupaten/Kota dan semua mitra kerja yang terlibat.

Diharap ada dukungan Pemerintah Provinsi untuk memberikan penggerakan kepada seluruh Bupati dan Walikota yang menjadi perpanjangan tangan pelaksanaan program-program yang ada sehingga penggerakkannya satu komando dari Pusat, Provinsi sampai ke Kab/Kota.

Disampaikan pula program Quick Wins, salah satunya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) untuk memperluas aksesnya dengan memberdayakan semua mitra kerja, baik perorangan, komunitas termasuk di dalamnya CFR.

Dijelaskan, dengan data-data yang ada akan dibuat satu narasi kemudian akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi, dalam hal Ini Gubernur.

Wagub merespon apa yang sudah disampaikan Winokan. Sebagai Pemerintah Daerah Sulut, sebutnya, akan segera menindaklanjuti pelaksanaan Program PPS dan Quick Wins Program Kemendukbangga/BKKBN di Provinsi Sulawesi Utara. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kenendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut berkolaborasi dan memperkuat kerjasama pengentasan stunting di Sulawesi Utara.

Kolaborasi/kerjasama yang sudah terungkap saat Winokan dan tim berkunjung ke Kejati Sulut , Kamis, 6 Februari 2025 (Baca :
Dukung Program Genting, Kejati Sulut Siap Buat MoU dan Harap Kemendukbangga/BKKBN Sulut Sosialisasikan pada Rakorda Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Sulut) ini dimantapkan dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Kejati Sulut, Manado, Jumat (28/2/2025).

Penandatanganan MoU dilakukan Kejati Sulut Andi Muhammad Taufik dan Kepala Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan, disaksikan Lady Deiby Ante (Sekretaris), para Ketua Tim Kerja serta jajaran Kejati Sulut.

Dalam sambutannya, Winokan menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menyelesaikan persoalan stunting yang menjadi prioritas nasional.

Program Genteng (Gerakan orangtua asuh cegah stunting), sebutnya, akan menyasar aspek nutrisi, non-nutrisi, akses air bersih, dan juga edukasi, dengan kelompok sasaran yakni ibu hamil, ibu yang memiliki baduta/menyusui, baduta 0-23 bulan, balita 24-59 bulan dari keluarga berisiko stunting miskin.

Kajati Sulut menyampaikan komitmennya dalam mendukung program pemerintah (Genting) untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Utara.

Kejati Sulut, menurutnya, akan turut mendukung terlaksananya program Genting dan Kajati bersama jajarannya turut berkomitmen akan menjadi Orang Tua Asuh (OTA) kategori perorangan bagi sasaran Genting di Sulut karena program ini juga mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo yaitu cita ke-4 mewujudkan pembangunan SDM.

Selain itu, untuk pendampingan hukum dalam pelaksanaan program Genting di daerah ini. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut mengadakan pelayanan KB dan KIE Kesehatan Reproduksi di Puskesmas Airmadidi, Rabu-Jumat (26-28/2/2025).

Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang dilakukan Kemendukbangga/BKKBN se-Indonesia yang pembukaannya dilakukan secara serentak oleh Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dari Jawa Timur, Rabu (26/2/2025).

Kemendukbangga/BKKBN se-Indonesia mengikuti acara pembukaan secara daring. Perwakilan Sulut mengikutinya dari Puskesmas Airmadidi.

Perwakilan Sulut dihadiri Jeanny Yola Winokan (Kepala), Lady D. Ante (Sekretaris) dan tim serta Kadis Dalduk KB Minahasa Utara Janne MS Symon, Kepala UPTD Puskesmas Airmadidi Jansjye GL Luntungan, Sekcam Airmadidi Olly Pandean, Ketua IBI Minut Bidan Olly Koloway, Wahyu Tjahyono (mewakili Danramil), Kepala Puskesmas Kauditan Theresia Tiow.

Usai pembukaan secara serentak, Winokan, undangan dan mitra kerja melakukan peninjauan pelaksanaan pelayanan KB dan memberikan KIE kesehatan reproduksi bagi masyarakat yang ada di lokasi pasar tradisional Airmadidi, berdekatan dengan Puskesmas Airmadidi.

Winokan menyampaikan apresiasi yang setingginya atas kerja keras Tim Kerja AKL KB/KB Kemendukbangga/BKKBN Sulut, di mana semua PKB/PLKB telah berkolaborasi dengan Dinas PPKB/Dinkes dan IBI Minut serta mitra kerja terkait mulai persiapan sampai hari pelaksanaannya.

Pada kegiatan ini ditargetkan 850 akseptor di mana capaian yang dihasilkan 400 akseptor terlayani atau 47,06 persen. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut siap berkolaborasi terkait dengan masalah stunting dan narkoba.

Kesiapan tersebut terungkap saat Kepala Kemendukbagga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan dan tim bertemu dengan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Sulut Brigjen Pol. Pitra Andries Ratulangi di ruang kerja Kepala BNN Sulut, Kamis (13/2/2025).

Dalam pertemuan silahturahmi karena belum lama memimpin Kemendukbangga/BKKBN Sulut, Winokan memberikan apresiasi atas kesediaan Kepala BNN dan jajaran untuk berkolaborasi, berkoordinasi serta mendukung program Kemendukbangga/BKKBN di Sulut terutama terkait stunting dan narkoba,

Untuk itu, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN yang memiliki tenaga 236 Petugas KB di 15 Kabupaten/Kota, akan berkolaborasi dengan BNN untuk mensosialisasikan penyalahgunaan narkotika dan pencegahan stunting kepada remaja, yang tentunya akan melibatkan Duta Genre, kelompok Bina Remaja dan PIK-R di Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan kerjasama/kolaborasi program maka akan memperbaharui MoU (memorandom of Understanding) Kemendukbangga/BKKBN dengan BNN dan lebih dipertajam poin–poin kerjasamanya.

Winokan berharap dengan kolaborasi tersebut akan membawa Sulut sebagai Provinsi Percontohan. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet