Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) mengadakan Welcome Dinner di salah satu hotel di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (13/5/3024).

Usai welcome dinner, para tamu dan undangan melakukan Ambassador Goes to Kampung KB.

Kegiatan ini dihadiri Deputy Head of Mission of the Embassy of Kenya to Indonesia Jackson Nyagaka Onkoba, Deputy Head of Mission of the Embassy of Finland to Indonesia Essi Evelina Ervasti, Counselor, Head of ASEAN Section of the Embassy of United Arab Emirates Matar Ali Fadhel Almansoori, Counselor of the Embassy of Malaysia to Indonesia Rosnita.

Counselor of the Embassy of Australia to Indonesia Simon Joseph Flores, Counselor of the Embassy of Canada to Indonesia Kevin Tokar, Program Officer of the Envoy of Seychelles to ASEAN Joshua G. Somba, Junior Advisor of the Embassy of Finland to Indonesia Julia Maria Malvina Hoffman dan Executive Assistant to The Envoy of Seychelles to ASEAN Erik Zikri Harivani.

Deputy Head of WHO Indonesia, Momoe Takeuchi; UNFPA Assistant Representative, Dr. Verania Andria, beserta jajaran, Director Program USAID Monica Pons beserta jajaran, Chief of Filed Office in Jawa (UNICEF) Arie Rukmantara, NPO-RMNCAH WHO Nurlely Sinaga. General Counsel, Head of Corporate & Regulatory Affairs Heinz ABC Lusia Mira. B beserta jajaran.

Technical Sectors Director Yayasan Wahana Visi Indonesia Yacobus Runtuwene, MEL Manager Program PASTI Silvia Sagita, Partnership Manager AMMAN Minerals Anindya Praharsacitta, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani, S.Pd, beserta jajaran, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Nyigit Wudi Amini beserta jajarannya.

Duta Besar Thailand untuk Indonesia HE Prapan Disyatat beserta istri, Duta Besar Romania untuk Indonesia HE Dan Adrian Balanescu, Charge D’affaires of the Embassy of Zimbabwe, Viola Matongorere dan Special Envoy Seychelle to ASEAN Nico Barito.

Ambassador Goes to Kampung KB ini dilakukan untuk melihat potret sesungguhnya program BKKBN di tingkat akar rumput.

Setelah berhasil meraih penghargaan ‘The 2022 United Nations Population Award’ dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), BKKBN semakin giat dan aktif mempromosikan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tingkat internasional.

Salah satu kegiatan promosi tersebut terlihat saat Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sip OG (K) diwakili Plt. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN dr. Irma Ardiana, MAPS menyambut para tamu dan undangan tersebut.

Dokter Irma mengatakan,  di Kampung KB akan disuguhkan program Bangga Kencana yang sesungguhnya (yang bergerak) di tingkat ‘grassroot’ (akar rumput).  Di sana  dapat melihat potret/miniatur program Bangga Kencana yang pendekatannya adalah siklus kehidupan manusia mulai dari pranikah melalui calon pengantin, balita beserta keluarganya, remaja beserta keluarganya, lansia beserta keluarganya serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Selain itu, diberikan informasi tentang bagaimana upaya pemerintah melalui BKKBN  mengatasi stunting. Salah satunya melalui Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting). Edukasi dan informasi yang akurat dan jelas juga diberikan terkait perawatan bayi dan balita.  Terutama bagaimana menjamin asupan makanan sehat dalam 1000 hari pertama kehidupan.

“Bagaimana keseluruhan program terintegrasi dan tentunya didukung oleh seluruh jajaran pemerintahan,” ujar Special Envoy Seychelke to ASEAN Nico Barito,

Nico, menjelaskan, BKKBN memiliki tim di akar rumput. Dan, untuk itu mitra kerja internasional diundang  BKKBN untuk melihat langsung kegiatan program di Kampung KB.

BKKBN memiliki banyak program. Bukan hanya sektor kependudukan, tapi juga remaja dengan program GenRe (Generasi Berencana), dan kesejahteraan sosial.

“Kami dari Seychelle datang untuk ‘sharing’ dan belajar. Dan, rencananya, saudara kita dari Kenya berencana membuat ‘centre of excellence of family welfare for African profesional juga,” sebutnya.

Seychelles sendiri sudah bekerjasama dengan BKKBN sejak lama dan memulai kolaborasi kembali di tahun 2017.
“Satu hal yang sangat menarik adalah Seychelles dan BKKBN mengembangkan satu program yang dinamakan Lingkungan Sehat Keluarga Sejahtera. Kami telah launching program ini di Kabupaten Kulonprogo (DI Yogyakarta), dua tahun lalu saat Covid-19. Program ini sudah berjalan dengan sangat baik,”  ujarnya.

Menurutnya, melalui kegiatan ini diharapkan dapat membuka jalan kerjasama yang harmonis di masa depan dengan berbagai pihak. Terutama dengan negara sahabat, mitra dan lembaga internasional untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 14 persen di tahun 2024. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Perwakilan BKKBN Sulut dipimpin Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengikuti Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) Kemitraan BKKBN dan Kick-of Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan 2024 yang diselenggarakan BKKBN RI di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Pada acara Kick-off ada penandatangan MoU,  Pengukuhan Perkadis Nasional, dan Penyerahan Apresiasi Mitra Kerja, Paparan materi Rakornis, Sidang Rencana Aksi Mitra, dan Pembacaan Rencana Aksi.

Acara ini juga dihadiri Waaster Panglima Brigjen TNI Mars. Weridjan M.Han; Kapuskes TNI Mayjen. TNI Dr. dr. Yenny Pur, SP.A(K), M.Kes, Mars, MM; Wakil Aster Kasad,  Brigjen. TNI Terry Tresna; Kapuskesad, Mayjend. TNI Dr.dr. Sukirman, SH, Sp.KK, M.Kes; Kadispenad, Brigjen Kristomei Sianturi; para mitra Kerja dari IBI, Danrem, Kodim, dan Babinsa.

Kegiatan yang bertemakan Sinergitas Implementasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja ini dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sip OG (K).

Dalam sambutannya, Hasto menekankan pentingnya data yang presisi, penguatan kemitraan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, usia ideal hamil dan melahirkan, serta pentingnya pembangunan berbasis perempuan pada masa bonus demografi untuk menghadapi ‘ageing population’ di tahun 2035.

“Hari in,i jajaran TNI sudah punya pilot project untuk kemudian membuat dapur-dapur umum juga untuk nanti melayani stunting. Saya kira ini strategi yang luar biasa. Saya melihat bahwa rekan-rekan Babinsa banyak yang membantu mengantar makanan dari rumah ke rumah,” ujarnya.

Hasto menjelaskan, angka stunting masih menunggu hasil dari sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) karena masih terjadi perbedaan yang signifikan dengan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI).

“Hasil survey itu hanya turun 0,1 tetapi laporan dari para Gubernur, Bupati dan Walikota yang didukung laporan oleh para Dandim, Kapolres dan jajarannya itu mendapatkan hasil-hasil dari posyandu angkanya cukup rendah Bahkan ada yang di bawah 10,” sebutnya.

EPPGBM adalah catatan berbasis masyarakat dan akan direview di Mei dan Juni 2024, diukur ulang tinggi dan berat badan bayi. Sehingga pada Juni akhir nanti hasilnya bisa dipaparkan kembali dan bisa diketahui angka-angka yang ada.

Menurut Hasto, zero angka kematian ibu dan bayi harus diwujudkan. Saat ini, di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat 189 per 100 ribu kelahiran. NTT, Papua dan Maluku merupakan provinsi dengan AKI yang masih tinggi.

“Kematian bayi relatif lebih sukses dan ini sangat dipengaruhi oleh jarak anak, jumlah anak, usia hamil yang tidak terlalu tua dan terlalu muda,” tandasnya.

Dijelaskan pula struktur penduduk Indonesia yang cantik di mana penduduk yang bekerja jauh lebih melimpah daripada yang tidak bekerja (yang masih di bawah 15 tahun dan yang sudah di atas 65 tahun).

Dependency ratio antara yang bekerja dengan yang bekerja di tahun 2020  bisa mencapai angka 44,33, yang berarti setiap 100 orang bekerja hanya memberi makan  44 orang.

Diingatkan, beban pembangunan akan ada pada ageing population. Dan, populasi yang mengisi ageing population ini adalah orang-orang tua yang tidak produktif. Rata-rata pendidikannya 9 tahun di tahun 2035, ekonomi  menengah ke bawah, populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki karena usia harapan hidup perempuan lebih lama dari laki-laki.

Ini fenomena sehingga kemiskinan ekstrim berdasarkan pengalaman saya selalu diwarnai oleh janda-janda tua dan fakir miskin. Ini yang menjadi perhatian kita karena pendidikan rendah dan ekonominya juga rendah.

“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak  masih produktif dan tidak menjadi beban. Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu, pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” ujarnya.

Wakil Aster Kasad Brigadir Jenderal TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom, MM, yang ditemui setelah acara pembukaan selesai menyatakan bahwa TNI AD sangat mendukung kegiatan BKKBN. Mereka membantu pelaksanaan di lapangan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Pemadanan data stunting antara elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sangat penting.

Hal tersebut ditegaskan Kepala BKKBN RI Dr. (Hc) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)
pada acara Rakernas Bangga Kencana dan PPS di Jakarta, baru-baru.

“Jadikan data itu harus diverifikasi. Ada data EPPGBM itu datanya dapat dari posyandu melalui penembangan. Alatnya sudah baru, petugasnya sudah dilatih, kemudian dia mengerjakan serentak, hasilnya dikumpulkan. Data ini harus diverifikasi, karena data yang di EPPGBM itu sudah jauh di bawah 20 persen stuntingnya,” ujar Hasto.

Dijelaskan, berdasarkan data EPPGBM jika dianalisis secara menyeluruh, angka stunting di Indonesia bisa di bawah 14 persen. Karena itu, ia menekankan penting untuk mengulas atau mereview data SKI dan EPPGBM, kemudian dipadankan sehingga ada keselarasan data.

Menurutnya, EPPGBM itu seperti real count, sedangkan SKI itu seperti quick count, karena survei. Oleh karena itu, yang perlu kita sikapi sekarang EPPGBM dimaksimalkan menjadi 100 persen, jadi penimbangan-penimbangan yang belum lengkap, dimaksimalkan sampai 100 persen.

“Kalau EPPGBM diverifikasi, saya yakin angkanya akan jauh di bawah 20 persen, sehingga saya yakin kalau menggunakan EPPGBM, datanya bahkan bisa di bawah 14 persen, tetapi kalau menggunakan angka survei, angkanya masih jauh, maka titik temunya saya kira ada diverifikasi EPPGBM bulan April, kemudian bulan Mei oleh Menteri Kesehatan,” katanya.

Ditegaskan pula, verifikasi dan validasi (verval) data EPPGBM bisa dilakukan dengan lebih akurat, karena di daerah sudah memiliki standar pengukuran balita yang jelas.

“Kalau dulu alatnya masih beda-beda, ada dacin, digital, itu belum seragam, sekarang seharusnya angka real count lebih bagus, dan sudah standar, karena alatnya sudah seragam,” jelasnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet