Meimonews.com – Kelompok Kerja (Pokja) Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut menggelar kegiatan fasilitasi penetapan data parameter kependudukan untuk rencana evaluasi (renev) pembangunan daerah (bangda).

Kegiatan yang diadakan di The Senta Hotel Manado, Kamis (3/10/2023) ini dihadiri Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg, Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk, SE,ME, dosen dan peneliti kependudukan Universitas Airlangga Surabaya Dr. Lutfi Agus Salim, SKM, M.Si, Ketua IPADI Sulut Dr. Tri Oldi Rotinsulu, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut Drs. Jefry Paat, M.Si.

Selain itu, Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Dalduk OPD KB Kabupaten/Kota, Bappeda Sulut, Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Sulut, IPADI Sulut dan Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulut.

Kegiatan ini bertujuan pertama, mengembangkan dan merencanakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan melalui GDPK sesuai dengan amanat Perpres Nomor 153 Tahun 2014; kedua, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyusun dan memanfaatkan GDPK sebagai rujukan dalam pengembangan perencanaan serta kebijakan pembangunan kependudukan di daerah.

Ketiga, mengintegrasikan Program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, serta rencana kerja tahunan; keempat, meningkatkan sinkronisasi indikator, target, dan data perencanaan program Bangga Kencana antara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kelima, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelola program Bangga Kencana serta pihak-pihak terkait dalam perencanaan program Bangga Kencana pada pemerintah daerah.

Ada tiga hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini. Pertama, tersedianya data dan indikator Program Bangga Kencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan diintegrasikan kedalam dokumen kebijakan perencanaan Pembangunan daerah.

Kedua, tersedianya hasil telaah data, indikator, dan Need Assesment Program Bangga Kencana pada dokumen perencanaan daerah; dan ketiga, termanfaatkannya dokumen GDPK melalui Dokumen Legalitas (Peraturan Bupati/Walikota), Roadmap, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Aksi Daerah.

Dalam sambutannya, Tandaju mengatakan, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan kependudukan di daerah, maka dilakukan penguatan program Bangga Kencana yang meliputi empat poin.

Poin pertama, penguatan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang GDPK. GDPK merupakan salah satu dokumen perencanaan Pembangunan 25 tahunan yang seharusnya dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program dan anggaran secara terpadu.

Untuk itu, diperlukan peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendukung penyusunan kebijakan kependudukan dan penanganan masalah kependudukan.

“Sampai dengan bulan Oktober 2023, 14 Kabupaten/Kota telah Menyusun GDPK, dimana 7 Kabupaten/Kota telah 5 pilar,” ujarnya.

Poin.kedua, penanganan masalah kependudukan dan peningkatan kualitas keluarga berbasis desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Kampung keluarga berkualitas merupakan salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritas program Bangga Kencana.

Pembentukan kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan melalui program Bangga Kencana serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

“Sampai dengan bulan Oktober 2023, telah terbentuk 1.083 atau 58,89 persen dari 1.839 desa/kelurahan di Sulawesi Utara,” papar Tandayu.

Poin ketiga, peningkatan literasi kependudukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menghidupkan data kependudukan untuk perencanaan kependudukan di daerah terutama di tingkat Desa/Kelurahan melalui pembentukan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga.

” Sampai dengan bulan Oktober 2023, sudah terbentuk 441 RDK (40,72 persen dari Kampung KB),” sebutnya.

Poin keempat, pada kesempatan ini juga akan disosialisasikan hasil proyeksi target Indikator Bangga Kencana dalam perencanaan daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Hasil proyeksi tersebut kiranya dapat diintegrasikan dalam dokumen RPJMD periode tahun 2025-2029.

Diharapkan indikator Bangga Kencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat lebih baik dan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kelompok Kerja (Pokja) Kependudukan BKKBN Sulut menggelar seminar dengan tema Menuju Indonesia Emas 2045.

Seminar yang dilaksanakan Rabu (31/10/2023) ini dilakukan secara tatapmuka di Sintesa Peninsula Hotel Manado dan secara zoom meeting.

Peserta seminar terdiri dari Kepala Dinas/Badan Daerah Provinsi Sulut, Rektor/Direktur/Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta, Mitra Kerja/Organisasi Kepemudaan/Organisasi Profesi, Mahasiswa/i, Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, PKB/PLKB se Provinsi Sulawesi Utara (zoom), Pengelola Program Kependudukan OPD-KB se Provinsi Sulut (zoom).

Seminar yang bertujuan meningkatnya peran dan partisipasi lintas sektor dalam pengelolaan program kependudukan ini menghadirkan Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Tino Tandaju, M.Erg melalui zoom, Sekretaris BKKBN, Ketua Pokja Kependudukan Turro S. Wongkaren, Ph.D sebagai narasumber dan Dr. Tri Oldi Rotinsulu sebagai moderator.

Pada kesempatan itu, Tandaju mengungkapkan beberapa hal penting sekaligus harapan dalam konteks kependudukan menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Ditegaskan, membangun mental masyarakat adalah kunci meningkatkan kualitas kependudukan. Orang tua wajib mewaspadai perubahan perilaku pada remaja yang menjadi tanda-tanda awal terjadinya masalah mental.

Masalah gangguan mental dan emosi pada remaja, sebutnya, berpengaruh pada maraknya kejadian narkotika atau napza hingga pada kehamilan pada usia remaja.

Dikemukakan, saat ini, terdapat isu penting dalam pengelolaan Program Bangga Kencana yang memerlukan akselerasi, partisipasi dan peran serta seluruh mitra kerja, yaitu TFR yang perlu dipertahankan, ASFR 15-19 Tahun yang perlu diturunkan, dan risiko stunting yang lebih tinggi pada kehamilan dan kelahiran di usia remaja.

Wongkaren dalam pemaparan materinya, antara lain mengingatkan, Sulawesi Utara masih dalam periode bonus demografi. Namun, untuk bisa memanfaatkan bonus tersebut diperlukan beberapa upaya yang berkaitan dengan kesehatan dasar, pendidikan, ketatalaksanaan dan ketenagakerjaan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg membuka kegiatan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (monev) Percepatan Penurunan Stunting  (PPS) Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado, Kamis (27/10/2023) ini turut diadiri Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd, MAP,, para Ketua Pokja Perwakilan BKKBN Sulut dan Satgas Stunting Provinsi Sulut.

Kegiatan ini dilaksnakan untuk mengetahui gambaran kondisi lapangan di tiap daerah sehingga dapat direspon dengan kebijakan dan kegiatan yang sesuai serta dapat memberikan output berupa penguatan kapasitas.

Selain itu, penyamaan persepsi terhadap mekanisme kerja baik dari sisi pelaporan maupun dalam pendampingan kegiatan di lapangan.

Lewat pertemuan ini juga dapat mengukur pencapaian target kerja yang sudah ditetapkan oleh program serta identifikasi terhadap hambatan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan bahkan Desa/Kelurahan. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimomes.com – Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg menegaskan, penurunan sunting memerlukan strategi dan metode yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir.

“Salah satu strategi yang diterapkan oleh Perwakilan BKKBN Sulut adalah dengan mengoptimalisasi peran dan fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK),” ujar Tandaju dalam sambutannya pada Workshop Tim Pendamping Keluarga (TPK) Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Minahasa Utara, Senin (16/10/2023).

Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg saat memberkan sambutan

Turut mendampingi Kaper pada kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati Minut tersebut adalah Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd, MAP, Ketua Pokja Adpin Rosilia Bionda Wowiling, S.Sos, M.Si dan Satgas PPS Provinsi Sulut.

Kegiatan ini dibuka Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda, SE, MAP, MM. M.Si dan didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Minut / Bunda Pendamping Keluarga Rizya Ganda Davega serta dilanjutkan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Minahasa Utara dr. Jane Symons, M.Kes.

Untuk Percepatan Penurunan Stunting, sambung Tandaju, sasaran pendampingan yaitu keluarga beresiko stunting yakni CATIN, CAPUS, ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin dan anak 0-59 bulan.

Dikemukakan, dalam pelaksanaan pendampingan keluarga beresiko stunting perlu dilakukan kolaborasi di tingkat lapangan yang terdiri dari bidan, PKK serta kader Keluarga Berencana.

Menurutnya, untuk melaksanakan pendampingan keluarga ini akan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting di Kabupaten Minahasa Utara.

Usai pembukaan, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan pertama BKB KIT pada kelompok BKB yang ada di 20 desa sebagai lokus tahun 2023 yang diserahkan Bupati Minahasa Utara di dampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Minut, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Minut dan jajaran.

Setelah itu, penyerahan bantuan kedua bantuan Kelompok BKL yang diserahkan langsung di Desa Kauditan I. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tiga anak stunting di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa mendapat bantuan dari Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) BKKBN Perwakilan Sulut.

Penyerahan bantuan dilakukan Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. D. Tino Tandaju, M.Erg bersama jajaran di rumah anak-anak tersebut, Jumat (13/10/2023).

Tiga anak stunting tersebut, dua di antaranya merupakan anak kembar berumur 1 tahun 3 bulan yaitu Galinea Matheos dan Galienka Matheos. Mereka mendapat kunjungan pertama.

Pemberian bantuan BAAS kedua diberikan kepada Kinanti Sarendeng balita berumur 11 bulan. Pada saat dikunjungi, Kinanti yang merupakan anak ke-5 ini terlihat memiliki penyakit lain yang harus segera ditangani, hanya saja keluarga belum mempunyai dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP dan BPJS yang akan mempermudah pengurusan pengobatannya.

Kaper Sulut turut menyarankan kepada kader, kepala lingkungan untuk dapat membantu kepengurusan berkas yang dibutuhkan oleh keluarga.

Pemberian bantuan BAAS ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk mengeliminasi permasalahan stunting di Indonesia yang tertuang dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 dan di tindaklanjuti oleh BKKBN lewat Perka BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Perwakilan BKKBN Sulut melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS) khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Salah satu kegiatan intervensi yang dilakukan adalah melalui program BAAS (Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting). Program yang digagas dan diluncurkan oleh BKKBN ini sebagai gerakan gotong-royong oleh seluruh elemen bangsa dalam percepatan penurunan stunting dengan menyasar langsung kepada keluarga yang beresiko stunting.

Selain mengajak Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat untuk ikut membantu pada program ini, Perwakilan BKKBN Sulut di bawah kepemimpinan Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg sejak awal tahun 2023 juga turut terlibat langsung dengan menyisihkan gaji melalui kesepakatan bersama seluruh pegawai untuk disumbangkan kepada keluarga yang beresiko stunting dan anak anak stunting di Sulut. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandayu, M.Eng di dampingi Sekretaris Lady D. Ante, S.Pd, MAP, Ketua Pokja Adpin Rosilia Bionda Wowiling, S.Sos, M.Si dan staf mengadakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Minahasa Tenggara, Kamis (5/10/2023).

Ada sejumlah agenda kegiatan saat berkunjung ke kabupaten tersebut yakni memberikan materi di Dinas PPKB, memberikan arahan kepada PLKB dan PPPK yang baru dilantik serta menyerahkan bantuan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Desa Lobu Dua yakni Guenvere Poluan dan Jhaneta Sualang.

Materi yang disampaikan Tandayu saat berada di Dinas PPKB terkait dengan
Evaluasi dan penguatan percepatan penurunan stunting serta Evaluasi penyerapan BOKB (Biaya operasional keluarga berencana).

Terkait dengan bantuan BAAS, Tandayu berharap, semoga dengan adanya BAAS ini dapat membantu keluarga anak stunting agar anak – anak ini dapat keluar dari permasalahan stunting.

Kepala Dinas PPKB Kabupaten Mitra
dr. Helny Sonya Ratuliu berterima kasih atas kunjungan kunjungan kerja ini dan akan terus berjuang bersama untuk mencapai target – target Program Percepatan Penurunan Stunting dan Bangga Kencana di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kadis atas nama Pemerintah Kabupaten Mitra berterima kasih atas bantuan BAAS dan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kepada keluarga – keluarga stunting lainnya. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng melantik dan mengambil sumpah/janji 103 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang diadakan di halaman kantor, jalan 17 Agustus Manado, Senin (2/10/2023).

Pengangkatan tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut No. 3380-/A/KepKP/B2/20×3 tanggal 8 Agustus 2023.

Dalam sambutannya, Kaper mengingatkan, PPPK yang sudah dilantik agar menjadi ASN yang berakhlak yaitu berorientasi kepada pelayan, transparan dan bertanggung jawab.

Selain itu,  PPPK harus berkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan dan sikap kerja; harmonis kerjasama dan berkomunikasi  yang baik

Di samping itu, loyal mengabdi dan patuh terhadap organisasi / pimpinan; serta beradaptasi, bersemangat dan mampu berinovasi, berkreatif serta proaktif dalam menghadapi perubahan serta bekerjasama dan bersinergis.

103 PPPK yang dilantik itu akan ditempatkan  ke Kabupaten Kepulauan Talaud 18 orang, Kabupaten Kepulauan Sangihe 11 orang, Kabupaten Kepulauan Sitaro 6 orang, Kabupaten Bolmong 7 orang, Kabupaten Bolmut 3 orang.

Kabupaten Bolsel 5 orang, Kabupeten Boltim 6 orang, Kabupaten Minahasa 27 orang, Kabupaten Minut 10 orang, Kabupaten Mitra 10 orang, Kabupaten Minsel 1 orang dan Kota Manado 1 orang. (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet