Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Samsat dan Rekonsiliasi Data Kendaraan Bermotor Samsat Sulut dalam rangka penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah, di NDC Molas,  Kamis (8/6/2023).

Sejumlah hal dibahas dalam kegiatan yang diikuti perwakilan instansi/lembaga terkait dan jajarannya yakni Bapenda, Kepolisan dan Jasa Raharja. Sekdaprov Steve AH Kepel di dampingi Plt. Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen membuka pelaksanaan kegiatannya.

Sekdaprov mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan ini sangatlah strategis, sebab mampu meningkatkan sinergitas kita semua dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik dan prima. ” Untuk itu, mari kita optimalkan bersama pelaksanaan kegiatan ini sehingga apa yang menjadi output dan outcomenya dapat kita raih demi pelayanan kesamsatan di seluruh wilayah Sulawesi Utara, yang lebih baik,” ujarnya.

Saat ini, sebut Sekdaprov, kita berada pada zaman yang serba digital dan berbasis teknologi. Hal ini, menuntut kita untuk terus beradaptasi dan menggunakan teknologi dengan bijak terlebih dalam penyelenggaraan pelayanan Samsat.

Diungkapkan juga, rekonsiliasi data kendaraan bermotor di Sulawesi Utara juga perlu didukung oleh penggunaan teknologi yang memadai sehingga prosesnya dapat berjalan dengan lebih efisien dan akurat.

Kita harus selalu terpacu melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas untuk bisa menunjukkan standar pelayanan yang lebih tinggi. Apalagi kita sadari bersama, penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik terus dituntut untuk mampu menuju ke arah yang semakin efektif dan efisien.

Dalam artian, sistem dan mekanisme dari administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, semakin tertib serta berjalan sesuai dengan kondisi sebenarnya yang tidak berbelit-belit.

Sekdaprov berharap, rapat ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan gagasan, masukan, dan solusi yang konstruktif serta untuk melakukan evaluasi dan pemantapan pelayanan kesamsatan Tahun 2023.

”Mari kita bangun sinergitas dan kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan terlebih untuk peningkatan penerimaan PAD khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait data kendaraan bermotor di Sulawesi Utara,” ujarnya berharap.

Hadir pada kegiatan ini, Ditlantas Polda Sulut, Pimpinan Jasa Rahardja, Kabid Pajak Bapenda Sulut Filma Kepel. (elka)

Meimonews.com – Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Komhindo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan cara zoom meeting, Sabru (28/8/2021).

Rapat pertama tersebut merupakan sarana pernyamaan persepsi Tupoksi Komhindo periode 2021 – 2023.

Sebanyak 50 peserta (dari 68 orang yang diundang) mengikuti kegiatan yang dipandu (MC dan moderator) Sekretaris Komhindo La Ode Agus Salim Mando, S.Hut, MSc tersebut.

Ketua Komhindo Prof. Dr. Ir. Aminudin Mane Kandari, MSi dalam arahannya mengungkapkan tentang perlunya silaturahmi. “Melalui Komhindo, kita bisa saring berkomunikasi satu dengan yang lain dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” ujarnya.

Disebutkan, ilmu ada dua. Pertama, menyelamatkan dan menyejahterakan umat manusia bila disebarkan sesama. Kedua, tidal memberikan manfaat karena tidak disebarkan.

Dr. Soni Trison, S.Hut, MSc dalam pemaparan materinya mengingatkan perlunya bersama-sama mengkawali organisasi Komhindo.

Komhindo ada, menurutnya, dalam rangka pengembangan SDM, share antar perguruan tinggi untuk saling mengisi satu dengan lainnya.

Dikemukakan, program Merdeka Belajar (MB), Kampus Merdeka (KM) menuntut kepada kita untuk lebih fokus dan profesional. “Komhindo berperan dalam memfasilitasi MBKM. Beberapa Perguruan sudah melakukan ini, seperti Unila, UHO, Unikhair, ULM Unisuh Makassar, dan lain-lain ” ujar Trison.

Sebelum acara dikutip, Mando membacakan kesimpulan. Ada sejumlah kesimpulan yang dihasilkan pada kegiatan tersebut.

Diantaranya, Komhindo merupakan organisasi terbuka dengan substansi menjiwai pentingnya kelestarian hutan.

Dalam menjalankan tupoksi, baik koordinator lembaga maupun Koordinator bidang bersama wakil dan Sekretaris bidang selaku mengedepankan silaturahmi agar yang berat menjadi ringan, dan ringan menjadi tambah ringan dengan motto Komhindo yakni Bersama kita bisa, dari Komhindo untuk semua,” tambahnya.

Kondinator lembaga Komhindo Gorontalo Daud Sandalayuk menjelaskan, Fakultas Kehutanan Universitas Gorontalo bergabung dalam Komhindo untuk menyatukan persepsi membangun hutan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kaidah keilmuan untuk menjaga hutan tetap lestari dan berdaya guna bagi masyarakat dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat kususnya yang berada di sekitar hutan.

“Melalui Komhindo para pakar yang berada suatu wadah menyamakan persepsi yang berasal dari perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” ujarnya kepada Meimonews.com, Minggu (29/8/2021).

Ditegaskan, keberadaan hutan sangatlah penting untuk dilestarikan sesuai Undang2 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan ini tentu sesuai tuntutan masyarakat pada umumnya. (lk)

Meimonew.com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Manado melakukan Rapat Koordinasi instansi terkait dalam rangka efektivitas pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Berskala Mikro di Kota Manado.

Rapat yang diadakan di Aula Kodim 1309/Manado, Kamis (8/4/3021) dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris Daerah Kota Manado Micler CS Lakat selaku Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Kota Manado.

Hadir pada rapat tersebut Asisten 1 Setdakot Manado, Kasatpol PP Manado, Dandim 1309/Manado dan jajarannya, Kabag Ops Polresta Manado, Kasat Binmas Polresta Manado, para Camat dan Lurah, Babinsa dan Babhinkamtibmas di 29 kelurahan yang masuk resiko tinggi.

Saat rakor diadakan pemaparan dan contoh PPKM Mikro di beberapa kelurahan termasuk LMT yang sudah dilakukan, diskusi dan tanya jawab.

Hal ini, jelas Wakil Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Manado yang juga Kepala BPBD Manado Donald Sambuaga, dilakukan untuk memacu para Lurah segera mendirikan Posko PPKM Mikro di kelurahan masing-masing.

Selain itu, “menjalankan komando sebagai Ketua Posko untuk mengendalikan wilayah dari bencana non alam Covid-19,” ujar Sambuaga kepada Meimonews.com di Manado, Kamis (8/4/2021).

Dijelaskan, Rakor tersebut diadakan guna menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2021, di mana Sulawesi Utara masuk sebagai salah satu daerah yang wajib menerapkan PPKM Berskala Mikro dalam penanganan Covid-19. (af)