Meimonews.com – Sosialisasi zonasi, ketentuan pemnafaatan dan perizinan di kawasan konservasi di perairan di Laut Sulawesi adalah untuk menguatkan komitmen bersama dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Sulawesi.
Penjelasan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelaitan (FPIK) Unsrat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Dekan 1 Daisy Monica Makapedua pada acara pembukaan Sosialisasi Zonasi, Ketentuan Pemanfaatan dan Perizinan di Kawasan Konservasi di Perairan di Laut Sulawesi yang diadakan di auditorium fakultas, pekan lalu.
Diungkapkan, sebagaimana diketahui bersama, Laut Sulawesi merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terpenting di dunia. Terletak di kawasan Coral Triangle, laut ini menjadi koridor biologis penting bagi migrasi megafauna laut, tempat bertelurnya berbagai jenis ikan bernilai ekonomi tinggi, serta rumah bagi ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang sangat kaya.
“Namun, di balik kekayaan ekologis yang luar biasa tersebut, Bentang Laut Sulawesi dihadapkan pada berbagai tantangan nyata: dampak perubahan iklim global, ancaman kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan (destructive & illegal fishing), serta dinamika tata kelola perairan lintas wilayah,” tandasnya.
Dalam konteks inilah, sebutnya, keberadaan dan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan menjadi instrumen benteng pertahanan utama untuk menjaga ketahanan ekosistem sekaligus menjamin kedaulatan pangan kelautan kita.
Menurutnya, sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan, memandang bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi di Laut Sulawesi harus ditopang oleh empat pilar utama.
Pertama, Pengelolaan Berbasis Riset Ilmiah (Science-Based Management). Kebijakan penetapan zona konservasi dan rencana pengelolaannya tidak boleh berbasis asumsi, melainkan harus dilandasi oleh data empiris yang kuat.
FPIK berkomitmen menyediakan riset-riset unggulan mengenai kondisi stok ikan, pemetaan habitat kritis, keanekaragaman hayati, hingga daya dukung kawasan.
Kedua, Konservasi Inklusif Berbasis Masyarakat (Community-Based Conservation). Masyarakat pesisir dan nelayan tradisional adalah garda terdepan penjaga laut.
Pengelolaan kawasan konservasi tidak boleh meminggirkan peran mereka, melainkan harus mengintegrasikan kearifan lokal (local wisdom) serta memberikan kepastian penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihoods).
Ketiga, Sinergi Multi-Pihak (Quadruple Helix Collaboration). Tantangan di Laut Sulawesi membutuhkan keterlibatan lintas sektor secara padu. Sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah pusat/daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta menjadi kunci agar pengelolaan kawasan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Keempat, Pengembangan Kapasitas SDM dan Inovasi Teknologi. FPIK terus mencetak lulusan dan peneliti muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kelautan, seperti penggunaan sistem pemantauan satelit, teknologi e-DNA, serta analisis spasial kelautan untuk efisiensi pengawasan dan evaluasi kawasan konservasi.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap lahir rekomendasi strategis, gagasan inovatif, serta aksi kolaboratif yang konkrit. Kita ingin memastikan bahwa status kawasan konservasi di Laut Sulawesi tidak sekedar ada di atas kertas, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” sebutnya.
Dikemukakan, momentum yang baik pada pertemuan ini, kiranya dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk melaksanakan penelitian bersama dalam program konservasi untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi.
Usai sambutan Dekan FPIK Unsrat dan Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, peserta pemaparan materi dari Direktur Ekosistem KKP dan Kepala Bidang PRL-PSDKP Dinas KP Sulut, yang dilanjutkan dengan diskusi panel. (AF)





