Meimonews.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut melaksanakan Apel Kerja di aula kantor, Senin (15/1/2024).

Di momen tersebut, Sekretaris BKKBN Perwakilan Sulut Lady D. Ante, S.Pd, MAP dan seluruh Ketua Tim Kerja yang ada di lingkungan BKKBN Perwakilan Sulut (13 orang) melakukan penandatanganan pakta integritas di hadapan Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN) Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg.

Pakta integritas ini merupakan suatu  pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah,  ketersediaan dokumen pakta integritas menjadi penting.

Hal ini sebagai bentuk komitmen tertulis dalam upaya menjalankan fungsi integritas dan akuntabilitas kinerja setiap pegawai, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya malfungsi tugas dan peran pegawai, yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Adapun tujuan pelaksanaan pakta integritas adalah memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

Selain itu, mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Dalam sambutannya, Tandaju menegaskan, penandatanganan  pakta integritas ini bukan hanya sebagai acara  simbolis saja,  namun agar selalu  diterapkan dalam melaksanakan tugas  sebagai ASN di Perwakilan BKKBN Sulut.

Selain itu, berperan  proaktif  dalam upaya  pencegahan dan pemberantasan  korupsi, kolusi dan nepotisme serta  tidak  melibatkan  diri  dalam  perbuatan  tercela, tidak meminta, memberi atau  menerima pemberian secara langsung  ataupun tidak langsung berupa suap,  hadiah, bantuan atau bentuk lainnya  yang tidak sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.

Ditambahkan, pakta integritas tidak  sekedar kegiatan seremonial, namun  pakta integritas hendaknya dipahami  sebagai pondasi utama dalam  menjalankan kinerja.

“Tanda tangan di dalam pakta integritas merupakan wujud komitmen yang harus diimplementasikan dalam  setiap penugasan,” ujar Tandaju.

Kaper berharap, semoga dengan ditandatanganinya pakta integritas di lingkungan  Perwakilan BKKBN Sulut   akan membawa perubahan kinerja seluruh aparatur sipil negara Perwakilan BKKBN Sulut ke arah yang lebih baik   dan modern serta dapat meraih ZI-WBK  di tahun  2024.

Disebutkan, untuk  meraihnya  tidaklah  mudah. Sangat dibutuhkan kerja keras  dan semangat, komitmen dan  janji pengemban amanah semua  ASN.

Di akhir sambutannya, Kaper mengimbau  agar tetap menjaga kesehatan di cuaca  yang ekstrim saat ini. (Fer)

Meimonews.com – Wakil Walikota Manado Richard Sualang selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Manado menandatangani Dokumen Matriks Indikator PPS di ruang kerja Walikota, Rabu (12/4/2023).

Pembuatan Matriks Indikator PPS 2023 bertujuan untuk memastikan kegiatan Pemerintah dan TPPS Kota Manado dalam upaya penurunan stunting dapat terarah untuk mencapai target 14 persen di tahun ini.

Ini merupakan komitmen Pemerintah dan TPPS terhadap pengisian matriks dan strategi yang akan dilaksanakan masing-masing lintas sektoral. Ini juga sebagai acuan dalam kegiatan Safari Stunting Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun penandatanganan ini diikuti oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado Dr. Sammy Kaawoan M.AP, Satgas Stunting TA Kota Manado Wulan Nangley, S.KM, MPH, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Seksi Bina Ketahanan dan Remaja. (elka)

Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw di dampingi Sekretaris Kota Manado Micler C.S. Lakat dan Kabag Hukum Pemerintah Kota Manado Yanti Putri mengunjungi Kantor Kejaksaan Negeri Manado di jalan Pemuda Sario, Rabu (1/12/2021).

Kehadiran Walikota di Kejari dalam rangka Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dengan Kejaksaaan Negeri Manado tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Kerjasama ini, jelas Kadis Infokom Manado Erwin Kountu kepada Meimonews.com di Manado, Rabu (1/12/2021), adalah dalam kaitan pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima oleh Pemerintah Kota Manado.

Dalam sambutan singkat pada acara penandatangan itu, Walikota Manado mengungkapkan rasa berterima kasih atas pendampingan hukum yang selalu diberikan oleh Kejari Manado.

Walikota berharap agar dalam pendampingan Kejasaan Negeri Manado terhadap Program PEN ini juga supaya dapat melaksanakannya secara cepat dan tepat sesuai dengan arahan Presiden dan Pemerintah Pusat soal pelaksanaan Program PEN.

Acara yang terakhir adalah penandatangan Nota Kesepakatan yang dilakukan oleh Walikota Manado dan Kepala Kejaksaan Negeri Manado. (lk)

Meimonews.com – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Manado mengadakan sosialisasi Surat Edaran (SE) Walikota Manado No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Kota dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Pandemi Covid-19.

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Dinas Pariwisata Manado, Selasa (27/4/2021) yang dihadiri sekitar 50 orang stake-holder (pemangku kepentingan) pariwisata khususnya owner dan manager pengusaha hiburan malam/pub/cafe/karouke dan live music di Kota Manado.

Peserta sosialisasi

Turut hadir pada kegiatan yang tetap memperhatikan prokes Pandemi Covid-19 tersebut adalah Kasatpol PP, Kasat Binmas dan Kabag Ops Polresta Manado, Pasi Ops dan Pasiter Kodim 1309 Manado, BPBD Manado serta Jubir Covid-19 Pemkot Manado.

“Kegiatan yang difasilitasi oleh Ibu Kadis Pariwisata Manado ini diawali pemaparan maksud dan tujuan rapat serta menyampaikan dari beberapa narasumber terkait dengan SE Walikota tentang PPKM Berbasis Mikro (Lingkungan) dan Kota,” ujar Kepala BPBD Manado Donald Sambuaga.

Setelah penjelasan tersebut, debut Sambuaga kepada Meimonews.com di Manado, Rabu 28/4/2021), dilakukan tanya-jawab.

“Pada kesempatan itu, ada penandaranganan kesepakatan keputusan bersama untuk menaati SE Walikota terutama tentang pembatasan jam operasional dan kapasitas tempat duduk, pembelakuan prokes di tempat usaha,” ujar Sambuaga. (af)