Meimonews.com – Tahun 2025 merupakan momentum nasional untuk kembali melakukan pemutakhiran data keluarga secara menyeluruh.
Karena itu, workshop ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman teknis di lapangan, memperkuat proses verifikasi dan validasi (verval) Keluarga Risiko Stunting (KRS), serta membangun komitmen dan sinergi lintas sektor.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Perwakilan (Kaper) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulut Jeanny Yola Winokan ketika memberikan sambutan pada Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 di Aston Hotel Manado.
Kegiatan yang berlangsung, Rabu – Kamis (9-10/7/2025) ini diikuti 30 peserta yakni 15 pengelola data dari OPD-KB kabupaten/kota dan 15 orang dari PKB/PLKB selaku manager data.
Turut hadir pula pada kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kaper di dampingi Ketua Tim Kerja Data dan Teknologi Informasi Moh. Fuad Saud adalah seluruh Ketua Tim Kerja di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN Sulut.
Workshop ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola data serta memastikan bahwa proses pemutakhiran berjalan dengan baik dan akurat.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan antara lain mekanisme teknis pemutakhiran data berbasis teknologi digital melalui aplikasi SIGA, Tatakelola pelaporan dan supervisi berjenjang,
Selain itu, peran strategis mitra kerja seperti pemerintah desa, kader PKK, kader KB, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK); Strategi identifikasi dan verifikasi keluarga berisiko stunting secara lebih akurat.
Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan pemutakhiran data hingga tahun 2024, telah terdata lebih dari 700 ribu kepala keluarga di Sulut.
Data ini menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis, mulai dari penentuan keluarga berisiko stunting, intervensi program Bangga Kencana, hingga perumusan kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga.
Sebagaimana diketahui, pendataan keluarga merupakan kegiatan strategis lima tahunan yang dilanjutkan dengan proses pemutakhiran berkala.
Workshop ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemendukbangga/BKKBN tetapi merupakan bagian dari kerja bersama seluruh pemerintah daerah.
Data yang dihasilkan menjadi pijakan dalam menyusun intervensi pembangunan keluarga lintas sektor.
Itulah sebabnya dalam rangka menyukseskan agenda tersebut, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut menggelar workshop ini.
Kaper menegskan juga bahwa worksohp ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa data adalah roh dari kebijakan.
“Tanpa data yang akurat dan mutakhir, kebijakan bisa tidak tepat sasaran. Maka dari itu, tanggung jawab seluruh peserta hari ini sangat mulia: memastikan data keluarga Indonesia benar-benar mencerminkan realitas di lapangan,” ujarnya,
Ditekankan bahwa penyediaan data KRS yang mutakhir sangat penting dalam menajamkan sasaran intervensi program percepatan penurunan stunting.
Oleh karena itu, proses verval KRS tahun 2025 dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan pemutakhiran data keluarga.
Di akhir sambutannya, Kaper mengajak seluruh peserta workshop untuk menguatkan komitmen bahwa pemutakhiran data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas.
Diajak pula untuk menjadikan data keluarga sebagai dasar utama dalam mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan ketimpangan akses layanan dasar, serta Mengintegrasikan hasil pemutakhiran dengan sistem informasi daerah guna memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.
Diingatkan bahwa keberhasilan pemutakhiran data sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas SDM di semua tingkatan. (Afer)
