Meimonews.com – Pelbagai upaya telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado di bawah kepemimpinan Walikota Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang untuk kemajuan ibukota provins Sulut ini.

Salah satu upaya tersebut terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

Berdasarkan data hingga 16 Desember 2025, capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ)  Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 67,95 persen atau setara dengan 573 ribu tenaga kerja yang telah terdaftar sebagai peserta.

Dengan capaian tersebut, Provinsi Sulawesi Utara berhasil menempati peringkat keempat secara nasional dari 38 provinsi dalam hal tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk tingkat Sulawesi Utara, Manado menjadi salah satu dari lima daerah dengan capaian UCJ tinggi, bahkan tertinggk dengan capaian 81,14 oersen.

Sebagai bentuk apesiasi, Walikota Manado menerima penghargaannya pada saat pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 yang dilaksanakan di Sintesa Peninsula Hotel Manado, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk meninjau dan mengevaluasi capaian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Utara.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta aparat penegak hukum dalam mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

Hadir dalam kegiatan ini, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Denny Mangala (mewakili Gubernur Sulut Mayjen TNI Purn. Yulius Selvanus, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut Maulana Ansari Siregar,

Selain itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Jacob Pattipeilohy, para Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Manado Fanny Widyastuti, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Manado. Fadhly Kasim, Kepala BKAD Kota Manado Constantine Doaly, serta undangan lainnya. (elka)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Utara untuk memantau pelaksanaan berbagai program dan anggaran pemerintah pusat yang dijalankan di daerah, Senin (2/6/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah, mitra kerja, serta masyarakat terkait implementasi program-program yang menjadi lingkup tugas Komisi IX seperti kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, gizi, pengawasan obat dan makanan, serta jaminan kesehatan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IX yang dipimpin Felly Estelita Runtuwene disambut Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Johanes Victor Mailangkay dan jajaran Pemprov Sulut. Turut hadir, perwakilan dari 16 lembaga dan kementerian terkait.

Dalam pertemuan di saat kunker, dibahas secara mendalam berbagai isu strategis, antara lain perkembangan program kependudukan, realisasi anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Sulawesi Utara, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Sorotan khusus diberikan pada peran BKKBN dalam percepatan penurunan angka stunting di provinsi Sulut.

Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan Lisna Prihantini, yang di dampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan,turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Mereka menyampaikan data terkait jumlah dan kondisi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) hingga tingkat desa dan kelurahan, termasuk pembahasan terkait PLKB non-PNS serta kebijakan afirmatif yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan dan status pegawai mereka.

Selain itu, agenda kunjungan juga mencakup peninjauan langsung ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. RD Kandou Manado (akrab disebut RSUP Kandou).

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung fasilitas dan layanan kesehatan, serta menyerap informasi terkait pelaksanaan transformasi sistem kesehatan, jaminan kesehatan nasional, program makan bergizi gratis, dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

Komisi IX DPR RI berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan nasional, khususnyai bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. (elka)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet