Meimonews.com – Guna membahas kinerja pendapatan daerah (Patda) triwulan dua semester satu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev).

Rapat yang dipimpin Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng di dampingi Conny Kuhon (Sekretaris Badan sekaligus pemandu rapat) dilaksanakan di ruang rapat Bapenda Sulut, Senin (4/7/2022).

Rakorev yang diikuti pejabat struktural Bapenda Sulut serta pimpinan dan staf UPTD se-Sulut diadakan secara paralel dengan rekonsolidasi penerimaan bulan Juni oleh Bendahara Penerima, rekonsolidasi Belanja, dan rekonsolidasi Barang Milik Daerah di ruang masing-masing.

Dalam sambutan dan arahannya, Atteng menyampaikan beberapa hal di antaranya soal evaluasi indikator kinerja utama (IKU), evaluasi penerimaan PAD posisi Juni, evaluasi pelaksanaan PKB dan penetapan strategi pencapaian  PAD.

Ada sejumlah yang disampaikan Kaban (Atteng-Red), sebut Kuhon kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Rabu (6/7/2022). yang hendaknya menjadi perhatian dan ditindaklanjuti peserta Rakorev. (af)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut melakukan kegiatan turun ke bawah (turba) untuk maksud pengecekan kendaraan-kendaraan dinas (kendis) milik kantor.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Bapenda yang ada di Sulut dilakukan turba dengan melakukan apel kendis oleh Tim Bapenda Sulut. Pimpinan Bapenda Sulut Olvie Atteng (Kepala), Conny Kuhon (Sekretaris) dan para Kepala Seksi/Sub Bagian terlihat di lokasi.

Kegiatan ini dilakukan.pekan lalu di UPTD-UPTD, sedang di UPTD Samsat Manado dilakukan Jumat (1/7/2022) pagi yang dipimpin Conny Kuhon di dampingi antara lain Kasubag Umum Richard Sumaraiw dan Kepala UPTD Samsat Manado Herlina Karepu.

Langkah yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sulut yakni Bapenda Sulut tersebut sungguh bijak dan patut dicontohi serta perlu diapresiasi.

Kepada Meimonews.com via telefon, Jumat (1/7/2022), Kepala Bapenda Olvie Atteng menjelaskan, pemeriksaan kendaraan dinas telah dilakukan di seluruh UPTD yang ada di Sulut.

Tujuan Apel kendis ini, sebut Atteng, adalah untuk menginventarisir sekaligus mengecek kendaraan berdasarkan kelengkapan kondisi serta kelengkapan administrasi kendaraan, yang merupakan aset-aset pemerintah daerah.

“Aset pemerintah termasuk kendaraan dinas terutama di lingkup Bapenda harus dicek agar dapat diketahui mana yang harus diperbaiki dan layak dipakai,” ujar Atteng.

Menurutnya, sebagai operasional kantor, kendaraan dinas sangat penting dalam mendukung aktivitas guna merealisasikan target yang diberikan dalam peningkatan PAD sehingga Sulut semakin hebat dan sejahtera. (af)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Beberapa personil Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut mengirim utusan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Kamis (2/6/2022)

Personil Bapenda Sulut yang ikut dalam Rakornas tersebut adalah Olvie Atteng (Kepala), Conny Kuhon (Sekretaris), Erick Tambun (Kabid Anggaran) dan Melky Matindas (Kabid Aset).

Selain itu, sejumlah dari Kabupaten/Kota se-Sulut dalam kegiatan yang secara nasional diikuti perutusan 27 Provinsi dan 215 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Rakornas dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan ditutup Dirtjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri). Dalam Rakornas sehari ini diadakan tiga panel diskusi dengan menampilkan sejumlah pembicara.

Panel pertama yang mengangkat tema  Bimbingan Percepatan Realisasi APBD dan Penggunaan Produk Dalam Negeri menampilkan pembicara dari BPK, KPK, Reskrim Mabes Polri, Kejagung dan BPKP.

Panel kedua dengan tema Kebijakan dan Implementasi Percepatan Realisasi PAD dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta Pelaksanaan Program Taspen menampilkan pembicara dari LKPP, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ditjen Bina Pembangunsn Daerah Kemendagri dan Direksi PT Taspen.

Panel ketiga dengan tema Kebijakan dan Implrmentasi Pengelolaan Keuangan Daerah menampilkan pembicara yakni Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktut Pelaksanaam dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktur Patda, Direktut Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah serta Direktur BUMD, BLUD dan BMD.

Padaa Rakornas, diadakan Penganugerahan Realisasi PAD Tahun 2021 berupa Realisasi Patda Tertinggi, Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi, dan Penghargaam Realisasi Program Taspen (Taspen Award).

Dalam percakapan dengan Meimonews.com via WA, Senin (6/6/2022), Sekretaris Bapenda Sulut Conny Kuhon mengungkapkan, pada Rakornas tersebut, beberapa Kabupaten/Kota di Sulut mendapat penganugerahan/penghargaan.

Kabupaten Bolaang Mongondouw meraih penghargaan tertinggi tingkat Kabupaten sementara Kota Kotamobagu untuk tingkat Kota. Khusus penghargaan peningkatan PAD, Kota Tomohon masuk kategori tertinggi. (af)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Tim Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Sulut melakukan turlap (turun langan) dengan mendatangi WP (wajib pajak) orang perorang di Kota Bitung, Rabu (2/3/2022).

Dari pagi hingga sore, 6 tim Bapenda di dampingi staf UPTD Samsat, kecamatan dan kelurahan melakukan kunjungan door to door di Kota Cakalang.

Menariknya, Olvie Atteng dan Conny Kuhon (Kepala dan Sekretaris Bapenda Sulut) dan 5 Kepala Bidang turun langsung pula mendampingi tim pada upaya proaktif lewat penelusuran wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak tersebut.

“Kami, Rabu (2/3/2022) melakukan penelusuran untuk peningkatan pajak dengan mendatangi wajib pajak secara langsung,” ujar Conny Kuhon dalam percakapan dengan Meimonews.com, Jumat (4/3/2022).

Tim mendatangi WP, sesuai alamat yang ada di dalam sistem di Bapenda.. “Seluruhnya, ada 3.104 WP di Bitung,” ujar Conny.

Di lapangan (saat mendatangi WP), ada temukan WP yang sudah meninggal, ada yang kendaraannya sudah terjual (ada pemilik baru) tapi tidak melapor, dan lain-lain alasan sehingga pajaknya belum terbayar atau terbayarkan.

Ketika ditemui tim, ungkap Conny, ada WP langsung membayar tunggakannya lewat mekanisme yang ada, sesuai aturan. Ada juga yang dilakukan pemutahiran data. (lk)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet