Meimonews.com – Kemendikbudristek melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PLPP/Puslapdik) resmi membuka kesempatan bagi mahasiswa baru di seluruh Indonesia untuk menjadi penerima KIP Kuliah Merdeka sesuai jenjang studinya baik sarjana maupun diploma untuk tahun 2024.

Hal tersebut terungkap pada webinar Sosialisasi Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka di Jakarta, Senin (12/2/2024).

Dalam siaran persnya, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Setjen Kementerian pendidikan, Kebudayaan riset dan teknologi (Kemendikbudristek) menjelaskan, Kemendikbudristek terus berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia unggul guna meningkatkan produktivitas, memajukan kebudayaan, dan mencapai kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045.

Wujud komitmen tersebut berfokus pada peningkatkan pembangunan SDM yang salah satunya dilakukan melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi atau yang umum disebut Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Merdeka.

Pelaksana tugas Kepala Puslapdik Abdul Kahar, mengatakan, Kemendikbudristek telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,9 triliun di tahun 2024. Dana tersebut, akan digunakan untuk membiayai Program KIP Kuliah Merdeka dengan total sasaran penerima 985.577 mahasiswa yang terdiri dari 200.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah baru dan sisanya adalah mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan on going.

Penerima KIP Kuliah Merdeka di 2024 akan mendapatkan pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi pada jalur UTBK-SNBT serta seleksi lain oleh perguruan tinggi bagi pelamar KIP Kuliah Merdeka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau menerima program bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.02/2023.

Penerima KIP Kuliah Merdeka di tahun 2024 akan mendapatkan biaya pendidikan atau biaya kuliah (UKT/SPP) yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup per bulan yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa yang besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.

Dana tersebut akan diberikan dalam 5 klaster besaran per bulan, yaitu Rp. 800.000, Rp. 950.000, Rp. 1.100.000, Rp. 1.250.000, dan Rp. 1.400.000.

Bantuan biaya hidup tersebut sepenuhnya merupakan hak mahasiswa yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama kuliah dan tidak boleh dimanfaatkan perguruan tinggi untuk biaya tambahan apapun.

Dijelaskan, pada tahun 2024 akan dilaksanakan peningkatan kualitas sasaran dan inovasi Program KIP Kuliah Merdeka. Di antaranya pertama, peningkatan kuota penerima KIP Kuliah Merdeka menjadi 200.000 penerima, meningkat kembali dari tahun 2022 dan 2023 sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk peningkatan sumberdaya manusia dan pemerataan akses pendidikan tinggi;

Kedua, integrasi data calon penerima yang lebih baik dengan Pusdatin Kemendikbudristek untuk data ekonomi calon penerima sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran; Ketiga,  peningkatan layanan KIP Kuliah Merdeka melalui pengembangan Monitoring Proses Pencairan;

Keempat, penyediaan layanan penyaluran biaya hidup melalui layanan keuangan digital (fintech) yang akan diujicoba bagi mahasiswa baru pada semester gasal tahun akademik 2024/2025.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengatakan, Kemendikbudristek melihat bahwa kesempatan untuk melanjutkan kuliah pada program studi unggulan di kampus-kampus terbaik di seluruh Indonesia harus diberikan kepada seluruh anak Indonesia.

Pihaknya berharap, tunas bangsa yang menyelesaikan studinya tersebut nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan berkontribusi dalam membangun negeri.

“Diutamakan orang pertama dari keluarga miskin atau rentan miskin yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi, tidak perlu khawatir melanjutkan studi ke perguruan tinggi di prodi unggulan dengan akreditasi terbaik karena dijamin pembiayaan pendidikan sampai lulus sesuai jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka,” ujarnya.

Suharti berharap, KIP Kuliah Merdeka di tahun 2024 dapat berjalan lebih baik dan senantiasa  memberi asa bagi generasi muda Indonesia dari seluruh pelosok negeri untuk menggapai pendidikan tinggi sehingga dapat memutus mata rantai kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera di masa depan menuju Indonesia Emas tahun 2045. (Fer)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Presiden Jokowi secara resmi membuka KTT G20, di The Apurva Kempinski Bali, Selasa (15/11/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Meimonews.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinski Bali, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (15/11/2022).

“Hari ini saya nyatakan KTT G20 dibuka. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia,” ujar Presiden ketika membuka KTT seperti dikutip Humas Setkab dalam rilisnya, Senin (15/11/2022).

Presiden menyampaikan, Indonesia merasa terhormat dapat memegang presidensi G20 di tahun 2022 ini. “Merupakan kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20,” ujarnya.

Presiden Jokowi mendorong KTT G20 untuk menghasilkan langkah konkret dalam upaya pemulihan dunia. “Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan ? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal,” ujar Presiden.

Dikatakan, sebagai pemegang Presidensi G20 Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar. Namun, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika semua delegasi berkomitmen dan bekerja keras serta menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi dunia.

“Saya sangat paham, perlu upaya yang luar biasa agar kita dapat duduk bersama di ruangan ini,” ujarnya.

Di momen itu, Presiden juga menggarisbawahi mengenai berbagai tantangan global, mulai dari pandemi Covid-19, perang, hingga krisis pangan, energi, dan keuangan. Dampak dari krisis tersebut sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang.

“Masalah pupuk, jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram,” tandasnya

Ditambahkan, tingginya harga pangan saat ini dapat semakin buruk dan dapat memicu tidak adanya pasokan pangan. “Kelangkaan pupuk dapat mengakibatkan gagal panen di berbagai belahan dunia, 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius,” sebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden pun berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Presiden menyampaikan, di tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui pandemic fund, membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui resilience and sustainability trust.

Selain itu, mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerja sama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi.

“Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger,” tandas mantan Walikota Solo ini.

Pemimpin negara G20 dan tamu undangan yang hadir di KTT G20 terdiri dari Presiden Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann, Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Muhammad Sulaiman Al Jasser, Ketua Financial Stability Board (FSB) Klaas Knot,  Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa.

Direktur Jenderal (Dirjen) World Trade Organisation (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, Dirjen World Health Organisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus|, Presiden World Bank Group David Malpass, Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, Dirjen International Labour Organization (ILO) Gilbert F. Houngbo.

Delegasi dari Republik Kepulauan Fiji, Delegasi dari Republik Suriname, Menteri Luar Negeri (Menlu) Meksiko Marcelo Ebrard Casaubon, Menlu Brasil Celso Luiz Amorim, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Shien Loong, PM Belanda Mark Rutte, Presiden Rwanda Paul Kagame, Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen,  Presiden Dewan Eropa Charles Mitchel.

PM Inggris Rishi Sunak, PM Kanada Justin Trudeau, PM Jepang Fumio Kishida,  Presiden Senegal Macky Sall, PM Australia Anthony Albanese, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol.

Presiden Argentina Alberto Fernandez, Menlu Rusia Sergei Lavrov, PM India Narendra Modi, Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, PM Arab Saudi Mohammed bin Salman, PM Italia Giorgia Meloni, Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet