Meimonews.com – Sehubungan dengan beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan perundungan yang melibatkan peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Unsrat/RSUP Kandou Manado, pimpinan Unsrat memberikan klarifikasinya.

Ada beberapa poin klarifikasi yang disampaikan pimpinan Unsrat lewat Humas Unsrat Max Reinhart Rembang kepada wartawan dalam keterangan persnya, Selasa (20/10/2026).

Peratama, terkait rumor yang beredar di media sosial, berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh program studi (prodi) serta pernyataan bersama yang ditandatangani oleh kedua residen yang bersangkutan (senior dan junior) pada 19 Oktober 2026.

“Kedua pihak menyatakan sepakat bahwa tidak terjadi tindakan perundungan,” tandas Rembang mengutip pernyataan kedua residen tersebut .

Kedua, sampai dengan diterbitkannya pernyataan ini, residen junior yang bersangkutan masih tercatat sebagai peserta didik PPDS-1 Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.

Program Studi telah memberikan pendampingan dan akan terus melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan.

Ketiga, antara residen junior dan residen senior yang dimaksud memang sempat terjadi kesalahpahaman. Hal tersebut merupakan permasalahan pribadi yang telah diselesaikan secara baik dan kekeluargaan, serta perlu ditegaskan bahwa tidak pernah terjadi kontak fisik dalam bentuk apa pun di antara keduanya.

Keempat, berdasarkan pernyataan bersama kedua residen, rangkaian unggahan di media sosial tidak dilakukan oleh kedua residen yang dimaksud, melainkan oleh pihak lain luar kedua residen tersebut. Unggahan tersebut telah berdampak merugikan terhadap nama baik institusi serta berdampak secara personal terhadap kedua residen yang bersangkutan.

Kelima, adapun video yang disebutkan dalam unggahan tersebut merupakan kejadian yang bersifat insidental. Video tersebut tidak memiliki makna sebagaimana yang dinarasikan di media
sosial, dan tidak berkaitan secara institusional dengan rumah sakit mana pun.

Program Studi PPDS-1 Obstetri dan Ginekologi Faked Unsrat menegaskan komitmennya untuk
menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan, sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Setiap peserta didik yang mengalami atau mengetahui adanya tindakan perundungan dapat melapor melalui kanal resmi dan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan menjaga kerahasiaan pelapor.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, serta menghormati privasi kedua residen yang bersangkutan,” ujar.Rembang.

Pernyataan klarifikasi telah ditandatangani kedua residen tersebut yakni residen yunior
Warouw Scriven Yosia dan residen senior Jonathan I. Baan, yang diketahui pimpinan Faked Unsrat dan pimpinan RSUP Kandou. (FA

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com – Dekan FMIPA Gerald Tamuntuan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FMIPA mendampingi beberapa dosen FMIPA yang berinisiatif melakukan audensi dengan Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie.

Audiensi yang dilakukan di ruang tamu Rektor, Selasa (3/6/2025) adalah dalam rangka memberikan klarifikasi berkaitan dengan aksi damai 20 Mei 2025.

Menurut Lalu Wahyudi dan beberapa dosen FMIPA yang hadir dalam aksi 20 Mei, keikutsertaan mereka hanya sebatas solidaritas memperjuangkan Tukin For All dan tidak ada maksud merusak nama baik institusi dan pimpinan Unsrat.

Menurut mereka, seharusnya Adaksi Unsrat berperan sebagai partner informal yang mendukung pimpinan Unsrat dalam memajukan Universitas Sam Ratulangi.

Wahyudi dan dosen FMIPA yang terlibat, mengungkapkan permohonan maaf yang tulus kepada Rektor Unsrat atas kekeliruan dan kesalahpahaman yang terjadi.

Rektor Unsrat sangat terbuka menerima kehadiran Wahyudi dan dosen FMIPA yang terlibat aksi damai 20 Mei.

Rektor memberikan arahan kepada semua yang hadir pada pertemuan ini, untuk meningkatkan kinerja dan prestasi agar dapat mengakselerasi pencapaian visi dan misi Unsrat. (FA)

Berita, Pendidikan & Agamaoleh SebarTweet

Meimonews.com -Meninggalnya HK, salah satu tersangka kasus dugaan pemalsuan surat, setelah sempat menjalani penahanan di Polda Sulut yang ramai di media sosial membuat Polda Sulut memberikan klarifikasi/tanggapan.

Tanggapan diberikan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara AKBP Alamsyah Parulian Hasibuan mewakili pimpinan Polda Sulut di Mapolda Sulut, Kamis (15/5/2025) siang.

Tersangka HK dikabarkan meninggal dunia di RSUP Prof. Kandou Manado, pada Rabu (14/5/2025) malam.

Kabid Humas menjelaskan awal mula penanganan perkara tersebut, yakni, adanya kasus dugaan pemalsuan surat, yaitu surat tanah, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/612/XI/2023/SPKT/Polda Sulawesi Utara, tanggal 21 November 2023, dengan pelapor atas nama Rumawung Arnold Koloaij.

“Kasus ini ditindaklanjuti oleh penyidik, dan dalam prosesnya tidak ada penahanan. Kemudian kasus berjalan lancar dan dinyatakan P21 pada 19 Desember 2024. Pada saat akan penyerahan tersangka, tersangka berpindah-pindah tempat atau tidak kooperatif,” ujarnya.

Disebutkan, karena tersangka tidak kooperatif sehingga dikeluarkan surat DPO, kemudian pada tanggal 25 Maret 2025 tersangka berhasil ditangkap dan dilakukan penahanan.

“Jadi tidak benar kalau seandainya ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka,” ujar Kabid Humas kepada.sejumlah wartawan.

Dalam proses penahanan, tambahnya, yang bersangkutan ada suatu penyakit, katanya masalah penyempitan pembuluh darah, kemudian ada keluhan, lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter, selanjutnya dirujuk ke RS Bhayangkara Manado.

“RS Bhayangkara memberikan rekomendasi untuk berobat, dan dari pihak keluarga atau pengacara mengajukan penangguhan penahanan. Dan tersangka ditangguhkan pada tanggal 8 Mei 2025. Setelah ditangguhkan tersangka dalam keadaan sehat, lalu pulang ke rumahnya. Kita dapat kabar pada tanggal 15 Mei 2025, tersangka HK meninggal dunia,” jelasnya,

Ditegaskan, tersangka ditahan karena tidak kooperatif, sehingga dikeluarkan surat DPO. Setelah tertangkap kemudian dilakukan penahanan dan dalam proses penahanan, yang bersangkutan ada keluhan kesehatan, sehingga penyidik berkoordinasi dengan keluarga maupun pengacara, memberikan surat penangguhan penahanan untuk berobat atau melakukan operasi. “Artinya, dalam proses kepolisian, itu tidak ada masalah,” ujarnya.

Terkait adanya surat P21a dari pihak kejaksaan ke penyidik, beberapa waktu yang lalu, dibenarkan oleh Kabid Humas. “Kasus sudah lengkap, P21. Memang betul beberapa waktu lalu ada surat P21a, karena terlalu lama untuk penyerahan tersangka. Jadi mau tidak mau memang dikembalikan, P21a namanya,” jelasnya.

Atas nama pimpinan Polda Sulut, Kabid Humas menyampaikan, turut berdukacita atas meninggalnya HK. “Kami turut berdukacita atas meninggalnya saudara HK. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga diberikan ketabahan,” ujarnya. (AF)

Berita Utama, Hukum & Kriminaloleh SebarTweet