Meimonews.com – Analis Keimigrasian Utama Kemenkumham RI Irjen Pol (Purn) Dr. Ronny F. Sompie, SH, MH mewakili Plt. Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Pusat di Kemenkumham RI, Jakarta, Rabu (22/6/2022).
Dalam kegiatan itu, Sompie mengungkapkan, kehadiran orang asing di Indonesia memiliki dampak positif bagi ekonomi negara. “Namun, di sisi lain juga terdapat dampak negatif yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Pertemuan yang dilaksanakan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) dilakukan guna memperkuat kerjasama antarinstansi dalam pemantauan kegiatan orang asing.
Apalagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan pada November 2022.
Contoh terbaru adalah WNA buron asal Jepang berinisial MT yang melarikan diri ke wilayah Republik Indonesia. Hal serupa dapat terjadi ke depannya.
Oleh karena itu diharapkan sinergitas antarinstansi dapat ditingkatkan. “Ini juga merupakan salah satu upaya menyukseskan kegiatan KTT G20, di mana tahun ini Indonesia menjadi tuan rumahnya,” sebut mantan Dirjen Imigrasi itu.
Mendukung pernyataan tersebut, Direktur Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri Agung Cahya Sumirat menjelaskan, pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua Asean.
Hal ini, tidak terlepas dari kekuatan sumber daya alam dan demokrasi yang kuat. Dikatakan, terkait Timpora, pihaknya bertugas melakukan pengamanan fisik, informasi dan personel, serta perizinan organisasi kemasyarakatan asing.
Selain itu, Kemlu juga menjalin kerjasama pengamanan dalam dan luar negeri, serta evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.
“Pada saat ini, pengamanan Informasi adalah salah satu pengamanan yang sulit. Seperti kita ketahui, saat ini serangan siber ke Amerika dan Canada semakin marak terjadi,” ujarnya.
Beberapa ancaman (threat) yang mungkin terjadi saat pelaksanaan KTT G20, ungkap Sompie, antara lain unjuk rasa, kekerasan, perusakan, bencana alam. Ancaman lainnya teror, sabotase, penyadapan, peretasan hingga potensi gangguan dari konflik yang sedang terjadi di beberapa negara.
Potensi kerawanan lain yang menghinggapi pertemuan internasional itu yakni terorisme, maraknya pengungsi dan provokasi.
Menanggapi berbagai informasi yang dibagikan perwakilan kementerian dan lembaga dalam forum tersebut, Sompie menyampaikan, seluruh pihak yang terlibat dalam Timpora perlu memperkuat komunikasi, serta responsif terhadap penyebaran informasi dan berita mengenai KTT G20.
“Kementerian dan lembaga juga harus dapat menyeleksi orang asing yang akan diberikan rekomendasi. Deteksi dini diperlukan sebelum menerbitkan rekomendasi bagi WNA tersebut,” ujarnya.
Ditekankan bahwa data informasi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia perlu diperkuat. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi siap membantu kementerian dan lembaga terkait perlintasan orang asing. Selain itu, pengerahan intelijen hingga tingkat desa/kelurahan juga patut dipertimbangkan.
“Stakeholders di wilayah seperti RT/RW serta masyarakat kelak akan menjadi ujung tombak dalam hal keberadaan orang asing di wilayahnya,” jelas Sompie. (af)
