Meimonews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama strategis dengan 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia termasuk Bank SulutGo (BSG) dalam pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlangsung di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/4/2025)

Direktur Utama Bank SulutGo Revino M. Pepah, mewakili salah satu BPD yang ikut serta, secara langsung menandatangani PKS bersama 24 pimpinan BPD lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam proses pencairan dana yang kini dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien melalui platform SIPD.

Pelaksanaan SP2D secara online diharapkan dapat mempercepat aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Sistem ini juga memudahkan koordinasi antara Kemendagri dan BPD dalam mengelola dana pemerintah daerah secara real-time.

Pepah menyampaikan, partisipasi Bank SulutGo dalam kerja sama ini menunjukkan komitmen bank dalam mendukung transformasi digital di sektor publik dan peningkatan layanan perbankan kepada pemerintah daerah.

Pepah menegaskan, implementasi SP2D online melalui SIPD akan memberikan manfaat besar bagi efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.

Acara penandatanganan ini menandai tonggak penting dalam kolaborasi antara Kemendagri dan BPD di seluruh Indonesia untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui teknologi digital, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Afer)

Meimonews.com – Wakil Walikota Manado Richard Sualang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor)Bersama Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bersama Kepala-kepala daerah (Kepda) dan pihak terkait.

Wawali dan beberapa pejabat dan staf mengikuti Rakor secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Walikota (Wawali), Senin (24/3/2025).

Rakor yang dilaksanakan gunai membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah untuk tahun 2025.

Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengatasi disparitas harga, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Rakor ini, tentu menjadi momen penting untuk menyelaraskan isu inflasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Afer)