Meimonews.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg mengungkapkan, stunting dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan pada periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Hal tersebut disampaikan Tandaju ketika memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting bagi Kader BKB Tahun 2024, Selasa (27/2/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting BKKBN Sulut yang diketuai Bionda Wowiling, S.Sos, MSi ini berlangsung Hotel Aston Manado hingga Rabu (28/2/2024).

‘Salah satunya melalui pemberdayaan keluarga (Intervensi Sensitif) sebagai bentuk pendidikan non-formal,” ujar Tandaju di hadapan 30 peserta utusan kader BKB aktif Kabupaten/Kota di Sulut ini.

Ditegaskan, BKKBN memiliki peranan dalam pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dengan cara promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

Mengenai pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, sebutnya, dihitung sejak saat kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Saat menutup kegiatan, Rabu (28/2/2024), Tandaju menyampaikan beberapa hal, di antaranya kader wajib transfer ilmu ke seluruh anggota BKB, kader wajib meningkatkan kompetensi melalui ikut kelas belajar mandiri SiBima dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting, serta BKB wajib berintegrasi dengan posyandu dan PAUD sehingga diharapkan dengan adanya integrasi kegiatan angka stunting di Sulut turun.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan umum adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi Pelaksana Program BKB tentang Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Sementara tujuan khususnya ada empat yakni pertama, pelaksana program BKB dalam hal ini kader kelompok BKB dapat melakukan sosialisasi promosi 1000 HPK pada sistem pelayanan yang sudah ada (misal integrasi dengan posyandu).

Kedua, dengan adanya kader kelompok BKB, kita bisa memahami masalah di lapangan dalam melakukan promosi dan KIE 1000 HPK kepada masyarakat dan anggota BKB lainnya mengenai permasalahan stunting ini.

Ketiga, terbinanya kelompok BKB sebagai salah satu sarana untuk promosi dan KIE terkait 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting; dan keempat, tersedianya laporan perkembangan kegiatan Pro-PN terkait promosi dan KIE 1000 HPK dalam rangka pencegahan Stunting sebagai bentuk realisasi tercapainya target tahun 2024.

Materi yang diberikan terdiri dari Peran Posyandu dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kesehatan; Cegah Stunting dengan Optimalisasi Pengasuhan oleh Ketua Tim Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting

Asupan Gizi dalam Upaya Pencegahan Stunting oleh dr. Nelly Majulu; serta Sosialisasi Website SiBima dalam rangka Pencegahan Stunting oleh PIC Ketahanan Keluarga Balita dan Anak (Fer)

Berita, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet

Meimonews.com – Statistik PBB 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22 persen) balita di seluruh dunia mengalami stunting, dimana 6,3 juta balita stunting adalah balita Indonesia. Menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam dua tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk.

Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai adalah 14 persen pada 2024. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga.

“Keluarga menjadi aktor kunci dalam mengatasi sebab-sebab stunting tersebut. Keluarga mesti memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan  asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan,” ujar Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin pada acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 di Halaman Kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7/2023).

Wapres mengingatkan, masalah stunting bukan semata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan, dan kalah dalam persaingan.

“Anak stunting memiliki badan dan otak yang stunting. Anak stunting memiliki kehidupan yang stunting pula,” ujar Wapres mengutip UNICEF seraya menambahkan, dampak penuh dari stunting di masa kecil kemungkinan baru terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, dan dikuatirkan sudah terlambat untuk diatasi. Oleh sebab itu, kita mesti serius melakukan upaya menurunkan angka stunting di negara kita.

Terkait makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Wapres menekankan, Indonesia sangat kaya akan potensi pangan lokal. Untuk itu, diminta potensi tersebut harus dioptimalkan pemanfaatannya mulai dari tingkat keluarga. “Bagi keluarga yang memiliki anak remaja agar dipastikan remaja kita mempunyai perilaku hidup dan pergaulan yang sehat,” imbaunya.

Di sisi lain, Wapres mengingatkan, saat ini  pernikahan anak masih relatif tinggi. Untuk itu, ditegaskan agar pernikahan anak harus dihindari karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, termasuk berisiko lebih tinggi menghasilkan anak stunting. “Saya juga meminta keluarga untuk memanfaatkan layanan di posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak,” pinta Wapres.

Selain itu, Wapres berharap keluarga Indonesia terus memperkaya pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan pengasuhan anak agar optimal. “Saya minta petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan lengkap terkait hal tersebut, baik secara langsung maupun melalui portal-portal digital,” ujarnya seraya berpesan agar seluruh keluarga Indonesia terus meningkatkan peran untuk mewujudkan Indonesia bebas dari stunting.

“Maka pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 ini, saya titip kepada seluruh keluarga Indonesia untuk terus memperkokoh peranan keluarga dalam mencetak generasi penerus yang bebas stunting, fisiknya, mentalnya maupun kehidupannya. Kelak mereka menjadi generasi yang mampu mengguncang dunia, seperti yang diucapkan Presiden Soekarno,” tandasnya.

Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo mengungkapkan,  tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia saat ini bukanlah ledakan penduduk, melainkan masih terjadinya kesenjangan dan bagaimana meningkatkan kualitas, khususnya percepatan penurunan stunting.

Di momen Harganas tahun 2023 yang turut dihadiri Hj. Wuri Ma’ruf Amin (istri Wapres), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Sumsel Herman Deru dan undangan lainnya termasuk Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju. M.Erg, yang mengusung tema Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju ini diwarnai pula dengan pencanangan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Provinsi Sumsel dan Kabupaten Banyuasin oleh Kepala BKKBN Pusat.

Diketahui, Harganas dicanangkan Presiden Soeharto 29 Juni 1993 di Provinsi Lampung. Pada 15 September 2014, diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 2014 yang menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Harganas. (Fer)

Berita Utama, Pemerintah & Politikoleh SebarTweet