Meimonews.com – Walikota Manado Andrei Angouw mengikuti sekaligus menerima penghargaan dalam kegiatan Indonesia Water & Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC).
Kegiatan yang dilaksanakan Rabu-Jumat (11-13/6/2025) ini diinisiasi oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) dan berkolaborasi dengan penyelenggaraan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan.
IWWEF 2025 mengusung tema besar “Transformasi Air Minum Menuju Swasembada Air.”
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Manado menerima piagam penghargaan kepala daerah atas komitmen dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan sektor air minum. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto.
IWWEF merupakan agenda dua tahunan yang menghadirkan pameran inovasi teknologi terkini di bidang air minum dan air limbah, serta forum yang membahas isu-isu strategis berskala regional, nasional, hingga internasional.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat dan kepala daerah di Indonesia serta asosiasi air minum dan air limbah negara-negara Asean yang tergabung dalam Southeast Asian Water Utilities Network (Seawun). (Afer)
Meimonews.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Pusat Penilaian Kompetensi kembali melakukan Asesmen Pemetaan/Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Manado (Unima) di Laboratoriun Komputer UPA TIK Unima, Kamis (12/6/2025).
Asesmen ini bertujuan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN tenaga kependidikan di lingkungan Unima sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan karier, mutasi, promosi, serta peningkatan kapasitas pegawai.
Pelaksanaan asesmen ini sejalan dengan amanat reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola kepegawaian yang transparan, profesional, dan berbasis merit.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum Unima Donal Matheos Ratu mewakili Rektor Unima Joseph Philip Kambey dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini.
“Kami menyambut baik asesmen kompetensi ini sebagai bentuk nyata komitmen institusi dalam mendorong pengembangan SDM tenaga kependidikan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Proses asesmen dilakukan dengan metode Computer Assisted Competency Assessment (CACA), yang terdiri dari penilaian potensi, integritas, orientasi pelayanan, serta kemampuan manajerial dan sosial kultural. Tim asesor dari BKN memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan secara profesional dan terstruktur.
Perwakilan dari BKN menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan transformasi manajemen ASN di lingkungan pendidikan tinggi, guna memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatannya, sekaligus sebagai referensi objektif dalam pengambilan kebijakan kepegawaian di masa mendatang.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan hasil asesmen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh UNIMA dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusianya menuju kinerja organisasi yang semakin unggul dan adaptif.
Hadir pada kegiatan ini, Kepala Biro Kepegawaian, Keuangan dan Umum .Jodia Meyke Rangkang dan tim kepegawaian Unima. (*/FA)
Meimonews,com – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengadakan Job Fair di Auditorium Unsrat Manado, Kamis (12/6/2025).
Dalam sambutannya, Rektor Unsrat Manado Oktovian Berty Alexander Sompie menegaskan, Unsrat terus berkomitmen menjadi perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan zaman dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sejalan dengan semangat “Diktisaintek Berdampak” serta mewujudkan “Unsrat Berdampak” maka kegiatan Job Fair menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat peran Unsrat dalam menjembatani dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja.
Gubernur Sulut yang diwakili Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Michael Kelah dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud energi yang nyata antara dunia pendidikan, dunia usaha, industri dan sangat selaras dengan salah satu misi pembangunan daerah kita, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan siap berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Utara.
Kegiatan ini, menurutnya, adalah momentum yang strategis yang memfasilitasi kalian para mahasiswa, alumni maupun para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan para pelaku industri, menggali peluang kerja serta membangun jejaring profesional.
“Dan ini adalah kesempatan emas untuk mengenalkan diri memperkenalkan kompetensi serta menguji kesiapan di hadapan calon pemberi kerja,” ujarnya. (FA)
Meimonews.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) menggelar Regional Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependuduoan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah di Four Point Hotel Manado, Jumat (13/6/2025).
Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Sulut dipercayakan menjadi tuan rumah di mana Kepala Perwakilan (Kaper) Jeanny Yola Winokan menjadi Ketua Panitia kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari Bappeda, OPD terkait Dalduk dan KB serta Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi.
Kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Wakil Menteri Dukbangga/Wakil Kepala BKKBN RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Johanis Victor Mailangkay, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonavasius Prasetya Ichtiarto, Inspektur Wilayah 1 Sunarto, Dirjen Bangda Kemendagri (via zoom) Rendy Jaya Laksmana, dan Forkopimda Sulut.
Dalam laporannya, Kaper menjelaskan, kegiatan ini bertujuan, pertama, untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam menginternalisasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Kedua, meningkatkan pemahaman pengelola program daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam teknis PJPK Tahun 2025-2029 dan rencana sksi ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Terdapat lima sasaran utama yang menjadi fokus PJPK, antara lain pertama, Pengelolaan kuantitas penduduk: pengendalian angka kelahiran remaja dan pemenuhan kebutuhan ber-KB. Kedua, Peningkatan kualitas penduduk: akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, pembangunan keluarga lewat program unggulan seperti i-Bangga, jaminan kesehatan, dan fasilitas dasar yang layak. Keempat, penataan persebaran penduduk guna menanggapi tantangan urbanisasi yang terus berkembang. Kelima, peenguatan tata kelola D data kependudukan sebagai dasar kebijakan yang akurat dan berkelanjutan.
Wamen foto bersama Kaper Kemendikbangga/BKKBN se-Sulawesi
Ketika memberikan ucapan selamat datang sekaligus membacakan sambutan Gubernur Sulut Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Wahub Sulut menyampaikan 8 misi utama Sulawesi Utara untuk periode 2025-2029, salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ditegaskan, pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat, namun memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, dunia akademik, mitra pembangunan, dan seluruh komponen masyarakat.
Lewat kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan peta jalan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan kependudukan di Sulawesi Utara dan sekitarnya.
Dalam sambutannya, Wamen mengingatkan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera pada tahun 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
Wamen menekankan tantangan utama yang perlu dijawab, antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah, urbanisasi tanpa perencanaan yang jelas, kesenjangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, masalah stunting, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengangguran usia muda.
“Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan desain pembangunan kependudukan yang komprehensif dan menyelaraskan dengan rencana pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029, sebut Wamen, Kemendukbangga/BKKBN menjalankan beberapa program quick wins, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansi Berdaya serta Super Apps Keluarga Indonesia.
Wamen menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah hadir. “Kehadiran bapak/ibu adalah wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang inklusif, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.
Sebagaimana kita pahami, sebutnya keberhasilan pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusia dan ketahanan keluarga. Penduduk bukan sekedar angka statistik, tetapi merupakan sumber daya utama pembangunan nasionsl.
Oleh karena itu, menurut Wamen, pembangunan kependudukan dan keluarga harus menjadi agenda utama dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional
maupun daerah.
Dalam kegiatan ini, ada empat materi yang disampaikan secara panel. Panel pertama, ada dua materi yakni Pengendalian dan pengawasan PJPK 2025-2029 dan renaksi; serta Dukungan teknis internalisasi PJPK dalam RPJMD dan renstra perangkat daerah.
Panel kedua, dua materi juga yang disampaikan secara panel yakni Peta jalan pembangunan kependudukan tahun 2025-2029 dan rencana aksi, serta Paparan dari masing-masing provinsi terkait internalisasi PJPK dalam dokumen perencanaan daerah.
Usai pemaparan materi (sebelum acara penutupan), diadakan Penandatangan berita acara internalisasi peta jalan pembangunsn kependudukan dalam dokumen perencanaan daerah. (elka)
Meimonews.com – Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah untuk triwulan 1 tahun anggaran 2025 telah terealisasikan sebanyak Rp. 213.977.891.292 atau sebesar 18,67 persen.dari target tahun anggaran 2025 sebesr Rp. 1.146.202.876.598.
Untuk tahun anggaran 2024, pajak daerah yang terelisasikan berjumlah Rp. 246 834 151.100 atau sebesar 19,43 persen dari target tahun anggaran 2924 sebesr Rp 1.270.498 222.377.
Hal tersebut disanpaikan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Bapenda Sulut Ernie AA Purukan dan Kasubid Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Sulut Jerry RumondorRumondor di dampingi Yoan Pinontoan (Analis Kebijakan) kepada Meimomews.com secara terpisah di ruang kerja masing-masing, Kamis (12/6/2025).
Ada tujuh item pajak daerah dimaksud. Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terealisasikan sebesar Rp. 76.332.643.750 atau 21,34 persen dari target Rp. 357.732921.014. Kedua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terealidasikan sebesar 52 135.156.900 atau 22,22 persen dari target Rp. 234.683.722.317.
Ketiga, Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasikan sebesar Rp. 1.643.410.523 atau 22,77 persen dari target Rp. 7.217.473.607. Keempat, Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBB-KB) terealisasi sebesar Rp. 83.817.471.782 atau 26,07 persen dari target T Rp. 321.490.286.524.
Kelima, Pajak Alat Berat (PAB) terealisasikan sebesar Rp 33.410.123 atau 0,67 persen dari target Rp. 5.000.000.000. Keenam, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya (MBLB) terealiasikan sebesar Rp. 15.798.214 atau 0,32 persen dari target Rp. 5.000.000.000. Khusus untuk Pajak Rokok (item ketujuh), belum tercatat datanya.
Bapenda Sulut pimpinan June E. Silangen (Kepala) dan jajaran Unit Pelaksans Teknis Daerah Pengelola Pajak Daerah (UPTD PPD) terus bekerja keras agar target pendapatan daerah termasuk dari pajak daerah bisa tercapai. (elka)
Meimonews.com – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamen Dukbangga)/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka turun ke lapangan (turlap) ke Kelurahan Paniki 2 dan Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado, Kamis (12/6/2025).
Turlap yang dilakukan Wamen di dampingi Wagub Sulut Johanis Victor Mailangkey, Wawali Manado Richard Sualang, Staf Kemendukbangga/BKKBN RI, Kepala Perwakilan (Kaper) Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan dan staf dimaksudkan untuk meninjau kondisi beberapa keluarga beresiko stunting di daerah ini.
Dalam turlap tersebut, Wamen, Wagub (Wakil Gubernur) Sulut dan Wawali (Wakil Walikota) Manado menyerahkan paket bantuan nutrisi sebagai bagian dari program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) kepada keluarga-keluarga yang dikunjungi.
Menariknya, Wamen tak segan untuk memberikan makan (menyuap) anak stunting sambil berbicara untuk membangun keakraban, sebagaimana lazimnya seorang ibu yang punya kepedulian terhadap anaknya.
Wamen juga mengambil waktu cukup untuk berbincang dengan keluarga stunting untuk mengetahui keadaan/kondisi yang ada.
Keluarga yang dikunjungi Wamen dan rombongan di Kelurahan Paniki Dua Lingkungan 1 adalah Keluarga Rivaldo Pandita (pekerjaan buruh) dan Jeniver Astrid Lomboan (ibu rumah tangga), dengan satu orang anak bernama Akila Pandita (perempuan berusia 1 tahun 8 bulan), yang masuk dalam kategori baduta dan keluarga desil 1. Anak tersebut lahir dengan BBL 3000 gram, berat badan Mei 2025 sebesar 9600 gram, dan panjang badan 80 cm.
Kondisi tempat tinggal keluarga tersebut adalah rumah menumpang dengan jamban tidak layak. Pendampingan yang diberikan berupa bantuan makanan matang, protein hewani (telur), dan beras sebagai bagian dari intervensi spesifik percepatan penurunan stunting.
Di Kelurahan Sindulang 1, ada beberapa keluarga KRS yang tinggal di wilayah padat penduduk dan beresiko tinggi terhadap permasalahan gizi.
Mereka adalah pertama, keluarga Harun Usman dan Nurmila Kadir (40 tahun) yang memiliki 6 anak, di antaranya Nursamsia Usman (usia 34 bulan, berat badan 13 kg) dan Erman Usman (usia 50 bulan); kedua, keluarga Alvis Makarilang dan Refi Syukur (22 tahun) yang memiliki 1 anak yakni Alfatih Makarilang (usia 17 bulan, tinggi badan 78 cm, berat badan 8 kg)
Ketiga, keluarga Arfan Lagautu dan Nur Fani Kadir (36 tahun) yang memiliki 5 anak, di antaranya Arham Dzulfani Lagautu (usia 6 bulan, TB 66 cm, BB 7 kg) dan.Adzkia Ramadhani Lagautu (usia 57 bulan)
Dari total 12 anak dari ketiga keluarga tersebut terdapat 5 anak berada dalam kondisi berisiko tinggi terhadap stunting. Rumah yang ditempati merupakan milik orang tua, dengan atap seng, lantai semen kasar, dan dinding beton.
Fasilitas sanitasi tidak memadai, dengan jamban leher angsa yang memiliki septic tank penuh dan tidak berfungsi, sehingga aktivitas buang air besar dilakukan dengan menumpang ke rumah tetangga.
Keluarga menggunakan metode KB suntik, dan akses air minum berasal dari air isi ulang. Lokasi rumah berjarak sekitar 1 km dari balai penyuluhan.
Sebagai bentuk intervensi dari Program Genting keluarga-keluarga ini menerima bantuan nutrisi berupa makanan matang bergizi, protein hewani (telur), susu formula anak dan beras.
Kunjungan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting (PPS) di daerah.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah (Genting)
Wamen menjelaskan, pemerintah terus berupaya hadir langsung ke masyarakat yang paling terdampak untuk memastikan bahwa program intervensi gizi berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Intervensi yang langsung menyasar keluarga risiko stunting sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Perlu dukungan lintas sektor dan kolaborasi aktif semua pihak agar kita dapat mencapai target penurunan stunting nasional,” ujarnya.
Kunjungan ini merupakan langkah konkrit dalam menjawab tantangan stunting di lapangan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Wagub Sulut dan Wawali Manado menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap perhatian Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendukbangga/BKKBN RI berkaitan dengan program PPS di Bumi Nyiur Melambai Sulut. (elka)
Meimonews.com – Pelbagai upaya terus dilakukan pimpinan Universitas Negeri Manado (Unima) dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas dan kapabilitas Unima sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU).
Salah satu upayanya adalah dengan membuka jaringan kerjasama dengan pihak lain seperti dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prisma Dana.
Sehubungan dengan itu, pimpinan Unima mengadakan pertemuan dengan pimpinan Bank Prisma Dana yang membahas kerjasama di bidang layanan perbankan dan pendidikan.
Pertemuan yang berlangsung di Lantai 2 Kantor Pusat Unima, Rabu (11/6/2025) ini dihadiri pimpinan kedua pihak.
Dari Unima yang hadir di antaranya adalah Rektor Joseph Philip Kambey, Wakil Rektor 2 Donal Matheos Ratu, Karo Perencanaan, Kerjasama dan Humas Vivi W. Saroinsong, Kepala Biro Kepegawaian, Keuangan dan Umum Joudia Meyke Rangkang, beberapa Dekan dan Humas Titof Tulaka.
Dari BPR Prisma Dana hadir Direktur Utana Jefferson Richard Lungkang dan pimpinan dan staf jajarannya.
Setelah pembahasan kerjasama, dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Rektor Unima dengan Direktur Utama PT BPR Prisma Dana. (FA)
Meimonews,com – Menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut terkait dengan Pajak Air Permukaan (PAP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut mengadakan rapat koordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota se-Sulut.
Rapat yang dipimpin Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen di dampingi Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) Johanis G! Tamuntuan dan Kepala Bidang Pajak Harold Lumempouw ini dihadiri sejumlah perwakilan PDAM Kabupaten/Kota se-Sulut serta Kepala UPTD PPD se-Sulut.
Dalam rapat tersebut, June mengungkap temuan dari BPK Sulut terkait dengan PAP baik tahun 2024 maupun tahun 2023 dan berharap ada kolaborasi dalam penanganannya karena berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan Sulut, yang kini dipimpin duet Mayjen (Purn) Yulius Selvanus dan Johanis Victor Mailangkay sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
Hasil pendapatan tersebut akan bermanfaat juga bagi pembangunan kabupaten/kota se-Sulut karena ada dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota di bumi Nyiur Melambai ini.
“Pertemuan tadi dilakukan untuk menindaklanjuti temuan BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan pada 2 Juni 2025 yang harus ditindaklanjjuti minimal 60 hari kalender sesudah penyampaian oleh BPK,” ujar June kepada Meimonews.com di ruang kerja, usai rapat.
Dikemukakan, mereka (PDAM) diundang agar segera mungkin ditindaklanjuti laporan BPK. Yang disampaikan adalah SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah). Itu temuan yang harus ditindaklanjuti di samping itu disampaikam temuan tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti.
Rapat internal Bapenda Sulut
Harapannya, sambung June, kalau boleh, mereka tindaklanjuti. Kalaupun ada masalah keuangan di PDAM maka PDAM wajib menyampaikan permohonan kepada Gubernur, apakah penundaan, menggunakan skema cicilan. Bila bisa menyelesaikan sesegera mungkin baik juga. Itu khan, semua yang sudah tercatat dalam neraca keuangan provinsi sebagai piutang .
Diharapkan juga ada daya juang berupa kolaborasi dengan Bapenda terkait dengan potensi Air Permukaan yang ada di wilayah.
Dijelaskan, karena Bapenda punya keterbatasan dari segi SDM sementara PDAM ada tenaga-tenaga lapangan, yang ketika mereka temukan ada potensi air permukaan yang dikelola swasta atau oramg pribadi yang melakukwn penjualan air permukaan, diinformasikan ke Bapenda, dalam hal ini UPTD PPD (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pajak Daerah).
Nanti Bapenda akan turun melakukan pengecekan. Kalau memang benar melakukan penjualan air permukaan maka Bapenda akan melakukan penetapan pajak daerah. Ada izin atau tidak izin tetap kami tetapkan.
PDAM sepakat karena ujung-ujungnya APBD. Dalam bentuk pendapatan daerah karena mereka (PDAM) akan mendapat bagi hasil.
Diperlukan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Perlu ada kolaborasii. Tidak boleh ada egosektoral. Jadi kalau ada potensi, diinforrmasikan kepada kami (Bapenda). Supaya kami bisa mengadakan klarifikasi, cross check lapangan. Setelah selesai dibikin penetapan.
Kalau tidak ada kolaborasi bisa dimanfaatkan perusahaan swasta yang melakukan penjualan air tapi tidak membayar pajak. Yang dirugikan adalah kabupaten/kota. PDAM wajib bayar karena sudah tercatat tapi yang lain tidak bayar karena tidak tercatat, lolos.
“Maka yang terpenting adalah kolaborasi,” tandas pejabat yang hari ini berulang tahun ke-53.
Usai rakor dan istirahat makan siang, dilakukan rapat internal Bapenda Sulut dan jajaran yang dipimpin secara bergantian oleh Filma D. Kepel (Sekretaris) dan June. Turut mendampingi Kabid Dalev. (elka)
Meimonews.com – Guna penyesuaian struktur dan jabatan organ pengelola di lingkungan Unsrat, Rektor Unsrat Oktovian Berty Alexander Sompie melantik sejumlah pejabat yang ada di lingkungan universitas negeri tersebut.
Pelantikan yang dihadiri pimpinan Unsrat dan fakultas se-Unsrat serta pengemuka agama dari.pejabat yang dilantik tersebut dilakukan di Auditorium Unsrat, Selasa 10/6/2025).
Dalam sambutannya, Rektor mengungkapkan, perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika organisasi yang terus bertumbuh dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.
Permendiktisantek nomor 5 Tahun 2025, menurut, Rektor, telah menetapkan kerangka baru tata kelola Unsrat, tidak hanya menyederhanakan struktur tetapi juga mengarahkan kita pada tata kelola yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.
Rektor mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan semangat kolaboratif, inovasi serta berorientasi pada pelayanan terbaik bagi sivitas akademika dan masyarakat. (FA)
Meimonews.com – Berbagai upaya terus- menerus dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut yang dipimpin June E. Silangen Kepala) guna meningkatkan pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan di daerah Sulut.
Oleh karena itu, kinerja satuan kerja (bidang-bidang yang ada di lingkungan internal) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD PPD) se-Sulut terus dimantapkan. Salah satunya adalah Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Dalev).
Dalam rangka menunjang program Pemprov Sulut tentang pelaksanaan pengelolaan penerimaan pendaparan asli daerah yang menjadi tanggung jawab tugas dan fungsi Bapenda Sulut dan meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah, beberapa upaya telah dilakukan. Dan itu, terlihat pada laporan kinerja triwulan 1 TA 2025.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi (Kabid Dalev) Bapenda Sulut Johanis G. Tamuntuan di dampingi Kasubid Pengendalian Romy SB Kapoh dalam percakapan dengan Meimonews.com di ruang kerja Kabid, Selasa (10/6/2025).
Dikemukakan, laporan kinerja tahun anggaran 2025 Bapenda Sulut khususnya Bidang Dalev dibuat dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan sinergiras pelaksanaan tugas dan fungsi.
Upaya itu terlihat pada laporan kinerja Rencana aksi dan evalusi kinerja triwulan TA 2025, ada beberapa hal yang dilakukan yakni Pengawasan penerimaan PKB dan BBNKB; Pengawasan penrimaan pajak air permukaan (PAP); Pengawasan penerimaan retribusi daerah.
“Mengenai capaian kinerja, untuk kinerja program dan kegiatan, Bidang Dalev telah melakukan beberapa hal dalam pelaksanaan dan rencana aksi untuk pencapaian target kinerja program dan kegiatan,” ujar Johanis.
Johanis dan Kapoh pun merincikan laporan kinerja tersebut. Untuk PKB dan BBNKB, telah dilakukan kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah berupa penugasan pengawasan on desk yang menghasilkan output berupa lapoan hasil pengawasan dan pengendalian.
Untuk pengawasan penerimaan PAP, kegiatan dilakukan melalui on desk dengan mengumpulkan data yaitu data dari Bidang Pajak, Bidang Rembang dan koordinasi lewat WA dengan UPTD PPD Kabulaten/Kota. Bila terdapat kepatuhan yang rendah, dilaksanakan penugasan onj field.
Untuk pengawasan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan betmotor (PBBKB), telah ditemukan tujuh wajib pungut (Wapu) yang telah memasukan laporan penjualan pajak BBKB dan empat Wapu yang tidak da laporan serta dua usulan bulan Februari Wapu baru.
Untuk pengawasan serta pemeriksaan wajib pajak, telah memeriksa laporan pengaduan beberapa media pelaporan yaitu dari laporan pengaduan pada UPTD PPD setiap bulan, laporan pengaduan aplikasi SP4N LAPOR, serta laporan prngaduan melalui web Bapenda. “Laporan-laporan tersebut telah ditindaklanjuti,” jelas Johanis.
Untuk pengawsan pemerikaan retribusi daerah, dari kegiatan yang dilakukan, telah diketahui realisasi sampai dengan triwulan 1 dari target 2025 yang dikelola 44 unit perangkat daerah. Target retribusi jasa telah pula dikelathui jumlah/prosentasi yang dicapai Demikian pula target retribusi jasa perizinan.
Untuk realisasi anggaran/penyerapan anggaran, sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025, telah melakukan program dan kegiatan. “Realisasinys telah mencapai 26,58 persen,” ujar Kapoh.
Untuk evaluasi dan analisis hasil pengukuran kknerja sasaran strategis, secara umum terdapat keberhasilan. Dari lima indikator kinerja, dua indikator telah mencapai 100 persen, satu indikator 99 persen sedang dua indikator belum mencapai target. (elka)
