Meimonews.com  – Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si meminta kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut.

Permintaan itu disampaikan Bupati melalui Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania pada Apel Kerja Awal Maret di halaman Kantor Bupati Minahasa, Senin (6/3/2023).

‘’Saya minta kepada ,mereka yang dipercayakan menyiapkan data agar proaktif agar nantinya bisa berdampak positif pada hasil pemeringkatan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional,’’ kata  Watania mengutip Bupati seraya menambahkan, kesempatan menyiapkan LPPD, LKPJ Kepala Daerah dan SAKIP Maret ini.

Dimintakan keseriusan untuk mendinamisasikan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam APBD tahun 2023 yang sudah dimulai pada triwulan pertama ini.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, sebut Bupati, harus dilakukan baik dari aspek administrasi maupun aspek teknis dengan dukungan data dan analisis yang tepat.

Terkait perolehan penghargaan Piala Adipura dengan kategori Kota Kecil yakni Kota Tondano, disebutkan, itu patut disyukuri karena merupakan prestasi membanggakan yang memang diupayakan banyak pihak.

‘’Saya berharap ini bisa memacu semangat dan memotivasi kita semua agar ke depan lebih baik lagi dengan lingkungan yang lestari. Pengelolaan sampah terutama sampah rumah tangga harus lebih baik lagi,’’ kata Watania, mengutip Bupati pada apel yang diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Berhubungan dengan agenda ke depan berupa Kota Layak Anak, Kabupaten Sehat serta KTP Digital  diminta Bupati harus diseriusi juga agar apa yang didambakan baik pemerintah maupun masyarakat bisa tercapai. (Fer)

Meimonews.com – SMA Katolik St. Ignatius Malalayang menyiapkan 10 orang siswanya untuk mengikuti lomba Olimpiade Siswa Nasional (OSN) Tahun 2022 Tingkat Kota Manado.

” Saat ini, kami sedang mempersiapkan sebanyak 10 siswa untuk ikut lomba OSN tingkat Kota Manado yang akan dilaksanakan pada  24-25 Mei 2022,” ujar Kepala SMA Katolik St. Ignatius Malalayang Manado Henny Purasa kepada Meimonews.com di ruang kerjanya, Kamis (19/5/2022).

Baca juga : Program Guru Penggerak Diharapkan jadi Pendorong Peningkatan Kualitas Pendidikan di Manado

Untuk mengikuti ajang yang baru pertama kali diikuti sekolah yang dipimpimnya, sejumlah petsiapan dilakukan agar hasil terbaik bisa diraih para siswanya di ajang tersebut. Henny lantas menguraikan langkah-langkah persiapan keikitsertaan siswanya pada lomba OSN tahun ini.

Ke-10 siswa yang akan ikut dalam lomba tersebut terbagi dalam bidang geografi 2 siswa ekonomi 2 siswa, matematika 4 siswa dan kimia 2 siswa. Mereka (para siswa peserta lomba OSN) di dampingi 2 orang yakni pegawas Maya Nebuida dan proktor (petugas teknis) Wenny Tomboan.

Baca juga :  Masyarakat Sulut Diajak Manfaatkan Momen Keringanan PKB

Terkait target keikutsertaan lomba, Henny menegaskan, lolos tingkat Kota Manado dulu. “Siapapun dia, sekolah manapun termasuk sekolah kami, tentu berharap hasil yang terbaik dan lolos dalam tingkatan adalah target dan harapan keikutsertaan dalam lomba,” tandasnya seraya menjelaskan, lomba ini baru pertama kali diikuti sekolahnya. (af)

Meimonews.com – Penyiapan tempat-tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan di daerah, terutama di wilayah padat penduduk.

Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk tersebut diyakini bisa terjadi semakin cepat dan masif.

Hal tersebut menjadi salah satu poin arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kepala daerah se-Indonesia yang dilakukan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (19/7/2021).

“Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada,” ujar Jokowi seperti dikutip Humas Setkab, Senin (19/7/2021).

Karena cek lapangan yang dilakukan untuk kawasan-kawasan padat, rumah berukuran 3×3 meter dihuni oleh empat orang. “Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan,” hat Jokowi.

Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh.

“Paling tidak, kita memiliki, di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (umah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat,” sebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.

Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.

Presiden meihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) Covid-19.

“Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,” paparnya.

Presiden juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun.

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran (di catatan saya) Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” tandasnya.

Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tegas Presiden. (lk)