Meimonews.com – Pandemi Covid-19 yang belum berakhir mempengaruhi pelbagai bidang termasuk perekonomian, yang berdampak pada target Pendapatan Daerah (Patda) Sulut.

“Kalau pada tahun anggaran 2021 targetnya Rp. 4, 072 triliun lebih maka pada tahun anggaran 2022 target Patda Sulut berjumlah Rp. 4,000 triliun lebih, berkurang sebesar 72 miliar lebih atau 1,77 persen,” ujar Olvie Atteng kepada Meimonews.com di ruang kerja, Senin (31/1/2022).

Dari unsur-unsur Patda Sulut TA berjalan ini (2022), sebutnya, ada target pendapatan yang bertambah, ada tetap tapi ada juga yang berkurang.

Yang bertambah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni dari sebelumnya (TA 2021) sebesar Rp. 1.413 triliun lebih menjadi Rp. 1,715 triliun lebih atau meningkat sebesar 21,39 persen.

Pendapatan yang tetap adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berjumlah Rp. 20 miliar. Sedang yang berkurang adalah Pendapatan Transfer dari Rp. 2,639 triliun lebih menjadi Rp. 2,284 triliun lebih atau berkurang Rp. 354.452.323.000 (13,43 persen).

Terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan Bapenda Sulut dan jajarannya yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) Bapenda Sulut Ocvy Leke menjelaskan, berbagai upaya seperti yang dilakukan pihaknya pada tahun-tahun lalu akan terus dilakukan bahkan ditingkatkan di tahun ini.

Selain itu, “upaya-upaya inovatif atau baru akan dilaksanakan pada tahun berjalan (2022) agar target tersebut dapat dicapai,” ujarnya ketika ditemui terpisah.

Dalam tahun ini, ungkap Leke, pihaknya akan mengembangkan digitalisasi bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Bank SulutGo dan PT Pos.

“Untuk pendapatan dari kendaraan bermotor, kami akan bersinergi dengan pihak Ditlantas Polda Sulut dalam pengelolaan Samsat serta turun ke lapangan, door to door, datangi rumah ke rumah untuk mengingatkan kepada pemilik kendaraan yang pajaknya akan jatuh tempo,” ujar Leke.

Diungkapkan, untuk balik nama kendaraan bermotor, upaya yang akan dilakukan pihaknya yakni bekerjasama dengan pihak dealer-dealer yang ada di daerah ini sedangkan untuk pajak bahan bakar, pihaknya akan bekerjasama dengan penyedia bahan-bahan bakar kendaraan bermotor.

Untuk pajak air permukaan, sebutnya, pihaknya akan melakukan pendataan objek-objek air permukaan yang ada dan melakukan penetapan sesuai ojek yang ada.

“Untuk retribusi daerah, kami akan terus optimalkan digitalisasi pembayaran dan juga upaya-upaya lain yang dilakukan UPTD-UPTD bekerjasama dengan Pemerintah-pemerintah Kabupaten dan Kota dan Polres setempat,” kata Leke. (lk)

Meimonews.com – Arus pergerakan orang baik kedatangan maupun keberangkatan lewat Bandara Samratulangi Manado tahun 2021 bila dibandingkan tahun 2020 berkurang.

Berkurangnya pergerakan tersebut terlihat dari data rekapitulasasi perlintasan baik kedatangan maupun keberangkatan yang diperoleh Meimonews.com dari Kepala Kantor Imigrasi Manado Muhammad Akmal seperti dikutip Jeacky Gerung (Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian) ketika ditemui terpisah, baru-baru.

Untuk kedatangan, tahun 2021 jumlah negaranya 44 dengan total orang 18.357 (penumpang 16.792 dan kru 1.565) sedang tahun 2020 jumlah negaranya 62 dengan total orang 29.389 (penumpang 27.284 dan kru 2.105).

Dengan demikian dari sisi jumlah negara, berkurang 18 dengan total orang berkurang 11.032 (penumpang berkurang 10.482, kru berkurang 540).

Untuk keberangkatan, tahun 2021 jumlah negara 34 dengan total orang 2.662 (penumpang 1.031 dan kru 1.631) sedang tahun 2020 jumlah negara 61 dengan total orang 23.878 (penunpang 21.799 dan kru 2.079).

Jumlah negara, berkurang 27 dengan jumlah total orang berkurang 21.216 (penumpang berkurang 20.768 dan kru 448).

Jumlah pergerakan orang yang datang tahun 2021 terbesar berasal dari negara China yakni 15.796 orang (15.755 penumpang dan 41 kru), kemudian Indonesia 989 (587 + 402), Malaysia 542 (542 + 0), Thailand 239 (2 + 237), Singapore 229 (4 + 225) dan USA 152 (109 + 43).

Untuk tahun 2020, terbesar datang berasal dari negara China yakni 21.647 (21.616 + 31), kemudian Indonesia 4.597 (3.266 + 1.331), Malaysia 404 (37 + 367), Singapore 401 (147 + 254), Germany 394 (394 + 0) dan USA 262 (233 + 29).

Pergerakan orang yang berangkat tahun 2021 berasal dari Indonesia yakni 708 orang (204 penumpang dan 504 kru) diikuti China 707 (654 + 53), Malaysia 532 (0 + 532), Singapore 231 (3 + 228), Thailand 223 (0 + 223) dan USA 126 (87 + 39).

Untuk tahun 2020, terbesar berangkat dari China yakni 16.443 orang (16.417 penunpang dan 26 kru), disusul Indonesia 4.210 (2.903 + 1.307), Singapore 420 (164 + 256), Malaysia 402 (35 + 367), Germany 337 (337 + 0) dan USA 300 (276 + 24). (lk)

Meimonews.com – Walikota Manado Andrey Angouw bertemu dengan Tim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di aula Serbaguna Kantor Walikota Manado, Jumat (28/1/2022).

Kehadiran Tim Kemenkumham adalah dalam rangka penyamaan persepsi pelaksanaan hukum dan HAM (hak asasi manusia) serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Kemenkumaam di dampingi Kakanwil Hukum dan HAM Sulut menjelaskan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka serta secara garis besar soal pelayanan hukum dan pelaksanaan undang-undang HAM.

Menurut data Kemenkumham, selama tiga tahun terakhir ini Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM sebab absen dalam keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional makanya Kementerian berharap agar ada OPD di Pemerinrah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Pihak Kementrian lewat Kanwil Hukum dan HAM Sulut berharap agar bisa kembali dilakukan MOU untuk kerjasama dalam bidang Hukum dan HAM dalam kaitan dengan pelayanan publik antara Pemerintah Kota dengan Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Menanggapi penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM, Walikota Manado mengatakan, Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka pelayanan publik dengan membuka mall pelayanan publik di jalan Boulevard Kompleks Mantos III.

“Kalau ada yang bisa kami support nanti tolong disampaikan,” sebut Walikota

Walikota menaggapi soal tiga tahun ketidakikutsertaan Pemkot Manado dalam kegiatan sebagai Kota Peduli HAM nanti disampaikan apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota.

Soal MOU (memorandum of understanding), mantan Ketua DPRD Sulut ini menyatakan siap dan bersedia mengunjungi Kantor Hukum dan HAM untuk melakukan penandatanganan MOU.

Walikota meminta kepada jajaran Pemerintah Kota baik kepada Sekretaris Kota dan instansi terkait untuk ikutserta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM.

Hadir dalam pertemuan ini selain perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kakanwil Hukum dan HAM serta jajaran, juga Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat dan Asisten I Heri Saptono. (lk)

Meimonews.com – Selang empat pelaksanaan vaksinasi Booster Ketiga, tak kurang dari empat ratusan Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Manado telah divaksin dengan jenis moderna di halaman Kantor Walikota.

Hal tersebut terungkap saat Meimonews.com berbincang dengan dokter Apriliana Maria Namsa selaku Penanggung Jawab Tim Tenaga Kesehatan (nakes) dari Puskesmas Tikala Baru di jeda istirahat makan siang, Kamis (27/1/2022).

 

“Sejak dimulainya pelaksanaa vaksinasi Booster ketiga, di mana kebetulan kami yang mendapat tugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Manado, Senin (24/1/2022) hiingga hari ini, sudah sekitar 400-an ASN yang divaksin booster ketiga dengan menggunakan moderna,” ujarnya.

Beberapa hari ini, akunya, nakes dari Puskesmas Tikala Baru menurunkan enam orang ditambah seorang sopir dan didukung dua personil dari Satpol PP Manado pada kegiatan vaksinasi Pemkot Manado, yang dilaksanakan Dinas Kesehatan di halaman Kantor Walikota.

Dijelaskan, pelaksanaan vaksinasi booster ketiga, Dinkes Manado mengatur penjadualan nakes- nakes yang bertugas, yang diambil dari Dinkes dan jajaran (puskesmas-puskesmas).

Ketika datanya, apakah bisa warga biasa (di luar ASN Pemkot Manado) bisa ikut vaksinasi, colter Namsa mengatakan bahw sejauh dosis vaksin cukup, Alan dilayani. Namun, bila tidak cukup, diarahkan ke Puskesmas Tikala Baru (lokasinya tak jauh dari Puskesmas Tikala Baru).

Mengenai vaksinasi booster ketiga baik yang dilakukan di halaman Pemkot Manado maupun di Puskesmas Tikala dilakukan Senin sampai Jumat.

Kadis Kominfo Manado Erwin Kountu ketika ditemui terpisah mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi Pemkot Manado di bawah kepemimpinan Walikota pak Andrey Angouw dan Wakil Walikota pak Richard Sualang telah dilaksanakan sejak usai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021.

Pelaksanaan program vaksinasi baik bagi ASN maupun warga Manado akan terus dilakukan hingga semua terwaksinasi. “Program vaksinasi ini akan terus dilakukan sampai semua warga tervaksinasi,” ujar Kountu di ruang kerjanya.

Terkait dengan penghargaan yang diberikan Pemprov Sulut kepada Pemkot Manado karena berhasil menjadi terbaik pertama pengendalian Covid-19 dan capaian vaksinasi tingkat Sulut, baru-baru, Kountu mengutip Walikota Manado Andrey Angouw menyebutkan, akan menjadi pemacu semangat untuk terus bergiat dalam upaya pengendalian Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi. (lk)

Meimonews.com – BPK-RI Perwakilan Sulut menggelar Zoom Meeting, Selasa (25/1/2022), Walikota Manado Andrey Angouw dan Wakil Walikota Manado Richard Sualang di dampingi Sekretaris Pemerintah Kota Micler C.S. Lakat, Inspektorat Kota dan Kepala BKAD Manado mengikuti dari Kantor Walikota Manado, Selasa (25/1/2022) sore.

Zoom meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut ini berkaitan dengan Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Atas LKPD Provinsi/Kabupaten Kota se-Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2021dan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021.

Hadir juga dalam zoom meeting tersebut Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Sekprov Sulut, Inspektorat Sulut, Badan dan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota se Sulawesi Utara.

Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi, SE mengawali kegiatan dengan memberikan sambutan, yang antara lain menyampaikan kegiatan-kegiatan awal pemeriksaan terhadap LKPD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2021.

Dijabarkan soal tujuan pemeriksaan dalam kaitan kinerja pendahuluan atas pengentasan kemiskinan serta apa yang akan dilakukan.

Disebutkan, kegiatan pemeriksaan ini akan berlangsung selama 40 sampai 45 hari setiap daerah dengan menyampaikan nama-nama personil tim yang akan bertugas di Kabupaten/Kota.

Mengenai teknik pengumpulan data, Karyadi menjelaskan antara lain akan diadakan wawancara, konfirmasi, FGD dan bentuk serta model pemeriksaan lainya.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw ketika diberikan kesempatan menanggapi penyampaian Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Sulut sangat berterima kasih ketika dapat mengikuti kegiatan ini.

Menurut Wagub, hal ini merupakan kewajiban dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih yakni Good Governance dan Clean Goverment.

Wagub berharap, kegiatan pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik dan siap menghadirkan setiap person baik Sekretaris Daerah, Inspektorat, BKAD dan elemen terkait lainnya untuk menyiapkan segala sesuatu dalam kaitan pemeriksaan LKPD tahun 2021 ini.

Wagub juga berharap dan mendorong setiap Kabupaten dan Kota juga mempersiapkan segala materi yang dibutuhkan agar pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2021 dapat berjalan dengan baik.

Di akhir sesi penyampaian materi, Karyadi menambahkan bahwa OPD-OPD yang besar seperti PU, Pendidikan, Kesehatan, Setwan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya waktu yang tersedia dapat dimaksimalkan.

Kegiatan terakhir adalah foto bersama peserta meeting secara virtual yang diambil dalam bentuk beberapa sreen karena pesertanya banyak. (lk)

Meimonews.com -Permasalahan komunikasi yang kerap terjadi adalah komunikasi yang kurang jelas, kurang lengkap, terlambat disampaikan, dan kesalahpahaman.

“Menurut data yang ada, sebagian besar sengketa medis bukan karena kelalaian dokter tetapi disebabkan karena permasalahan komunikasi,” ujar Dr. drg. Paulus Januar, Pengurus Besar PDGI (PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia) pada webinar dalam rangka HUT ke-72 PDGI di Jakarta, Minggu (23/1/2022).

Dengan mediasi maka hasilnya akan memuaskan semua pihak karena keputusan berdasarkan kesepakatan bersama hingga memberikan hasil yang win-win solution serta bukannya ada yang menang dan ada yang kalah.

Diungkapkan, sengketa medis dokter yang digugat pasiennya cenderung semakin meningkat jumlahnya. Masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan kedokteran cenderung dengan mudah menggugat dokter yang merawatnya.

Sengketa medis umumnya karena pasien tidak puas dengan pelayanan kesehatan yang diperolehnya, serta dipandang penyebabnya karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan yang merawatnya.

Dikemukakan, berdasarkan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, dalam hal tenaga medis diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

“Dalam hal ini mediasi adalah cara mengatasi sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang membantu menfasilitasi,” ujarnya.

Perundingan melalui mediasi, menurut Januar, merupakan alternatif penyelesaian sengketa medis secara adil yang lebih efektif dan memuaskan dibanding berperkara di pengadilan.

Disebutkan, dengan mediasi maka hasilnya akan memuaskan semua pihak karena keputusan berdasarkan kesepakatan bersama hingga memberikan hasil yang win-win solution serta bukannya ada yang menang dan ada yang kalah.

Dengan keputusan mediasi yang dapat memuaskan para pihak maka akan menjaga hubungan yang tetap baik. “Hal ini juga sangat sesuai dengan kearifan otentik bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat dan hubungan kekeluargaan,” sebutnya.

Dijelaskan, sebagai mediator adalah hakim atau mediator bersertifikat berdasarkan pendidikan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Dalam kaitan dengan mediasi sengketa medis diharapkan terdapatnya mediator yang memahami permasalahan medis.

Sengketa medis umumnya, ungkap Januar, bersifat spesifik mengenai pelayanan kesehatan dan memerlukan kemampuan khusus bagi mediator.

Januar mengungkapkan, saat ini terdapat tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, dan perawat yang telah menempuh pendidikan mediator bersertifikat hingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Masyarakat umumnya berpandangan sengketa medis lebih baik diselesaikan di pengadilan. Permasalahannya, penyelesaian melalui pengadilan relatif lama, biaya tidak sedikit, serta pembuktian di pengadilan tidak mudah.

Mediasi merupakan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dibandingkan penyelesaian melalui peradilan pidana atau perdata, maka mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, biaya, maupun beban psikologis serta dampak sosial.

Kemudian berbeda dengan pengadilan yang sifatnya terbuka, proses mediasi berlangsung secara tertutup. Dengan mediasi yang pada hakikatnya tidak terbuka untuk masyarakat umum maka rahasia kedokteran akan tetap terjaga.

“Terungkapnya rahasia kedokteran dapat menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi pasien,” tandasnya.

Diuraikan, mediasi merupakan perwujudan keadilan restoratif (restorative justice) yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan.

Saat ini, dalam penegakan hukum berlangsung pergeseran paradigma dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Keadilan retributif yang cenderung menghukum sebagai pembalasan menjadi keadilan restoratif yang menekankan pemulihan.

Selama ini, sebut Januar, pada penyelesaian sengketa medis melalui pengadilan kerap terjadi terabaikannya kepentingan pasien sebagai korban. Berdasarkan keadilan restoratif dilakukan pemulihan kondisi semua pihak dan perbaikan bagi yang dirugikan.

Menurutnya, keadilan restoratif pada hakikatnya menempatkan fungsi penjatuhan hukuman sebagai ultimum remidium, yaitu solusi akhir apabila upaya hukum lainnya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mengatasi.

Dikemukakan, mediasi terhadap sengketa medis sebagai perwujudan keadilan restoratif sama sekali bukan upaya impunitas, melainkan justru dengan dilakukannya pemulihan dan perbaikan para pihak yang bersengketa akan semakin meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan.

Pada hakikatnya, sebut Januar, kalangan profesi kedokteran dan kedokteran gigi senantiasa hendak menegakkan keluhuran profesi, dan tidak menghendaki terjadinya penyimpangan yang merugikan keluhuran profesi.

Pada webinar yang diikuti para anggota PDGI dari seluruh cabang di Indonesia tersebut juga disampaikan mengenai etika dan disiplin kedokteran dalam rangka meningkatkan profesionalisme dokter gigi serta juga mengenai pembelaan dan pembinaan anggota.

Selain webinar, pada HUT PDGI kali ini juga diselenggarakan penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan gigi serta vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang diselenggarakan dengan protokol kesehatan secara ketat. (lk)

Meimonews.com – Setelah beberapa waktu lalu melakukan rolling sejumlah jabatan, lagi Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melakukan rolling jabatan.

Kali ini, rolling jabatan berdasarkan SK Walikota Manado tersebut, ada 9 jabatan definitif dan empat jabatan pelaksana tugas (plt) yang diangkat.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Wakil Walikota Manado Richard Sualang mewakili Walikota Manado Andrey Angouw dilakukan di Aula Pemkot Manado, Selasa (25/1/2022).

Pejabat pratama yang dilantik untuk jabatan definif adalah Atto Bulo sebagai Asisten II, Peter Assa,.Kepala BKAD, Harke Tulenan Asisten III, Steven Rende Kepala Bapenda, Deysi Lumowa Kadis Dikbud, Lenda Pelealu Kepala DP3A.

Selain itu, Ester Mamangkey Kadis Pariwisata, Donald Supit Kepala BKPSDM, dan Daglan Walangitan, Staf Ahli Walikota.

Untuk Pelaksana Tugas (Plt) terdiri dari Donald Supit sebagai Plt Kepala Disnaker,
Paul Sualang Kepala Inspektorat, Conny Lantu Kepala Kesbangpol dan Peter Eman Kadis Perkim.

Atas nama Walikota Andrey Angouw, Wakil Walikota Manado Richard Sulang menyampaikan banyak selamat dan sukses pada ASN yang dilantik.

Pejabat tinggi ini yang dilantik, sebut Sualang ketika memberikan sambutan, adalah senior. Sudah tentu ASN yang mengemban jabatan ini adalah ASN yang mempunyai kemampuan yang tinggi, dan tentu dituntut juga sikap dan kemampuan sebagai seorang pemimpin.

“Pada beberapa waktu yang lalu sudah mengikuti seleksi uji kopetensi dan tentunya ini untuk mencari formula yang pas bagi kita semua ke depan,” ujar Sualang.

Wawali berharap, ASN yang dilantik saat ini dapat bekerja dengan baik serta dapat mengunakan kepercayaan yang diberikan. Tentunya yang utama demi kemajuan Kota Manado dan masyarakat.

“Bekerjalah dengan professional sesuai dengan tupoksi, mempunyai minsed yang terbuka supaya kita semua bisa berproses maju ke depan, budaya kerja yang baik di lingkungan kita masing masing, menciptakan suasana yang aman dan nyaman dan menggayomi para pegawai bawahan kita,” pinta Wawali. (lk)

Meimonews.com – Walikota Manado kembali melakukan kegiatan turun ke lapangan untuk mengecek keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Dan turlap kali ini, Walikota melakukan dengan berjalan kaki dari kantor.

Kunjungan awal pada Selasa (25/1/2022) ketika keluar dari ruang kerjanya, Walikota berjalan kaki menuju lapangan Sparta Tikala. Di sini, Walikota melihat perbaikan lintasan lari serta beberapa fasilitas yang ada. Di sekitar sini, Walikota juga melihat drainase dan suluran-saluran air.

Usai dari Lapangan Sparta Tikala, Walikota menuju jalan Garuda Mahakeret untuk melihat pembongkaran dan perbaikan drainase.

Walikota menyusuri beberapa lokasi hanya untuk memastikan apakah parit-parit berfungsi dengan baik atau tidak. Jika tidak berfungsi langsung dibongkar untuk perbaikan.

Selesai dari jalan Garuda, Walikota dan tim menuju jalan DI Panjaitan Kelurahan Pinaesaan dan Kelurahan Istiqlal. Hal yang sama juga yang dilihat yakni aliran air di dirainase dan parit-parit.

Secara umum,.pembongkaran drainase ini dalam rangka membersihkan parit-parit yang sudah dipenuhi sampah serta terjadi pendangkalan akibat sedimen lumpur dan tanah serta matrial lainnya.

Pembongkaran drainase ini untuk perbaikan agar drainase atau parit-parit dapat menampung air ketika hujan lebat sehingga airnya tidak meluap kejalan-jalan atau bahkan pekarangan rumah dan tempat pemukiman warga lainnya. (lk)

Meimonews.com – Sejumlah jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi rotasi, menyusul adanya Surat Keputusan Panglima TNI No. 66/1/2022 tertanggal 24 Januari 2022.

Setidaknya ada 328 perwira TNI yang dimutasi, termasuk 10 perwira tinggi bintang 3 TNI.

Di dalamnya juga terdapat delapan perwira tinggi (pati) Putra Kawanua yang mendapat jabatan penting.

Kedelapan pejabat putra Kawanua tersebut adalah Marsma Hesly Paat yang dipercayakan dalam jabatan barunya sebagai Wadan Kodiklat TNI, Brigjen Denny R.I. Masengi sebagai Irdam XIII/Merdeka, Brigjen Julius Jolly Suawa Wadan Pussenarmed Kodiklat AD, Brigjen Prince Meyer Putong IR. Pussenkav Kodiklat AD,

Marsma Jorry S. Koloay KAS KOOPSSUD I, Marsma Donald Kasenda KAS KOOPSUD III, Marsma Dirk Poltje Lengkey PATI MABES TNI AU, dan Marsma Aldrin P. Mongan Danlanud Eltari Kupang, NTT.

Kepercayaan kepada Putra Kawanua tersebut diapresiasi Barisan Adat Masyarakat Sulawesi Utara (Barmas) Sulut.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kepada delapan putra Kawanua untuk jabatan baru tersebut,” ujar Ketua DPD Barmas Sulut Defly Brando Lengkey

Khusus kepada mereka yang dipercayakan dalam jabatan baru tersebut, sebut Lengkey seperti dikutip Fernando FX Mello kepada Meimonews.com di Manado, Senin (24/1/2022) disampaikan selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Harapan dan doa selalu kami panjatkan untuk menjadi yang terbaik,” ujarnya seraya berharap agar mereka bisa membuat prestasi untuk kemajuan NKRI (Negera Kesatuan Republik Indonesia) pada umumnya dan institusi TNI pada khususnya. (lk)

Meimonews.com – Dalam upaya melawan Covid-19 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Barmas sebagai organisasi adat yang mengusung tiga etnis budaya di Sulawesi Utara berharap seluruh masyarakat adat untuk bersatu, bergandengan tangan memutus matarantai penularan Covid-19.

“Sebagai Panglima Besar DPP Barmas, saya mengajak seluruh masyarakat adat untuk mendukung upaya pencegahan Covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan pernah lengah,” ujar Tonaas Jen Kawilarang ketika berbincang dengan Meimonews.com di Manado, Sabtu, (22/1/2022).

Permintaan tersebut disampaikan Panglima Besar DPP Barmas (Barisan Adat Masyarakat Sulawesi Utara) terkait dengan bencana non alam Covid-19 yang masih terus melanda berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia.

Dikemukakan, gencarnya vaksinasi sebagai langkah meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan Covid-19 untuk mencegah penularan yang lebih besar terus dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak yang berkompeten di bidangnya.

Masyarakat adat juga, sebutnya, harus berada di garis depan dalam memerangi Covid-19 dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh serta menerapkan protokol kesehatan secara teratur.

“Kita juga harus saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, agar tetap menggunakan masker, dan menjaga imun tubuh, sekalipun bagi yang sudah ikut vaksinasi Covid-19,” ujarnya di dampingi Sekretaris Umum DPD Barmas Sulut Fernando FX Melo.

Tak hanya itu, kepada seluruh masyarakat adat diimbau pula untuk terus menjaga budaya kebersihan lingkungan dan alam sekitar yang asri yang juga sangat berperan penting dalam menentukan kesehatan manusia.

“Jangan lupa pertahankan budaya kelestarian alam dan menjaga kebersihan lingkungan, agar tetap terhindar dari serangan penyakit. Jika alam kita lestari dan lingkungan kita bersih, maka hati dan jiwa kita juga akan bersih dari pikiran-pikiran negatif,” tandasnya. (lk)