Meimonews.com –  Pelaksanaan Operasi Zebra 2020 diinstruksikan Kapolri Jenderal Idham Aziz kepada seluruh jajarian korps lalulintas untuk mengedepankan langkah edukasi.

“Operasi Zebra tahun ini lebih mengedepankan simpatik dan edukasi. Tidak ada tilang dan target tilang,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen. Pol. RP Argo Yuwono.

Operasi yang digelar Korlantas Polri tersebut berlangsung dua pekan mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020.

Irjen Argo menjealskan, operasi di tengah masa pandemi Covid-19 ini lebih berorientasi pada kegiatan simpatik berupa penyuluhan, penerangan, bagi-bagi masker, sembako dan kegiatan sosial lainnya. “Operasi kemanusiaan di tengah pandemi lebih dibutuhkan masyarakat,” sebutnya.

Adapun delapan prioritas yang menjadi sasaran operasi yang dilakukan Polri adalah pertama, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standart (SNI), kedua, pengendara ranmor (kendaraan bermotor) roda 4 yang tidak menggunakan safety belt.

Ketiga, pengemudikan ranmor dalam pengaruh alkohol, keempat, pengendara ranmor yang melawan arus, kelima, pengendarai ranmor yang melebihi batas kecepatan.

Keenam, pengemudi yang menggunakan HP pada saat mengemudikan kendaraan, ketujuh, pengendara ranmor yang masih di bawah umur, dan kedelapan, keabsahan administrasi ranmor (surat-surat). (lk)

Meimonews.com – Seluruh personil Polres Minahasa Tenggara (Mitra) diingatkan untuk terus melaksanakan tugas Kepolisian khususnya pencegahan covid-19, di tengah pandemi yang sedang melanda dunia.

“Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan warga agar tetap patuh pada 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan,” ujar Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra ketika mengadakan kunker (kunjungan kerja) di Polres Mitra di Ratahan, Jumat (30/10/2020).

Kapolda juga mengecek kesiapan Polres Mitra menghadapi Pilkada Serentak, khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kepada wartawan, Kapolres Mitra AKBP Rudi Hartono melalui Kabag Ops Polres Mitra Kompol Markus Sambodeside mengatakan, Polres Mitra siap melaksanakan tugas pencegahan covid-19 dan pengamanan Pilkada Serentak 2020.

Meski diakuinya, saat ini personel yang dimiliki Polres Mitra bersama 5 Polseknya, masih terbatas. ”Namun demikian, kami berupaya keras terus melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan, khususnya saat ini pencegahan covid-19, pengamanan Pilkada dan harkamtibmas,” sebutnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Polres Mitra, Kapolda yang didampingi sejumlah PJU Polda, juga melakukan peninjauan lahan yang disiapkan untuk pembangunan Mako Polres Mitra yang baru.

“Lokasi lahan terletak di Ratahan Timur tepatnya di Desa Lowu. Lahan seluas kurang lebih 4 hektar ini merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang sudah disertifikasi,”ujar Kompol Markus Sambodeside.

Kunjungan Kapolda ke Polres Mitra juga katanya dalam rangka memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh personel agar mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. (lk)

Meimonews.com – Komitmen bersama ditunjukan personil Polres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dalam menjaga netralitas Polri di Pilkada Serentak 2020.

Hal itu ditunjukan lewat Apel Penandatanganan dan Deklarasi Pakta Integritas Netralitas dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Lapangan Apel Mapolres Boltim, Jumat (30/10/2020).

Apel dipimpin Kapolres Boltim AKBP Irham Halid dan bertindak sebagai Perwira Apel Kabag Sumda Polres Boltim Kompol Johny Lantang, sedangkan Komandan Apel Kanit Patroli Polsek Kotabunan Iptu Sujianto.

Kapolres dalam sambutannya mengatakan, penandatangan pakta integritas ini adalah wujud nyata netralitas anggota Polres Boltim dalam Pilkada 2020. “Tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu calon peserta Pilkada,” tegasnya.

Kapolres juga berharap personil dapat melaksanakan tugas pengamanan Pilkada secara maksimal dalam mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Boltim. (af)

Meimonews.com – Kapolda Sulut Irjen Pol. RZ Panca Putra memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (sertijab) Wakapolda Sulut, dilanjutkan dengan Upacara Serah Terima Jabatan Kapolres Mitra dan Kapolres Bolmut serta pelantikan Direktur Tahti Polda Sulut.

Upacara Sertijab diadakan di aula Tribrata Mapolda Sulut, Senin (26/10/2020), dihadiri para PJU (Pejabat Utama) Polda Sulut dan para Kapolres/Kapolresta jajaran dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Sesuai Surat Keputusan Kapolri No. : Kep/2048/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Lingkungan Polri, jabatan Wakapolda Sulut diserahkan dari pejabat lama Brigjen Pol. Yadi Suryadinata kepada pejabat baru Brigjen Pol. Rudi Darmoko (sebelumnya menjabat Direktur Program Pasca Sarjana PTIK Lemdiklat Polri). Pejabat lama dimutasikan ke Baintelkam Polri

Sertijab Kapolres dan pelantikan Direktur Tahanan dan Barang Titipan (Dirtahti) sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. : Kep/2049/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020.

Jabatan Kapolres Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) diserahkan dari pejabat lama AKBP Eko Kurniawan kepada pejabat baru AKBP Wahyu Purwidiarso (sebelumnya bertugas di Lemdiklat Polri). Pejabat lama AKBP Eko Kurniawan dilantik Kapolda Sulut sebagai Direktur Tahti Polda Sulut.

Jabatan Kapolres Minahasa Tenggara (Mitra) diserahkan dari pejabat lama AKBP Robby M Rahadian kepada pejabat baru AKBP Rudi Hartono (sebelumnya bertugas di Lemdiklat Polri). Pejabat lama bertugas sebagai Wadir Reskrimsus Polda Sulut.

Upacara Sertijab ditandai dengan pengambilan sumpah terhadap pejabat baru, dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Sertijab dan penandatanganan Pakta Integritas.

Dihubungi usai Sertijab, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Jules Abraham Abast menjelaskan, serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa.

“Mutasi jabatan merupakan hal yang biasa yang dilakukan di lingkungan institusi Polri, dengan tujuan untuk menjaga dinamika operasional dan penyegaran dalam manajerial organisasi,” ujarnya.

Selain Wakapolda, sebut Abast, sertijab juga dilaksanakan terhadap dua jabatan Kapolres yaitu Mitra dan Bolmut, serta pelantikan Direktur Tahti Polda Sulut. (lk)

Meimonews.com – Polda Sulut akan menggelar Operasi Zebra Samrat 2020 selama 14 hari mulai 26 Oktober hingga 8 November.

Tujuan dilaksanakan Operasi Zebra Samrat ini adalah bagaimana mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalulintas.

“Untuk melaksanakan operasi kita perlu melaksanakan latihan operasi. Bagaimana cara bertindak, apa yang harus dilaksanakan,” ujar Kapolda Sulut Irjen Pol. Putra Panca ketika membuka Latihan Pra Operasi (Latprasops) Zebra Samrat 2020 di aula Tribrata Polda Sulut, Jumat (23/10/2020).

Pembukaan Latpraops ini dihadiri para PJU Polda Sulut dan personil Fungsi Lantas di Polda Sulut, dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kapolres dan Kapolresta serta jajaran Satuan Lalulintas.

Ketika memberikan arahan, Kapolda mengiingatkan kepada seluruh personil yang nantinya akan melaksanakan operasi agar mengedepankan tindakan simpatik dan mengutamakan pemberian peringatan daripada penindakan.

Pelaksanaan Operasi Zebra Samrat 2020, sebut Kapolda, untuk menghadapi berbagai agenda tugas kedepan, seperti pencegahan covid-19, gejolak unras omnibus law, pengamanan pilkada dan berbagai kegiatan masyarakat terutama menjelang perayaan Hari Natal tahun 2020, termasuk mengantisipasi pelaksanaan hari libur nasional tanggal 28 hingga 31 Oktober 2020.

“Kita tidak boleh underestimate. Saya berharap tidak sekedar pelaksanaan operasi, tapi masyarakat diberi pemahaman bagaimana memahami tata cara berlalulintas yang baik,” ujarnya.

Mantan Direktur Penyidikan KPK itu berharap, operasi ini juga dapat dijadikan sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk mengevaluasi sarana dan prasarana jalan, serta evaluasi berbagai kerawanan di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda mengingatkan kepada seluruh jajaran agar mewaspadai bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Kita berharap itu tidak terjadi dan Polri harus siap untuk mengantisipasi berbagai bencana alam. Kita harus siap personil dan peralatannya,” ujar Irjen Panca. (lk)

Meimonews.com –  Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan studi banding di Sulut guna melihat bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penanganan covid-19.

“Mereka (Komisi 1 DPRD Gorontalo) mendengar di Sulut penanganan covid-19 agak bagus dan mereka mendapat informasi bahwa petugas Satpol PP tidak ada keluhan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas. Makanya mereka mengadakan studi banding di sini,” ujar Kasatpol PP Sulut Farly Kotambunan kepada meimonews.com, di ruang kerjanya, usai kunjungan, Jumat (23/10/2020).

Komisi 1 DORD Provinsi Gorontalo yang berkunjung ke Kantor Satpol PP Sulut berjumlah 8 orang di bawah pimpinan AW Thalib dan di dampingi 3 staf, sedang Kotambunan di dampingi, antara lain Jemmi Ranti (Sekretaris), AW Warokka (Kabid Penegakkan dan Perundang-undangan) dan Fransiskus Sule (Kasie Penyelidikan dan Penyidikan).

Saat berbicara dengan pimpinan Satpol PP Sulut, tim dewan bertanya, apakah kepada petugas disiapkan dana atau dibiayai dengan dana insentif dan dijawab Kasat, covid-19 ini tidak tahu akan datang pada Maret tahun ini. Kalau sudah diketahui maka sudah disiapkan anggarannya dari tahun 2019.

“Torang (Satpol PP) melaksanakan dengan ‘padamu negeri.’ Kita bilang kepada petugas, kalian bertugas kemanusiaan ini. Nanti dapat berkat dari Tuhan,” ujar Kotambunan.

Kalau toch, seandainya ada dana insentif bagi petugas yang melaksanakan tugas dalam penanganan covid-19, samvungnya, ya syukur.

Ternyata, ungkap mantan staf ahli Gubernur Sulut ini, dari Pemorov Sulut ada supaya menyiapkan anggaran untuk covid-19 melalui dana recofusing. Lewat dana ini, Satpol PP dapat bagian. Di samping dapat bagian berupa obat-abatan, marker dan lain-lain, ada juga dana sedikit untuk petugas.

Dana tersebut langsung ke petugas-petugas.”Dari bendahara langsung ditransfer ke nama-nama petugas, sesuai daftari hadir di lapangan. “Yang hadir itu yang dibayarkan,” tegasnya.

Dijelaskan, selain diadakan penyemprotan disinfektan seperti oleh Dinas Pemadam Kebakaran, dalam penanganan covid di Sulut, diadakan pula edukasi, penyuluhan, sosialisasi di tempat-tempat umum seperti di rumah-rumah makan atau restoran, rumah-rumah kopi dan di tempat-tempat umum lainnya.

“Terakhir ini, bekerjasama dengan TNI/Polri diadakan Operasi Yustisi. Sejak dicanangkan pada 14 September hingga saat ini, secara rutin diadakan operasi. Operasi dilakukan pagi, siang atau sore dan malam hari,” sebutnya seraya menambahkan, dalam operasi yustisi, cukup banyak petugas Satpol PP terlibat.

Diungkapkan, para anggota DPRD Provinsi Gorontalo sangat senang dengan pemaparan yang disampaikannya karena petugas rela berkorban tenaga bahkan ada sekitar 100 orang yang harus masuk karantina/diisolasi, walau secara mandiri karena menjalankan tugas, dan setelah itu kembali bertugas.

“Mereka (Anggota DPRD Gorontalo) senpat bertanya, bisa begitu ? Kita bilang, bisa dan terlaksana. Mereka mengapresiasi,” ungkap Kotambunan di dampingi AW. Warokka.

Ketika Anggota DPRD Gorontalo bertanya, bagaimana kerjasama dengan TNI/Polri, dia bilang bagus. Saling bersinergi dalam melaksanakan tugas penanganan covid-19 di daerah ini.

Ketika ditanyakan tentang penerapan sanksi, dia menjelaskan bahwa di Sulut ada Pergub No. 60 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19).

Dalam Pergub tersebut, ada tiga jenis sanksi yang akan dkenakan kepada pelanggar, yang tidak memakai masker yaitu teguran, sosial dan denda. “Tapi, kami, di sini masih menerapkan sanksi berupa teguran dan sosial seperti disuruh menghafal Pancasila atau menyanyi (lagu kebangsaan),” kata Kotambunan.

Dengan dua sanksi itu saja, sebut Kotambunan, sudah agak berhasil, sudah menurun. Keberhasilan ini juga tak terlepas kaitannya dengan cara petugas dalam bertugas, yang menggunakan 3 S yaitu senyum, salam, sapa. (lk)

Meimonews.com –  Barang bukti (babuk) narkotika jenis sabu seberat 26,86 gram dan obat keras jenis trihexyphenidyl sebanyak 9.000 butir dimusnakan Direktorat Reserse (Ditserse) Narkoba Polda Sulut di lobby Kantor Ditserse Narkoba, Jumat (23/10/2020).

Acara pemusnahan yang dipimpin Dirresnarkoba Polda Sulut AKBP Indra Lutrianto Amstono turut disaksikan Kasie Napza Pidum Kejati Sulut Viktor Mamoto, Kabid Berantas BNN Sulut Kombes Pol. Darwanto dan Koordinator Penyidikan BPOM Manado Locky Tandjung.

Babuk narkotika jenis sabu tersebut,. ungkap Amstono, diamankan dari tersangka berinisial BVJ sedangkan obat keras jenis trihexyphenidyl diamankan dari tersangka GG.

Kepada wartawan, Amstono menjelaskan, Polda Sulut dan jajaran tidak pernah gentar dalam memberantas peredaran gelap narkotika jenis apapun. “Kami tidak akan berhenti dalam melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” ujarnya.

Terlebih, sambung Amstono, saat ini sedang berlangsung tahapan Pilkada Serentak 2020. Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika akan terus kami gencarkan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulut tetap aman dan kondusif.

Pemusnaan babuk tersebut dilakukan dengan cara dimasukkan ke dalam alat mixer berisi air. Setelah seluruhnya benar-benar hancur atau larut, lalu dibuang di saluran air. (lk)

Meimonews.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menggelar Rapat Evaluasi Bidang Rehabilitasi Tingkat Provinsi di Jakarta, Rabu – Kamis (21-22/2020).

Sebanyak 50 orang terdiri dari 27 orang Kepala atau perwakilan Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi dan 16 orang dari BNN-RI ikutserta pada kegiatan yang dibuka pelaksanaannya oleh Kepala BNN-RI Heru Winarko.

Rapat ini bertujuan untuk melakukan analisa dan evaluasi serta mengukur keberhasilan program rehabilitasi. Selain itu, untuk memperoleh bahan masukan bagi peningkatan dan perbaikan program rehabilitasi di tahun yang akan datang.

“Rapat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja serta mengembangkan layanan bidang rehabilitasi kepada seluruh BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” jelas Plt. Deputi Rehabilitasi BNN-RI dr. Budiono.

Diharapkan dengan terselenggaranya pelaksanaan rapat evaluasi Deputi Bidang Rehabilitasi ini, dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Winarko mengapresiasi semua tugas Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi yang telah melaksanakan tugasnya secara optimal.

WIinarko berharap agar standarisasi rehabilitasi yang sudah dibuat harus benar-benar dipahami oleh seluruh jajaran bidang rehabilitasi baik yang berada di BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota.

Terkait evaluasi pekerjaan rehabilitasi, Winarko menekankan agar hal tersebut dibahas semuanya dalam rapat ini.

“Memang sejauh ini pekerjaan masih banyak yang belum optimal dan sekarang saya mencoba membuat terobosan agar semua ini bisa berjalan optimal,” ujar Winarko.

Untuk Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang dulu domainnya di Deputi Bidang Rehabilitasi, sekarang dibagi ke Bidang Pemberantasan. Domain utamanya sebenarnya tetap ada di Deputi Bidang Rehabilitasi, tetapi strategi yang dilakukan adalah menyerahkan ke tim pemberantasan agar tim tersebut yang berdiskusi dengan para jaksa dan hakim. Tetapi misi yang diusung adalah misi rehabilitasi. (lk)

Meimonews.com – Tim Gabungan 3 pilar menggelar Operasi Yustisi Pendisiplinan Protokol Kesehatan di tiga tempat berbeda, Kamis (22/10/2020). Pagi di Pelabuhan Manado, sore di Jln BW Lapian, seputaran Ananas Cafe Sparta Tikala dan malamnya di Jln. Bethesda Manado.

Puluhan personil baik dari Satpol PP Sulut, Polda Sulut, TNI AD, BPBD Sulut, Dishub Sulut dan Dinkes Sulut ikut terlihat dalam operasi pencegahan penyebaran covid-19 ini.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulut Fransiskus H. Sule menjelaskan, dasar hukum pelaksanaan operasi antara lain Impres Nomor 06 Tahun 2020, Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 serta Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 094/satpol/410/2020 .

“Mengacu kepada dasar-dasar hukum tersebut kami, tim gabungan mengadakan operasi yustisi pendisiplinan protokol kesehatan setiap hari yang dimulai beberapa hari lalu dengan lokasi berbeda-beda,” ujar Sule kepada meimonews.com di lokasi operasi sore, di Jln. BW Lapian.

Saat operasi pagi, tim berhasil menjaring 21 pelanggar yang tidak memakai masker. Rinciannya, 20 pelanggar beralamatkan Manado sedang seorang dari Rumengkor (Minahasa).

Untuk operasi sore, sebanyak 15 warga tak memakai masker dijaring tim gabungan. Rinciannya, 12 orang beralamatkan Manado serta masing-masing seorang yang beralamatkan Kakas (Minahasa), Sea (Minahasa) dan Kema (Minahasa Utara).

Khusus untuk operasi malam, sampai berita ini diturunkan belum didapat informasi karena sementara berlangaung.

“Semua pelanggar yang tidak memakai masker mendapat teguran,” ujarnya seraya menyebutkan, masing-masing pelanggar sudah mengakui kesalahannya.

Ditambahkan, petugas patroli gabungan juga mengingatkan kepada pelanggar untuk ikut menyebarluaskan kepada keluarga dan teman-temannya pemberlakuan sanksi administratif tentang pelanggar Protokol Kesehatan. (lk)

Meimonews.com – Masyarakat Sulut yang hendak berlibur saat libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad pada 28-30 Oktober diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin agar tidak terjadi kenaikan kasus Covid-19.

Oleh karena itu, kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan jadi kunci utama dalam mengurangi penyebaran virus. Masyarakat diimbau rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.

“Saya harapkan semua masyarakat Sulawesi Utara dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan, penuh rasa kepedulian,” kata Fatoni di Manado, Kamis (22/10/2020), seperti dimuat Humas Provinsi Sulut di lamannya.

Fatoni mengatakan, sadar akan protokol kesehatan harus ada pada setiap orang. “Untuk patuh terhadap sesuatu tidak lepas dari faktor kedisiplinan,” tegasnya.

Menurutnya, memakai masker merupakan sebuah kewajiban. Masker berfungsi melindungi dirinya sendiri serta orang lain supaya tidak tertular Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar mengantisipasi peningkatan laju penularan pandemi pada masa libur tersebut.

“Kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang, pada satu setengah bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid-19,” ujarnya.

Kepala Negara berharap dan berupaya agar angka-angka perbaikan tersebut dapat semakin meningkat dari waktu ke waktu agar selanjutnya tren penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia semakin membaik.

Berdasarkan data per-18 Oktober 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada angka 17,69 persen. Angka tersebut sudah lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54 persen. (lk)